Connect with us

POLITIK

KPU Banyumas Segera Sosialisasikan Peratun Kanpanye

Published

on

Kampanye Pemilu 2019 akan mulai berlangsung sejak tanggal 23 September 2018 hingga 14 April 2019.

Jatimraya.com, Purwokerto – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, akan segera menyosialisasikan Peraturan KPU Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum, kata Ketua KPU Kabupaten Banyumas Unggul Warsiadi.

“Kami akan sosialisasikan PKPU tentang Kampanye ini kepada seluruh partai politik peserta Pemilu 2019 pada hari Senin (10/9/2018),” katanya di Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Jumat (7/9/2018).

Menurut dia, sosialisasi tersebut penting dilakukan karena masa kampanye Pemilu 2019 akan mulai berlangsung sejak tanggal 23 September 2018 hingga 14 April 2019.

Dalam hal ini, ruang lingkup PKPU tentang Kampanye Pemilihan Umum meliputi kampanye calon presiden dan calon wakil presiden serta kampanye calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota.

Ia mengharapkan dengan adanya sosialisasi tersebut, partai politik bisa memahami aturan main dalam kampanye yang dilakukan berdasarkan prinsip jujur, terbuka, dan dialogis sebagai wujud dari pendidikan politik masyarakat yang dilaksanakan secara bertanggung jawab dalam rangka meningkatkan partisipasi pemilih dalam pemilu.

Disinggung mengenai daftar calon tetap (DCT), Unggul mengatakan pihaknya akan menetapkan daftar calon sementara (DCS) DPRD Kabupaten Banyumas menjadi DCT pada tanggal 20 September atau tiga hari menjelang masa kampanye.

“Saat ini masih dilakukan pemeliharaan DCS yang akan ditetapkan menjadi DCT. Kemarin ada beberapa partai politik yang konsultasi terkait dengan penggantian bakal calon legistalor yang sudah masuk ke dalam DCS, namun baru PDIP yang merealisasikan proses administrasi,” katanya.

Ia mengatakan dua perempuan bakal calon legislator dari PDIP mengajukan pengunduran diri sehingga kuota perempuan di salah satu daerah pemilihan menjadi terganggu.

Oleh karena itu, kata dia, dua perempuan bakal calon legislator yang mengundurkan diri tersebut harus digantikan.

“Kalau yang mengundurkan diri hanya satu orang perempuan, itu tidak mengganggu kuota perempuan di daerah pemilihan tersebut. Oleh karena yang mundur dua perempuan, kuotanya jadi terganggu sehingga harus digantikan, penggantinya boleh perempuan semua dan boleh juga satu orang yang perempuan,” katanya.

Menurut dia, dua perempuan bakal calon legislator itu hanya diganti oleh seorang perempuan dan penggantinya akan langsung masuk DCT, sedangkan yang mengundurkan diri akan dicoret.

Ia mengatakan bakal calon legislator yang mengundurkan diri harus menyerahkan surat dari otoritas yang mengeluarkan keputusan pengunduran diri itu kepada KPU pada tanggal 19 September 2018.

“Selama belum ditetapkan sebagai DCT, masih memungkinkan dilakukan penggantian bakal calon legislator. Hanya saja jika yang mengundurkan diri itu laki-laki tidak perlu diganti, namun jika perempuan dan mengganggu kuota, harus dilakukan penggantian,” katanya. (smt)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

POLITIK

Kisah tentang Sang Panglima dan Syeikh Mubarak, Ironi Sang Panglima

Published

on

Ketua Umum Gerakan Guyub Nasional Indonesia (GGNI), DR M. Kapitra Ampera SH MH. /Instagram.com/@m.kapitraampera

JATIM RAYA – Syeikh Mubarak adalah ulama yang sangat tawadhu dan alim di abad 18, dia tinggal di Basra, Irak.

Suatu sore dia mau ke Mesjid Raya kota Basrah melalui, komplek perumahan elit pejabat negara.

Ketika melewati rumah Panglima Kerajaan yang kebetulan sedang berpesta di halaman rumah.

Dia dipanggil oleh panglima, “wahai pengemis” katanya, sambil menghina syekh.

“Ke sinilah ambil ini makan untukmu biar kau tidak kelaparan” katanya.

Syeikh Mubarak mendatangi panggilan Panglima, sesampai di gerbang rumah.

