Connect with us

HUKUM

Enam Saksi Dipanggil Perkara Wali Kota Malang

Published

on

Wali Kota Malang.

Jatimraya.com, Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil enam saksi dalam penyidikan tindak pidana korupsi suap terkait pembahasan APBD Perubahan Pemerintah Kota Malang Tahun Anggaran 2015.

“Penyidik hari ini dijadwalkan memeriksa enam saksi untuk tersangka Moch Anton, Wali Kota Malang periode 2013-2018,” kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah saat dikonfirmasi, di Jakarta, Jumat (20/4/2018).

Enam saksi itu adalah Sekretaris DRPD (Sekwan) Kota Malang Bambang Suharijadi, Sekretaris BPBD Kota Malang Tri Oky, PNS di Pemkot Malang Dahat Sih Bagyono serta tiga anggota DPRD Kota Malang masing-masing Teguh Puji Wahyono, Een Ambarsari, dan Letkol (Purn) Suparno Hadiwibowo.

BACA JUGA : Wali Kota 18 Legislator Malang Tersangka

KPK juga memanggil anggota DPRD Kota Malang lainnya yakni Salamet sebagai saksi untuk tersangka Abdul Rachman.

Selanjutnya, KPK juga memanggil tiga anggota DPRD Kota Malang untuk diperiksa sebagai tersangka dalam kasus tersebut, yakni Mohan Katelu, Abdul Rachman, dan Rahayu Sugiarti.

Sebelumnya, KPK telah menahan seluruh tersangka dalam kasus tersebut, yakni Wali Kota Malang Moch Anton dan 18 anggota DPRD Kota Malang.

Pada Agustus 2017 lalu, KPK telah menetapkan dua tersangka dalam kasus itu, yakni mantan Ketua DPRD Kota Malang M Arief Wicaksono dan mantan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Pengawasan Bangunan (PUPPB) Jarot Edy Sulistyono.

KPK pun mengumumkan kembali Moch Anton bersama 18 anggota DPRD Kota Malang 2014-2019 lainnya sebagai tersangka dalam pengembangan kasus suap tersebut pada Rabu (21/3/2018).

Setelah melakukan proses pengumpulan informasi, data, mencermati fakta persidangan, KPK menemukan bukti permulaan yang cukup untuk membuka penyidikan baru dengan 19 tersangka.

Moch Anton selaku Wali Kota Malang diduga memberi hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya.

Atau untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya kepada Ketua DPRD dan anggota DPRD Kota Malang periode 2014-2019 terkait dengan pembahasan APBD-P Pemkot Malang Tahun Anggaran 2015.

Moch Anton disangkakan melanggar pasal 5 ayat (1) huruf a atau huruf b atau pasal 13 UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Sedangkan terhadap 18 anggota DPRD Kota Malang 2014-2019 disangkakan melanggar pasal 12 huruf a atau huruf b atau pasal 11 UU No. 31 Tahun 1999 yang diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Penyidik KPK mendapatkan fakta-fakta yang didukung dengan alat bukti berupa keterangan saksi, surat, dan barang elektronik bahwa 18 tersangka unsur pimpinan dan anggota DPRD Kota Malang 2014-2019 menerima “fee” dari Moch Anton bersama-sama tersangka Jarot Edy Sulistyono untuk memuluskan pembahasan APBD-P Pemkot Malang Tahun Anggaran 2015.

Diduga, unsur pimpinan dan anggota DPRD menerima pembagian “fee” dari total “fee” yang diterima oleh tersangka M Arief Wicaksono sebesar Rp700 juta dari tersangka Jarot Edy Sulistyono.

Diduga Rp600 juta dari yang diterima M Arief Wicaksono tersebut kemudian didistribusikan pada sejumlah anggota DPRD Kota Malang.

Sebanyak 18 tersangka anggota DPRD Kota Malang 2014-2019 itu adalah Suprapto dari Fraksi PDIP, HM Zainuddin dari Fraksi PKB yang juga Wakil Ketua DPRD Malang, Sahrawi dari Fraksi PKB, Salamet dari Fraksi Gerindra, Wiwik Hendri Astuti dari Fraksi Partai Demokrat yang juga Wakil Ketua DPRD Malang, Mohan Katelu dari Fraksi PAN, Sulik Lestyowati dari Fraksi Partai Demokrat, dan Abdul Hakim dari Fraksi PDIP.

Selanjutnya, Bambang Sumarto dari Fraksi Partai Golkar, Imam Fauzi dari Fraksi PKB, Syaiful Rusdi dari Fraksi PAN, Tri Yudiani dari Fraksi PDIP, Heri Pudji Utami dari Fraksi PPP, Hery Subianto dari Fraksi Partai Demokrat, Ya’qud Ananda Gudban dari Fraksi Partai Hanura, Rahayu Sugiarti dari Fraksi Partai Golkar, Sukarno dari Fraksi Partai Golkar, dan Abdul Rachman dari Fraksi PKB. (bfs)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

HUKUM

Begini Respons Kapitra Ampera Setelah Abdullah Sebut Nama Firli Bahuri dan Budi Gunawan

Published

on

Ketua KPK, Firli Bahuri. /Instagram.com/@official.kpk

JATIM RAYA – Praktisi hukum DR Kapitra Ampera SH MH merespons pernyataan mantan Penasehat KPK, Abdullah Hehamahua, yang menyebut nama Firly Bahuri dan Budi Gunawan

Sebelumnya dalam wawancara dengan media Forum News Network (FNN) yang disiarkan Youtube, Abdullah secara tendensius menyampaikan tudingannya.

