Connect with us

HUKUM

Ditetapkan Tersangka, Bos Empire Palace Minta Perlindungan Hukum

Published

on

Kuasa hukum Bos Empire Palace, Rakhmat Santoso.

Jatimraya.com, Surabaya – Bos The Empire Palace Gunawan Angka Widjaja dan ibunya Linda Anggarini meminta perlindungan hukum sesaat setelah ditetapkan tersangka oleh Polda Jawa Timur, beberapa hari lalu.

Kuasa hukum keduanya, Rakhmat Santoso dikonfirmasi di Surabaya, Kamis (28/6/2018), mengatakan kliennya meminta adanya perlindungan hukum dan jaminan hukum dari Polda Jatim dalam bentuk ada jaminan tidak ada penahanan terhadap dirinya.

“Kami meminta penyidik untuk meninjau kembali penetapan para klien kami sebagai tersangka serta menghentikan penyidikan terhadap kasus ini,” ucap Rakhmat.

Menurut Rakhmat, permohonan ini dikarenakan laporan polisi bernomor LP.B/1198/IX/2017/UM/JATIM dan LP.B/1199/IX/2017/UM/JATIM ini, sama sekali tidak memenuhi unsur-unsur pasal yang disangkakan.

“Ada sengketa perdata yang proses hukumya masih berjalan dan belum memperoleh putusan final,” ujar Rakhmat.

Dia berpendapat, bahwasannya polemik yang melibatkan antarpihak ini hanyalah permasalahan rumah tangga yang tidak perlu didramatisasi dan sebelumnya tidak ditangani secara proposional. Permasalahan tersebut adalah perkara perceraian yang saat ini masih memasuki tahap Kasasi Mahkamah Agung (MA) RI.

“Sedangkan, terjadinya utang antara anak kepada ibunya adalah hal yang wajar, itupun nantinya utang tersebut pak Gunawan bayar dengan uang miliknya sendiri, tanpa menganggu uang hak pelapor, jadi tidak ada korelasi soal hutang ini dengan pelapor,” ujarnya.

Rakhmat menceritakan, sejak usia muda, Gunawan merupakan pekerja keras dan bekerja diperusahaan PJTKI milik ibunya tersebut. Pada tahun 2000, ia mendapat pinjaman modal dari ibunya guna menjalankan bisnis, salah satunya bidang properti dan pengelolahan gedung megah Empire Palace.

“Bahkan bantuan finansial dari ibunya itu didapat sebelum perkawinan pak Gunawan dengan bu Chinchin. Hal itu bisa dibuktikan dari Surat Pemberitahuan Pajak Tahunan (SSPT) pak Gunawan secara pribadi. Kepada negara, pak Gunawan membayar pajak sebesar Rp100 miliar,” ujar Rakhmat.

Rakhmat mengatakan bahwa status tersangka ini disandang tanpa sebelumnya dilakukan pemeriksaan terhadap klienya.

“Memang saat ini klien saya informasinya ada di Singapura, dan sangat ingin bersikap kooperatif dan memberikan keterangan yang sejelas-jelasnya. Ia pun tidak ingin bercerai dengan istrinya. Pihaknya tetap berharap agar perkara ini bisa berakhir damai. Ini hanya masalah keluarga yang tidak perlu dibesar-besarkan. Apalagi perkara ini masih sumir dan layak untuk di SP3. Pak Gunawan orang yang awam masalah hukum,” kilahnya.

Awal perkara ini adalah masalah utang piutang antara Gunawan Angka Widjaja dan Linda Anggraini. Menurutnya, hal itu wajar ketika seorang anak meminta uang untuk modal usaha bagi anaknya. Kemudian, perusahaan bisa berjalan dengan baik hingga pada tahun 2000 lalu, Gunawan membayar pajak perusahaan ke negara sebesar Rp100 miliar.

Tapi pada ujungnya, terjadi masalah keluarga yang berujung pada gugatan cerai yang diajukan istri Gunawan. Yakni Trisulowati alias Chinchin.

“Saya kira masalah pokoknya harus diselesaikan dulu, yaitu perceraian. Perkara ini masihj di Mahkamah Agung (MA). Dan Pak Gunawan tidak mau bercerai karena ingat anak-anaknya dan masih cinta sama Chinchin,” ucapnya.

