Jatimraya.com, Madiun – Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan mengoperasikan jalur ganda lintas Madiun-Kedung Banteng, segmen Babadan-Geneng sepanjang 28,7 kilometer setelah switch over (SO) atau pengalihan penggunaan jalur relasi kedua stasiun tersebut selesai dilakukan pada Rabu ini (16/10/2019).

Direktur Prasarana Perkeretaapian Heru Wisnu Wibowo mengatakan jalur yang menjadi bagian dari lintas Surabaya-Solo tersebut merupakan proyek strategis nasional.

Oleh karena itu pengoperasiannya sangat ditunggu karena memberikan dampak positif yang sangat besar bagi masyarakat dan perekonomian negara.

Pembangunan jalur ganda atau double track merupakan salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan kapasitas transportasi di Indonesia.

“Dengan transportasi yang baik dan efisien diharapkan bisa menggerakkan roda ekonomi antardaerah serta mendorong pertumbuhan ekonomi nasional,” ujar Heru Wisnu Wibowo dalam siaran pers yang diterima di Madiun, Rabu.

Sebelumnya, Ditjen Perkeretaapian Kementerian Perhubungan juga telah menyelesaikan pembangunan dan mengoperasikan jalur ganda antara Jombang-Madiun untuk segmen Baron-Nganjuk-Babadan sepanjang 50,9 kilometer. Jalur ini sudah beroperasi sejak Maret 2019.

Ia menjelaskan, selain membangun jalur ganda, pada ruas Madiun-Kedung Banteng, Ditjen Perkeretaapian juga membangun lima stasiun baru, 37 jembatan baru, 39 unit box culvert, melakukan pekerjaan persinyalan, dan telekomunikasi.

Kelima stasiun yang dibangun adalah Stasiun Barat, Stasiun Geneng, Stasiun Paron, Stasiun Kedunggalar dan Stasiun Walikukun.

“Ada banyak manfaat yang bisa diraih dari pembangunan ini, yakni mempersingkat waktu tempuh, meningkatkan kapasitas operasi kereta api, dan meningkatkan pelayanan mobilitas orang dan barang,” kata Heru.

Selain meningkatkan kapasitas dan frekuensi perjalanan KA menjadi dua kali lipat, jalur ganda juga bisa mengatasi masalah darurat yang bisa muncul setiap saat.

“Misalkan terjadi sesuatu di salah satu rel, seperti rusak atau ada kereta anjlok. Dengan demikian kereta yang lain masih bisa beroperasi. Selama ini, jika terjadi sesuatu pada rel, kami melakukan pengalihan jalur, sehingga perjalanan lebih jauh,” jelasnya.

Sebelum pengoperasian jalur tersebut, Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Jawa Bagian Timur, Ditjen Perkeretaapian bersama dengan PT Kereta Api Indonesia (Persero), telah melakukan uji beban jalur baru dari Babadan sampai dengan Geneng sebanyak dua kali.

Pada uji beban yang pertama, masih ada beberapa temuan yang harus diperbaiki. Sementara pada uji beban kedua yang digelar Senin (14/10), hasilnya sudah berjalan dengan baik dan hanya ditemukan masalah minor.

Sementara itu, Kepala Balai Teknik Perkeretaapian wilayah Jawa Bagian Timur Nur Setiawan Sidik mengatakan, pembangunan jalur ganda lintas selatan Jawa yang berada di wilayah kerjanya terbagi dua paket.

Paket pertama Jalur Ganda Jombang-Madiun (JGJM) sepanjang 84 kilometer yang sudah dioperasionalkan sejauh 54 kilometer mulai dari Stasiun Baron sampai dengan Stasiun Babadan, sementara untuk Stasiun Jombang sampai dengan Baron akan menyusul berikutnya.

Sedangkan untuk paket kedua adalah Jalur Ganda Madiun-Kedungbanteng (JGMK) sepanjang 57 Kilometer.

