Connect with us

SURABAYA

Pemkot Surabaya Optimalkan Operasional 56 Alat Berat

Published

on

Jatimraya.com, Surabaya – Pemerintah Kota Surabaya mengoptimalkan 56 alat berat dengan berbagai jenis merek yang setiap hari digunakan untuk mengerjakan berbagai proyek pembangunan di Kota Pahlawan.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan Kota Surabaya, Erna Purnawati, di Surabaya, Rabu (11/4/2018), mengatakan pada awal kepemimpinan Wali Kota Risma, Pemkot Surabaya hanya memiliki dua alat berat yang digunakan untuk berbagai proyek di Surabaya.

“Tapi sekarang sudah mempunyai 56 alat berat yang terdiri dari berbagai merk, ada Long Arm, Standart, Roda Karet, dan Sikomo,” katanya.

Menurut dia, kepemimpinan Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini selama dua periode berlangsung ini lebih banyak memfokuskan membangun infrastruktur, sehingga alat berat terus ditambah.

Erna pun merinci pengadaan alat berat yang dilakukan mulai 2003-2017. Pada 2003, pemkot melakukan pengadaan alat berat satu unit bermerk standart. Pada 2007 pengadaan dua unit alat berat bermerk Long Arm dan Standart dan 2010 pengadaan satu unit alat berat bermerk Roda Karet.

Selanjutnya, pada 2011, pemkot melakukan pengadaan alat berat tiga unit yang terdiri dari 2 unit merk Long Arm dan satu unit merk Standart. Pada 2012, melakukan pengadaan dua unit alat berat yang terdiri dari satu unit merk Long Arm, dan satu unit merk Standart.

Pada 2013, pengadaan alat berat tujuh unit yang terdiri dari 2 unit merk Roda Karpet dan lima unit merk Sikomo. Pada 2014, pengadaan alat berat satu unit merk Long Arm.

Terbanyak pada 2015, yaitu melakukan pengadaan 24 unit alat berat yang terdiri dari 10 unit merk Long Arm, tujuh unit merk Standart, satu unit merk Roda Karpet, dan enam unit merk Sikomo.

Pada 2016, melakukan pengadaan tujuh unit yang terdiri dari dua unit merk Long Arm dan lima unit merk Sikomo. Pada 2017, melakukan pengadaan delapan unit yang terdiri dari enam unit Long Arm, dan dua unit Standart.

“Jadi, dari 56 unit alat berat itu, Long Arm memiliki 23 unit, Standart memiliki 13 unit, Roda Karpet memiliki empat unit, dan Sikomo memiliki 16 unit,” katanya.

Menurut Erna, semua alat berat itu digunakan setiap harinya. Bahkan, lanjut dia, karena seringnya digunakan untuk berbagai proyek, ada salah satu alat berat yang patah ketika mengeruk saluran Kalidami hilir.

“Kami langsung perbaiki alat berat itu, tidak boleh lama-lama sakitnya dan sekarang sudah sehat lagi. Rencananya, nanti malam akan kami geser ke Tompotika,” katanya.

Semua alat berat itu, lanjut dia, biasanya digunakan untuk mengeruk saluran, sungai atau kali. Bahkan, kalau membuat bozem, alat berat itu mengeruk tanah hingga terbuat seperti waduk untuk menampung air di musim hujan.

“Hasil kerukan tanah itu, biasanya dibuang untuk membangun lapangan, makam dan taman-taman kota, sehingga hampir setiap hari kami menghasilkan ratusan truk tanah,” katanya.

Sementara itu, untuk memudahkan pemindahan alat berat dan pengangkutan tanah hasil kerukan itu, maka pemkot juga menambah trailer, truk, dan driver. Dengan tambahan trailer itu, maka pemindahan alat berat itu semakin gampang, tidak seperti dulu yang harus menyewa untuk memindahkan alat berat dari satu titik proyek ke titik proyek lainnya.

“Trailer ini kita sekarang punya dua, jadi lebih gampang untuk memindahkan alat berat. Selain itu, kami juga menambah truk yang asalnya hanya 2 menjadi 110 unit sekarang. Sedangkan total operator dan driver sekaligus penjaga rumah pompa totalnya 370 orang,” katanya.

Erna menambahkan jumlah-jumlah ini tidak menutup kemungkinan akan terus bertambah seiring keingingan Wali Kota Risma yang terus mengebut berbagai pembangunan dan infrastruktur di Kota Surabaya.

