Jatimraya.com, Trenggalek – Tim Koordinasi Supervisi dan Pencegahan (Korsupgah) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan monitoring dan evaluasi program pencegahan korupsi terintegrasi di Kabupaten Trenggalek, Senin (16/9/2019).

Kedatangan tim Korsupgah KPK ini dipimpin oleh Kasatgas Pencegahan Korwil VI KPK, Arief Nurcahyo.

Acara digelar di gedung Bawarasa lantai dua, kegiatan monitoring dan evaluasi ini dihadiri oleh Plh Bupati Trenggalek Joko Irianto, Kepala Inspektorat Bambang Agus Setiadji, dan beberapa pejabat di lingkup Pemerintah Kabupaten Trenggalek.

Humas Pemkab Trenggalek menjelaskan, monitoring tim Koordinasi Supervisi dan Pencegahan KPK fokus perkembangan rencana aksi yang telah dilakukan oleh Pemkab Trenggalek sebagai bentuk upaya pencegahan tindak pidana korupsi secara terintegrasi di daerahnya.

Ada delapan fokus area yang dimonitor dan dievaluasi, mulai dari perencanaan penganggaran, pengadaan barang dan jasa, pelayanan terpadu satu pintu, manajemen ASN, kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), tata kelola dana desa, manajemen aset daerah dan optimalisasi pendapatan daerah.

“Kegiatan kami ini yang ketiga kalinya di Trenggalek, sebagai tindak lanjut dari komitmen bersama yang ditanda tangani oleh Gubernur Jatim dan seluruh Kepala Daerah di Jawa Timur di bulan April lalu,” kata Kasatgas Pencegahan Korwil VI Arief Nurcahyo.

Arief menambahkan, tim Korsupgah KPK ingin memastikan bahwa pemerintah daerah serius untuk melaksanakan komitmen tersebut.

Ada beberapa area di antaranya integrasi “e-budgeting”, transparansi di pengadaan barang dan jasa, transparansi di perizinan, manajemen tata kelola ASN, peningkatan kapasitas APIP, optimalisasi pendapatan daerah, tata kelola dana desa dan yang terakhir pengelolaan aset.

“Intinya ada transparansi dari pengelolaan-pengelolaan tersebut,” tegasnya.

Kami berharap di Pemerintah Kabupaten Trenggalek ini progresnya semakin kelihatan, karena semua itu sudah bisa diukur dengan beberapa indikator. “Intinya harus ada komunikasi antar SKPD dengan diawasi oleh Inspektorat,” kata Koordinator Pencegahan Wilayah VI KPK ini.

Dengan adanya sinergi antara Inspektorat dengan SKPD dan Inspektorat dengan Bupati, harapannya komitmen ini bisa berjalan dengan baik.

Diharapkan oleh Tim Koordinasi Supervisi dan Pencegahan KPK ini, ada peningkatan kerjasama antara SKPD terkait dengan Inspektorat.

Selain itu juga diharapkan ada komitmen Kepala Daerah atau Bupati untuk menindaklanjuti hal-hal yang belum bisa tercapai, baik mengenai ketersediaan anggaran, jumlah aparaturnya maupun kesiapan infrastruktur dan struktur yang ada di Pemerintah Trenggalek.

“Yang paling inti, harus ada dukungan dari kepala daerah (komitmen dari pimpinan, perbaikan tata kelola sistem informasi pemerintahan dan penguatan SDM), tanpa itu semua semua ini tidak akan berjalan, tandasnya.

Pada kesempatan itu, Plh. Bupati Trenggalek Joko Irianto menyambut baik upaya pencegahan yang dilakukan oleh tim Korsupgah KPK di Trenggalek.

Menurutnya hal ini dapat mendorong terciptanya “clean government dan good governance” di Kabupaten Trenggalek.

“Saya berharap rekomendasi-rekomendasi yang diberikan oleh tim Koordinasi Supervisi dan Pencegahan KPK, ditindak lanjuti sehingga ‘good and clean government’ itu bisa terwujud,” ujarnya.

Joko Irianto menegaskan kepada jajarannya, bahwa dalam pembahasan banyak sekali masukan-masukan yang disampaikan oleh tim KPK. Termasuk potensi penyimpangan akibat adanya kesalahan komunikasi dan sebagainya.

“Saya harapkan semua itu bisa segera ditindak lanjuti oleh OPD terkait,” katanya. (dhs)

Jatimraya.com, Trenggalek – Bupati Trenggalek Mochamad Nur Arifin atau Mas Ipin mengajak masyarakat di pesisir Watulimo mempersiapkan diri menyambut era baru saat menghadiri kegiatan Labuh Laut Pantai Cengkrong, Desa Karanggandu, Kecamatan Watulimo, Trenggalek, Minggu (1/9/2019).

Bupati Trenggalek Mochamad Nur Arifin di Trenggalek, Minggu (1/9/2019), mengatakan posisi Watulimo diuntungkan dengan tersambungnya jalan Watulimo, Munjungan, dan Panggul.

Di sisi timur, katanya, tahun depan juga tersambung dengan Popoh. Pemerintah pusat telah menggelontorkan anggaran Rp 800 miliar untuk menyambungkan Prigi dengan Popoh, Tulungagung.

“Watulimo itu seringnya banyak ditempuh dari jalur Durenan lalu masuk ke Tulungagung dulu baru ke Watulimo,” kata suami Novita Hardini itu.

