Connect with us

POLITIK

Nah Lho. Risma Tolak Jadi Cawagub Jatim, Meskipun Ditawari Megawati

Published

on

Jatimraya.com, Surabaya – Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini menolak menggantikan posisi Abdullah Azwar Anas yang mengundurkan diri sebagai bakal calon Wakil Gubernur Jawa Timur pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2018 karena diterpa isu kampanye hitam.

Risma menegaskan masih ingin melanjutkan pekerjaannya di Kota Surabaya sehingga ia selalu berkomitmen menolak walaupun sejak awal digadang-gadang menjadi cagub pada Pilkada DKI Jakarta

“Kunjungan Djarot ke rumahnya bukan merayunya untuk maju di Pilkada Jatim”

Demikian pula di Pilkada Jatim, Risma tetap menolak ketika sejak awal ditanya oleh Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarno Putri apakah mau maju di Pilkada Jatim atau tidak.

“Mohon maaf, saya terus terang masih ingin di Surabaya, saya tidak ingin berubah, sudah beberapa tahun lalu, saya masih harus menyelesaikan beberapa pekerjaan di Kota Surabaya,” kata Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini kepada wartawan di rumah dinasnya di Jalan Wali Kota Mustajab, Surabaya, Sabtu (5/1/2017).

Alasan lainnya, kata dia, tidak ingin cuti dan tidak ingin kehilangan waktunya untuk membereskan beberapa pekerjaan di Surabaya itu. Makanya, seringkali ketika waktu libur, dia selalu masuk kerja untuk membereskan beberapa pekerjaannya.

“Kalau cuti kan tidak bisa kerja. Saya ingin tetap bekerja karena masih banyak yang harus saya selesaikan. Saya ingin saat saya nanti meninggalkan Surabaya, kota ini sudah dalam kondisi bagus,” ujarnya.

Selain itu, Risma juga memastikan kunjungan Ketua DPP PDI Perjuangan yang juga mantan Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat ke rumah dinasnya pada Sabtu ini bukanlah untuk merayunya agar maju di Pilkada Jatim menggantikan Anas.

Namun, ia mengakui sempat berbicara tentang Pilkada Jatim, termasuk persoalan Anas yang diterpa isu kampanye hitam.

“Tadi ditanya soal Pak Anas, soal bagaimana ke depan, ya saya sampaikan Pak Anas ini korban dan itu bisa terjadi pada setiap orang, bukan hanya Pak Anas saja. Artinya, saya ingin menyampaikan sebetulnya apakah ini `by design` apa tidak, kalau `by desain`, kesalahan Pak Anas di mana?” kata dia.

Politik itu, lanjut dia, memang susah karena apapun bisa dilakukan, kadang teman menyerang teman, kadang lawan menyerang teman, dan banyak macamnya bentuk kampanye hitam itu.

Dia berharap agar Anas selalu kuat menghadapi masalah itu karena memang tidak mudah dan bisa saja terjadi pada setiap orang.

“Saya sampaikan Pak Anas harus kuat melalui semua ini,” katanya.

Bagi Risma, Anas adalah kader partai yang baik karena berhasil memajukan daerahnya. Ia juga menyampaikan setiap orang mempunyai kekurangan yang tidak luput dari salah.

“Pemimpin juga manusia,” katanya, seperti dikutip Antara. (ant)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

POLITIK

Sebenatnya Pancasila Lahir untuk Siapa, Apakah untuk Mereka yang Mengaku ‘Aku Pancasila

Published

on

1 Juni 1945 Hari Lahir Pancasila. Dok. bpip.go.id

JATIM RAYA – Debat kusir soal hari lahirnya pancasila terus bergema di setiap tanggal 1 Juni. Tok! Palu sudah diketok melalui Keppres No 24 Tahun 2016. Dan, setiap tanggal 1 Juni jadi hari libur nasional.

