Connect with us

HUKUM

Ditetapkan Tersangka, Bos Empire Palace Minta Perlindungan Hukum

Published

on

Kuasa hukum Bos Empire Palace, Rakhmat Santoso.

Jatimraya.com, Surabaya – Bos The Empire Palace Gunawan Angka Widjaja dan ibunya Linda Anggarini meminta perlindungan hukum sesaat setelah ditetapkan tersangka oleh Polda Jawa Timur, beberapa hari lalu.

Kuasa hukum keduanya, Rakhmat Santoso dikonfirmasi di Surabaya, Kamis (28/6/2018), mengatakan kliennya meminta adanya perlindungan hukum dan jaminan hukum dari Polda Jatim dalam bentuk ada jaminan tidak ada penahanan terhadap dirinya.

“Kami meminta penyidik untuk meninjau kembali penetapan para klien kami sebagai tersangka serta menghentikan penyidikan terhadap kasus ini,” ucap Rakhmat.

Menurut Rakhmat, permohonan ini dikarenakan laporan polisi bernomor LP.B/1198/IX/2017/UM/JATIM dan LP.B/1199/IX/2017/UM/JATIM ini, sama sekali tidak memenuhi unsur-unsur pasal yang disangkakan.

“Ada sengketa perdata yang proses hukumya masih berjalan dan belum memperoleh putusan final,” ujar Rakhmat.

Dia berpendapat, bahwasannya polemik yang melibatkan antarpihak ini hanyalah permasalahan rumah tangga yang tidak perlu didramatisasi dan sebelumnya tidak ditangani secara proposional. Permasalahan tersebut adalah perkara perceraian yang saat ini masih memasuki tahap Kasasi Mahkamah Agung (MA) RI.

“Sedangkan, terjadinya utang antara anak kepada ibunya adalah hal yang wajar, itupun nantinya utang tersebut pak Gunawan bayar dengan uang miliknya sendiri, tanpa menganggu uang hak pelapor, jadi tidak ada korelasi soal hutang ini dengan pelapor,” ujarnya.

Rakhmat menceritakan, sejak usia muda, Gunawan merupakan pekerja keras dan bekerja diperusahaan PJTKI milik ibunya tersebut. Pada tahun 2000, ia mendapat pinjaman modal dari ibunya guna menjalankan bisnis, salah satunya bidang properti dan pengelolahan gedung megah Empire Palace.

“Bahkan bantuan finansial dari ibunya itu didapat sebelum perkawinan pak Gunawan dengan bu Chinchin. Hal itu bisa dibuktikan dari Surat Pemberitahuan Pajak Tahunan (SSPT) pak Gunawan secara pribadi. Kepada negara, pak Gunawan membayar pajak sebesar Rp100 miliar,” ujar Rakhmat.

Rakhmat mengatakan bahwa status tersangka ini disandang tanpa sebelumnya dilakukan pemeriksaan terhadap klienya.

“Memang saat ini klien saya informasinya ada di Singapura, dan sangat ingin bersikap kooperatif dan memberikan keterangan yang sejelas-jelasnya. Ia pun tidak ingin bercerai dengan istrinya. Pihaknya tetap berharap agar perkara ini bisa berakhir damai. Ini hanya masalah keluarga yang tidak perlu dibesar-besarkan. Apalagi perkara ini masih sumir dan layak untuk di SP3. Pak Gunawan orang yang awam masalah hukum,” kilahnya.

Awal perkara ini adalah masalah utang piutang antara Gunawan Angka Widjaja dan Linda Anggraini. Menurutnya, hal itu wajar ketika seorang anak meminta uang untuk modal usaha bagi anaknya. Kemudian, perusahaan bisa berjalan dengan baik hingga pada tahun 2000 lalu, Gunawan membayar pajak perusahaan ke negara sebesar Rp100 miliar.

Tapi pada ujungnya, terjadi masalah keluarga yang berujung pada gugatan cerai yang diajukan istri Gunawan. Yakni Trisulowati alias Chinchin.

“Saya kira masalah pokoknya harus diselesaikan dulu, yaitu perceraian. Perkara ini masihj di Mahkamah Agung (MA). Dan Pak Gunawan tidak mau bercerai karena ingat anak-anaknya dan masih cinta sama Chinchin,” ucapnya.

Sebelumnya, Polda Jatim akan menggandeng Interpol guna memulangkan Gunawan Angka Widjaja dari Singapura.

Kabid Humas Polda Jatim Kombes Pol Frans Barung Mangera mengatakan pemilik gedung megah The Empire Palace tersebut dijerat dugaan tindak pidana memalsukan surat dan atau memberikan keterangan palsu kedalam akta otentik sebagaimana seperti yang diatur dalam Pasal 263 dan 266 KUHP. (dra/wil)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

HUKUM

Begini Respons Kapitra Ampera Setelah Abdullah Sebut Nama Firli Bahuri dan Budi Gunawan

Published

on

Ketua KPK, Firli Bahuri. /Instagram.com/@official.kpk

JATIM RAYA – Praktisi hukum DR Kapitra Ampera SH MH merespons pernyataan mantan Penasehat KPK, Abdullah Hehamahua, yang menyebut nama Firly Bahuri dan Budi Gunawan

Sebelumnya dalam wawancara dengan media Forum News Network (FNN) yang disiarkan Youtube, Abdullah secara tendensius menyampaikan tudingannya.

