MALANG

Pertamina Diminta Awasi Peredaran Elpiji Tiga Kilogram

Published

2 years ago

August 24, 2018

Wali Kota Malang, Sutiaji.

Jatimraya.com, Malang – Pemerintah Kota Malang meminta PT Pertamina (Persero) untuk terus melakukan pengawasan peredaran gas elpiji tiga kilogram, yang dalam waktu sepekan terakhir mengalami kekurangan pasokan sehingga menyebabkan kenaikan harga.

Plt Wali Kota Malang Sutiaji mengatakan memang hingga saat ini pengawasan yang dilakukan oleh PT Pertamina (Persero) belum menyentuh tingkat pengecer. Namun, pihaknya mengharapkan pengawasan terus ditingkatkan.

“Kalau dari Pertamina, saya minta tetap mengawasi. Memang belum sampai pengecer, hanya sampai pangkalan saja,” kata Sutiaji, ditemui di Balai Kota Malang, Malang, Jumat.

Sutiaji menambahkan, dengan pengawasan dari PT Pertamina hingga ke tingkat agen atau pangkalan resmi diharapkan tidak ada agen yang nakal atau menimbun dalam upaya untuk mengambil keuntungan dari kurangnya pasokan gas elpiji tiga kilogram.

Dalam waktu satu pekan terakhir, di berbagai titik di wilayah Kota Malang, masyarakah mengeluhkan sulitnya untuk mendapatkan gas elpiji tiga kilogram, atau yang bisa disebut gas melon. Pertamina menyatakan bahwa kurangnya pasokan tersebut akibat permintaan yang melonjak.

“Seandainya ada (agen yang nakal), tidak bisa menimbun dalam waktu yang lama, hanya tiga hari. Tidak mungkin perputaran uang itu dihentikan,” ujar Sutiaji.

Sementara itu, Senior Sales Executive LPG VI Pertamina Ancala Egah mengatakan bahwa pengawasan yang dilakukan oleh pihaknya sebatas pada distribusi barang, dan lingkupnya terbatas. Pihaknya berencana untuk melakukan pembahasan tersendiri terkait hal itu.

“Nanti kami bicarakan juga dengan pemerintah, bagaimana kita mengawasi barang ini supaya jauh lebih tepat sasaran. Karena kita bicara barang subsidi, yang memang peruntukannya dari sisi jumlah maupun penerima itu terbatas,” ujar Ancala.

Terkait dengan kekurangan pasokan gas elpiji tiga kilogram di wilayah Kota dan Kabupaten Malang, PT Pertamina telah melakukan langkah dengan meningkatkan jumlah pasokan hingga 200 persen. Penambahan tersebut mencapai 70.000 tabung per hari, dari rata-rata kebutuhan per hari sebanyak 35.500 tabung.

“Kita akan melihat situasi di masyarakat, jika memang kebutuhannya tinggi kita akan antisipasi dengan penambahan pasokan di lapangan,” tutup Ancala. (vic)

Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Post Views: 155

Related Topics:Elpiji Tiga Kilogram Pertamina Sutiaji

Up Next

Pemkot Malang Imbau ASN Gunakan Elpiji Nonsubsidi

Don't Miss

Selatan Malang Diguncang 38 Gempa Susulan

Click to comment

MALANG

Dukung Kawasan Food Estate, BBPP Kota Batu Siap Kolaborasi dengan Paranusa

Published

3 weeks ago

January 7, 2021

Media Indonesia Raya

BBPP Kota Batu akan berkolaborasi dengan Paranusa dan juga Petani. /Dok. Jatimraya.com/Ardy MP.

JATIM RAYA – Untuk meningkatkan produksi dan ketahanan pangan di tengah pandemi Covid-19 diperlukan kolaborasi multisektor.

Kolaborasi ini melibatkan pemerintah, petani, dunia usaha, lembaga keuangan, perguruan tinggi, dan partisipasi masyarakat.

