Connect with us

POLITIK

Risma Ceritakan Suka Duka Penerapan E-Procurement Surabaya

Published

on

Wali Kota Surabaya, Tri Rismaharini.

Jatimraya.com, Surabaya – Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini menceritakan suka duka pada saat awal pertama kali menerapkan program e-procurement atau sistem pengadaan barang dan jasa yang memanfaatkan teknologi informasi di Pemkot Surabaya, Jatim.

Tri Rismaharini di Surabaya, Jumat (7/9/2018), mengatakan pada saat dirinya masih menjabat sebagai Kepala Dinas Bina Program sekitar 2002 ada pengalaman buruk yang sempat dialaminya bersama keluarga.

“Ada ancaman ataupun teror ketika saya hendak menerapkan program e-procurement,” katanya.

Namun, lanjut dia, berkat dukungan Profesor Richardus Eko Indrajit, program tersebut berhasil diterapkan di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya dan nasional.

Richardus Eko Indrajit merupakan pakar teknologi lulusan Institut Teknologi Sepuluh Nopember Surabaya (ITS), Harvard University University of the City of Manyla, Maastricht School of Management, Leicester University, dan London School of Public Relations.

Selain itu, Richardus Eko Indrajit sempat ditunjuk Pemerintah Republik Indonesia untuk memimpin institusi pengawas internet Indonesia ID-SIRTII (Indonesia Security Incident Response Team on Internet Infrastructure) dan menjadi anggota aktif dari Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP), Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP), Dewan Riset Nasional (DRN), dan Dewan Pendidikan Tinggi (DPT).

Richardus juga ditunjuk Presiden Association of Higher Learning Institution in Computing and Information Technology Studies dimana ia memimpin lebih dari 700 universitas dan 1.500 program studi di seluruh Indonesia dan President of International Association of Software Architect.

“Dia (Richardus) adalah orang yang membantu dan menyelamatkan nyawa saya dan keluarga ketika menerima berbagai macam teror untuk menerapkan program e-procurement,” ujarnya.

Risma menjelaskan awal pembuatan program e-procurement sempat mengalami gejolak dan penolakan dari dalam tubuh Pemkot Surabaya. Namun, kata dia, berkat bantuan dan dukungan Prof Eko, program yang bertujuan untuk memutus rantai korupsi bisa diterapkan.

“Saat presentasi di Bandung dan Jakarta, dia selalu meyakinkan kepada seluruh peserta bahwa langkah program ini sudah benar hingga akhirnya bisa diterima di level nasional,” ujarnya. Menurut Wali kota perempuan pertama di Surabaya ini, jika tidak menggunakan program e-procurement, Pemkot Surabaya akan mengalami kesulitan untuk mempercepat pembangunan. Mengingat dana yang diberikan sangat terbatas.

Meskipun dana yang didapat terbatas, Risma mengaku Surabaya bisa melakukan penghematan sekitar 20-25 persen melalui kompetisi yang ketat. Hasil penghematan ini, kata Risma, yang kemudian dimanfaatkan untuk membangun jalan dan saluran.

“Mungkin itu yang membuat pembangunan di Surabaya lebih cepat dibandingkan daerah-daerah lainnya,” katanya.

Profesor Richardus Eko Indrajit pada saat bersama Risma mengunjungi koridor lantai 3 gedung Siola, Surabaya, Kamis (6/9/2018) mengatakan dalam menciptakan suatu program pasti ada risiko gagal dan berhasil. Namun baginya, program e-procurement sudah berhasil diterapkan di Kota Pahlawan. Kesuksesan itu dapat dilihat ketika banyak kota dan negara datang ke Surabaya untuk belajar teknologi, kepemimpinan, terobosan, ide, inisiatif dan terpenting melibatkan warganya dalam membangun kota. “Kota yang benar-benar layak untuk ditinggali karena melibatkan warga dalam membangun kotanya,” katanya.

Ditanya soal perubahan gedung Siola dulu dan kini, Prof Eko mengaku terkejut karena dulunya dipakai sebagai pusat perbelanjaan kini disulap menjadi mal pelayanan publik.