Sebelumnya, Polda Jatim akan menggandeng Interpol guna memulangkan Gunawan Angka Widjaja dari Singapura.

Kabid Humas Polda Jatim Kombes Pol Frans Barung Mangera mengatakan pemilik gedung megah The Empire Palace tersebut dijerat dugaan tindak pidana memalsukan surat dan atau memberikan keterangan palsu kedalam akta otentik sebagaimana seperti yang diatur dalam Pasal 263 dan 266 KUHP. (dra/wil)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

HUKUM

Statemen Tersangka RJ Lino Dinilai Positif untuk Memulihkan Reputasinya

Published

on

Mantan Dirut Pelindo II, RJ Lino.

JAtimraya.com, Jakarta – Statemen mantan Dirut Pelindo II RJ Lino di Gedung KPK yang sudah lama ditetapkan sebagai tersangka dinilai cukup positif dalam upayanya untuk memulihkan reputasi.

Demikian disampaikan oleh praktisi media center & manajemen reputasi Budi Purnomo Karjodihardjo, di Jakarta (28/1/2020)

“Dalam istilah komunikasi, yang dilakukan RJ Lino adalah Taktik Minimization, yaitu melakukan aksi dan tindakan yang bertujuan agar publik mengurangi perasaan negatif, terhadap dirinya,” katanya.

Budi mencatat, setidaknya ada dua hal penting yang disampaikan oleh Lino. Pertama, Lino menunjukkan keberhasilannya selama menjabat Direktur Utama PT Pelindo II. Kedua, Lino mengaku senang dipanggil KPK setelah empat tahun menunggu.

Seperti disampaikan, pada saat Lino masuk Pelindo II, asetnya Rp 6,4 triliun, sedangkan waktu berhenti aset Pelindo itu mencapai Rp 45 triliun. Lino menjadi tersangka karena merugikan keuangan negara sebesar Rp 60 milyar.

Sedangkan soal penantiannya selama 4 tahun untuk kejelasan statusnya, sejak terakhir ke KPK pada 5 Februari 2016. Bukan karena kesalahan Lino, tidak seperti tersangka lainnya, yang kabur, atau menghilang.

Upaya Pemulihan Reputasi

Menurut Budi, tindakan komunikasi yang dilakukan oleh Lino termasuk image restoration action atau pemulihan reputasi (restorasi citra).

“Dari kacamata komunikasi, ini upaya yang positif. Mungkin bisa ditiru oleh tokoh-tokoh yang tersandung masalah krisis, baik persoalan hukum ataupun bukan,” katanya.

Menurut Image Restoration Theory, yang dilakukan Lino dimasukkan dalam Strategi Reducing Offensiveness of Event, terutama Taktik Minimization.

Budi menjelaskan, dalam strategi ini, dikondisikan bahwa pihak yang melakukan kesalahan pantas diberikan keringanan. Caranya adalah dengan mengutip tindakan-tindakan positif yang sudah dilakukan di masa lalu, sehingga diharapkan bisa mengurangi perasaan negatif.

Dapatkah upaya Lino ini mengurangi tindakan hukum yang dilakukan KPK? “Belum tentu. Persoalan hukum terkadang berbeda urusannya dengan masalah komunikasi,” kata Budi.

Namun, secara reputasi, statemen Lino dipastikan memberikan pengaruh yang positif terhadap citranya.

Biasanya tersangka KPK berusaha menghindar atau lari dari kejaran wartawan KPK atau menyerahkan urusan statemen kepada penasehat hukumnya.

“Lino tampil menjadi narasumber mahkota yang menjelaskankan langsung kepada pers, ini juga menjadi poin tersendiri,” kata Budi.

Seperti diberitakan media, setelah menunggu 4 tahun akhirnya tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan quay container crane (QCC) di PT Pelindo II, RJ Lino, diperiksa KPK di Jl Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Kamis (23/1/2020). (tim)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

HUKUM

Kasus Pencemaran Nama Baik, Gus Nur Dituntut 2 Tahun Penjara

Published

on

Terdakwa kasus pencemaran nama baik dan fitnah melalui video vlog Sugik Nur Raharja alias Gus Nur dituntut dua tahun kurungan penjara dalam sidang lanjutan di Pengadilan Negeri Surabaya, Kamis (5/9/2019),

Jatimraya.com, Surabaya – Terdakwa kasus pencemaran nama baik dan fitnah melalui video vlog Sugik Nur Raharja alias Gus Nur dituntut dua tahun kurungan penjara dalam sidang lanjutan di Pengadilan Negeri Surabaya, Kamis (5/9/2019).

