Connect with us

TRENGGALEK

KKP Gelontorkan Bantuan Permodalan untuk Nelayan Trenggalek

Published

on

Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti meninjau aktivitas aneka pameran UKM nelayan di Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi Trenggalek, Jawa Timur, Selasa (5/2/2019).

Jatimraya.com, Trenggalek – Kementerian Kelautan dan Perikanan menggelontorkan bantuan permodalan untuk nelayan dan usaha kecil menengah sektor perikanan di kawasan pesisir Prigi, Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur.

Simbolis penyerahan bantuan permodalan itu dilakukan jajaran KKP dengan disaksikan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti di area Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Prigi, Trenggalek, Selasa (5/2/2019).

Didampingi Dirjen Perikanan Tangkap M. Zulficar Mochtar dan Bupati Trenggalek Emil Dardak, Menteri Susi menyerahkan bantuan permodalan kepada 12 nelayan dan pelaku usaha dari Bank BRI, BNI, Bank Mandiri, Bank Jatim dan BLU-LPMUKP.

“Secara Nasional, penyaluran kredit perbankan hingga triwulan III Tahun 2018 berjumlah 82.273 debitur dengan nominal outstanding sebesar Rp5,3 triliun,” demikian disampaikan Dirjen Perikanan Tangkap M. Zulficar Mochtar dalam keterangannya kepada awak media.

Ia menambahkan, hingga saat ini Badan Layanan Umum, Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan (BLU-LPMUKP) juga telah menyalurkan kredit sebesar Rp103,3 miliar kepada 6.835 penerima.

Khusus di Provinsi Jawa Timur telah diberikan kepada 392 penerima kredit BLU-LPMUKP sebesar Rp7,2 miliar.

Sampai triwulan III Tahun 2018, realisasi penyaluran kredit sektor penangkapan ikan di Provinsi Jawa Timur sebesar Rp593,9 miliar dengan jumlah penerima bantuan perkreditan sebanyak 5.937 debitur.

“Khusus di Kabupaten Trenggalek pada kurun waktu tersebut sebanyak 65 debitur dengan realisasi kredit sebesar Rp2,5 miliar. Dari jumlah tersebut, dua bank merupakan kreditur utama, yaitu Bank Rakyat Indonesia sebesar Rp2,1 miliar dan Bank BPD Jawa Timur sebesar Rp389,4 juta,” paparnya.

Selain menyerahkan bantuan permodalan dan perkreditan tanpa agunan dengan bunga rendah untuk nelayan dan UKM sektor perikanan, Zulficar mengatakan di PPN Prigi juga telah terbangun TPI higienis yang menelan anggaran sebesar Rp2,7 miliar.

Pembangunan TPI ini dimulai sejak tahun 2002. Pada tahun anggaran 2017, dilakukan rehabilitasi dengan biaya sebesar Rp1,5 miliar dan dilanjutkan dengan anggaran tahun 2019 sebesar Rp193 juta guna keperluan pengecatan dengan menggunakan “epoxy” untuk mendukung penggunaan TPI higienis yang lebih baik.

Selain itu juga dibangun kios ikan nelayan pada tahun anggaran 2018 di Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Pondok Dadap.

Pembangunan ini termasuk sarana pendukung (jalan kawasan, tempat ibadah, toilet, kantor TPI higienis, genset, tempat sampah, dan fasilitas lainnya) menelan biaya sebesar Rp15,4 miliar.

Pemerintah juga merealisasikan SeHAT (Sertifikat Hak Atas Tanah) Nelayan untuk wilayah Trenggalek sebanyak 200 bidang pada tahun 2018.

Capaian penerbitan SeHAT Nelayan tahun 2018 secara nasional sebanyak 16.960 bidang tanah nelayan dengan 2.206 bidang pada Provinsi Jawa Timur.

Target penerbitan sertifikat tahun 2019 secara nasional sebanyak 15.000 bidang, Jawa Timur 1.600 bidang dan Kab. Trenggalek 100 bidang tanah.

Menteri Susi juga menyerahkan kartu asuransi nelayan 2018 secara simbolis kepada lima orang dan kartu Kusuka (Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan) kepada 10 orang.

Di Trenggalek, 17.780 orang nelayan telah terlindungi dari target sebanyak 59.500 orang nelayan sehingga nilai pertanggungan berhasil mencapai nilai sebesar Rp3,11 miliar.

Selain itu, DJPT KKP juga melaksanakan kegiatan pengembangan dan diversifikasi usaha nelayan yang diharapkan dapat meningkatkan motivasi dan jiwa wirausaha wanita nelayan (istri/putri nelayan).