“Dengan kerja sama, sinergi, dan gotong royong semua sektor, produksi pangan akan meningkat signifikan untuk memenuhi kebutuhan nasional dan ekspor,” ungkap Komisaris Paranusa Eko Handoko

Menurut Eko, ada empat pilar ketahanan pangan yang harus menjadi fokus semua pemangku kepentingan. Yaitu, ketersediaan pangan, akses pangan, pemanfaatan pangan, dan stabilitas pangan.

“Seringkali ketersediaan pangan ada di petani, namun petani tidak memiliki akses ke pasar mengakibatkan harga pangan di petani murah, sementara masyarakat di perkotaan tidak memiliki akses ke sumber pangan yang mengakibatkan harga pangan mahal.

“Oleh sebab itu, dengan adanya progam kawasan Food Estate berbasis Alpukat Pameling, yang di inisiasi oleh Chairman Jelajah Desa Pangan (JDP) Tony Setiawan, maka Paranusa berusaha memberikan penghasilan dan nilai jual yang pasti kepada petani,” kata Eko Handoko via selulernya, Rabu, 6 Januari 2021.

Di tempat terpisah Kepala Balai Besar Pelatihan Peternakan (BBPP) Batu Dr. Wasis Sarjono, S.Pt, M.Si, mengungkapkan, Lahan di bawah budidaya tanaman Alpukat Pameling itu luas, dan ini berpotensi untuk digunakan dalam membudidayakan tanaman pangan lain.

Post Views: 48

MALANG

Kawasan Bromo Bebas dari Kendaraan Bermotor Mulai 24 Januari

Published

1 year ago

January 9, 2020

Media Indonesia Raya

Gunung Bromo atau dalam bahasa Tengger dieja "Brama", adalah sebuah gunung berapi aktif di Jawa Timur, Indonesia.

Jatengraya.id, Malang – Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (BB-TNBTS) menyatakan bahwa terhitung mulai 24 Januari hingga 24 Februari 2020, kawasan wisata Bromo, Jawa Timur, bebas dari kendaraan bermotor.

Kepala Sub Bagian Data Evaluasi Pelaporan dan Kehumasan BB-TNBTS Sarif Hidayat mengatakan bahwa kesepakatan untuk pelaksanaan bulan bebas kendaraan bermotor atau car free month di kawasan Bromo tersebut, untuk menghormati kearifan lokal masyarakat Tengger.

“Penutupan Kaldera Tengger akan dilaksanakan pada 24 Januari hingga 24 Februari 2020. Ini dilakukan untuk menghormati kearifan lokal masyarakat, dalam melaksanakan Megengan Wulan Kepitu,” kata Sarif, di Kota Malang, Jawa Timur, Kamis (9/1/2020).

Sarif menjelaskan selain untuk menghormati pelaksanaan Megengan Wulan Kepitu, bulan tanpa kendaraan bermotor tersebut juga bertujuan untuk memulihkan dan revitalisasi ekosistem kawasan Bromo dari hiruk pikuk kendaraan bermotor.

Wulan Kepitu dianggap sebagai bulan yang disucikan. Masyarakat Tengger biasa melakukan “Laku Puasa Mutih” pada bulan tersebut, yang bertujuan untuk menahan perilaku, atau sifat keduniawian, dan lebih mendekatkan diri kepada Sang Pencipta.

Ketentuan untuk tidak menggunakan kendaraan bermotor di kawasan Bromo tersebut, juga berlaku terhadap masyarakat sekitar, termasuk petugas di lapangan. Namun, dalam kondisi darurat, petugas bisa menggunakan kendaraan bermotor.

“Petugas juga tidak diperkenankan, kecuali, untuk pemantauan, dan pengawasan, serta evakuasi gawat darurat,” kata Sarif.

Sementara untuk aktivitas wisata, tetap berjalan, dengan menggunakan kuda, jalan kaki, atau bersepeda. Bagi para pelaku usaha yang menyediakan jasa wisata alam berkuda, wajib menerapkan tarif sewajarnya, sesuai kesepakatan para pelaku jasa wisata.

