Connect with us

HUKUM

Lima Jurus Risma Hadapi Teror Bom Surabaya

Published

on

Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini memberikan rasa aman dan nyaman kepada warganya.

Jatimraya.com, Surabaya – Teror bom bunuh diri di tiga gereja, Kota Surabaya, Jawa Timur, Minggu (13-5-2018), kemudian di Mapolrestabes Surabaya, Senin (14/5), membuat trauma mendalam di kalangan warga Kota Pahlawan.

Tentunya hal ini menjadi tugas dari Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini memberikan rasa aman dan nyaman kepada warganya setelah kejadian itu. Berbagai upaya dilakukan orang nomor satu di Surabaya ini.

Risma pun bergerak cepat menghadapi peristiwa teror bom di Kota Surabaya. Setidaknya, ada lima “jurus” atau langkah taktis yang dilakukan Risma dalam menghadapi teror bom dalam sepekan ini.

Adapun lima jurus tersebut, pertama aksi, Risma langsung turun ke lapangan meninjau tiga gereja dan Mapolrestabes Surabaya yang terkena teror. Bahkan, Risma terlihat ikut mendampingi kunjungan Presiden RI Joko Widodo dan Kapolri Jendral Pol. Tito Karnavian ke sejumlah lokasi pengeboman.

Selanjutnya, Risma mengumpulkan organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kota Surabaya. Dia pun memerintahi mereka untuk membantu kerja kepolisian.

Tidak hanya itu, Risma juga ikut turun mengikuti penggerebekan rumah terduga teroris yang dilakukan oleh Densus 88 di rumah milik keluarga pelaku bom bunuh diri di tiga gereja di Jalan Wonorejo Asri Blok K/22A, Kelurahan Wonorejo, Kecamatan Rungkut, Minggu (13/5) malam.

“Ini adalah cobaan. Kita tidak boleh menyerah. Kita tidak boleh kalah dengan hal-hal yang sifatnya menakut-nakuti warga Surabaya. Ingat kita punya Tuhan Yang Mahakuasa,” kata Risma kepada warga Surabaya.

Jurus Simpati Jurus kedua simpati, Risma menunjukkan rasa simpatinya kepada para korban teror bom dengan menjenguk korban luka-luka yang dirawat di rumah sakit maupun mengunjungi keluarga dari korban meninggal dunia di rumahnya.

Bahkan, dia juga menyempatkan waktu untuk melayat ke rumah korban yang meninggal seraya menguatkan para keluarga yang ditinggalkannya. Risma bersama rombongan mendatangi rumah duka almarhum Aloysius Bayu Rendra Wardhana, Jalan Gubeng Kertajaya I Nomor 15A Surabaya.

Diketahui bahwa Bayu merupakan salah satu korban meninggal dunia dari ledakan bom bunuh diri di Gereja Katolik Santa Maria Tak Bercela, Ngagel, Surabaya. Sosok Bayu menjadi perbincangan setelah dia disebut melakukan aksi heroik, menghadang motor pengebom di depan Gereja Katolik Santa Maria Tak Bercela di Jalan Ngagel Madya Nomor 1, Gubeng, Surabaya.

Atas tindakannya yang menghentikan sepeda motor yang dikendarai Yusuf Fadhil (18) yang membonceng adik kandungnya, Firman Hakim (16), sambil memangku bom rakitan, Bayu menjadi pahlawan karena mampu menyelamatkan sekitar 500 anggota jemaat Gereja SMTB yang sedang mengikuti akhir dari misa atau kebaktian rutin.

Bayu berhasil membuat laju motor Yusuf Fadhil terhenti dan langsung meledak di halaman gereja. Seketika itu pula, tubuh Bayu yang tinggi itu hancur bersama kedua pengendara dan pembonceng motor yang menabraknya.

Ketiga dialog, Risma tidak mau kejadian serupa terjadi lagi di Kota Surabaya sehingga dia langsung menggelar sejumlah dialog, di antaranya menggelar dialog dengan RT/RW.

