Connect with us

TULUNGAGUNG

DPRD Tulungagung Tetapkan APBD 2019

Published

on

Ketua DPRD Tulungagung Supriyono (kedua kiri) menyaksikan penandatanganan perda APBD 2019 bersama unsur pimpinan yang lain saat sidang paripurna penetapan Perda APBD 2019.

Jatimraya.com, Tulungagung – DPRD Tulungagung, Jawa Timur, Rabu menetapkan peraturan daerah APBD 2019 dengan besaran pendapatan mencapai Rp2,648 triliun dan belanja rutin mencapai Rp2,688 trilun atau defisit Rp30,826 miliar.

“Pada saat bersamaan kami juga menetapkan program pembentukan peraturan daerah (propemperda) 2019 serta penetapan peraturan DPRD Tulungagung tentang tata tertib,” kata Ketua DPRD Tulungagung Supriono di sela sidang paripurna di gedung Graha Wicaksana kantor DPRD Tulungagung, Rabu (21/11/2018).

Rincian APBD Tulungagung tahun anggaran 2019 yang telah ditetapkan menjadi Perda itu, pendapatan berjumlah Rp 2.647.738.015.220,77. Sedangkan belanja mencapai Rp2.678.564.625.274,77. Postur anggaran 2019 mengalami defisit Rp30.826.610.054

“Sementara di sisi pembiayaan, penerimaannya berjumlah Rp33,8 miliar dan pengeluaran sebesar Rp 3 miliar. Karena itu, menjadikan pembiayaan netto (bersih) sejumlah Rp30.826.610.054.

Dan SILPA tahun berkenaan berjumlah Rp0 (nol), katanya.

“Dan hari ini kami telah menetapkan dan mengesahkan ranperda APBD tahun anggaran 2019 yang biasa ditetapkan pada akhir November ini,” kata Rojak.

Namun, di tahun ini mendapat kesepakatan lebih awal dengan maksud agar APBD ini bisa dilaksanakan di awal tahun 2019.

“Dengan pertimbangan, ketika kita mengajukan maka koreksi dari Gubernur Jatim lebih cepat serta tanggapan dari kami juga lebih cepat, sehingga awal tahun 2019 yaitu Januari bisa segera dioperasionalkan,? kata Supriyono, seusai sidang paripurna, Rabu (21/11).

Supriono menuturkan dalam penetapan perda APBD 2019 ini prioritasnya relative sama dengan tahun lalu, dengan merujuk dalam perda rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) yang disusun dari visi misi kepala daerah terpilih, yaitu dibidang kesehatan, pendidikan, infrastruktur, ekonomi serta pelayanan terhadap masyarakat kurang mampu.

“Ya kami mulai dari sisi rumah tinggalnya, mendapat pelayanan kesehatan, pendidikan dan konsumsinya. Kami harapkan memenuhi standart kemanusiaan,” ujarnya

Kendati pihak DPRD telah menyetujui perda APBD 2019, namun masih ada beberapa catatan yang perlu diperhatikan oleh Pemkab Tulungagung.

Catatan itu seperti pengadaan seragam gratis bagi siswa kelas 1 tingkat SD dan kelas VII tingkat SMP yang melampaui batas waktu ditentukan. Serta kualitas yang demikian maupun kelengkapannya.

“Sehingga tujuan yang baik yakni untuk meringankan beban wali murid terkait biaya sekolah tidak bisa terwujud, karena dengan adanya molornya pengadaan dan pendistribusian,” katanya.

Sementara itu, Plt Bupati Tulungagung Maryoto Bhirowo mengatakan dengan penetapan APBD tahun anggaran 2019 ini, diprioritaskan dalam program nasional terutama dalam bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur, pembangunan daerah pinggiran, serta pengentasan kemiskinan.

“Kami ke depankan program nasional,” katanya.

Terkait program seragam gratis, Maryoto mengatakan pihaknya sudah memanggil kepala dinas pendidikan Kabupaten Tulungagung, terkait molornya pembagian seragam ini.

Maryoto menegaskan untuk melakukan evaluasi kembali.

“Ya kami dengan segala hormat bakal melakukan evaluasi kembali. Dan, program ini tetap dianggarkan dalam APBD 2019, melihat ini program pendidikan murah yang dicanangkan dalam pemerintahannya. (dhs)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

TULUNGAGUNG

Gubernur Khofifah Dorong UMKM Muslimat NU Bersaing di Era Digital

Published

on

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa bersholawat bersama ribuan muslimat NU di Tulungagung, Minggu (30/9/2019)

Jatimraya.com, Tulungagung – Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mendorong kelompok ekonomi mikro, kecil dan menengah yang dikembangkan jaringan Muslimat NU di daerah-daerah agar memanfaatkan era digital untuk melakukan pemasaran produk-produk usahanya, bersaing dengan kompetitor lain.

