Connect with us

SURABAYA

Cara Risma Kuatkan Keluarga Korban Ledakan Bom

Published

on

Tri Rismaharini bersama mengunjungi keluarga korban ledakan bom untuk menguatkan para keluarga korban.

Jatimraya.com, Surabaya – Serangan bom bunuh diri yang mengguncang tiga gereja di Kota Surabaya pada Minggu (13/5/2018) dan kantor Polrestabes Surabaya pada Senin (14/5/2018) membuat luka mendalam bagi seluruh masyarakat di Indonesia.

Tidak terkecuali bagi Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini (Risma). Di sela-sela kesibukannya, ia bersama jajaran menyempatkan untuk mengunjungi keluarga korban ledakan bom untuk menguatkan para keluarga korban.

Pada Senin (14/5/2018), sekitar pukul 15.00 WIB, Risma mendatangi rumah duka dari almarhum Aloysius Bayu Rendra Wardhana di Jalan Gubeng Kertajaya I Nomor 15A Surabaya.

Bayu merupakan salah satu korban meninggal dunia dari ledakan bom Gereja Katolik Santa Maria Tak Bercela, Ngagel, Surabaya.

Sosok Bayu menjadi perbincangan setelah karena sempat menghadang sepeda motor pelaku pengeboman di depan Gereja Katolik Santa Maria Tak Bercela.

Atas tindakannya yang menghentikan sepeda motor yang dikendarai Yusuf Fadhil (18) beserta membonceng adik kandungnya Firman Hakim (16) sambil memangku bom rakitan, Bayu mampu menyelamatkan sekitar 500 jemaat Gereja SMTB yang sedang mengikuti akhir dari misa atau kebaktian rutin.

Aksi Bayu membuat laju sepeda motor Yusuf Fadhil terhenti dan langsung meledak di halaman gereja. Seketika itu pula, tubuh Bayu hancur bersama kedua pengendara dan pembonceng motor yang menabraknya.

Sesampainya di rumah duka, Risma menyampaikan rasa bela sungkawa kepada istri korban dan memberikan santunan kepada keluarga yang ditinggalkan.

“Mohon maaf kalau saya baru bisa datang ke sini, karena dari kemarin masih ada pekerjaan yang belum bisa ditinggalkan,” kata Risma kepada istri korban Bayu, Monic Dwi.

Ia pun juga tak tega melihat anak yang ditinggalkan korban masih berusia balita. Ia lantas mengunggah istri korban dengan memberikan dorongan semangat agar tabah dan sabar dalam menjalani cobaan.

“Bapakmu pahlawan Nak. Kalau tidak ada bapakmu, mungkin korban yang jatuh di sana bisa jauh lebih banyak lagi,” kata Risma kepada anak pertama almarhum Aloysius yang masih berusia 2,5 tahun saat digendong ibunya, Monic Dwi.

Wali kota perempuan pertama di Kota Surabaya ini langsung tidak kuasa menahan air matanya melihat masa depan kedua anak mendiang Bayu yang harus ditinggalkan sang ayah akibat tindakan dari para teroris.

Tak hanya berhenti sampai di sana, mantan Kepala Badan Pembangunan Daerah Kota Surabaya menciumi kedua anak suami dari Monic Dwi itu.

“Kamu harus bangga sama bapakmu, nanti kalau besar yang pinter ya,” kata Risma kepada anak kedua yang baru berusia 10 bulan.

Risma lalu melanjutkan kunjungan ke keluarga korban ledakan bom lainnya. Ia mendatangi rumah duka Adi Jasa di Jalan Demak No. 90-92 Surabaya.

Ada sekitar enam orang yang menjadi korban ledakan bom bunuh diri disemayamkan secara bersamaan di rumah duka Adi Jasa Surabaya.

Adapun rinciannya korban ledakam bom yang meninggal dunia yakni Martha Djumani (54), kakak beradik Evan (11) dan Nathan (8), Sri Puji Astutik (60), Go Derbin Ariesta (66) dan Tee Suk Tjien (64).

Dia kemudian memberikan santuan kepada masing-masing keluarga yang ditinggalkan.

“Semua kita tanggung, tidak perlu khawatir. Nanti diurusi sama Dinas Kesehatan. Yang penting sekarang harus kuat,” kata Risma saat mengunjungi ayah dari dua anak korban meninggal ledakan bom di Rumah Duka Adi Jasa.

Adapun kedua anak yang meninggal dunia saat ledakan bom di Gereja Santa Maria Tak Bercela (SMTB) Surabaya adalah Vinsencius Evan umur 11 tahun dan Nathel berumur delapan tahun, warga Barata Jaya Surabaya.

