Connect with us

TULUNGAGUNG

Desa di Tulungagung Cadangkan Anggaran Mitigasi Kebencanaan

Published

on

Simulasi dan pelatihan masyarakat di Desa tangguh bencana di desa pesisir Tulungagung.

Jatimraya.com, Tulungagung – Sejumlah desa di Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur mulai mengalokasikan anggaran yang bersumber dari dana desa untuk meningkatkan kapasitas mereka dalam melakukan serangkaian prosedur mitigasi kebencanaan.

Kabid Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana BPBD Tulungagung Jito Prayogo, Rabu (3/4/2019) mengatakan hal itu saat dikonfirmasi terkait kesiapan pembentukan desa-desa tangguh bencana di daerahnya.

“Saat ini sudah ada 26 desa dari lima kecamatan yang sudah berkomitmen dan bahkan mendeklarasikan kesiapannya untuk menjadi desa tangguh bencana secara mandiri,” katanya.

Mandiri yang dimaksud Jito adalah pembiayaan yang sepenuhnya menggunakan anggaran dana desa. Nantinya BPBD bersama Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa (BPMPD) Tulungagung nantinya akan melakukan pendampingan penuh.

Mulai dari pemetaan wilayah rawan bencana, area berpotensi terdampak, jumlah warga/KK di kawasan rawan bencana, jalur evakuasi, hingga serangkaian prosedur mitigasi dan penanganan pascabencaa.

“Harapan kami setidaknya desa tangguh bencana mandiri ini mencapai kategori Pratama (desa tangguh bencana Pratama) dengan minimal 12 indikator,” kata Jito.

Ia optimistis pembentukan desa tangguh bencana di 26 desa pelopor ini akan menginspirasi desa-desa lain untuk lebih mandiri.

Apalagi potensi kebencanaan di Tulungagung cukup besar. Selain tsunami di kawasan pesisir selatan, banyak desa di wilayah pegunungan dan dataran yang menjadi langganan banjir, longsor serta puting beliung.

“Anggaran pembiayaan untuk menjadi desa tangguh bencana tingkat Pratama itu tidak besar kok. Paling cuma Rp30 jutaan untuk pelatihan. Dan persiapan infrastrukturnya selama tiga hari. Kalau (tingkat) madya kisaran Rp50 juta dengan syarat minimal 16 indikator, dan utama maksimal sekitar Rp150 jutaan dengan 21 indikator. Ini yang tertinggi,” papar Jito Prayogo.

Total desa rentan/rawan bencana menurut data BPBD Tulungagung tercatat mencapai 247 desa/kelurahan dari total 271 desa/kelurahan se-Tulungagung.

Sedangkan program desa tangguh bencana yang di Tulungagung saat ini baru terprogram di delapan desa. Rinciannya dua desa tangguh bencana tingkat utama (memiliki 21 indikator tangguh bencana), dua desa tangguh bencana tingkat madya (mencapai 16 indikator tangguh bencana) dan empat desa tangguh bencana tingkat provinsi (12 indikator).

Desa-desa tangguh bencana tingkat utama yang dibiayai APBD sejak kurun 2014 itu adalah Desa Besole Kecamatan Besuki dan Desa Keasinan Kecamatan Pagerwojo.

Sedangkan desa tangguh bencana tingkat madya antara lain ada di Desa Ngkurup Kecamatan Sendang dan di Desa Keboireng Kecamatan Besuki.

Terakhir desa tangguh bencana tingkat Pratama adalah Desa Kalibatur Kecamatan Kalidawir, Desa Ngrejo dan Jengglungharjo Kecamatan Tanggunggunung, serta Desa Besuki, Kecamatan Besuki.

Jito mengatakan, keterbatasan anggaran dari APBD untuk percepatan pembentukan desa tangguh bencana mendorong Pemkab Tulungagung mengambil langkah alternatif dengan mendorong desa-desa menjadi desa tangguh bencana secara mandiri.

Kata dia, anggaran APBD Tulungagung selama ini hanya memprogramkan satu desa tangguh bencana setiap tahunnya.

“Kalau daerah rawan bencananya saja ada 247 desa/kelurahan, masa kita butuh 247 tahun untuk bisa menjadi desa tanggung bencana semua. Maka jalan alternatifnya adalah merangsang desa-desa agar mandiri mengupayakan peningkatan kapasitasnya dalam hal mitigasi kebencanaan,” ujar Jito. (dhs)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

TULUNGAGUNG

Gubernur Khofifah Dorong UMKM Muslimat NU Bersaing di Era Digital

Published

on

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa bersholawat bersama ribuan muslimat NU di Tulungagung, Minggu (30/9/2019)

Jatimraya.com, Tulungagung – Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mendorong kelompok ekonomi mikro, kecil dan menengah yang dikembangkan jaringan Muslimat NU di daerah-daerah agar memanfaatkan era digital untuk melakukan pemasaran produk-produk usahanya, bersaing dengan kompetitor lain.