“Penjualan secara online (daring) menjadi salah satu opsi (pilihan) yang sangat efektif (bagi ibu rumah tangga), karena bisa sambil momong sambil melakukan tugas-tugas keluarga yang lain bisa melakukan kegiatan ekonomi produktif,” kata Khofifah berbicara usai menghadiri kegiatan memperingati Harlah (Hari Ulang Tahun) Muslimat NU di Kabupaten Tulungagung, Minggu (29/9/2019).

Khofifah yang juga Ketua Umum Muslimat NU tersebut mengawali kampanye berbisnis secara daring ke ribuan anggota Muslimat NU Tulungagung dengan membagikan “power bank” gratis saat didapuk memberikan sambutan.

Ia mengawalinya dengan tagline Indonesia Menyambut Era Revolusi Industri 4.0. Kata Khofifah, Muslimat NU harus cerdik memanfaatkan peluang di tengah arus globalisasi yang serba digital saat ini.

Dengan memberikan power bank gratis kepada anggota Muslimat NU yang dipilih acak, ia berharap benda pengisi daya listrik untuk ponsel android bisa menstimulasi ibu-ibu yang hadir untuk aktif memanfaatkan peluang pasar dagang/bisnis di pasar daring.

Tak sekedar menawarkan produk-produk hasil kerajinannya secara virtual atau daring, namun juga berani bersaing dengan produk-produk lain di dunia maya.

“Kebetulan beberapa icomers yang telah memiliki platform unicorn, termasuk dexacorn, kami sudah ada proses kerjasama pelatihan di beberapa daerah,” kata Khofifah menanggapi pertanyaan wartawan tentang strategi Muslimat NU dalam menyiapkan sumberdaya manusianya di era revolusi industri 4.0.

Tak berhenti di situ, Khofifah mengatakan Muslimat NU juga tengah menyiapkan peluncuran aplikasi digital untuk pengembangan ekonomi umat.

“Mungkin Insya Allah November ini, kami sedang menyiapkan itu. Aplikasi digital untuk ekonomi Muslimat (NU). Di Rakernas (Muslimat NU), akhir November mendatang,” kata Khofifah.

Ia tidak menjelaskan rinci aplikasi digital dimaksud. “Kalau ini kan icomers ya. Jadi semacam melakukan proses yang kita ingin sinergikan dalam ‘one pesantren one produk’. Kita idetinfikasi produk-produknya, kita didampingi bagaimana ‘quality, quantity dan continuity’-nya,” kata Khofifah.

Menurut Khofifah, jika pelaku UMKM sebagaimana dari jaringan Muslimat NU sudah berani memasukkan di dalam katalog secara online/daring, maka hal yang harus dijaga adalah kualitasnya, kuantitas dan kontinyuitas.

“Misal, kontinyuitas menjadi penting kalau misal ada pesanan berkelanjutan, kuantitas menjadi penting kalau ada pesanan dalam jumlah besar, jadi memang harus ada rumpun yang bisa berseiring dengan produk tertentu,” katanya.

Khofifah sendiri disela kesibukannya memimpin Jawa Timur, mengaku tetap proaktif melakukan kunjungan ke daerah bertemu dengan jejaring Muslimat NU guna mencari format pemberdayaan ekonomi umat.

Salah satunya dengan penguatan koperasi-koperasi yang dikelola Muslimat NU di masing-masing wilayah.

Khofifah berharap melalui koperasi Muslimat yang telah berdiri sejak 1973, dan kini telah didorong untuk ikut bersaing di era digital revolusi industri 4.0 ini, bisa dimanfaatkan jaringan kader untuk terus melakukan kegiatan keekonomian agar ibu-ibu Muslimat tetap eksis dan bisa bersaing di era global. (dhs)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

TULUNGAGUNG

Toko Ritel Modern “Korprimart” Dibuka di Tulungagung

Published

on

Ketua Dewan Pembina Korpri Indonesia Zudan Arif Fakrulloh

Jatimraya.com, Tulungagung – Pemerintah Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur, meresmikan toko ritel modern milik Korps Pegawai Negeri Indonesia, “Korprimart”, salah satu yang terbesar dan terlengkap di Tanah Air.

Seremoni peresmian dilakukan oleh Ketua Dewan Pembina Korpri Indonesia Zudan Arif Fakrulloh didampingi Bupati Tulungagung Maryoto Birowo dan seluruh jajaran OPD setempat, Selasa (24/9/2019).

“Ini merupakan yang ke sembilan di Indonesia dan yang pertama di Jawa Timur,” kata Zudan dikonfirmasi usai peresmian.

Korprimart Tulungagung yang diresmikan itu berlokasi di kompleks perkantoran, tepatnya lingkungan kantor Pemkab Tulungagung yang berlokasi di jalan Ahmad Yani Timur.

