Connect with us

SURABAYA

Didik Farkhan Luncurkan Buku “Jaksa Vs Mafia Aset” di Surabaya

Published

on

Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini.

Jatimraya.com, Surabaya – Koordinator pada Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen Kejagung RI atau mantan Asisten Pidana Khusus (Aspidsus) Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Timur, Didik Farkhan Alisyahdi meluncurkan sebuah buku berjudul “Jaksa Vs Mafia Aset” di Balai Kota Surabaya, Selasa (27/8/2019).

“Buku ini adalah menceritakan perjuangan panjang dalam merebut atau mengembalikan aset-aset negara,” kata Didik Farkhan saat memperlihatkan bukunya di hadapan Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini.

Ia mengaku langsung bertemu Wali Kota Risma karena 90 persen aset yang diselamatkan itu berlokasi di Kota Surabaya, sedangkan hanya ada satu atau dua aset yang berada di Malang, Jatim.

“Jadi kalau saya serahkan ke bu wali kota ini, misalnya ada kepala daerah lain atau pihak lain yang ingin belajar mengembalikan aset, cukup membaca buku ini Insyallah langsung bisa semuanya. Ini perjuangan mulai A sampai Z. Ini yang diperjuangkan oleh bu wali dan kebetulan kami yang membantu mengembalikan asetnya. Ada semuanya di sini, lengkap. Bahasanya juga sama seperti teman-teman (bahasa wartawan),” kata Didik.

Menurut Didik, semangat penulisan buku ini adalah ingin menular gerakan penyelamatan aset negara kepada semuanya. Makanya, dia juga sempat mengundang kepala daerah se-Jawa Timur dan juga Gubernur Jawa Timur beberapa waktu lalu di Kejati Jatim.

“Bu wali kota juga hadir waktu itu. Ini supaya virus-virus ngotot untuk mengembalikan aset itu menular,” ujarnya.

Setelah membuat gerakan penyelamatan aset itu, kemudian mantan Kejari Surabaya itu juga kepikiran untuk menuliskan dalam sebuah buku. Dengan dibukukan itu, lalu sejarahnya ada dan cara-cara serta trik-trik yang harus dilakukan juga ada.

“Apa yang harus kita lakukan untuk penyelamatan aset itu, ini ada semuanya di sini,” katanya.

Ia mengaku buku ini ditulis intensif selama sebulan, sedangkan isinya adalah 13-14 kasus yang pernah ditanganinya, terutama di Kota Surabaya, di antaranya adalah aset YKP, Kenari, Gelora Pancasila, Upajiwa, Wonoayu dan juga aset di Kebraon. Selain itu, ada pula aset yang ada di Malang yang juga pernah diselamatkannya.

“Saya sudah cetak sebanyak 2 ribu eksemplar. Ini juga sekalian bedah buku ke bu wali kita,” ujarnya.

Didik juga menjelaskan bahwa kunci utama dalam penyelamatan aset negara itu adalah pemilik atau pelapornya harus militan dan juga harus ngotot. Ia mencontohkan Wali Kota Risma yang selalu ngotot untuk merebut kembali asetnya.

“Kalau pemiliknya diam saja, ya tidak akan selesai. Itu tanggung jawabnya bukan hanya penegak hukum, tapi juga pemilik atau pelapornya,” kata dia.

Bahkan, ia juga mengakui bahwa Wali Kota Risma ini kepala daerah yang melapor sendiri asetnya yang nyaris hilang. Padahal, jarang sekali ada kepala daerah yang melaporkan asetnya sendiri, karena biasanya Kabag Hukumnya.

“Nah, kalau Bu Risma ini datang sendiri melaporkan. Ia paparkan sendiri satu-satu asetnya yang terancam hilang,” kata dia.

Di samping itu, ia juga mengakui bahwa selain penegakan hukumnya, pihak kejaksaan juga sangat perlu pasokan data, mulai dari sejarahnya, dokumen-dokumennya dari aset itu. Jika tidak dipasok data-data yang orisinil, maka pihak jaksa juga akan kesulitan untuk menyelidikinya.

“Inilah yang saya sebut tadi pemiliik aset itu harus militan dan ngotot, karena pasti ada yang mempengaruhi ibu itu. Kalau tidak ngotot akan hilang,” katanya.

Sementara itu, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini menyampaikan terima kasih banyak kepada Didik Farkhan yang telah konsisten dalam membantu mengembalikan aset Pemkot Surabaya. Bahkan, ia konsisten mulai menjabat sebagai Kejari Surabaya dan terus berlanjut hingga menjabat sebagai Aspidsus Kejati Jatim.

“Alhamdulillah banyak aset pemkot yang kembali. Ini sebetulnya Pak Didik menyampaikan kepala daerah bisa nyontoh karena seperti saya dulu kan tidak tahu, tapi dengan dilakukan penyelidikan, lalu akan runtut cara berpikirnya. Oh cari data yang ini, cari data yang itu,” kata dia.