“Semua penggunaan alat-alat itu termasuk orang-orangnya selalu diawasi oleh Wali Kota Risma, sehingga semuanya berjalan maksimal,” katanya, seperti dikutip Antara. (abd)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

SURABAYA

Empat JPU Kejari Pamekasan Bakal Dilaporkan ke Bareskrim

Published

on

Empat Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Pamekasan ke Bareskrim Polri. (Foto: Istimewa)

Jatimraya.com, Surabaya – Kuasa Hukum terdakwa dugaan korupsi Tanah Kas Desa (TKD) yang terletak di Dyesa Kolpajung,y Kecamatan Pamekasan, Kabupaten Pamekasan, Jawa Timur, Mahmud, Adv Nisan Radian akan melaporkan empat Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Pamekasan ke Bareskrim Polri. 

Pasalnya, empat JPU tersebut diduga menggunakan bukti yang tidak sesuai dengan dakwaan.

“Saat sidang digelar di Pengadilan Tipikor Surabaya Selasa 10 November JPU tidak bisa membuktikan sesuai dakwaannya. Maka dari itu kami dari tim kuasa hukum terdakwa akan melaporkan empat orang JPU dari Kejari Pamekasan berinisial TRC, IW, MR dan PT itu ke Bareskrim Polri. Empat orang jaksa itu akan kita laporkan pasal 263 KUHP,” kata Nisan Radian dalam siaran persnya Rabu 11 November 2020.

Menurutnya, dalam sidang yang digelar di Pengadilan Topikor Surabaya kemarin, JPU menyajikan leter C atas nama Nasirudin sedangkan dalam surat dakwaan JPU menunjukkan bukti Leter C atas nama P Muari/Percaton. 

Selanjutnya, JPU menunjukkan SPPT 2013 atas Nama P Muari/Percaton sedangkan didalam surat dakwaan JPU mengatakan bahwa tanah itu atas nama Muari Percaton.  Lalu JPU menunjukkan SPPT 2014 yang bertuliskan salinan. Namun faktanya kami membawa bukti perbandingan SPPT 2014. 

“Pasalnya SPPT 2014 versi JPU tidak sama dengan enam SPPT yang di tunjukan oleh penasehat hukum,” ujarnya.

Dijelaskan Radian, saat sidang berlangsung kami minta bukti dakwaan kepada JPU. Namun, mereka hanya terlihat membolak balikan kertas.

“Bahkan saya sempat minta kepada majelis hakim jika jaksa tidak dapat menyajikan bukti kami mohon untuk mempertimbangkan surat permohonan penangguhan penahanan terhadap terdakwa,” ucap Radian. (*/tim)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

SURABAYA

Debat Perdana Pilwali Surabaya Digelar, Sudah Tahu Aturannya?

Published

on

Jatimraya.com, Surabaya – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Surabaya, akan melaksanakan debat publik pedana pada Pemilihan Walikota (Pilwali) Kota Surabaya. Tema besar pada debat perdana ini adalah “Menjawab permasalaham dan tantangan Kota Surabaya di era pamdemi”.

Ketua KPU Surabaya, Nur Syamsi mengatakan, debat kali ini hanya dihadiri oleh 17 orang undangan. Masing-masing dua pasangan calon, serta 4 tim sukses mereka, ditambah dengan lima orang panelis, selain itu tidak diperkenkan untuk masuk.

“Semua pihak harus menjaga protokol kesehatan. Misal tidak boleh melepas masker atau menurunkan masker selama debat, tentu jarak harus dijaga minimal satu meter,” katanya, Rabu (4/11/2020).

Nus berharap, debat terbuka ini dapat dijadikan sebagai ajang untuk mensosialisasikan profil para peserta Pilwali Surabaya, dan visi misi mereka bagaimana untuk membangun Kota Surabaya selama lima tahun ke depan.

“Fungsi debat publik itu adalah menyebarkan profil, visi, misi dan program pasangan calon, serta menggali persoalan yang sedang dibahas,” ujarnya.

Di tengah pandemi ini, membuat sistem kampanye terpaksa menyesuaikan dengan protokol kesehatan Covid-19, khususnya adalah jaga jarak alias tidak diperkenankan adanya kerumunan. Sehingga dengan debat publik ini, diharapkan menjadi salah satu upaya efektif kampanye.

“Sepanjang debat itu mampu menggali seluruh tujuan debat, saya pikir melalui elektronik tidak ada persoalan. Dan memang debat publik itu kan kemudian ditujukan kepada masyarakat secara umum terutama yang belum sempat melihat profil, visi, misi dan program pasangan calon,” terangnya.

Pada debat perdana ini, KPU akan mengundang lima panelis, masing masing Rektor Universitas Negeri Surabaya (Unesa), Rektor Universitas Muhammadiyah Surabaya, Wakil Dekan Fakultas Kedokteran Unair, Dosen Fakultas Ekonomi Unair, dan Dosen dari Universitas Brawijaya.