“Penjualan secara online (daring) menjadi salah satu opsi (pilihan) yang sangat efektif (bagi ibu rumah tangga), karena bisa sambil momong sambil melakukan tugas-tugas keluarga yang lain bisa melakukan kegiatan ekonomi produktif,” kata Khofifah berbicara usai menghadiri kegiatan memperingati Harlah (Hari Ulang Tahun) Muslimat NU di Kabupaten Tulungagung, Minggu (29/9/2019).

Khofifah yang juga Ketua Umum Muslimat NU tersebut mengawali kampanye berbisnis secara daring ke ribuan anggota Muslimat NU Tulungagung dengan membagikan “power bank” gratis saat didapuk memberikan sambutan.

Ia mengawalinya dengan tagline Indonesia Menyambut Era Revolusi Industri 4.0. Kata Khofifah, Muslimat NU harus cerdik memanfaatkan peluang di tengah arus globalisasi yang serba digital saat ini.

Dengan memberikan power bank gratis kepada anggota Muslimat NU yang dipilih acak, ia berharap benda pengisi daya listrik untuk ponsel android bisa menstimulasi ibu-ibu yang hadir untuk aktif memanfaatkan peluang pasar dagang/bisnis di pasar daring.

Tak sekedar menawarkan produk-produk hasil kerajinannya secara virtual atau daring, namun juga berani bersaing dengan produk-produk lain di dunia maya.

“Kebetulan beberapa icomers yang telah memiliki platform unicorn, termasuk dexacorn, kami sudah ada proses kerjasama pelatihan di beberapa daerah,” kata Khofifah menanggapi pertanyaan wartawan tentang strategi Muslimat NU dalam menyiapkan sumberdaya manusianya di era revolusi industri 4.0.

Tak berhenti di situ, Khofifah mengatakan Muslimat NU juga tengah menyiapkan peluncuran aplikasi digital untuk pengembangan ekonomi umat.

“Mungkin Insya Allah November ini, kami sedang menyiapkan itu. Aplikasi digital untuk ekonomi Muslimat (NU). Di Rakernas (Muslimat NU), akhir November mendatang,” kata Khofifah.

Ia tidak menjelaskan rinci aplikasi digital dimaksud. “Kalau ini kan icomers ya. Jadi semacam melakukan proses yang kita ingin sinergikan dalam ‘one pesantren one produk’. Kita idetinfikasi produk-produknya, kita didampingi bagaimana ‘quality, quantity dan continuity’-nya,” kata Khofifah.

Menurut Khofifah, jika pelaku UMKM sebagaimana dari jaringan Muslimat NU sudah berani memasukkan di dalam katalog secara online/daring, maka hal yang harus dijaga adalah kualitasnya, kuantitas dan kontinyuitas.

“Misal, kontinyuitas menjadi penting kalau misal ada pesanan berkelanjutan, kuantitas menjadi penting kalau ada pesanan dalam jumlah besar, jadi memang harus ada rumpun yang bisa berseiring dengan produk tertentu,” katanya.

Khofifah sendiri disela kesibukannya memimpin Jawa Timur, mengaku tetap proaktif melakukan kunjungan ke daerah bertemu dengan jejaring Muslimat NU guna mencari format pemberdayaan ekonomi umat.

Salah satunya dengan penguatan koperasi-koperasi yang dikelola Muslimat NU di masing-masing wilayah.

Khofifah berharap melalui koperasi Muslimat yang telah berdiri sejak 1973, dan kini telah didorong untuk ikut bersaing di era digital revolusi industri 4.0 ini, bisa dimanfaatkan jaringan kader untuk terus melakukan kegiatan keekonomian agar ibu-ibu Muslimat tetap eksis dan bisa bersaing di era global. (dhs)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

TULUNGAGUNG

Toko Ritel Modern “Korprimart” Dibuka di Tulungagung

Published

on

Ketua Dewan Pembina Korpri Indonesia Zudan Arif Fakrulloh

Jatimraya.com, Tulungagung – Pemerintah Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur, meresmikan toko ritel modern milik Korps Pegawai Negeri Indonesia, “Korprimart”, salah satu yang terbesar dan terlengkap di Tanah Air.

Seremoni peresmian dilakukan oleh Ketua Dewan Pembina Korpri Indonesia Zudan Arif Fakrulloh didampingi Bupati Tulungagung Maryoto Birowo dan seluruh jajaran OPD setempat, Selasa (24/9/2019).

“Ini merupakan yang ke sembilan di Indonesia dan yang pertama di Jawa Timur,” kata Zudan dikonfirmasi usai peresmian.