Akhirnya, lanjut dia, pada saat itu seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Pemkot Surabaya bergerak semuanya untuk mengumpulkan data-datanya. Dengan adanya dukungan data itu, sehingga kejaksaan itu bisa melakukan penyelidikan lebih mudah.

“Pak Didik ini kan memang penulis. Beliau ini menulis, saya gak ngerti. Beliau ini menuliskan apa adanya proses yang terjadi,” katanya. (adh)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

SURABAYA

Empat JPU Kejari Pamekasan Bakal Dilaporkan ke Bareskrim

Published

on

Empat Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Pamekasan ke Bareskrim Polri. (Foto: Istimewa)

Jatimraya.com, Surabaya – Kuasa Hukum terdakwa dugaan korupsi Tanah Kas Desa (TKD) yang terletak di Dyesa Kolpajung,y Kecamatan Pamekasan, Kabupaten Pamekasan, Jawa Timur, Mahmud, Adv Nisan Radian akan melaporkan empat Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Pamekasan ke Bareskrim Polri. 

Pasalnya, empat JPU tersebut diduga menggunakan bukti yang tidak sesuai dengan dakwaan.

“Saat sidang digelar di Pengadilan Tipikor Surabaya Selasa 10 November JPU tidak bisa membuktikan sesuai dakwaannya. Maka dari itu kami dari tim kuasa hukum terdakwa akan melaporkan empat orang JPU dari Kejari Pamekasan berinisial TRC, IW, MR dan PT itu ke Bareskrim Polri. Empat orang jaksa itu akan kita laporkan pasal 263 KUHP,” kata Nisan Radian dalam siaran persnya Rabu 11 November 2020.

Menurutnya, dalam sidang yang digelar di Pengadilan Topikor Surabaya kemarin, JPU menyajikan leter C atas nama Nasirudin sedangkan dalam surat dakwaan JPU menunjukkan bukti Leter C atas nama P Muari/Percaton. 

Selanjutnya, JPU menunjukkan SPPT 2013 atas Nama P Muari/Percaton sedangkan didalam surat dakwaan JPU mengatakan bahwa tanah itu atas nama Muari Percaton.  Lalu JPU menunjukkan SPPT 2014 yang bertuliskan salinan. Namun faktanya kami membawa bukti perbandingan SPPT 2014. 

“Pasalnya SPPT 2014 versi JPU tidak sama dengan enam SPPT yang di tunjukan oleh penasehat hukum,” ujarnya.

Dijelaskan Radian, saat sidang berlangsung kami minta bukti dakwaan kepada JPU. Namun, mereka hanya terlihat membolak balikan kertas.

“Bahkan saya sempat minta kepada majelis hakim jika jaksa tidak dapat menyajikan bukti kami mohon untuk mempertimbangkan surat permohonan penangguhan penahanan terhadap terdakwa,” ucap Radian. (*/tim)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

SURABAYA

Debat Perdana Pilwali Surabaya Digelar, Sudah Tahu Aturannya?

Published

on

Jatimraya.com, Surabaya – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Surabaya, akan melaksanakan debat publik pedana pada Pemilihan Walikota (Pilwali) Kota Surabaya. Tema besar pada debat perdana ini adalah “Menjawab permasalaham dan tantangan Kota Surabaya di era pamdemi”.

Ketua KPU Surabaya, Nur Syamsi mengatakan, debat kali ini hanya dihadiri oleh 17 orang undangan. Masing-masing dua pasangan calon, serta 4 tim sukses mereka, ditambah dengan lima orang panelis, selain itu tidak diperkenkan untuk masuk.

“Semua pihak harus menjaga protokol kesehatan. Misal tidak boleh melepas masker atau menurunkan masker selama debat, tentu jarak harus dijaga minimal satu meter,” katanya, Rabu (4/11/2020).

Nus berharap, debat terbuka ini dapat dijadikan sebagai ajang untuk mensosialisasikan profil para peserta Pilwali Surabaya, dan visi misi mereka bagaimana untuk membangun Kota Surabaya selama lima tahun ke depan.

“Fungsi debat publik itu adalah menyebarkan profil, visi, misi dan program pasangan calon, serta menggali persoalan yang sedang dibahas,” ujarnya.

Di tengah pandemi ini, membuat sistem kampanye terpaksa menyesuaikan dengan protokol kesehatan Covid-19, khususnya adalah jaga jarak alias tidak diperkenankan adanya kerumunan. Sehingga dengan debat publik ini, diharapkan menjadi salah satu upaya efektif kampanye.

“Sepanjang debat itu mampu menggali seluruh tujuan debat, saya pikir melalui elektronik tidak ada persoalan. Dan memang debat publik itu kan kemudian ditujukan kepada masyarakat secara umum terutama yang belum sempat melihat profil, visi, misi dan program pasangan calon,” terangnya.

