Connect with us

HUKUM

KPK Panggil Lima Tersangaka Suap DPRD Malang

Published

on

Anggota DPRD Kota Malang 2014-2019, Choeroel Anwar.

Jatimraya.com, Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil lima tersangka kasus suap pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah-Perubahan (APBD-P) Pemerintah Kota Malang Tahun Anggaran 2015.

“Hari ini dijadwalkan pemeriksaan terhadap lima tersangka kasus suap terkait pembahasan APBD-P Pemerintah Kota Malang Tahun Anggaran 2015,” kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah saat dikonfirmasi di Jakarta, Jumat (21/9/2018).

Lima tersangka itu juga merupakan anggota DPRD Kota Malang 2014-2019 antara lain Teguh Mulyono, Suparno Hadiwibowo, Mulyanto, Choeroel Anwar, dan Arief Hermanto.

Kelima tersangka itu termasuk dari 22 anggota DPRD Kota Malang yang sebelumnya telah ditetapkan sebagai tersangka pada 3 September 2018.

Dalam penyidikan kasus itu, kata Febri, KPK belum menerima pengembalian uang terkait kasus suap dari 22 anggota DPRD Malang tersebut.

“Sejauh ini belum ada pengembalian. Kami imbau pengembalian masih bisa dilakukan, sikap kooperatif dipertimbangkan penyidik,” ucap Febri.

Sebanyak 22 anggota DPRD Kota Malang periode 2014-2019 tersebut diduga menerima hadiah atau janji terkait Pembahasan APBD-P Pemkot Malang Tahun Anggaran 2015 dari Moch Anton selaku Wali Kota Malang periode tahun 2013-2018 dan kawan-kawan. Serta melakukan dugaan tindak pidana korupsi yaitu menerima gratifikasi yang berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya selaku anggota DPRD Kota Malang periode 2014-2019.

Terkait dengan persetujuan penetapan Rancangan Peraturan Daerah Kota Malang Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 menjadi Peraturan Daerah Kota Malang Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015,” ucap Basaria.

Para tersangka tersebut diduga menerima fee masing-masing antara Rp12,5-Rp50 juta dari dari Moch Anton selaku Wali Kota Malang periode tahun 2013-2018 terkait pelaksanaan fungsi dan wewenang sebagai anggota DPRD Provinsi Malang.

Atas perbuatannya tersebut, sebanyak 22 anggota DPRD Kota Malang periode 2014-2019 disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 11 Undang-Undang Republik lndonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-l KUHP.

Serta Pasal 12 B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Penetapan 22 anggota DPRD Kota Malang tersebut merupakan tahap ketiga. Hingga saat ini, dari total 45 anggota DPRD Kota Malang, sudah ada 41 anggota yang ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK.

Sebelumnya KPK telah memproses sebanyak 21 tersangka. Pada tahap pertama, KPK telah menetapkan dua orang sebagai tersangka, yaitu Ketua DPRD Kota Malang periode 2014-2019 M Arief Wicaksono (MAW) dan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Pengawasan Bangunan (PUPPB) Pemkot Malang Tahun 2015 Jarot Edy Sulistiyono (JES). Pada tahap kedua, KPK menetapkan 19 orang sebagai tersangka, yakni Wali Kota Malang periode 2013-2018 Moch Anton (MA) dan 18 anggota DPRD Malang periode 2014-2019.

KPK menduga 41 mantan anggota DPRD Malang itu menerima total Rp700 juta untuk kasus suap dan Rp5,8 miliar untuk dugaan gratifikas (ben)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

HUKUM

Begini Respons Kapitra Ampera Setelah Abdullah Sebut Nama Firli Bahuri dan Budi Gunawan

Published

on

Ketua KPK, Firli Bahuri. /Instagram.com/@official.kpk

JATIM RAYA – Praktisi hukum DR Kapitra Ampera SH MH merespons pernyataan mantan Penasehat KPK, Abdullah Hehamahua, yang menyebut nama Firly Bahuri dan Budi Gunawan

Sebelumnya dalam wawancara dengan media Forum News Network (FNN) yang disiarkan Youtube, Abdullah secara tendensius menyampaikan tudingannya.

Abdullah menuduh Ketua KPK Firly Bahuri dan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Budi Gunawan sebagai pihak yang berada di balik skenario TWK.

“Terkait masalah Tes Wawasan Kebangsaan adalah kejadian biasa di setiap tingkat profesional masyarakat di instansi manapun,” kata Kapitra Ampera di Jakarta, 11 Juni 2021.