Ia mengatakan dengan akan tersambungnya wilayah Munjungan dan Panggul serta Popoh di sisi timur, artinya wisatawan tidak harus melalui jalan yang sebelumnya. Mereka tinggal menyusuri pesisir pantai-pantai itu dalam sekali jalan dan bisa sampai Watulimo.

“Kalau tidak mempersiapkan diri maka wisatawan tidak masuk ke Watulimo justru akan keluar Watulimo,” ujarnya.

Ia juga menyinggung permasalahan sampah dan minimnya kesadaran masyarakat membuang sampah pada tempatnya.

Mereka yang berwisata ke pantai, katanya, tentunya ingin menikmati keindahan alam, namun kalau pantainya kotor tentunya mereka akan menjadi enggan berkunjung dan memilih tempat wisata lain, seperti beberapa pantai di Munjungan atau Tulungagung.

Mas Ipin meminta kesadaran masyarakat untuk menjaga kebersihan itu karena hasilnya juga mereka yang menikmati.

“Jangan sampai nanti sesudah tersambung wisatawan yang biasa berkunjung di tempat kita justru keluar mencari referensi tempat lain,” katanya.

Selain masalah sampah, Mas Ipin juga mengajak masyarakat untuk bersama-sama menata tempat wisata, sebab saat ini banyak warung liar di bibir pantai sehingga terlihat tidak menarik.

Bupati Nur Arifin menginginkan bibir pantai itu bersih dari warung dan parkir kendaraan sehingga orang yang melintas bisa melihat langsung melihat pemandangan pantai dari kendaraan.

Hal ini, katanya, tentunya menjadi daya tarik tersendiri untuk kunjungan wisata.

Ia mengatakan tempat parkir dan warung ditata ulang di seberang jalan sehingga lebih rapi dan tidak menutupi pemandangan pantai.

Angan-angan Bupati Trenggalek Mas Ipin itu mendapatkan sambutan positif warga yang hadir dalam kegiatan Labuh Laut Pantai Cengkrong tersebut.

Bupati Trenggalek Mochamad Nur Arifin dalam malam tirakatan itu sedikit menjelaskan rangkaian prosesi hari jadi yang akan digelar pada Sabtu (31/8/2019).

Selain ada arak-arakan pusaka, dalam prosesi hari jadi itu juga ada tiga bagian penting, di antaranya purak (rebut) tumpeng, purak air dari sumber di 14 kecamatan di Trenggalek dan yang terakhir pembagian pupuk kepada masyarakat.

“Sengaja kita membagi pupuk kepada masyarakat, karena sebagian besar masyarakat di Trenggalek berprofesi sebagai petani,” tuturnya.

Dengan pembagian pupuk diharapkan selain meringankan petani, juga menjadi simbol pertanian di Trenggalek yang semakin baik dan masyarakat sejahtera. (dhs)

Jatimraya.com, Trenggalek – Aparat Kepolisian Resor Trenggalek, Jawa Timur, sempat razia atau penyisiran ke pelosok desa dan lingkungan setempat guna mencegah warga menerbangkan balon udara ke angkasa, karena berpotensi memicu kebakaran hutan/ladang, gangguan listrik, hingga membahayakan jalur penerbangan.

“Razia ini menindaklanjuti imbauan yang sudah kami sampaikan sejak sebulan lalu, baik melalui pamflet, media cetak, elektronik dan juga media sosial, bahwa tidak boleh lagi ada balon udara yang boleh diterbangkan. Karena berbahaya,” kata Kasat Binmas Polres Trenggalek AKP Suyono dikonfirmasi di sela pengamanan acara Lebaran Ketupat di Durenan, Trenggalek, Rabu (12/6/2019).

Sosialisasi larangan menerbangkan balon udara saat perayaan Lebaran Ketupat maupun saat Lebaran Idul Fitri sepekan sebelumnya sebenarnya cukup efektif.

Terbukti, volume balon udara yang terpantau terbang di angkasa sudah jauh berkurang.

Masih ada dalam jumlah belasan, namun prosentasenya diperkirakan tinggal 10-an persen dibanding 2-3 tahun sebelumnya di mana di wilayah Trenggalek saja jumlah balon yang mengudara dalam sehari saat hari “H” Lebaran mencapai ratusan.

“Masih ada yang nekat. Biasanya anak-anak yang mengudarakan sembunyi-sembunyi,” katanya.

Dia berharap razia yang dilakukan selama dua hari terkahir bersama jajaran Polsek efektif dalam memberi efek jera kepada masyarakat yang masih membandel.

Larangan penerbangan balon udara bukan tanpa alasan. Dalam beberapa kejadian sebelumnya, balon udara yang jatuh ke hutan/ladang berulangkali memicu kebakaran.

Demikian juga jika balon jatuh ke atap rumah atau bangunan lainnya. Api yang masih menyala di sisa sumbu bisa memicu kebakaran besar.

Balon yang jatuh ke jaringan PLN tegangan tinggi juga menyebabkan arus pendek yang kemudian memutus aliran listrik.

“Balon udara yang besar dan memiliki daya jelajah tinggi bahkan bisa masuk jalur penerbangan dan itu membahayakan pesawat yang melintas. Itu sebabnya sejak dua tahun terakhir penerbangan balon udara dilarang,” kata Suyono.

Ia berharap masyarakat semakin sadar dan proaktif membantu melakukan pencegahan agar balon udara tidak diterbangkan sembarangan. (des)