Nantinya, kendaraan bermotor jenis apapun tidak diperbolehkan memasuki kawasan Laut Pasir Tengger, Savana Telletubies, atau mulai dari pintu masuk Tengger Laut Pasir di Cemoro Lawang, Desa Ngadisari, Kecamatan Sukapura, Kabupaten Probolinggo.

Kemudian pada pintu masuk Coban Trisula, Jemplang, Kabupaten Malang dan pintu masuk Dingklik Penanjakan, Kecamatan Tosari, Kabupaten Pasuruan. (vic)

Post Views:
116

MALANG

Kota Malang Sabet Penghargaan Top 45 Inovasi Pelayanan Publik 2019.

Published

1 year ago

October 16, 2019

Media Indonesia Raya

Wali Kota Malang Sutiaji menerima penghargaan Top 45 Inovasi Pelayanan Publik 2019 dari Wapres Jusuf Kalla di Istana Wapres, Jakarta, Selasa (14/10/2019).

Businesstoday.id, Malang – Kota Malang kembali meraih penghargaan nasional dalam Top 45 Inovasi Pelayanan Publik 2019 melalui inovasinya berupa pengembangan Braille E-Ticket and Extraordinary Access for Visual Disabilities (Brexit) atau E-tiket obat braille dan akses bagi para penyandang disabilitas netra.

Penghargaan diterima Wali Kota Malang Sutiaji yang diserahkan Wakil Presiden Jusuf Kalla didampingi Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Syafruddin di Istana Wakil Presiden, Selasa (15/10/2019).

Sejalan visi Indonesia maju, inovasi menjadi kekuatan penting guna menghadirkan pelayanan pemerintah yang semakin diinginkan publik.

Sejak 2013, melalui gerakan one agency, one innovation, pelayanan publik pada setiap instansi semakin bergairah, paradigma melayani menjadi nilai dan budaya baru yang mendorong reformasi birokrasi, baik di pusat maupun daerah. Inilah yang menjadi ruh dalam Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KIPP) 2019.

Wali Kota Malang Sutiaji menyampaikan apresiasi atas pencapaian ini dan berharap akan muncul terus inovasi-inovasi di Kota Malang. “Inovasi ini adalah simbol kuatnya upaya pemerintah untuk menghadirkan kualitas pelayanan publik yang menjawab harapan masyarakat,” katanya.

Sementara itu, Menteri PAN-RB Syafruddin mengatakan juara bukanlah menjadi tujuan akhir dari inovasi itu sendiri. “Bahwa mempertahankan inovasi, melanggengkan inovasi, serta pemanfaatan inovasi agar berguna bagi kemaslahatan masyarakat, serta adaptif menjawab dinamika permasalahan bangsa, itulah tujuan utama inovasi,” ujarnya.

Setelah menyerahkan penghargaan, Wakil Presiden RI Jusuf Kalla meminta inovasi dalam bidang teknologi agar terus ditingkatkan untuk melayani masyarakat.

“Pentingnya inovasi yang memberikan nilai tambah lebih tinggi dan lebih cepat. Kalau kita menghasilkan nilai tambah dengan teknologi, maka layanan bisa berkembang lebih baik dan lebih tinggi. Jadi yang akan menyelesaikan masalah negeri ini ialah produktivitas,” ujar JK panggilan akrab Wakil Presiden RI.

Top 45 Inovasi Pelayanan Publik 2019 ini terdiri dari delapan kementerian dengan sembilan inovasi, empat lembaga dengan empat inovasi, lima provinsi dengan lima inovasi, 16 kabupaten dengan 17 inovasi, sembilan kota dengan sembilan inovasi, dan satu BUMN dengan satu inovasi.

Semua itu tertuang dalam Keputusan Menteri PANRB Nomor 18 Tahun 2019 tentang Top 45 Inovasi Pelayanan Publik Tahun 2019. Instansi yang berpartisipasi pada KIPP 2019 juga berkesempatan mengikuti kompetisi tingkat dunia, yaitu The United Nations Public Service Awards (UNPSA) yang diselenggarakan PBB. (end)

Post Views:
123