Evan meninggal dunia di lokasi kejadian, sedangkan Nathel sempat mendapat perawatan di Rumah Sakit Bedah Surabaya beberapa jam sebelum akhirnya meninggal pada Minggu (13/5) malam.

Ery yang merupakan bapak dari dua anak yang meninggal dunia tersebut mengucapakan terima kasih atas bantuan yang diberikan Pemerintah Kota Surabaya melalui Risma. “Saya kuat kok bu,” katanya.

Risma mengatakan bantuan tersebut tidak hanya diberikan keluarga Ery saja, melainkan juga diberikan juga kepada keluarga korban meninggal atau korban luka-luka lainnya.

“Jadi semua nanti pengobatan, proses pemakann dan lainnya ditangung pemkot. Keluarga tidak perlu khawatir. Tadi ada yang tanya, bagaimana untuk kontrol dan lainnya, kami bilang akan bantu selesaikan,” katanya.

Ada tiga gereja yang terkena ledakan bom yakni Gereja Santa Maria Tak Bercela (SMTB) di Jalan Ngagel, GKI Jalan Diponegoro dan GPPS Jalan Arjuna pada Minggu (13/5) dan Polrestabes Surabaya, Senin (14/5) pagi. Aksi teror peledakan bom tersebut menewaskan sekitar 18 orang dan puluhan orang terluka.

Kecam Risma pun mengecam keras atas tindakan kejahatan berupa peledakan bom di sejumlah tempat di Surabaya yang dilakukan oleh orang tidak berprikemanusiaan tersebut.

“Saya tidak mau lagi ada korban, banyak tidak orang berdosa, apalagi banyak korbannya anak-anak. Ini sangat biadab sekali dan dzolim,” katanya.

Untuk itu, Risma mengimbau dan mengajak seluruh warga Surabaya agar aktif membantu Pemkot Surabaya untuk ikut serta menjaga Kota Surabaya bersama-sama dan melaporkan setiap kejadian yang ada di sekitar, baik peristiwa maupun hal-hal yang tidak diinginkan lainnya.

Menurutnya, sekecil apapun informasi yang diberikan oleh masyakarat, pastinya sangat membantu pemkot dan pihak kepolisian dalam mengantisipasi hal-hal negatif yang tidak diinginkan.

Risma berpesan agar warga Surabaya tetap tenang dalam situasi saat ini. Sebab, kata dia, jajaran mulai dari Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya, Polres dan TNI sepakat untuk lebih intens menjaga Surabaya baik dari sisi strategi baru sampai intensitas keamanan.

Hal sama juga dikatakan Wakil Wali Kota Surabaya Whisnu Sakti Buana. Ia meminta kepada masyarakat tidak panik dengan tetap menjaga ketenangan namun selalu waspada, agar aktifitas warga tetap berjalan normal.

Tidak hanya itu, Politisi PDI Perjuangan ini juga menegaskan agar warga Kota Surabaya tetap tegar dan tidak merasa takut untuk menghadapi aksis teror, karena semakin diburunya para pelaku teroris oleh pihak keamanan justru semakin menambah kepanikan para teroris.

“Adanya ledakan terjadi lagi di Mapolresta Surabaya bukti teroris panik sehingga apa saja dibuat target bom bunuh diri,” katanya.

Kepanikan para teroris lainnya, lanjut dia, dibuktikan dengan kejadian di Wonocolo, Taman, Sidoarjo, dimana bom telah meledak sebelum pelakunya melakukan bom bunuh diri di tempat umum.

Ia juga mengaku telah mengimbau seluruh kantor baik swasta maupun pemerintah untuk memperketat penjagaan di pintu masuk guna mengantisipasi aksi teror yang kemungkinan terjadi.

“Termasuk kantor kelurahan, kecamatan, dan Balai Kota Surabaya. Siapapun pun yang masuk agar diperiksa secara detail. Imbauan perketat keamanan pintu masuk perkantoran dan objek vital ini dalam waktu yang tidak ditentukan. Masih koordinasi terus dengan pihak kepolisian,” katanya. (abd)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

SURABAYA

Empat JPU Kejari Pamekasan Bakal Dilaporkan ke Bareskrim

Published

on

Empat Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Pamekasan ke Bareskrim Polri. (Foto: Istimewa)

Jatimraya.com, Surabaya – Kuasa Hukum terdakwa dugaan korupsi Tanah Kas Desa (TKD) yang terletak di Dyesa Kolpajung,y Kecamatan Pamekasan, Kabupaten Pamekasan, Jawa Timur, Mahmud, Adv Nisan Radian akan melaporkan empat Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Pamekasan ke Bareskrim Polri. 