Menurutnya, mal pelayanan publik Siola sangat bagus dan sukses. Hal itu bisa dilihat dari cara warga bergerak, saling menyapa dan tersenyum. “Kalau mau lihat baik buruknya pelayanan masyarakat bisa dilihat berapa jumlah orang yang tersenyum. Kalau perlu Surabaya buat program senyum orang,” katanya. Selama di gedung Siola, Risma mengajak Prof Eko dan rombongan melihat museum Surabaya, ruang command center room (CCR) 112 dan koridor coworking space. (adl)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

POLITIK

Pendukung Jokowi Gelar Unjuk Rasa Gabungan, Begini Tuntutannya

Published

on

Mulai sekitar pukul 13.30 wib di depan Mapolda Metro Jaya DKI Jakarta, berlangsung aksi unjuk rasa gabungan dari Barikade 19, PPJNA 98, KPPSMI, Jarnas 98. /PPJNA 98

JATIM RAYA – Negeri Indonesia merupakan amanah para pahlawan, para pejuang kemerdekaan, para ulama, para Aulia, para raja raja Nusantara & amanah para pendiri bangsa harus selalu kita jaga jangan sampai Negeri Indonesia menjadi hancur.

NKRI yang berdasar Pancasila & UUD 45 sudah final tidak bisa diganggu gugat oleh siapapun, yang mencoba coba akan merubah dengan dasar apapun diluar Pancasila itu adalah berbuat makar, akan berhadapan dgn TNI, Polri & seluruh rakyat Indonesia.

Selain itu perilaku yang dilakukan HRS dan Anies sudah jelas melanggar hukum, melanggar protokol kesehatan harus diperiksa ditangkap diseret kepangadilan, kata Abdul Salam Nur Ahmad Sekjen PPJNA 98 dalam orasi yang disampaikan ditengah aksi unjuk rasa bersama di depan Mapolda Metrojaya, Jalan Sudirman Jakarta Selatan, Jum’at, 20 November 2020.

Mulai sekitar pukul 13.30 wib di depan Mapolda Metro Jaya DKI Jakarta, berlangsung aksi unjuk rasa gabungan dari Barikade 19, PPJNA 98, KPPSMI, Jarnas 98, sekitar 200 orang dengan korlap Abdul Salam Nur Ahmad, menuntut agar pihak Polda Metro Jaya DKI Jakarta secepatnya memproses hukum dan menangkap HRS dan Anies Bawesdan.

Anto Kusumayuda Ketum PPJNA 98 mengatakan, negeri kita Indonesia dan dunia sedang dihadapkan pandemi Covid 19, harus bersatu padu bahu membahu dalam menghadapi pandemi Covid 19, seluruh masyarakat harus disiplin melaksanakan protokol kesehatan sebagaimana peraturan & perundang undangan yg berlaku.

Budi Hermansyah Ketua Barikade 98 Jabar dalam orasinya menambahkan, sangat memprihatinkan HRS & Anies yang secara terbuka sengaja melabrak protokol kesehatan Covid 19 yang telah ditetapkan.

“Itu sama dengan mencoreng supremasi hukum dan mencoreng wibawa pemerintahan Jokowi sedang berjibaku menghadapi Covid 19. Lebih memprihatinkan HRS telah menghina , menghujat TNI, Polri, itu semua mengindikasikan telah melakukan konspirasi akan menjatuhkan pemerintahan Jokowi.”

“Yang memalukan Anies sebagai gubernur lebih memilih taat menghargai sama HRS ketimbang loyal dan menghargai Presiden Jokowi,” ungkap Budy juga sebagai Presidium Jarnas 98.

Setelah massa pengunjuk rasa mendesak pihak petugas kepolisian yang berjaga, sempat terjadi desakan saling menekan, akan melakukan pembakaran baliho HRS.

Massa pengunjuk rasa diterima perwakilan oleh pihak Polda Jabar diwakili oleh Dirkrimum Polda Metro Jaya diruangnya, yang diterima Anto Kusumayuda Ketum PPJNA dan Abdul Salam Sekjen PPJNA 98.

Abdul Salam Nur Ahmad mengatakan hasil pertemuannya dengan pihak Polda Metro Jaya sedang mengusut atas kejadian HRS waktu kepulangan ke tanah air, waktu maulid nabi Muhamad Saw dan pernikahan anaknya.