Abdullah menuduh Ketua KPK Firly Bahuri dan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Budi Gunawan sebagai pihak yang berada di balik skenario TWK.

“Terkait masalah Tes Wawasan Kebangsaan adalah kejadian biasa di setiap tingkat profesional masyarakat di instansi manapun,” kata Kapitra Ampera di Jakarta, 11 Juni 2021.

Abdullah dinilainya mempertontonkan kebusukannya sendiri dengan melemparkan tuduhan liar ke org-orang yang menurut halusinasinya memiliki dendam kepada KPK

“Mengapa Abdullah justru melebarkan kejadian itu menjadi peristiwa yang justru menampar mukanya sendiri, bertapa terselubungnya kebusukan dalam pikiran Abdullah,” kata Kapitra.

Kapitra merasa prihatin melihat kondisi ini sebagai anak bangsa dan pratisi hukum, apa betul cara seperti ini adalah cara yg jujur meihat permasalah yang ada.

Pages: 1 2


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

HUKUM

Bayar Utang Kreditur, Advokat Rohmat Selamat Minta BUMD Pemkab Bogor Segera Jual Aset

Published

on

http://jatimraya.com/2021/06/10/bayar-utang-kreditur-advokat-rohmat-selamat-minta-bumd-pemkab-bogor-segera-jual-aset/

JATIM RAYA – Advokat Rohmat Selamat  SH MKn meminta Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Pemkab Bogor, PT Prayoga Pertambangan dan Energy (PPE) segera menyelesaikan utang terhadap kreditur.

Rohmat Selamat  SH MKn  dan Tuti Maulani Chaniago SH adalah kuasa Hukum dari PT Tohaga Jaya dan CV Mutiara Selatan, yang menjadi suplayer BUMN PPE.

“Sebaiknya PPE segera menjual asetnya agar permasalahan utang ini bisa cepat selesai,” kata Rohmat Selamat SH MKn.

Pihak suplayer juga tidak menginginkan lebih lama lagi untuk menunggu penyelesaian perkara ini.

“Kami berikan waktu tiga bulan untuk segera menjual aset dan melunasi semua tagihan Klien Kami,” katanya.

Menurut Rohmat, itulah jalan terbaik bagi PPE untuk menjalankan roda bisnisnya agar lebih optimal lagi.

Sementara itu Direktur PPE Agus Setiawan, SH MH dalan sidang PKPU (Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) menyatakan bahwa manajemen PPE akan melunasi utangnya 

“Utang para kreditor itu utang yang lama, hak mereka untuk menagih,  dan kapan PPE bayar akan dilakukan,” katanya, setelah sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Kemayoran, Jakarta, Rabu, 9 Mei 2021.

“Sampai sejauh ini para kreditor dapat diyakinkan bahwa potensi aset perusahaan yang dimiliki dapat menutupi utang tersebut,” katanya.

Dia juga menjelaskan, bahwa pertemuan di pengadilan ini dapat diselesaikan secara musyawarah walaupun lewat pengadilan. 

“Untuk proposal perdamaian sudah ada dalam prosedur Undang – Undang, dan berharap hari ini ada homologasi. Tetapi banyak dari para kreditor untuk meminta waktu berembuk.”

“Sedangkan laporan dari Kantor Akuntan Publik utang PPE epada kreditor kurang lebih Rp 28 miliar.”

“Saya berharap adanya perdamaian, agar bisnis dapat berjalan kembali.” Imbuh Agus Setiawan saat dicegat awak media. (tim)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

HUKUM

Dipanggil Komisi Pemberantasan Korupsi, Direktur PT Ciputra Development Tbk Mangkir

Published

on

Direktur PT Ciputra Development, Sutoto Yakobus saat jalani pemeriksaan di Gedung KPK, Jakarta. /Instagram.com@official.kpk

JATIM RAYA – Direktur PT Ciputra Development Tbk Sutoto Yakobus tidak memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kamis, 16 April 2020

Padahal Sutoto diagendakan diperiksa untuk tersangka Bupati Sidoarjo nonaktif Saiful Ilah (SFI).

Dia diperiksa sebagai saksi dalam penyidikan suap pengadaan proyek infrastruktur di Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur.

“Saksi (Sutoto) tidak hadir,” ujar Pelaksana Tugas Juru Bicara KPK Ali Fikri saat dikonfirmasi, di Jakarta, Kamis, 16 April 2020.

Siapakah Sutoto Yakobus? dirangkum dari berbagai sumber, dia lahir pada tahun 1961, diangkat sebagai Direktur Ciputra Development sejak Januari 2017.

Sutoto mengawali karier pada tahun 1989 sebagai Manajer Pemasaran Proyek Perumahan CitraGarden City.

Dia juga pernah menjabat sebagai Manajer Umum Proyek Ciputra Semarang (1990-1993) dan Manajer Senior Pengembangan Usaha PT Ciputra Surya Tbk (CTRS) (1993-1994).

Pages: 1 2 3 4


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading
Advertisement

Trending