Pasalnya, empat JPU tersebut diduga menggunakan bukti yang tidak sesuai dengan dakwaan.

“Saat sidang digelar di Pengadilan Tipikor Surabaya Selasa 10 November JPU tidak bisa membuktikan sesuai dakwaannya. Maka dari itu kami dari tim kuasa hukum terdakwa akan melaporkan empat orang JPU dari Kejari Pamekasan berinisial TRC, IW, MR dan PT itu ke Bareskrim Polri. Empat orang jaksa itu akan kita laporkan pasal 263 KUHP,” kata Nisan Radian dalam siaran persnya Rabu 11 November 2020.

Menurutnya, dalam sidang yang digelar di Pengadilan Topikor Surabaya kemarin, JPU menyajikan leter C atas nama Nasirudin sedangkan dalam surat dakwaan JPU menunjukkan bukti Leter C atas nama P Muari/Percaton. 

Selanjutnya, JPU menunjukkan SPPT 2013 atas Nama P Muari/Percaton sedangkan didalam surat dakwaan JPU mengatakan bahwa tanah itu atas nama Muari Percaton.  Lalu JPU menunjukkan SPPT 2014 yang bertuliskan salinan. Namun faktanya kami membawa bukti perbandingan SPPT 2014. 

“Pasalnya SPPT 2014 versi JPU tidak sama dengan enam SPPT yang di tunjukan oleh penasehat hukum,” ujarnya.

Dijelaskan Radian, saat sidang berlangsung kami minta bukti dakwaan kepada JPU. Namun, mereka hanya terlihat membolak balikan kertas.

“Bahkan saya sempat minta kepada majelis hakim jika jaksa tidak dapat menyajikan bukti kami mohon untuk mempertimbangkan surat permohonan penangguhan penahanan terhadap terdakwa,” ucap Radian. (*/tim)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

SURABAYA

Debat Perdana Pilwali Surabaya Digelar, Sudah Tahu Aturannya?

Published

on

Jatimraya.com, Surabaya – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Surabaya, akan melaksanakan debat publik pedana pada Pemilihan Walikota (Pilwali) Kota Surabaya. Tema besar pada debat perdana ini adalah “Menjawab permasalaham dan tantangan Kota Surabaya di era pamdemi”.

Ketua KPU Surabaya, Nur Syamsi mengatakan, debat kali ini hanya dihadiri oleh 17 orang undangan. Masing-masing dua pasangan calon, serta 4 tim sukses mereka, ditambah dengan lima orang panelis, selain itu tidak diperkenkan untuk masuk.

“Semua pihak harus menjaga protokol kesehatan. Misal tidak boleh melepas masker atau menurunkan masker selama debat, tentu jarak harus dijaga minimal satu meter,” katanya, Rabu (4/11/2020).

Nus berharap, debat terbuka ini dapat dijadikan sebagai ajang untuk mensosialisasikan profil para peserta Pilwali Surabaya, dan visi misi mereka bagaimana untuk membangun Kota Surabaya selama lima tahun ke depan.

“Fungsi debat publik itu adalah menyebarkan profil, visi, misi dan program pasangan calon, serta menggali persoalan yang sedang dibahas,” ujarnya.

Di tengah pandemi ini, membuat sistem kampanye terpaksa menyesuaikan dengan protokol kesehatan Covid-19, khususnya adalah jaga jarak alias tidak diperkenankan adanya kerumunan. Sehingga dengan debat publik ini, diharapkan menjadi salah satu upaya efektif kampanye.

“Sepanjang debat itu mampu menggali seluruh tujuan debat, saya pikir melalui elektronik tidak ada persoalan. Dan memang debat publik itu kan kemudian ditujukan kepada masyarakat secara umum terutama yang belum sempat melihat profil, visi, misi dan program pasangan calon,” terangnya.

Pada debat perdana ini, KPU akan mengundang lima panelis, masing masing Rektor Universitas Negeri Surabaya (Unesa), Rektor Universitas Muhammadiyah Surabaya, Wakil Dekan Fakultas Kedokteran Unair, Dosen Fakultas Ekonomi Unair, dan Dosen dari Universitas Brawijaya.