“Akan ditindak lanjuti dan diproses hukum. Pihak pengunjuk rasa tetap menuntut Polda Metro Jaya untuk untuk menangkap HRS dan Anies Bawesdan, kalau tidak ditangkap Jaringan pergerakan aktivis 98 akan aksi lebih besar ke Polda Metro Jaya,” pungkas Abdul Salam. (*/dul)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

POLITIK

ELIT POLITIK MESTINYA BIKIN KEBIJAKAN PRO PUBLIK, BUKAN BIKIN GEMPAR RAKYAT

Published

on

KPK merupakan lembaga independen yang dibentuk untuk menangani tindak pidana korupsi yang hadir sebagai bentuk nyata tansisi demokrasi.

WARGA negara Indonesia dan Hongkong sama-sama sedang memperjuangkan hak-haknya yang ingin didengar. Baik Indonesia maupun HongKong tengah dilanda aksi demonstrasi panjang akibat rancangan legislasi yang mengkhawatirkan rakyat.

Jika Indonesia diterpa revisi UU KPK, RKUHP dan RUU lain, masyarakat Hong Kong berang karena adanya rancangan regulasi anti-ekstradisi.

Permasalahan bermula dari Februari 2019. Biro keamanan Hongkong menyerahkan draf dokumen yang berisi usulan perubahan UU ekstradisi yang berisi usulan perubahan perjanjian ekstradisi yang diperbolehkannya pejabat yang ditangkap di Hongkong diekstradisi ke China.

Banyak masyarakat Hongkong kontra dengan usulan perubahan UU ini. Berbagai macam diplommasi dan perundingan namun hal ini masih tidak memenuhi harapan masyarakat terkait dengan penolakan amandemen UU ekstradisi.

Namun, pada 4 juni lebih dari 120.000 masyarakat Hongkong menandatangani petisi menolak UU Ekstradisi, dan pada akhirnya terjadi kekacauan.

Begitupula aksi yang dilakukan mahasiswa Indonesia di depan Gedung DPR/MPR di Senayan pada senin (23/9/2019) dan selasa (24/9/2019) untuk menolak kebijakan disahkannya UU KPK, RUU SDA, RUU KUHP, RUU Pertanahan, RUU Pemasyarakatan, RUU Pertambangan-Minerba, RUU Ketenaga kerjaan, RUU PKS, RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga dan lainnya.

Terlalu banyak kontroversi di dalam revisi yang dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Pengesahan undang-undang KPK yang dianggap tergesa-gesa serta memuat pasal yang justru melemahkan fungsi KPK.

Seperti diketahui, KPK merupakan lembaga independen yang dibentuk untuk menangani tindak pidana korupsi yang hadir sebagai bentuk nyata tansisi demokrasi, di mana didalam melaksanakan tugasnya lembaga Negara ini tidak mendapatkan tekanan atau intervensi dari lembaga lainnya.

Poin yang paling disoroti dan mengkhawatirkan yakni keberadaan Dewan Pengawas. Menurut DPR, Dewan Pengawas diambil agar memantau kinerja dari KPK.

Pertanyaannnya: sebenarnya UU KPK yang telah disahkan pada Selasa (17/9/2019) justru akan Memperkuat atau Memperlemah KPK?

Jika menggunakan pendekatan Neo- Institutionalisme pendekatan ini mencoba melihat peranan dan pengaruh institusi politik terhadap prilaku politik dan juga pengambilan keputusan.

Namun yang muncul di benak publik adalah dugaan adanya kepentingan di balik pengesahan UU KPK tersebut, karena keberadaan Dewan Pengawas untuk memantau kerja KPK. Maka kekuasaanlah yang berbicara karean dengan adanya Dewan pengawas untuk membantu kinerja dari KPK di takutkan dalam pengambilan keputusan KPK bisa terpengaruh.

Dengan masuknya elit politik kedalam KPK maka sudah bisa dipastikan akan ada agenda politik yang berperan. Padahal, berbicara soal intenpendensi adalah merupakan hal yang sangat penting dalam proses audit yang dilakukan oleh KPK.

Harapan menjadi Negara yang bebas dari praktik korupsi akan semakin jauh, sehingga sikap Presiden taerhadap pengesahan UU KPK dianggap menjadi kunci utama.