Caranya dengan mengembangkan usaha ekonomi produktif sebagai mata pencaharian alternatif (MPA).

Kegiatan ini merupakan salah satu program pemberdayaan untuk meningkatkan pendapatan nelayan melalui MPA.

Perlengkapan kegiatan yang dibagikan diharapkan dapat bermanfaat untuk menunjang kegiatan wanita nelayan dalam mengembangkan usahanya.

Selain bantuan dari Ditjen Perikanan Tangkap, KKP juga menyerahkan bantuan pendidikan (bebas uang pangkal) dari Badan Riset dan Sumber Daya Manusia (BRSDM) kepada tiga orang mahasiswa yang hadir, yaitu Triana Novitasari, Taruni Prodi Teknik Budidaya Perikanan, Poltek Sidoarjo, Rafi Azhim Pratama, Taruna Prodi Teknik Pengolahan Perikanan, Poltek Sidoarjo dan Nila Azizatul Ula, Taruni Prodi Agribisnis Perikanan, Poltek Sidoarjo.

Pada 2018, jumlah penerima program bantuan pendidikan bagi anak pelaku utama perikanan berjumlah 3.636 orang yang tersebar pada berbagai satuan pendidikan dibawah BRSDM KKP.

Saat ini jumlah taruna anak pelaku utama yang bersekolah dan berasal dari Kabupaten Trenggalek sebanyak 47 orang sedangkan keseluruhan Provinsi Jawa Timur berjumlah 232 orang naik dibanding tahun tahun lalu sebanyak 194 orang. (dhs)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

TRENGGALEK

KPK Evaluasi Program Pengetahuan Korupsi Terintegrasi di Trenggalek

Published

on

KPK melakukan monitoring dan evaluasi program pencegahan korupsi terintegrasi di Kabupaten Trenggalek, Senin (16/9/2019).

Jatimraya.com, Trenggalek – Tim Koordinasi Supervisi dan Pencegahan (Korsupgah) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan monitoring dan evaluasi program pencegahan korupsi terintegrasi di Kabupaten Trenggalek, Senin (16/9/2019).

Kedatangan tim Korsupgah KPK ini dipimpin oleh Kasatgas Pencegahan Korwil VI KPK, Arief Nurcahyo.

Acara digelar di gedung Bawarasa lantai dua, kegiatan monitoring dan evaluasi ini dihadiri oleh Plh Bupati Trenggalek Joko Irianto, Kepala Inspektorat Bambang Agus Setiadji, dan beberapa pejabat di lingkup Pemerintah Kabupaten Trenggalek.

Humas Pemkab Trenggalek menjelaskan, monitoring tim Koordinasi Supervisi dan Pencegahan KPK fokus perkembangan rencana aksi yang telah dilakukan oleh Pemkab Trenggalek sebagai bentuk upaya pencegahan tindak pidana korupsi secara terintegrasi di daerahnya.

Ada delapan fokus area yang dimonitor dan dievaluasi, mulai dari perencanaan penganggaran, pengadaan barang dan jasa, pelayanan terpadu satu pintu, manajemen ASN, kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), tata kelola dana desa, manajemen aset daerah dan optimalisasi pendapatan daerah.

“Kegiatan kami ini yang ketiga kalinya di Trenggalek, sebagai tindak lanjut dari komitmen bersama yang ditanda tangani oleh Gubernur Jatim dan seluruh Kepala Daerah di Jawa Timur di bulan April lalu,” kata Kasatgas Pencegahan Korwil VI Arief Nurcahyo.

Arief menambahkan, tim Korsupgah KPK ingin memastikan bahwa pemerintah daerah serius untuk melaksanakan komitmen tersebut.

Ada beberapa area di antaranya integrasi “e-budgeting”, transparansi di pengadaan barang dan jasa, transparansi di perizinan, manajemen tata kelola ASN, peningkatan kapasitas APIP, optimalisasi pendapatan daerah, tata kelola dana desa dan yang terakhir pengelolaan aset.

“Intinya ada transparansi dari pengelolaan-pengelolaan tersebut,” tegasnya.

Kami berharap di Pemerintah Kabupaten Trenggalek ini progresnya semakin kelihatan, karena semua itu sudah bisa diukur dengan beberapa indikator. “Intinya harus ada komunikasi antar SKPD dengan diawasi oleh Inspektorat,” kata Koordinator Pencegahan Wilayah VI KPK ini.