Pada debat perdana ini, KPU akan mengundang lima panelis, masing masing Rektor Universitas Negeri Surabaya (Unesa), Rektor Universitas Muhammadiyah Surabaya, Wakil Dekan Fakultas Kedokteran Unair, Dosen Fakultas Ekonomi Unair, dan Dosen dari Universitas Brawijaya.

Debat perdana ini diikuti oleh dua pasangan calon, yakni pasangan nomor urut 1, Eri Cahyadi dan Armuji, serta pasangan nomor urut 2, Mahfud Arifin dan Mujiaman. Debat akan disiarkan di tiga stasiun televisi, yakni TVRI dan dua TV lokal, malam ini di Hotel JW Mariot Surabaya.  (rad)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

SURABAYA

Sidang Korupsi Tanah Desa, Jaksa Gunakan Bukti Tidak Sesuai Fakta

Published

on

Sidang perkara dugaan Korupsi Tanah Kas Desa Kabupaten Pamekasan, Jawa Timur yang digelar di Pengadilan Tipikor Surabaya. (Foto: Ichwan Efendi)
Jatimraya.com, Surabaya – Sidang perkara dugaan Korupsi Tanah Kas Desa (TKD) Kolpajung, Kecamatan/Kabupaten Pamekasan, Jawa Timur yang digelar di Pengadilan Tipikor Surabaya di Jalan Juanda Sidoarjo, semakin memanas, Selasa (20/10/2020). Dalam persidangan jaksa mengunakan bukti yang tidak sesuai fakta yang ada, hal tesebut yang menyebabkan terjadinya bersih tegang antara Kuasa Hukum terdakwa dengan Jaksa Penuntut Umum (JPU). Berdasarkan bukti yang diperlihatkan oleh Penasehat hukum Mahmud dalam berkas perkara yang di jadikan bukti Jaksa Penuntut umum sangat jelas nama wajib pajak itu P MUARI PERC dengan obyek pajak di JL AGUSSALIM RT 03 RW 01 dan bukti pembanding yang diperlihatkan oleh kuasa hukum tersangka berbeda dengan JPU. Penasehat hukum menghadirkan saksi Santawi, Ketua RT 02 Rw 01 Kelurahan Kolpajung dan Herman, mantan pegawai BPN Pamekasan yang menerangkan bahwa proses penerbitan sertifikat Mahmud telah sesuai dengan UU No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok- Pokok Agraria (UUPA) lahir pada 24 September 1960 dan saksi juga menerangkan bahwa obyek pajak atau letak tanah yang di gunakan jaksa penuntut umum sebagai dasar dakwaan JPU letak nya satu kilo meter dari tanah yang telah di sertifikatkan Mahmud “Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejari Pamekasan melihat barang bukti surat di hadapan majelis hakim. Menurut kuasa hukum tersangka “bahwa Jaksa Penuntut Umum merasa gelagapan saat bukti yang dimilikinya tidak sama dengan kesaksian saksi yang justru saksi lebih meringankan terdakwa dan membenarkan bukti yang dipegang oleh Kami sebagai kuasa hukum terdakwa “ Ungkap penasihat hukum terdakwa. Tim kuasa hukum terdakwa akan melaporkan Jaksa Penuntut Umum kepada KEPALA PUSAT PENERANGAN HUKUM JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA sesuai dengan surat dakwaan Nomor Perkara : PDS-01/PMK/05/2020 yang telah mendakwa orang tua pemberi kuasa khusus pada perkara Pidana Korupsi Terhadap beralihnya Tanah Eks TKD/Aset Kelurahan Kolpajung Kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan Menjadi SHM ( Sertifikat Hak Milik ) an. MAHMUD, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, 3 dan 9 Undang – Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana 2 Korupsi Sebagaimana diubah dengan Undang – Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang – Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 56 KUHP ( Kitab UndangUndang Hukum Pidana ). Berdasarkan fakta persidangan pada tanggal 13 Oktober 2020 dan 20 Oktober 2020 Jaksa Penuntut umum DIDUGA telah MEREKAYASA/MERUBAH/MEMALSU alat Bukti dalam Persidangan. Menurut penasehat hukum dalam perkara ini sangat heran, hal tersebut di ungkapkan oleh Adv Nisan Radian SH. Bahwa perkara perlu dipahami perkara tindak pidana korupsi adalah perkara luar biasa yang memiliki unsur terstruktur dan sistem matis sehingga jika guru SD di Kecamatan Omben Kabupaten sampang dan mengajukan permohonan sertifikat pada Badan Pertanahan Kabupaten Pamekasan tahun 2015 dan tanahnya tersebut didapat dari waris orang tuanya bukan dari hasil sebagai PNS, dan perlu di ketahui bahwa Mahmud tidak pernah menjadi Pejabat berwenang di Kabupaten Pamekasan baik di BPN atau di Kelurahan jadi unsur kurupsinya di mana. Ungkap advokat Nisan Radian SH. Demikian dilaporkan Ichwan Efendi. ()

Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading
Advertisement

Trending