Berbicara anti korupsi tidak hanya ada di Indonesia, Hongkong juga memiliki anti korupsi yang dikenal dengan Independent Commission Against Corruption (ICAC).

ICAC sebagai lembaga anti korupsi keberhasilannya tidak luput dari berbagai strategi melalui pendidikan agar public teredukasi serta berperan aktif dalam memberantas korupsi.

Negara merupakan kendaraan bagi kekuasaan kelas politik tertentu, bertindak sesuai keinginan penguasa. Apakah teori dari Marxist ini yang telah terjadi saat ini?

Sebagai penguasa, para elit pollitik mestinya mampu merubah strategi dalam kebijakan yang baik dan diterima publik. Bukan cuma melakukan revisi UU KPK yang dengan sekejap mata yang akhirnya bikin gempar rakyat Indonesia.

[Oleh: Jumiati. Penulis adalah Mahasiswi Pascasarjana Ilmu Politik Universitas Indonesia]


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

POLITIK

BPN : Massa Kampanye Jadi Bukti Hasil Survei Ungguli Prabowo-Sandi

Published

on

Direktur Kampanye Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi, Sugiono saat jumpa pers di Hotel Darmawangsa, Jakarta, Rabu (10/4/2019).

Jatimraya.com, Jakarta – Sisa masa kampanye pemilihan presiden 2019 tinggal menghitung hari. Antusias masyarakat juga sudah semakin jelas terlihat bahwa pasangan nomor urut 02 Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno lebih diminati dibanding pasangan lainnya.

Hal ini merupakan bukti bahwa sebagian lembaga survei yang saat ini sudah merilis hasilnya mengunggulkan elektabilitas Prabowo-Sandi dibanding Jokowi-Amin lebih akurat dibanding lembaga survei yang selama ini mengungulkan petahana.

Demikian hal tersebut disampaikan oleh Direktur Kampanye Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi, Sugiono saat jumpa pers menanggapi perkembangan naiknya elektabilitas pasangan Prabowo-Sandi mendekati hari pencoblosan.

“Perkembangan hasil survei, baik yang dilakukan oleh internal pihak kami maupun pihak lain, bahkan lembaga survei dari luar negeri yang terus memantau pemilu di Indonesia hasilnya sangat memuaskan,” ujar Sugiono saat jumpa pers di Hotel Darmawangsa, Jakarta, Rabu 10 April 2019.

“Tentunya hasil survei ini harus dihormati apalagi dengan bukti bahwa setiap kampanye yang dilakukan pasangan Prabowo-Sandi selalu ‘pecah’. Massa yang datang itu massa riil, massa partisipatif bukan massa yang dimobilisasi dengan cara transaksional,” kata Sugiono.

Sugiono juga menyinggung perbedaan cara berkampanye antara Prabowo-Sandi dengan petahana selama masa kampanye terbuka.

“Kepada pihak kami, masyarakat ikhlas menyumbang, tidak hanya tenaga, pikiran, bahkan dana. Mereka berbondong-bondong datang karena ingin perubahan kepemimpinan. Sementara yang di sana kampanye dengan iming-iming imbalan,” ungkapnya.

Jadi lanjut Sugiono, lembaga survei yang selama ini mengungulkan elektabilitas Prabowo-Sandi seperti Nurjaman Center for Indonesian Democracy (NCID), Pusat Kajian Kebijakan dan Pembangunan Strategis (Puskaptis) dan Precision Public Policy Polling (PPPP) dari Amerika lebih tampak akurasinya jika dikaitkan dengan massa kampanye Prabowo-Sandi.

“Ini gelombang manusia yang hadir, gelombang manusia yang ingin perubahan terjadi di negeri ini. Manusia yang memiliki akal sehat tentunya dapat dengan mudah mengetahui bahwa pilpres tahun ini akan dimenangkan Prabowo-Sandi,” ujar Sugiono.

“Dan kenyataan yang terjadi saat ini adalah ini merupakan momentum bahwa rakyat ingin perubahan dan tak mau dibohongi lagi. Dan mereka akan menjaga suaranya di pilpres ini,” tandas Wakil Ketua Umum Partai Gerindra tersebut. (res)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading
Advertisement

Trending