“Meminta majelis hakim menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa Sugi Nur Raharja alias Gus Nur selama dua tahun penjara dengan perintah ditahan,” ucap Jaksa Oki Muji Astuti dalam persidangan di Pengadilan Negeri Surabaya.

Dalam membacakan surat tuntutannya, jaksa menilai ada enam unsur sebagaimana dalam surat dakwaannya, yakni unsur barang siapa, unsur kesengajaan, unsur tanpa hak, unsur mendistribusikan, unsur informasi elektronik atau dokumen elektronik, unsur memiliki penghinaan dalam pencemaran nama baik.

“Jaksa tidak menemukan alasan pembenar atau pemaaf sebagaimana dalam dakwaan Pasal Pasal 45 ayat (3) jo Pasal 27 ayat (3) UU No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik,” katanya.

Ia mengatakan, alasan yang memberatkan dalam surat tuntutannya dikarenakan perbuatan terdakwa telah membuat orang atau kelompok merasa dihina atau tercemar dan terdakwa tidak menyesali perbuatannya.

“Sedangkan hal yang meringankan terdakwa berlaku sopan selama persidangan dan mengakui perbuatannya,” katanya.

Menanggapi tuntutan itu, penasihat hukum terdakwa yakni Andry Ermawan mengatakan akan melakukan pledoi bersama dengan terdakwa.

“Selain tim kuasa hukum, terdakwa juga akan mengajukan sendiri nota pembelaannya. Kami minta waktu dua minggu majelis,” ujarnya.

Ketua majelis hakim Slamet Riyadi akan melanjutkan sidang dengan agenda mendengarkan nota pembelaan dari terdakwa pada Kamis tanggal 19 September.

“Baik, memang juga mengajukan pembelaan sendiri, sidang ditunda sampai Hari Kamis, tanggal 19 September,” katanya. (ist)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

HUKUM

KPK Tetapkan Bupati Muara Enim Sebagai Tersangka

Published

on

Bupati Muara Enim, Ahmad Yani saat jalani pemeriksaan di Gedung KPK, Jakarta.

Indonesiaraya.co.id, Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Bupati Muara Enim Ahmad Yani bersama dua orang lainnya sebagai tersangka kasus suap terkait proyek-proyek pekerjaan di lingkungan Dinas PUPR Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan.

Diduga suap itu terkait dengan 16 proyek peningkatan pembangunan jalan di Kabupaten Muara Enim.

“Setelah melakukan pemeriksaan awal sebagaimana diatur dalam KUHAP, dilanjutkan dengan gelar perkara, dalam batas waktu 24 jam maka disimpulkan adanya dugaan tindak pidana korupsi memberikan atau menerima hadiah atau janji terkait proyek-proyek pekerjaan di lingkungan Dinas PUPR Kabupaten Muara Enim,” kata Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan saat jumpa pers di gedung KPK, Jakarta, Selasa (3/9/2019).

KPK meningkatkan status penanganan perkara ke penyidikan dan menetapkan tiga orang sebagai tersangka, yaitu sebagai pemberi Robi Okta Fahlefi (ROF) dari unsur swasta atau pemilik PT Enra Sari.

Sedangkan sebagai penerima, yakni Bupati Muara Enim Ahmad Yani (AYN) dan Kepala Bidang pembangunan jalan dan PPK di Dinas PUPR Kabupaten Muara Enim Elfin Muhtar (EM).

Adapun pasal yang disangkakan sebagai pihak pemberi Robi Okta Fahlefi disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Sedangkan sebagai pihak penerima, Ahmad Yani dan Elfin Muhtar disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Dalam operasi tangkap tangan (OTT) terkait kasus tersebut, KPK juga mengamankan uang 35 ribu dolar AS yang diduga sebagai bagian dari “fee” 10 persen yang diterima Ahmad Yani dari Robi Okta. Demikian, seperti dikutip Antara (byf)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading
Advertisement

Trending