Proses pengoperasian ditandai dengan pelaksanaan switch over yang dimulai pukul 05.30 WIB dan berakhir pukul 08.35. KA pertama yang melintas KA Sancaka relasi Yogyakarta-Surabaya Gubeng.

“KA Sancaka masuk jalur 2 Stasiun Madiun pukul 09.18 WIB dan berangkat pukul 09.21 WIB lepas ke Stasiun Babadan, Alhamdulillah berjalan lancar,” kata Nur. (lrs)

Jatimraya.com, Madiun – Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Madiun, Jawa Timur, mencatat ratusan aset milik pemda setempat belum tersertifikasi, yang sebagian besar berupa tanah jalan.

“Aset yang belum bersertifikat didominasi berupa tanah jalan, jumlahnya mencapai 713 bidang,” ujar Kepala Bidang Akuntansi dan Aset BPKAD Kota Madiun Sidik Muktiaji di Madiun, Selasa (15/10/2019).

Data BPKAD Kota Madiun mencatat, Pemkot Madiun memiliki sebanyak 2.476 aset, terdiri dari 1.576 bidang jalan dan 900 bidang sawah atau kantor.

Pihaknya terus berupaya agar seluruh aset Pemkot Madiun dapat tersertifikasi. Namun hal tersebut butuh proses, atau bahkan sudah selesai, tetapi masih perlu dikoreksi.

Ia menjelaskan proses penyertifikatan aset bidang tanah jalan berdasar dari rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Hal itu supaya aset tanah jalan pemkot tidak diserobot masyarakat atau pihak lain.

“Oleh karena itu, BPK menghendaki seluruh aset jalan disertifikatkan. Nmaun, memang semuanya berproses,” kata Sidik.

Ia menambahkan, secara keseluruhan penyertifikatan aset di Kota Madiun saat ini hampir 100 persen. Dalam hal itu pihaknya bertugas mengamankan secara legalitas, terutama dari sisi administrasi aset. (lrs)

Jatimraya.com, Madiun – Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Madiun, Jawa Timur meminta tim pengendali inflasi daerah (TPID) termasuk Bulog untuk mewaspadai kenaikan harga beras yang terjadi karena akan memicu terjadinya inflasi di daerah setempat pada Oktober 2019.

Kepala BPS Kota Madiun Umar Sjaifudin mengatakan pada September 2019, komoditas beras merupakan salah satu penyumbang inflasi. Kenaikan harganya mencapai 0,31 persen dengan andil inflasi 0,01 persen.

“Meski kenaikan harganya hanya sedikit, namun karena beras ini merupakan komoditas nomor satu dan utama yang dikonsumsi masyarakat, maka tetap sangat berpengaruh terhadap laju inflasi,” ujar Umar Sjaifudin di Madiun, Senin (7/10/2019).

Untuk itu, ia meminta pemerintah daerah mewaspadai tiga bulan ke depan di akhir 2019.

TPID juga diharapkan agar selalu memantau perkembangan harga di pasaran, agar tidak terjadi gejolak harga.

Terlebih pada Desember akan ada dua agenda besar di masyarakat, yakni Hari Raya Natal 2019 dan pergantian Tahun Baru 2020 yang diprediksi akan berpengaruh terhadap inflasi.

“TPID dan Bulog diminta melakukan upaya untuk menekan harga beras di pasaran. Salah satunya dengan menggelar operasi pasar dan lainnya,” kata dia.

Sesuai di pasaran saat ini, harga beras jenis IR 64 atau medium mencapai kisaran Rp8.800 hingga Rp9.100 per klogram. Harga itu naik dari sebelumnya sekitar Rp8.500 hingga Rp8.700 per kilogram.

Selain beras, pada September 2019, terdapat sejumlah komoditas yang mengalami kenaikan harga. Di antaranya gula pasir, rokok kretek, biaya bimbingan belajar, harga pembelian sepeda motor, serta emas perhiasan. (lrs)