Kontroversi tak berhenti. Perdebatan terus mengisi kolom media. Medsos lebih ramai lagi. Antar pakar berdebat dan adu argumentasi. Masing-masing mempertahankan keyakinannya sendiri. Tak apa.

Namanya juga demokrasi. Tapi, keputusan tetap ada di tangan penguasa. Penguasa berhenti, bisa juga keputusan akan berganti. Bergantung siapa yang dekat dan lebih kuat dalam berargumentasi.

Penting gak penting soal kontroversi ini. Tapi, yang jauh lebih penting adalah menjawab pertanyaan: “kapan pancasila dilaksanakan?” Ini tentu menjadi substansi.

Sila pertama “Ketuhanan Yang Maha Esa”. Apakah perilaku dan sikap politik kita sudah menunjukkan sikap bertuhan?

Faktanya, sejumlah ormas keagamaan dimanfaatkan untuk saling serang dan menebar kebencian.

Satu pemeluk agama dengan pemeluk agama lain tak jarang dibenturkan. Ini dilakukan demi nafsu politik dan kepentingan elit.

Pages: 1 2 3 4


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

POLITIK

Pancasila 1 Juni 1945 adalah Bagian dari Proses Menuju Kelahiran Pancasila

Published

on

JATIM RAYA – Memaksakan deklarasi Hari Lahir Pancasila itu 1 Juni 1945 adalah menciptakan ruang perdebatan.

Pancasila yang dikenal dan diakui absah oleh anak-anak hingga orang dewasa baik yang berpendidikan TK hingga Guru Besar di Perguruan Tinggi adalah Pancasila dengan rumusan saat ini

Dengan sila pertama “Ketuhanan Yang Maha Esa” dan sila kelima “Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia”.

Siapapun WNI yang tidak hafal akan rumusan ini akan “dikutuk” publik.

Lahir Pancasila adalah lahirnya Pancasila “sempurna” sebagaimana yang dirumuskan final yaitu rumusan yang ditetapkan tanggal 18 Agustus1945.

Bila mundur ke aspek historis, “kaum kebangsaan” bersikeras pada rumusan dan kelahiran Pancasila pada tanggal 1 Juni 1945

Maka “kaum Islam” akan bersikeras pada rumusan dan kelahiran Pancasila pada tanggal 22 Juni 1945 yang dikenal degan Piagam Jakarta.

Pages: 1 2 3


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

POLITIK

Kapitra Ampera Ungkap Tiga Alasan Kenapa Kapolri Tidak Bisa Tarik Firli Bahuri dari KPK

Published

on

JATIM RAYA – Politisi PDI Perjuangan DR Kapitra Ampera SH MH merespons soal permintaan Indonesia Corruption Watch (ICW) atau koalisi masyarakat sipil antikorupsi, pada Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo untuk menarik Ketua KPK Firli Bahuri.

Pengaduan koalisi masyarakat antikorupsi yang meminta Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo untuk menarik Ketua KPK Firli Bahuri kembali dan diberhentikan dari jabatannya sebagai Ketua KPK dinilai Kapitra salah besar.

“Statemen yang menyesatkan publik. ICW wajib banyak belajar Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang baru,” kata Kapitra, melalui keterangan tertulis, Jumat, 28 Mei 2021.

Kapitra menyebutkan, setidaknya ada tiga alasan mengapa Kapolri tidak memiliki kewenangan untuk menarik Firli Bahuri dari jabatan Ketua KPK.

Pertama, Firli sebagai Ketua KPK bukan jabatan penugasan tetapi jabatan yang didapat melalui pemilihan dengan selektifitas yang ketat.

Dan diuji kelayakan oleh DPR dan ditetapkan oleh Presiden, sama denngan pengangkatan Kapolri, Panglima TNI dan Hakim Agung.

Kedua, jabatan Ketua KPK bukan jabatan karir kepolisian tetapi jabatan Publik

Pages: 1 2 3


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading
Advertisement

Trending