Debat perdana ini diikuti oleh dua pasangan calon, yakni pasangan nomor urut 1, Eri Cahyadi dan Armuji, serta pasangan nomor urut 2, Mahfud Arifin dan Mujiaman. Debat akan disiarkan di tiga stasiun televisi, yakni TVRI dan dua TV lokal, malam ini di Hotel JW Mariot Surabaya.  (rad)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

SURABAYA

Sidang Korupsi Tanah Desa, Jaksa Gunakan Bukti Tidak Sesuai Fakta

Published

on

Sidang perkara dugaan Korupsi Tanah Kas Desa Kabupaten Pamekasan, Jawa Timur yang digelar di Pengadilan Tipikor Surabaya. (Foto: Ichwan Efendi)
Jatimraya.com, Surabaya – Sidang perkara dugaan Korupsi Tanah Kas Desa (TKD) Kolpajung, Kecamatan/Kabupaten Pamekasan, Jawa Timur yang digelar di Pengadilan Tipikor Surabaya di Jalan Juanda Sidoarjo, semakin memanas, Selasa (20/10/2020). Dalam persidangan jaksa mengunakan bukti yang tidak sesuai fakta yang ada, hal tesebut yang menyebabkan terjadinya bersih tegang antara Kuasa Hukum terdakwa dengan Jaksa Penuntut Umum (JPU). Berdasarkan bukti yang diperlihatkan oleh Penasehat hukum Mahmud dalam berkas perkara yang di jadikan bukti Jaksa Penuntut umum sangat jelas nama wajib pajak itu P MUARI PERC dengan obyek pajak di JL AGUSSALIM RT 03 RW 01 dan bukti pembanding yang diperlihatkan oleh kuasa hukum tersangka berbeda dengan JPU. Penasehat hukum menghadirkan saksi Santawi, Ketua RT 02 Rw 01 Kelurahan Kolpajung dan Herman, mantan pegawai BPN Pamekasan yang menerangkan bahwa proses penerbitan sertifikat Mahmud telah sesuai dengan UU No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok- Pokok Agraria (UUPA) lahir pada 24 September 1960 dan saksi juga menerangkan bahwa obyek pajak atau letak tanah yang di gunakan jaksa penuntut umum sebagai dasar dakwaan JPU letak nya satu kilo meter dari tanah yang telah di sertifikatkan Mahmud “Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejari Pamekasan melihat barang bukti surat di hadapan majelis hakim. Menurut kuasa hukum tersangka “bahwa Jaksa Penuntut Umum merasa gelagapan saat bukti yang dimilikinya tidak sama dengan kesaksian saksi yang justru saksi lebih meringankan terdakwa dan membenarkan bukti yang dipegang oleh Kami sebagai kuasa hukum terdakwa “ Ungkap penasihat hukum terdakwa. Tim kuasa hukum terdakwa akan melaporkan Jaksa Penuntut Umum kepada KEPALA PUSAT PENERANGAN HUKUM JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA sesuai dengan surat dakwaan Nomor Perkara : PDS-01/PMK/05/2020 yang telah mendakwa orang tua pemberi kuasa khusus pada perkara Pidana Korupsi Terhadap beralihnya Tanah Eks TKD/Aset Kelurahan Kolpajung Kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan Menjadi SHM ( Sertifikat Hak Milik ) an. MAHMUD, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, 3 dan 9 Undang – Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana 2 Korupsi Sebagaimana diubah dengan Undang – Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang – Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 56 KUHP ( Kitab UndangUndang Hukum Pidana ). Berdasarkan fakta persidangan pada tanggal 13 Oktober 2020 dan 20 Oktober 2020 Jaksa Penuntut umum DIDUGA telah MEREKAYASA/MERUBAH/MEMALSU alat Bukti dalam Persidangan. Menurut penasehat hukum dalam perkara ini sangat heran, hal tersebut di ungkapkan oleh Adv Nisan Radian SH. Bahwa perkara perlu dipahami perkara tindak pidana korupsi adalah perkara luar biasa yang memiliki unsur terstruktur dan sistem matis sehingga jika guru SD di Kecamatan Omben Kabupaten sampang dan mengajukan permohonan sertifikat pada Badan Pertanahan Kabupaten Pamekasan tahun 2015 dan tanahnya tersebut didapat dari waris orang tuanya bukan dari hasil sebagai PNS, dan perlu di ketahui bahwa Mahmud tidak pernah menjadi Pejabat berwenang di Kabupaten Pamekasan baik di BPN atau di Kelurahan jadi unsur kurupsinya di mana. Ungkap advokat Nisan Radian SH. Demikian dilaporkan Ichwan Efendi. ()

Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading
Advertisement

Trending