Saat bertemu dengan RT/RW, dia mengimbau mereka untuk selalu deteksi dini dan menekankan agar tetap waspada terhadap orang-orang yang mencurigakan dan tidak mudah terprovokasi.

“Saya juga minta warga untuk ikut mem-‘pressure’ ruang gerak pelaku teror. Makanya, siskamling dan PAM swakarsa kalau bisa mohon untuk diaktifkan kembali,” kata Risma kepada para RT/RW di Surabaya.

Ciri-Ciri Pelaku Wali kota perempuan pertama di Kota Surabaya itu juga menjelaskan ciri-ciri para pelaku teror yang tinggal di tengah-tengah masyarakat. Biasanya, orang seperti itu justru lebih sopan dan ramah terhadap tetangga.

Namun, lanjut dia, untuk kehidupannya keseharian ataupun pekerjaannya, mereka akan lebih tertutup. Risma mengimbau jika ada warga yang dicurigai, jangan memaksa untuk mengatasinya.

Hal itu ditekankan Risma karena tidak mau terjadi apa-apa dengan warganya. Dia meminta warga memberikan informasi apa saja yang diterimanya dan biar aparat keamanan yang bergerak.

Selain itu, Risma juga berdialog dengan kepala sekolah se-Surabaya. Saat itu, dia meminta kepala sekolah untuk berkomunikasi dengan wali kelas agar mampu mendeteksi anak-anak yang mengalami perilaku aneh ketika berbicara.

Menurut dia, hal itu akan menjadi informasi awal untuk ditindaklanjuti. “Guru BK (bimbingan konseling) dan agama saya minta untuk aktif berinteraksi dengan anak-anak karena sangat berperan penting dalam mengembangkan perilaku dan pola pikir anak,” kata dia.

Selanjutnya, Risma juga berdialog dengan Takmir Masjid se-Kota Surabaya. Saat itu, dia menjelaskan bahwa ajaran Islam tidak pernah mengajarkan untuk menyakiti orang lain.

Makanya, dia meminta seluruh takmir masjid untuk terus memegang teguh ajaran rasul. Dia juga menjelaskan bahwa Islam itu adalah agama rahmatan lil alamin, yaitu agama yang membawa rahmat dan kesejahteraan bagi semua seluruh alam semesta, termasuk hewan, tumbuhan dan jin, apalagi sesama manusia.

“Banyak sekali ayat-ayat di dalam Quran yang menerangkan bahwa Islam itu ajaran yang sangat mulia. Maka dari itu, mari kita bersatu dan saling bersilaturahmi dengan erat. Agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan,” katanya.

Berdialog dengan Guru Dialog berikutnya dengan guru agama se-Kota Surabaya. Pada saat itu, Wali Kota Risma menjelaskan bahwa manusia hidup itu tidak hanya mengurusi hubungan manusia dengan Tuhan, tetapi juga harus memperhatikan hubungan antarsesama manusia.

Hal ini pula yang harus diperhatikan oleh anak-anak di sekolah. Dia menekankan agar para siswa-siswi di sekolah digenjot kembali pembelajaran toleransi. Ini perlu dilakukan agar anak-anak bisa lebih peduli kepada sesamanya.

Bahkan, dia juga meminta untuk mengajari anak-anak tentang sejarah yang telah dilalui Indonesia untuk memperoleh kemerdekaannya. Anak-anak perlu diingatkan bahwa Indonesia punya sejarah yang dibangun dengan berdarah-darah sehingga sangat tidak layak apabila melupakan sejarah.

“Saya mohon mengajarkan bahwa kita punya sejarah dan perjuangan yang sangat luar biasa. Kalau kita sekarang bisa menikmatinya, lalu melupakannya, berarti kita menjadi orang yang tidak tahu berterima kasih,” ujarnya.