Korprimart di Tulungagung memiliki keistimewaan dibanding Korprimart di daerah lain, sebab omzetnya terbesar.

Hal itu menurut Zudan, tidak lepas dari kontribusi Pemkab Tulungagung dalam memberikan bantuan modal awal sebesar Rp2,36 miliar dalam bentuk hibah.

“Yang menarik omzetnya dan barangnya terlengkap dibanding Korprimart (lainnya) di Indonesia,” ujar Zudan.

Keberadaan korprimart ini diharapkan bisa memenuhi kebutuhan anggotanya, mulai dari kebutuhan sehari-hari hingga kebutuhan perjalanan umrrah

Untuk belanja daring, Korprimart mempunyai toko daring Tok-tok.id. Korprimart sendiri mempunyai konsep seperti toko ritel berjaringan.

“Tok-tok ini adalah toko daring yang dimiliki oleh ritel Korprimart,” ujar Zudan.

Sementara itu, Bupati Tulungagung Maryoto Birowo menyatakan keinginannya untuk memperluas jaringan Korprimart dengan membuka toko serupa di 19 kecamatan yang ada di Tulungagung.

“Dalam waktu dekat ini akan dibuka di Kecamatan Sumbergempol,” kata Bupati Maryoto.

Lantaran seperti toko ritel modern, keberadaan Korprimart juga diatur dengan perda toko modern yang sudah dipunyai oleh Pemkab Tulungagung.

“Tentu saja, inikan Korpri kita tidak akan menempatkan di tepi jalan tapi di perkantoran,” ujar Maryoto.

Lantaran berstatus sebagai ritel berjaringan, Korprimart dipastikan bakal memenuhi ketentuan penyediaan 30 persen gerainya untuk produk UMKM lokal.

Hal itu dilakukan untuk mendorong perkembangan UMKM lokal. (dhs)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

TULUNGAGUNG

Pemkab Tulungagung Upayakan Buka Blokir Pupuk Subsidi Petani

Published

on

Asisten Administrasi Pemkab Tulungagung Tatang Suhartono

Jatimraya.com, Tulungagung – Pemerintah Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur, meminta masyarakat desa hutan untuk mengumpulkan data luasan lahan tanam mereka guna diajukan sebagai syarat membuka blokir jatah pupuk bersubsidi dari pemerintah pusat.

“Data luasan lahan ini yang selanjutnya akan kami verifikasi lapangan bersama para pihak terkait,” kata Plt. Asisten Administrasi Pemkab Tulungagung Tatang Suhartono di Tulungagung, Selasa (24/9/2019).

Para pihak yang terlibat dalam verifikasi dimaksud antara lain adalah Perhutani, Dinas Pertanian, dan Badan Pertanahan Nasional.

Sesuai data lahan yang diblokir Kementerian Pertanian, total ada 8.000 hektare lahan di wilayah Tanggunggunung yang distop jatah pupuk subsidi karena dicurigai fiktif.

“Sesuai dengan permintaan Dirjen Sarpras (Kementrian Pertanian) yang menghendaki untuk membuka blokir (pupuk), BPN harus verifikasi lokasi bahwa lahan seluas 8.000 (hektare) itu memang ada tanamannya,” kata Tatang.

Verifikasi ditargetkan selesai pada akhir bulan ini, mengingat pada pertengahan Oktober, sudah memasuki musim tanam.

“Ya, Insya Allah sampai akhir bulan (September ) selesai,” kata Tatang.

Tatang optimistis dengan syarat pembukaan blokir yang diminta oleh Kementrian Pertanian, penyaluran pupuk bisa dibuka lagi.

“Secara teknis clear, karena yang diminta dari Ditjen Sarpras (Kementerian Pertanian) bahwa lahan seluas 8.000 ha di Tanggunggunung memang ada tanamannya,” kata Tatang.

Kendati optimistis, Tatang mengaku tetap menyiapkan opsi cadangan dengan membeli pupuk nonsubsidi menggunakan dana APBD, dan untuk selanjutnya dijual dengan harga subsidi pada petani Tanggunggunung.

Dana pembelian pupuk nonsubsidi diperkirakan menyerap anggaran sebesar Rp15 miliar dan akan diambilkan dari dana tanggap darurat Pemkab Tulungagung.

“Namun proses itu dirasa terlalu rumit dan lama sehingga akan berimbas dengan gagalnya musim tanam jagung di Tanggunggunung,” katanya.

Bantuan pupuk subsidi dibatasi untuk luasan lahan dua hektare.

Jika petani mengolah hingga 10 hektare, maka yang delapan hektare harus membeli pupuk nonsubsidi. (dhs)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading
Advertisement

Trending