Dengan adanya sinergi antara Inspektorat dengan SKPD dan Inspektorat dengan Bupati, harapannya komitmen ini bisa berjalan dengan baik.

Diharapkan oleh Tim Koordinasi Supervisi dan Pencegahan KPK ini, ada peningkatan kerjasama antara SKPD terkait dengan Inspektorat.

Selain itu juga diharapkan ada komitmen Kepala Daerah atau Bupati untuk menindaklanjuti hal-hal yang belum bisa tercapai, baik mengenai ketersediaan anggaran, jumlah aparaturnya maupun kesiapan infrastruktur dan struktur yang ada di Pemerintah Trenggalek.

“Yang paling inti, harus ada dukungan dari kepala daerah (komitmen dari pimpinan, perbaikan tata kelola sistem informasi pemerintahan dan penguatan SDM), tanpa itu semua semua ini tidak akan berjalan, tandasnya.

Pada kesempatan itu, Plh. Bupati Trenggalek Joko Irianto menyambut baik upaya pencegahan yang dilakukan oleh tim Korsupgah KPK di Trenggalek.

Menurutnya hal ini dapat mendorong terciptanya “clean government dan good governance” di Kabupaten Trenggalek.

“Saya berharap rekomendasi-rekomendasi yang diberikan oleh tim Koordinasi Supervisi dan Pencegahan KPK, ditindak lanjuti sehingga ‘good and clean government’ itu bisa terwujud,” ujarnya.

Joko Irianto menegaskan kepada jajarannya, bahwa dalam pembahasan banyak sekali masukan-masukan yang disampaikan oleh tim KPK. Termasuk potensi penyimpangan akibat adanya kesalahan komunikasi dan sebagainya.

“Saya harapkan semua itu bisa segera ditindak lanjuti oleh OPD terkait,” katanya. (dhs)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

TRENGGALEK

Bupati Minta Masyarakat Pesisir Trenggalek Bersiap Sambut Era Baru

Published

on

Bupati Trenggalek Mochamad Nur Arifin atau Mas Ipin Menghadiri kegiatan Labuh Laut Pantai Cengkrong, Desa Karanggandu, Kecamatan Watulimo, Trenggalek, Minggu.

Jatimraya.com, Trenggalek – Bupati Trenggalek Mochamad Nur Arifin atau Mas Ipin mengajak masyarakat di pesisir Watulimo mempersiapkan diri menyambut era baru saat menghadiri kegiatan Labuh Laut Pantai Cengkrong, Desa Karanggandu, Kecamatan Watulimo, Trenggalek, Minggu (1/9/2019).

Bupati Trenggalek Mochamad Nur Arifin di Trenggalek, Minggu (1/9/2019), mengatakan posisi Watulimo diuntungkan dengan tersambungnya jalan Watulimo, Munjungan, dan Panggul.

Di sisi timur, katanya, tahun depan juga tersambung dengan Popoh. Pemerintah pusat telah menggelontorkan anggaran Rp 800 miliar untuk menyambungkan Prigi dengan Popoh, Tulungagung.

“Watulimo itu seringnya banyak ditempuh dari jalur Durenan lalu masuk ke Tulungagung dulu baru ke Watulimo,” kata suami Novita Hardini itu.

Ia mengatakan dengan akan tersambungnya wilayah Munjungan dan Panggul serta Popoh di sisi timur, artinya wisatawan tidak harus melalui jalan yang sebelumnya. Mereka tinggal menyusuri pesisir pantai-pantai itu dalam sekali jalan dan bisa sampai Watulimo.

“Kalau tidak mempersiapkan diri maka wisatawan tidak masuk ke Watulimo justru akan keluar Watulimo,” ujarnya.

Ia juga menyinggung permasalahan sampah dan minimnya kesadaran masyarakat membuang sampah pada tempatnya.

Mereka yang berwisata ke pantai, katanya, tentunya ingin menikmati keindahan alam, namun kalau pantainya kotor tentunya mereka akan menjadi enggan berkunjung dan memilih tempat wisata lain, seperti beberapa pantai di Munjungan atau Tulungagung.

Mas Ipin meminta kesadaran masyarakat untuk menjaga kebersihan itu karena hasilnya juga mereka yang menikmati.

“Jangan sampai nanti sesudah tersambung wisatawan yang biasa berkunjung di tempat kita justru keluar mencari referensi tempat lain,” katanya.