Korprimart Tulungagung yang diresmikan itu berlokasi di kompleks perkantoran, tepatnya lingkungan kantor Pemkab Tulungagung yang berlokasi di jalan Ahmad Yani Timur.

Korprimart di Tulungagung memiliki keistimewaan dibanding Korprimart di daerah lain, sebab omzetnya terbesar.

Hal itu menurut Zudan, tidak lepas dari kontribusi Pemkab Tulungagung dalam memberikan bantuan modal awal sebesar Rp2,36 miliar dalam bentuk hibah.

“Yang menarik omzetnya dan barangnya terlengkap dibanding Korprimart (lainnya) di Indonesia,” ujar Zudan.

Keberadaan korprimart ini diharapkan bisa memenuhi kebutuhan anggotanya, mulai dari kebutuhan sehari-hari hingga kebutuhan perjalanan umrrah

Untuk belanja daring, Korprimart mempunyai toko daring Tok-tok.id. Korprimart sendiri mempunyai konsep seperti toko ritel berjaringan.

“Tok-tok ini adalah toko daring yang dimiliki oleh ritel Korprimart,” ujar Zudan.

Sementara itu, Bupati Tulungagung Maryoto Birowo menyatakan keinginannya untuk memperluas jaringan Korprimart dengan membuka toko serupa di 19 kecamatan yang ada di Tulungagung.

“Dalam waktu dekat ini akan dibuka di Kecamatan Sumbergempol,” kata Bupati Maryoto.

Lantaran seperti toko ritel modern, keberadaan Korprimart juga diatur dengan perda toko modern yang sudah dipunyai oleh Pemkab Tulungagung.

“Tentu saja, inikan Korpri kita tidak akan menempatkan di tepi jalan tapi di perkantoran,” ujar Maryoto.

Lantaran berstatus sebagai ritel berjaringan, Korprimart dipastikan bakal memenuhi ketentuan penyediaan 30 persen gerainya untuk produk UMKM lokal.

Hal itu dilakukan untuk mendorong perkembangan UMKM lokal. (dhs)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

TULUNGAGUNG

Pemkab Tulungagung Upayakan Buka Blokir Pupuk Subsidi Petani

Published

on

Asisten Administrasi Pemkab Tulungagung Tatang Suhartono

Jatimraya.com, Tulungagung – Pemerintah Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur, meminta masyarakat desa hutan untuk mengumpulkan data luasan lahan tanam mereka guna diajukan sebagai syarat membuka blokir jatah pupuk bersubsidi dari pemerintah pusat.

“Data luasan lahan ini yang selanjutnya akan kami verifikasi lapangan bersama para pihak terkait,” kata Plt. Asisten Administrasi Pemkab Tulungagung Tatang Suhartono di Tulungagung, Selasa (24/9/2019).

Para pihak yang terlibat dalam verifikasi dimaksud antara lain adalah Perhutani, Dinas Pertanian, dan Badan Pertanahan Nasional.

Sesuai data lahan yang diblokir Kementerian Pertanian, total ada 8.000 hektare lahan di wilayah Tanggunggunung yang distop jatah pupuk subsidi karena dicurigai fiktif.

“Sesuai dengan permintaan Dirjen Sarpras (Kementrian Pertanian) yang menghendaki untuk membuka blokir (pupuk), BPN harus verifikasi lokasi bahwa lahan seluas 8.000 (hektare) itu memang ada tanamannya,” kata Tatang.

Verifikasi ditargetkan selesai pada akhir bulan ini, mengingat pada pertengahan Oktober, sudah memasuki musim tanam.

“Ya, Insya Allah sampai akhir bulan (September ) selesai,” kata Tatang.

Tatang optimistis dengan syarat pembukaan blokir yang diminta oleh Kementrian Pertanian, penyaluran pupuk bisa dibuka lagi.

“Secara teknis clear, karena yang diminta dari Ditjen Sarpras (Kementerian Pertanian) bahwa lahan seluas 8.000 ha di Tanggunggunung memang ada tanamannya,” kata Tatang.

Kendati optimistis, Tatang mengaku tetap menyiapkan opsi cadangan dengan membeli pupuk nonsubsidi menggunakan dana APBD, dan untuk selanjutnya dijual dengan harga subsidi pada petani Tanggunggunung.

Dana pembelian pupuk nonsubsidi diperkirakan menyerap anggaran sebesar Rp15 miliar dan akan diambilkan dari dana tanggap darurat Pemkab Tulungagung.

“Namun proses itu dirasa terlalu rumit dan lama sehingga akan berimbas dengan gagalnya musim tanam jagung di Tanggunggunung,” katanya.

Bantuan pupuk subsidi dibatasi untuk luasan lahan dua hektare.

Jika petani mengolah hingga 10 hektare, maka yang delapan hektare harus membeli pupuk nonsubsidi. (dhs)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading
Advertisement

Trending