Abdullah menuduh Ketua KPK Firly Bahuri dan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Budi Gunawan sebagai pihak yang berada di balik skenario TWK.

“Terkait masalah Tes Wawasan Kebangsaan adalah kejadian biasa di setiap tingkat profesional masyarakat di instansi manapun,” kata Kapitra Ampera di Jakarta, 11 Juni 2021.

Abdullah dinilainya mempertontonkan kebusukannya sendiri dengan melemparkan tuduhan liar ke org-orang yang menurut halusinasinya memiliki dendam kepada KPK

“Mengapa Abdullah justru melebarkan kejadian itu menjadi peristiwa yang justru menampar mukanya sendiri, bertapa terselubungnya kebusukan dalam pikiran Abdullah,” kata Kapitra.

Kapitra merasa prihatin melihat kondisi ini sebagai anak bangsa dan pratisi hukum, apa betul cara seperti ini adalah cara yg jujur meihat permasalah yang ada.

Pages: 1 2


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

HUKUM

Bayar Utang Kreditur, Advokat Rohmat Selamat Minta BUMD Pemkab Bogor Segera Jual Aset

Published

on

http://jatimraya.com/2021/06/10/bayar-utang-kreditur-advokat-rohmat-selamat-minta-bumd-pemkab-bogor-segera-jual-aset/

JATIM RAYA – Advokat Rohmat Selamat  SH MKn meminta Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Pemkab Bogor, PT Prayoga Pertambangan dan Energy (PPE) segera menyelesaikan utang terhadap kreditur.

Rohmat Selamat  SH MKn  dan Tuti Maulani Chaniago SH adalah kuasa Hukum dari PT Tohaga Jaya dan CV Mutiara Selatan, yang menjadi suplayer BUMN PPE.

“Sebaiknya PPE segera menjual asetnya agar permasalahan utang ini bisa cepat selesai,” kata Rohmat Selamat SH MKn.

Pihak suplayer juga tidak menginginkan lebih lama lagi untuk menunggu penyelesaian perkara ini.

“Kami berikan waktu tiga bulan untuk segera menjual aset dan melunasi semua tagihan Klien Kami,” katanya.

Menurut Rohmat, itulah jalan terbaik bagi PPE untuk menjalankan roda bisnisnya agar lebih optimal lagi.

Sementara itu Direktur PPE Agus Setiawan, SH MH dalan sidang PKPU (Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) menyatakan bahwa manajemen PPE akan melunasi utangnya 

“Utang para kreditor itu utang yang lama, hak mereka untuk menagih,  dan kapan PPE bayar akan dilakukan,” katanya, setelah sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Kemayoran, Jakarta, Rabu, 9 Mei 2021.

“Sampai sejauh ini para kreditor dapat diyakinkan bahwa potensi aset perusahaan yang dimiliki dapat menutupi utang tersebut,” katanya.

Dia juga menjelaskan, bahwa pertemuan di pengadilan ini dapat diselesaikan secara musyawarah walaupun lewat pengadilan. 

“Untuk proposal perdamaian sudah ada dalam prosedur Undang – Undang, dan berharap hari ini ada homologasi. Tetapi banyak dari para kreditor untuk meminta waktu berembuk.”

“Sedangkan laporan dari Kantor Akuntan Publik utang PPE epada kreditor kurang lebih Rp 28 miliar.”

“Saya berharap adanya perdamaian, agar bisnis dapat berjalan kembali.” Imbuh Agus Setiawan saat dicegat awak media. (tim)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

HUKUM

Dipanggil Komisi Pemberantasan Korupsi, Direktur PT Ciputra Development Tbk Mangkir

Published

on

Direktur PT Ciputra Development, Sutoto Yakobus saat jalani pemeriksaan di Gedung KPK, Jakarta. /Instagram.com@official.kpk

JATIM RAYA – Direktur PT Ciputra Development Tbk Sutoto Yakobus tidak memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kamis, 16 April 2020

Padahal Sutoto diagendakan diperiksa untuk tersangka Bupati Sidoarjo nonaktif Saiful Ilah (SFI).

Dia diperiksa sebagai saksi dalam penyidikan suap pengadaan proyek infrastruktur di Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur.

“Saksi (Sutoto) tidak hadir,” ujar Pelaksana Tugas Juru Bicara KPK Ali Fikri saat dikonfirmasi, di Jakarta, Kamis, 16 April 2020.

Siapakah Sutoto Yakobus? dirangkum dari berbagai sumber, dia lahir pada tahun 1961, diangkat sebagai Direktur Ciputra Development sejak Januari 2017.

Sutoto mengawali karier pada tahun 1989 sebagai Manajer Pemasaran Proyek Perumahan CitraGarden City.

Dia juga pernah menjabat sebagai Manajer Umum Proyek Ciputra Semarang (1990-1993) dan Manajer Senior Pengembangan Usaha PT Ciputra Surya Tbk (CTRS) (1993-1994).

Pages: 1 2 3 4


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading
Advertisement

Trending