Tiba-tiba panglima menampar pipi serta mengusirnya pergi sambil membentak,

Pages: 1 2 3 4


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

POLITIK

Pendukung Jokowi Gelar Unjuk Rasa Gabungan, Begini Tuntutannya

Published

on

Mulai sekitar pukul 13.30 wib di depan Mapolda Metro Jaya DKI Jakarta, berlangsung aksi unjuk rasa gabungan dari Barikade 19, PPJNA 98, KPPSMI, Jarnas 98. /PPJNA 98

JATIM RAYA – Negeri Indonesia merupakan amanah para pahlawan, para pejuang kemerdekaan, para ulama, para Aulia, para raja raja Nusantara & amanah para pendiri bangsa harus selalu kita jaga jangan sampai Negeri Indonesia menjadi hancur.

NKRI yang berdasar Pancasila & UUD 45 sudah final tidak bisa diganggu gugat oleh siapapun, yang mencoba coba akan merubah dengan dasar apapun diluar Pancasila itu adalah berbuat makar, akan berhadapan dgn TNI, Polri & seluruh rakyat Indonesia.

Selain itu perilaku yang dilakukan HRS dan Anies sudah jelas melanggar hukum, melanggar protokol kesehatan harus diperiksa ditangkap diseret kepangadilan, kata Abdul Salam Nur Ahmad Sekjen PPJNA 98 dalam orasi yang disampaikan ditengah aksi unjuk rasa bersama di depan Mapolda Metrojaya, Jalan Sudirman Jakarta Selatan, Jum’at, 20 November 2020.

Mulai sekitar pukul 13.30 wib di depan Mapolda Metro Jaya DKI Jakarta, berlangsung aksi unjuk rasa gabungan dari Barikade 19, PPJNA 98, KPPSMI, Jarnas 98, sekitar 200 orang dengan korlap Abdul Salam Nur Ahmad, menuntut agar pihak Polda Metro Jaya DKI Jakarta secepatnya memproses hukum dan menangkap HRS dan Anies Bawesdan.

Anto Kusumayuda Ketum PPJNA 98 mengatakan, negeri kita Indonesia dan dunia sedang dihadapkan pandemi Covid 19, harus bersatu padu bahu membahu dalam menghadapi pandemi Covid 19, seluruh masyarakat harus disiplin melaksanakan protokol kesehatan sebagaimana peraturan & perundang undangan yg berlaku.

Budi Hermansyah Ketua Barikade 98 Jabar dalam orasinya menambahkan, sangat memprihatinkan HRS & Anies yang secara terbuka sengaja melabrak protokol kesehatan Covid 19 yang telah ditetapkan.

“Itu sama dengan mencoreng supremasi hukum dan mencoreng wibawa pemerintahan Jokowi sedang berjibaku menghadapi Covid 19. Lebih memprihatinkan HRS telah menghina , menghujat TNI, Polri, itu semua mengindikasikan telah melakukan konspirasi akan menjatuhkan pemerintahan Jokowi.”

“Yang memalukan Anies sebagai gubernur lebih memilih taat menghargai sama HRS ketimbang loyal dan menghargai Presiden Jokowi,” ungkap Budy juga sebagai Presidium Jarnas 98.

Setelah massa pengunjuk rasa mendesak pihak petugas kepolisian yang berjaga, sempat terjadi desakan saling menekan, akan melakukan pembakaran baliho HRS.

Massa pengunjuk rasa diterima perwakilan oleh pihak Polda Jabar diwakili oleh Dirkrimum Polda Metro Jaya diruangnya, yang diterima Anto Kusumayuda Ketum PPJNA dan Abdul Salam Sekjen PPJNA 98.

Abdul Salam Nur Ahmad mengatakan hasil pertemuannya dengan pihak Polda Metro Jaya sedang mengusut atas kejadian HRS waktu kepulangan ke tanah air, waktu maulid nabi Muhamad Saw dan pernikahan anaknya.

“Akan ditindak lanjuti dan diproses hukum. Pihak pengunjuk rasa tetap menuntut Polda Metro Jaya untuk untuk menangkap HRS dan Anies Bawesdan, kalau tidak ditangkap Jaringan pergerakan aktivis 98 akan aksi lebih besar ke Polda Metro Jaya,” pungkas Abdul Salam. (*/dul)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

POLITIK

ELIT POLITIK MESTINYA BIKIN KEBIJAKAN PRO PUBLIK, BUKAN BIKIN GEMPAR RAKYAT

Published

on

KPK merupakan lembaga independen yang dibentuk untuk menangani tindak pidana korupsi yang hadir sebagai bentuk nyata tansisi demokrasi.
WARGA negara Indonesia dan Hongkong sama-sama sedang memperjuangkan hak-haknya yang ingin didengar. Baik Indonesia maupun HongKong tengah dilanda aksi demonstrasi panjang akibat rancangan legislasi yang mengkhawatirkan rakyat.