Selain itu, Risma juga berdialog dengan para psikolog dan psikiater. Saat dialog itu, dia meminta untuk bergandeng tangan menghilangkan rasa takut dan trauma anak-anak Surabaya.

Bahkan, dia juga sudah membuat tim yang terdiri atas para psikolog dan psikiater untuk bersama-sama menyembuhkan kondisi psikis dari anak-anak korban ledakan bom bunuh diri.

Keempat santunan, wali kota yang sarat dengan prestasi ini memberikan santunan kepada korban teror bom yang luka-luka maupun yang meninggal. Santunan itu berupa uang, perawatan sampai sembuh bagi korban yang luka-luka, bantuan pemakaman bagi korban yang meninggal, ganti rugi kerusakan bagi korban terdampak teror bom yang mengalami kerugian materiil, dan beasiswa bagi anak korban teros bom.

“Semua nanti pengobatan hingga pemakaman dan lain-lain, itu akan ditanggung oleh Pemerintah Kota Surabaya. Jadi, keluarga ‘ndak’ perlu khawatir, pemkot akan bantu selesaikan nanti,” katanya.

Kelima penghargaan, untuk memberikan aspirasi kepada semua pihak yang telah membantu penanganan teror bom di Surabaya. Risma memberikan penghargaan yang diserahkan pada Hari Kebangkitan Nasional (Harkitnas) Ke-110. Penghargaan itu diberikan kepada pihak rumah sakit, universitas, psikolog, dan kepolisian.

Pada kesempatan itu, Risma menegaskan bahwa teror bom di Surabaya tidak membuat penduduk Kota Pahlawan larut dalam duka dan amarah. Justru sebaliknya, peristiwa itu makin menguatkan rasa persatuan dan kesatuan antarumat beragama.

“Tidak boleh menyerah. Usaha dan niat baik yang sudah lama kita pupuk jangan sampai dirusak oleh orang-orang yang ingin memecah belah kerukunan sesama manusia. Kita harus bekerja sama dan berinteraksi,” katanya.

Apresiasi Kalangan DPRD Kota Surabaya memuji upaya cepat yang dilakukan Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini dalam mengatasi situasi dan kondisi pascateror bom yang terjadi dalam sepekan ini.

Wakil Ketua Fraksi PKS DPRD Kota Surabaya Reni Astuti menyampaikan dukacita mendalam kepada keluarga korban dan memberikan apresiasi kepada Pemerintah Kota Surabaya atas penanganan keluarga korban.

“Kami mengapresiasi pemerintah kota yang telah memberikan santunan kepada keluarga korban dan memberikan beasiswa kepada anak-anak korban,” katanya.

Hal sama juga dikatakan anggota Komisi C DPRD Surabaya Vinsensius Awey dari Partai NasDem. Ia mengapresiasi apa yang dilakukan oleh Risma dengan mengumpulkan seluruh perangkat aparatnya, pengurus RT/RW, hingga ormas yang ada di Kota Pahlawan guna menciptakan suasana yang kondusif.

“Kuncinya untuk menjaga keamanan memang bukan hanya pada kepolisian dan pemerintahan, melainkan juga masyarakat,” ujarnya.

Menurut dia, masyarakat bisa mewujudkan lingkungan yang kondusif di sekitarnya dengan peduli dan mendeteksi terhadap kejadian yang berlangsung di wilayahnya.

“‘Leading’-nya sektornya pengamanan memang ada pada aparat. Akan tetapi, masyarakat bisa ambil bagian dan bangkit,” katanya.

Awey mengatakan bahwa gerakan moral untuk mengajak warga Surabaya segera bangkit telah disampaikan ke pemerintah kota. Gerakan ini penting agar aktivitas masyarakat normal kembali seperti sediakala. (abd)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

HUKUM

Statemen Tersangka RJ Lino Dinilai Positif untuk Memulihkan Reputasinya

Published

on

Mantan Dirut Pelindo II, RJ Lino.