Debat perdana ini diikuti oleh dua pasangan calon, yakni pasangan nomor urut 1, Eri Cahyadi dan Armuji, serta pasangan nomor urut 2, Mahfud Arifin dan Mujiaman. Debat akan disiarkan di tiga stasiun televisi, yakni TVRI dan dua TV lokal, malam ini di Hotel JW Mariot Surabaya.  (rad)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

SURABAYA

Sidang Korupsi Tanah Desa, Jaksa Gunakan Bukti Tidak Sesuai Fakta

Published

on

Sidang perkara dugaan Korupsi Tanah Kas Desa Kabupaten Pamekasan, Jawa Timur yang digelar di Pengadilan Tipikor Surabaya. (Foto: Ichwan Efendi)
Jatimraya.com, Surabaya – Sidang perkara dugaan Korupsi Tanah Kas Desa (TKD) Kolpajung, Kecamatan/Kabupaten Pamekasan, Jawa Timur yang digelar di Pengadilan Tipikor Surabaya di Jalan Juanda Sidoarjo, semakin memanas, Selasa (20/10/2020). Dalam persidangan jaksa mengunakan bukti yang tidak sesuai fakta yang ada, hal tesebut yang menyebabkan terjadinya bersih tegang antara Kuasa Hukum terdakwa dengan Jaksa Penuntut Umum (JPU). Berdasarkan bukti yang diperlihatkan oleh Penasehat hukum Mahmud dalam berkas perkara yang di jadikan bukti Jaksa Penuntut umum sangat jelas nama wajib pajak itu P MUARI PERC dengan obyek pajak di JL AGUSSALIM RT 03 RW 01 dan bukti pembanding yang diperlihatkan oleh kuasa hukum tersangka berbeda dengan JPU. Penasehat hukum menghadirkan saksi Santawi, Ketua RT 02 Rw 01 Kelurahan Kolpajung dan Herman, mantan pegawai BPN Pamekasan yang menerangkan bahwa proses penerbitan sertifikat Mahmud telah sesuai dengan UU No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok- Pokok Agraria (UUPA) lahir pada 24 September 1960 dan saksi juga menerangkan bahwa obyek pajak atau letak tanah yang di gunakan jaksa penuntut umum sebagai dasar dakwaan JPU letak nya satu kilo meter dari tanah yang telah di sertifikatkan Mahmud “Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejari Pamekasan melihat barang bukti surat di hadapan majelis hakim. Menurut kuasa hukum tersangka “bahwa Jaksa Penuntut Umum merasa gelagapan saat bukti yang dimilikinya tidak sama dengan kesaksian saksi yang justru saksi lebih meringankan terdakwa dan membenarkan bukti yang dipegang oleh Kami sebagai kuasa hukum terdakwa “ Ungkap penasihat hukum terdakwa. Tim kuasa hukum terdakwa akan melaporkan Jaksa Penuntut Umum kepada KEPALA PUSAT PENERANGAN HUKUM JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA sesuai dengan surat dakwaan Nomor Perkara : PDS-01/PMK/05/2020 yang telah mendakwa orang tua pemberi kuasa khusus pada perkara Pidana Korupsi Terhadap beralihnya Tanah Eks TKD/Aset Kelurahan Kolpajung Kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan Menjadi SHM ( Sertifikat Hak Milik ) an. MAHMUD, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, 3 dan 9 Undang – Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana 2 Korupsi Sebagaimana diubah dengan Undang – Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang – Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 56 KUHP ( Kitab UndangUndang Hukum Pidana ). Berdasarkan fakta persidangan pada tanggal 13 Oktober 2020 dan 20 Oktober 2020 Jaksa Penuntut umum DIDUGA telah MEREKAYASA/MERUBAH/MEMALSU alat Bukti dalam Persidangan. Menurut penasehat hukum dalam perkara ini sangat heran, hal tersebut di ungkapkan oleh Adv Nisan Radian SH. Bahwa perkara perlu dipahami perkara tindak pidana korupsi adalah perkara luar biasa yang memiliki unsur terstruktur dan sistem matis sehingga jika guru SD di Kecamatan Omben Kabupaten sampang dan mengajukan permohonan sertifikat pada Badan Pertanahan Kabupaten Pamekasan tahun 2015 dan tanahnya tersebut didapat dari waris orang tuanya bukan dari hasil sebagai PNS, dan perlu di ketahui bahwa Mahmud tidak pernah menjadi Pejabat berwenang di Kabupaten Pamekasan baik di BPN atau di Kelurahan jadi unsur kurupsinya di mana. Ungkap advokat Nisan Radian SH. Demikian dilaporkan Ichwan Efendi. ()

Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading
Advertisement

Trending