Abdullah dinilainya mempertontonkan kebusukannya sendiri dengan melemparkan tuduhan liar ke org-orang yang menurut halusinasinya memiliki dendam kepada KPK

“Mengapa Abdullah justru melebarkan kejadian itu menjadi peristiwa yang justru menampar mukanya sendiri, bertapa terselubungnya kebusukan dalam pikiran Abdullah,” kata Kapitra.

Kapitra merasa prihatin melihat kondisi ini sebagai anak bangsa dan pratisi hukum, apa betul cara seperti ini adalah cara yg jujur meihat permasalah yang ada.

Pages: 1 2


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

HUKUM

Bayar Utang Kreditur, Advokat Rohmat Selamat Minta BUMD Pemkab Bogor Segera Jual Aset

Published

on

http://jatimraya.com/2021/06/10/bayar-utang-kreditur-advokat-rohmat-selamat-minta-bumd-pemkab-bogor-segera-jual-aset/

JATIM RAYA – Advokat Rohmat Selamat  SH MKn meminta Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Pemkab Bogor, PT Prayoga Pertambangan dan Energy (PPE) segera menyelesaikan utang terhadap kreditur.

Rohmat Selamat  SH MKn  dan Tuti Maulani Chaniago SH adalah kuasa Hukum dari PT Tohaga Jaya dan CV Mutiara Selatan, yang menjadi suplayer BUMN PPE.

“Sebaiknya PPE segera menjual asetnya agar permasalahan utang ini bisa cepat selesai,” kata Rohmat Selamat SH MKn.

Pihak suplayer juga tidak menginginkan lebih lama lagi untuk menunggu penyelesaian perkara ini.

“Kami berikan waktu tiga bulan untuk segera menjual aset dan melunasi semua tagihan Klien Kami,” katanya.

Menurut Rohmat, itulah jalan terbaik bagi PPE untuk menjalankan roda bisnisnya agar lebih optimal lagi.

Sementara itu Direktur PPE Agus Setiawan, SH MH dalan sidang PKPU (Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) menyatakan bahwa manajemen PPE akan melunasi utangnya 

“Utang para kreditor itu utang yang lama, hak mereka untuk menagih,  dan kapan PPE bayar akan dilakukan,” katanya, setelah sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Kemayoran, Jakarta, Rabu, 9 Mei 2021.

“Sampai sejauh ini para kreditor dapat diyakinkan bahwa potensi aset perusahaan yang dimiliki dapat menutupi utang tersebut,” katanya.

Dia juga menjelaskan, bahwa pertemuan di pengadilan ini dapat diselesaikan secara musyawarah walaupun lewat pengadilan. 

“Untuk proposal perdamaian sudah ada dalam prosedur Undang – Undang, dan berharap hari ini ada homologasi. Tetapi banyak dari para kreditor untuk meminta waktu berembuk.”

“Sedangkan laporan dari Kantor Akuntan Publik utang PPE epada kreditor kurang lebih Rp 28 miliar.”

“Saya berharap adanya perdamaian, agar bisnis dapat berjalan kembali.” Imbuh Agus Setiawan saat dicegat awak media. (tim)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

HUKUM

Dipanggil Komisi Pemberantasan Korupsi, Direktur PT Ciputra Development Tbk Mangkir

Published

on

Direktur PT Ciputra Development, Sutoto Yakobus saat jalani pemeriksaan di Gedung KPK, Jakarta. /Instagram.com@official.kpk

JATIM RAYA – Direktur PT Ciputra Development Tbk Sutoto Yakobus tidak memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kamis, 16 April 2020

Padahal Sutoto diagendakan diperiksa untuk tersangka Bupati Sidoarjo nonaktif Saiful Ilah (SFI).

Dia diperiksa sebagai saksi dalam penyidikan suap pengadaan proyek infrastruktur di Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur.

“Saksi (Sutoto) tidak hadir,” ujar Pelaksana Tugas Juru Bicara KPK Ali Fikri saat dikonfirmasi, di Jakarta, Kamis, 16 April 2020.

Siapakah Sutoto Yakobus? dirangkum dari berbagai sumber, dia lahir pada tahun 1961, diangkat sebagai Direktur Ciputra Development sejak Januari 2017.

Sutoto mengawali karier pada tahun 1989 sebagai Manajer Pemasaran Proyek Perumahan CitraGarden City.

Dia juga pernah menjabat sebagai Manajer Umum Proyek Ciputra Semarang (1990-1993) dan Manajer Senior Pengembangan Usaha PT Ciputra Surya Tbk (CTRS) (1993-1994).

Pages: 1 2 3 4


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading
Advertisement

Trending