JAtimraya.com, Jakarta – Statemen mantan Dirut Pelindo II RJ Lino di Gedung KPK yang sudah lama ditetapkan sebagai tersangka dinilai cukup positif dalam upayanya untuk memulihkan reputasi.

Demikian disampaikan oleh praktisi media center & manajemen reputasi Budi Purnomo Karjodihardjo, di Jakarta (28/1/2020)

“Dalam istilah komunikasi, yang dilakukan RJ Lino adalah Taktik Minimization, yaitu melakukan aksi dan tindakan yang bertujuan agar publik mengurangi perasaan negatif, terhadap dirinya,” katanya.

Budi mencatat, setidaknya ada dua hal penting yang disampaikan oleh Lino. Pertama, Lino menunjukkan keberhasilannya selama menjabat Direktur Utama PT Pelindo II. Kedua, Lino mengaku senang dipanggil KPK setelah empat tahun menunggu.

Seperti disampaikan, pada saat Lino masuk Pelindo II, asetnya Rp 6,4 triliun, sedangkan waktu berhenti aset Pelindo itu mencapai Rp 45 triliun. Lino menjadi tersangka karena merugikan keuangan negara sebesar Rp 60 milyar.

Sedangkan soal penantiannya selama 4 tahun untuk kejelasan statusnya, sejak terakhir ke KPK pada 5 Februari 2016. Bukan karena kesalahan Lino, tidak seperti tersangka lainnya, yang kabur, atau menghilang.

Upaya Pemulihan Reputasi

Menurut Budi, tindakan komunikasi yang dilakukan oleh Lino termasuk image restoration action atau pemulihan reputasi (restorasi citra).

“Dari kacamata komunikasi, ini upaya yang positif. Mungkin bisa ditiru oleh tokoh-tokoh yang tersandung masalah krisis, baik persoalan hukum ataupun bukan,” katanya.

Menurut Image Restoration Theory, yang dilakukan Lino dimasukkan dalam Strategi Reducing Offensiveness of Event, terutama Taktik Minimization.

Budi menjelaskan, dalam strategi ini, dikondisikan bahwa pihak yang melakukan kesalahan pantas diberikan keringanan. Caranya adalah dengan mengutip tindakan-tindakan positif yang sudah dilakukan di masa lalu, sehingga diharapkan bisa mengurangi perasaan negatif.

Dapatkah upaya Lino ini mengurangi tindakan hukum yang dilakukan KPK? “Belum tentu. Persoalan hukum terkadang berbeda urusannya dengan masalah komunikasi,” kata Budi.

Namun, secara reputasi, statemen Lino dipastikan memberikan pengaruh yang positif terhadap citranya.

Biasanya tersangka KPK berusaha menghindar atau lari dari kejaran wartawan KPK atau menyerahkan urusan statemen kepada penasehat hukumnya.

“Lino tampil menjadi narasumber mahkota yang menjelaskankan langsung kepada pers, ini juga menjadi poin tersendiri,” kata Budi.

Seperti diberitakan media, setelah menunggu 4 tahun akhirnya tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan quay container crane (QCC) di PT Pelindo II, RJ Lino, diperiksa KPK di Jl Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Kamis (23/1/2020). (tim)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

HUKUM

Kasus Pencemaran Nama Baik, Gus Nur Dituntut 2 Tahun Penjara

Published

on

Terdakwa kasus pencemaran nama baik dan fitnah melalui video vlog Sugik Nur Raharja alias Gus Nur dituntut dua tahun kurungan penjara dalam sidang lanjutan di Pengadilan Negeri Surabaya, Kamis (5/9/2019),

Jatimraya.com, Surabaya – Terdakwa kasus pencemaran nama baik dan fitnah melalui video vlog Sugik Nur Raharja alias Gus Nur dituntut dua tahun kurungan penjara dalam sidang lanjutan di Pengadilan Negeri Surabaya, Kamis (5/9/2019).