Selain masalah sampah, Mas Ipin juga mengajak masyarakat untuk bersama-sama menata tempat wisata, sebab saat ini banyak warung liar di bibir pantai sehingga terlihat tidak menarik.

Bupati Nur Arifin menginginkan bibir pantai itu bersih dari warung dan parkir kendaraan sehingga orang yang melintas bisa melihat langsung melihat pemandangan pantai dari kendaraan.

Hal ini, katanya, tentunya menjadi daya tarik tersendiri untuk kunjungan wisata.

Ia mengatakan tempat parkir dan warung ditata ulang di seberang jalan sehingga lebih rapi dan tidak menutupi pemandangan pantai.

Angan-angan Bupati Trenggalek Mas Ipin itu mendapatkan sambutan positif warga yang hadir dalam kegiatan Labuh Laut Pantai Cengkrong tersebut.

Bupati Trenggalek Mochamad Nur Arifin dalam malam tirakatan itu sedikit menjelaskan rangkaian prosesi hari jadi yang akan digelar pada Sabtu (31/8/2019).

Selain ada arak-arakan pusaka, dalam prosesi hari jadi itu juga ada tiga bagian penting, di antaranya purak (rebut) tumpeng, purak air dari sumber di 14 kecamatan di Trenggalek dan yang terakhir pembagian pupuk kepada masyarakat.

“Sengaja kita membagi pupuk kepada masyarakat, karena sebagian besar masyarakat di Trenggalek berprofesi sebagai petani,” tuturnya.

Dengan pembagian pupuk diharapkan selain meringankan petani, juga menjadi simbol pertanian di Trenggalek yang semakin baik dan masyarakat sejahtera. (dhs)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

TRENGGALEK

Polisi Sempat Razia Balon Udara di Trenggalek

Published

on

Aparat Kepolisian Resor Trenggalek, Jawa Timur, sempat razia atau penyisiran ke pelosok desa dan lingkungan.

Jatimraya.com, Trenggalek – Aparat Kepolisian Resor Trenggalek, Jawa Timur, sempat razia atau penyisiran ke pelosok desa dan lingkungan setempat guna mencegah warga menerbangkan balon udara ke angkasa, karena berpotensi memicu kebakaran hutan/ladang, gangguan listrik, hingga membahayakan jalur penerbangan.

“Razia ini menindaklanjuti imbauan yang sudah kami sampaikan sejak sebulan lalu, baik melalui pamflet, media cetak, elektronik dan juga media sosial, bahwa tidak boleh lagi ada balon udara yang boleh diterbangkan. Karena berbahaya,” kata Kasat Binmas Polres Trenggalek AKP Suyono dikonfirmasi di sela pengamanan acara Lebaran Ketupat di Durenan, Trenggalek, Rabu (12/6/2019).

Sosialisasi larangan menerbangkan balon udara saat perayaan Lebaran Ketupat maupun saat Lebaran Idul Fitri sepekan sebelumnya sebenarnya cukup efektif.

Terbukti, volume balon udara yang terpantau terbang di angkasa sudah jauh berkurang.

Masih ada dalam jumlah belasan, namun prosentasenya diperkirakan tinggal 10-an persen dibanding 2-3 tahun sebelumnya di mana di wilayah Trenggalek saja jumlah balon yang mengudara dalam sehari saat hari “H” Lebaran mencapai ratusan.

“Masih ada yang nekat. Biasanya anak-anak yang mengudarakan sembunyi-sembunyi,” katanya.

Dia berharap razia yang dilakukan selama dua hari terkahir bersama jajaran Polsek efektif dalam memberi efek jera kepada masyarakat yang masih membandel.

Larangan penerbangan balon udara bukan tanpa alasan. Dalam beberapa kejadian sebelumnya, balon udara yang jatuh ke hutan/ladang berulangkali memicu kebakaran.

Demikian juga jika balon jatuh ke atap rumah atau bangunan lainnya. Api yang masih menyala di sisa sumbu bisa memicu kebakaran besar.

Balon yang jatuh ke jaringan PLN tegangan tinggi juga menyebabkan arus pendek yang kemudian memutus aliran listrik.

“Balon udara yang besar dan memiliki daya jelajah tinggi bahkan bisa masuk jalur penerbangan dan itu membahayakan pesawat yang melintas. Itu sebabnya sejak dua tahun terakhir penerbangan balon udara dilarang,” kata Suyono.

Ia berharap masyarakat semakin sadar dan proaktif membantu melakukan pencegahan agar balon udara tidak diterbangkan sembarangan. (des)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading
Advertisement

Trending