Jika Indonesia diterpa revisi UU KPK, RKUHP dan RUU lain, masyarakat Hong Kong berang karena adanya rancangan regulasi anti-ekstradisi.

Permasalahan bermula dari Februari 2019. Biro keamanan Hongkong menyerahkan draf dokumen yang berisi usulan perubahan UU ekstradisi yang berisi usulan perubahan perjanjian ekstradisi yang diperbolehkannya pejabat yang ditangkap di Hongkong diekstradisi ke China.

Banyak masyarakat Hongkong kontra dengan usulan perubahan UU ini. Berbagai macam diplommasi dan perundingan namun hal ini masih tidak memenuhi harapan masyarakat terkait dengan penolakan amandemen UU ekstradisi.

Namun, pada 4 juni lebih dari 120.000 masyarakat Hongkong menandatangani petisi menolak UU Ekstradisi, dan pada akhirnya terjadi kekacauan.

Begitupula aksi yang dilakukan mahasiswa Indonesia di depan Gedung DPR/MPR di Senayan pada senin (23/9/2019) dan selasa (24/9/2019) untuk menolak kebijakan disahkannya UU KPK, RUU SDA, RUU KUHP, RUU Pertanahan, RUU Pemasyarakatan, RUU Pertambangan-Minerba, RUU Ketenaga kerjaan, RUU PKS, RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga dan lainnya.

Terlalu banyak kontroversi di dalam revisi yang dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Pengesahan undang-undang KPK yang dianggap tergesa-gesa serta memuat pasal yang justru melemahkan fungsi KPK.

Seperti diketahui, KPK merupakan lembaga independen yang dibentuk untuk menangani tindak pidana korupsi yang hadir sebagai bentuk nyata tansisi demokrasi, di mana didalam melaksanakan tugasnya lembaga Negara ini tidak mendapatkan tekanan atau intervensi dari lembaga lainnya.

Poin yang paling disoroti dan mengkhawatirkan yakni keberadaan Dewan Pengawas. Menurut DPR, Dewan Pengawas diambil agar memantau kinerja dari KPK.

Pertanyaannnya: sebenarnya UU KPK yang telah disahkan pada Selasa (17/9/2019) justru akan Memperkuat atau Memperlemah KPK?

Jika menggunakan pendekatan Neo- Institutionalisme pendekatan ini mencoba melihat peranan dan pengaruh institusi politik terhadap prilaku politik dan juga pengambilan keputusan.

Namun yang muncul di benak publik adalah dugaan adanya kepentingan di balik pengesahan UU KPK tersebut, karena keberadaan Dewan Pengawas untuk memantau kerja KPK. Maka kekuasaanlah yang berbicara karean dengan adanya Dewan pengawas untuk membantu kinerja dari KPK di takutkan dalam pengambilan keputusan KPK bisa terpengaruh.

Dengan masuknya elit politik kedalam KPK maka sudah bisa dipastikan akan ada agenda politik yang berperan. Padahal, berbicara soal intenpendensi adalah merupakan hal yang sangat penting dalam proses audit yang dilakukan oleh KPK.

Harapan menjadi Negara yang bebas dari praktik korupsi akan semakin jauh, sehingga sikap Presiden taerhadap pengesahan UU KPK dianggap menjadi kunci utama.

Berbicara anti korupsi tidak hanya ada di Indonesia, Hongkong juga memiliki anti korupsi yang dikenal dengan Independent Commission Against Corruption (ICAC).

ICAC sebagai lembaga anti korupsi keberhasilannya tidak luput dari berbagai strategi melalui pendidikan agar public teredukasi serta berperan aktif dalam memberantas korupsi.

Negara merupakan kendaraan bagi kekuasaan kelas politik tertentu, bertindak sesuai keinginan penguasa. Apakah teori dari Marxist ini yang telah terjadi saat ini?

Sebagai penguasa, para elit pollitik mestinya mampu merubah strategi dalam kebijakan yang baik dan diterima publik. Bukan cuma melakukan revisi UU KPK yang dengan sekejap mata yang akhirnya bikin gempar rakyat Indonesia.

[Oleh: Jumiati. Penulis adalah Mahasiswi Pascasarjana Ilmu Politik Universitas Indonesia]


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading
Advertisement

Trending