“Meminta majelis hakim menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa Sugi Nur Raharja alias Gus Nur selama dua tahun penjara dengan perintah ditahan,” ucap Jaksa Oki Muji Astuti dalam persidangan di Pengadilan Negeri Surabaya.

Dalam membacakan surat tuntutannya, jaksa menilai ada enam unsur sebagaimana dalam surat dakwaannya, yakni unsur barang siapa, unsur kesengajaan, unsur tanpa hak, unsur mendistribusikan, unsur informasi elektronik atau dokumen elektronik, unsur memiliki penghinaan dalam pencemaran nama baik.

“Jaksa tidak menemukan alasan pembenar atau pemaaf sebagaimana dalam dakwaan Pasal Pasal 45 ayat (3) jo Pasal 27 ayat (3) UU No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik,” katanya.

Ia mengatakan, alasan yang memberatkan dalam surat tuntutannya dikarenakan perbuatan terdakwa telah membuat orang atau kelompok merasa dihina atau tercemar dan terdakwa tidak menyesali perbuatannya.

“Sedangkan hal yang meringankan terdakwa berlaku sopan selama persidangan dan mengakui perbuatannya,” katanya.

Menanggapi tuntutan itu, penasihat hukum terdakwa yakni Andry Ermawan mengatakan akan melakukan pledoi bersama dengan terdakwa.

“Selain tim kuasa hukum, terdakwa juga akan mengajukan sendiri nota pembelaannya. Kami minta waktu dua minggu majelis,” ujarnya.

Ketua majelis hakim Slamet Riyadi akan melanjutkan sidang dengan agenda mendengarkan nota pembelaan dari terdakwa pada Kamis tanggal 19 September.

“Baik, memang juga mengajukan pembelaan sendiri, sidang ditunda sampai Hari Kamis, tanggal 19 September,” katanya. (ist)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

HUKUM

KPK Tetapkan Bupati Muara Enim Sebagai Tersangka

Published

on

Bupati Muara Enim, Ahmad Yani saat jalani pemeriksaan di Gedung KPK, Jakarta.

Indonesiaraya.co.id, Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Bupati Muara Enim Ahmad Yani bersama dua orang lainnya sebagai tersangka kasus suap terkait proyek-proyek pekerjaan di lingkungan Dinas PUPR Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan.

Diduga suap itu terkait dengan 16 proyek peningkatan pembangunan jalan di Kabupaten Muara Enim.

“Setelah melakukan pemeriksaan awal sebagaimana diatur dalam KUHAP, dilanjutkan dengan gelar perkara, dalam batas waktu 24 jam maka disimpulkan adanya dugaan tindak pidana korupsi memberikan atau menerima hadiah atau janji terkait proyek-proyek pekerjaan di lingkungan Dinas PUPR Kabupaten Muara Enim,” kata Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan saat jumpa pers di gedung KPK, Jakarta, Selasa (3/9/2019).

KPK meningkatkan status penanganan perkara ke penyidikan dan menetapkan tiga orang sebagai tersangka, yaitu sebagai pemberi Robi Okta Fahlefi (ROF) dari unsur swasta atau pemilik PT Enra Sari.

Sedangkan sebagai penerima, yakni Bupati Muara Enim Ahmad Yani (AYN) dan Kepala Bidang pembangunan jalan dan PPK di Dinas PUPR Kabupaten Muara Enim Elfin Muhtar (EM).

Adapun pasal yang disangkakan sebagai pihak pemberi Robi Okta Fahlefi disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Sedangkan sebagai pihak penerima, Ahmad Yani dan Elfin Muhtar disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Dalam operasi tangkap tangan (OTT) terkait kasus tersebut, KPK juga mengamankan uang 35 ribu dolar AS yang diduga sebagai bagian dari “fee” 10 persen yang diterima Ahmad Yani dari Robi Okta. Demikian, seperti dikutip Antara (byf)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading
Advertisement

Trending