Connect with us

SURABAYA

Empat Legislator dari Wartawan Dapat Peran Penting di DPRD Surabaya

Published

on

Ketua Sementara DPRD Kota Surabaya Adi Sutarwiyono

Jatimraya.com, Surabaya – Sedikitnya empat legislator yang memiliki latar belakang sebagai wartawan mendapat peran penting di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Surabaya periode 2019 s.d. 2024.

“Kami sudah melakukan rapat dengan pihak Sekretariat DPRD Kota Surabaya agar mengirimkan surat kepada pimpinan partai politik untuk segera mengirimkan nama anggota fraksi,” kata Ketua Sementara DPRD Kota Surabaya Adi Sutarwiyono yang juga mantan wartawan Tempo di Surabaya, Selasa 27/8/2019).

Diketahui empat legislator yang memiliki latar belakang sebagai wartawan, yakni Adi Sutarwijono (mantan wartawan Harian Surya dan Tempo), M. Machmud (mantan wartawan Harian Memorandum), Imam Syafii (Direktur JTV), dan Arif Fathoni (wartawan Harian Surabaya Pagi).

Adi Sutarwijono saat ini menjabat sebagai Ketua DPC Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan Surabaya, M. Machmud sebagai salah satu pengurus DPC Partai Demokrat Surabaya, Imam Syafii sebagai pengurus DPD Partai NasDem Surabaya, dan Arif Fathoni sebagai Wakil Ketua DPD Partai Golkar Surabaya.

Di antara empat legislator tersebut, yang baru menjadi anggota DPRD Kota Surabaya adalah Imam Syafii dan Arif Fathoni. Adi Sutarwijono dan M. Machmud menjabat sebagai anggota dewan untuk 3 periode ini.

Arif Fathoni mendapatkan posisi strategis sebagai Ketua Fraksi Partai Golkar.

Untuk posisi Ketua DPRD Kota Surabaya yang merupakan jatah dari PDI Perjuangan sebagai partai pemenang Pemilu 2019. Informasi yang diperoleh ANTARA, ada dua anggota dewan dari PDI Perjuangan yang diajukan mengikuti uji kelayakan dan kepatutan di DPP PDI Perjuangan untuk menempati posisi Ketua DPRD Kota Surabaya, yakni Adi Sutarwijono dan Baktiono selaku Sekretaris DPC PDI Perjuangan Surabaya.

Ketua Fraksi Partai Golkar Arif Fathoni menyampaikan setelah pengesahan komposisi fraksi. Agenda berikutnya pembahasan tata tertib DPRD dan alat kelengkapan dewan.

“Untuk membahas alat kelengkapan dewan, tergantung pada pimpinan definitif DPRD. Penentuan pimpinan definitif bergantung pada partai masing-masing,” katanya.

Menurut dia, berdasarkan perolehan suara pada Pemilu 2019, partainya tidak dapat jatah pimpinan dewan. Meski sama-sama mendapatkan lima kursi, perolehan suara Golkar masih kalah dengan PKB, Gerindra, dan PKS.

“Untuk itu, seyogianya Golkar diberi kesempatan sama untuk mendapatkan satu komisi dan dua unsur pimpinan komisi,” kata pria yang juga advokat ini.

Untuk menentukan komposisi alat kelengkapan dewan, menurut dia,membutuhkan pembicaraan antarketua partai. Hingga saat ini, partainya telah menjalin komunikasi dengan partai lainnya.

“Kami sudah bangun komunikasi satu sama lain. Sudah ada beberapa kesepahaman, tinggal aplikasi di lapangan,” katanya.

Setelah komunikasi antarpimpinan partai, pembicaraan dilanjutkan antarketua fraksi untuk merealisasikan komitmen ketua partai.

“Yang penting kelegawaan berdasarkan sistem proporsional. Jadi, tidak boleh dalam komunikasi politik menang sendiri. Apalagi, dalam DPRD berlaku kolektif kolegial,” ujarnya.

Dalam penentuan komposisi alat kelengkapan DPRD, kata Arif Fatoni, sepanjang kalangan dewan berpikir proporsional, kemudian pembentukannya tidak molor. Ia optimistis hasilnya disepakati bersama.

“Kalau pembentukannya tidak molor, saya yakin semuanya akan happy ending,” ujarnya

Mengenai pembahasan tata tertib, fungsionaris DPD Partai Golkar Surabaya ini memperkirakan tak ada perubahan yang signifikan dari sebelumnya karena landasan hukumnya tidak berubah, kecuali ada perubahan dari PP, baru tatibnya menyesuaikan.

Sementara itu, Imam Syafi’i menilai beberapa tahun belakangan ini ada yang kurang optimal antara peran legislatif dan eksekutif di Surabaya.

“Kami ingin jadi mitra kritis. Dewan punya peran penting. Sesuai dengan tagline 100 Tahun Indonesia SDM maju dan unggul,” katanya.

Walaupun pendatang baru, Imam melihat ada beberapa anggota dewan lama yang kurang terlihat perannya selama ini, baik di tengah masyarakat maupun media.

Untuk itu, dia berharap anggota dewan yang baru punya peran lebih di tengah masyarakat.

“Pertama saya kembali niatkan sejak awal. Pertama saya niat jadi anggota dewan karena niat ingin maslahat. Kalau di media, pekerjaan sebagai jurnalis ‘kan bermanfaat untuk publik,” kata pria yang segera mengundurkan diri dari jabatan Direktur JTV ini.

Ditanya soal sosok ketua DPRD yang ideal, Imam menyatakan itu hak sepenuhnya dari partai pemenang. Dalam hal ini adalah PDI Perjuangan.

“Saya pikir yang dipilih adalah kader terbaiknya,” kata Imam. (adh)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

SURABAYA

Empat JPU Kejari Pamekasan Bakal Dilaporkan ke Bareskrim

Published

on

Empat Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Pamekasan ke Bareskrim Polri. (Foto: Istimewa)

Jatimraya.com, Surabaya – Kuasa Hukum terdakwa dugaan korupsi Tanah Kas Desa (TKD) yang terletak di Dyesa Kolpajung,y Kecamatan Pamekasan, Kabupaten Pamekasan, Jawa Timur, Mahmud, Adv Nisan Radian akan melaporkan empat Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Pamekasan ke Bareskrim Polri. 

Pasalnya, empat JPU tersebut diduga menggunakan bukti yang tidak sesuai dengan dakwaan.

“Saat sidang digelar di Pengadilan Tipikor Surabaya Selasa 10 November JPU tidak bisa membuktikan sesuai dakwaannya. Maka dari itu kami dari tim kuasa hukum terdakwa akan melaporkan empat orang JPU dari Kejari Pamekasan berinisial TRC, IW, MR dan PT itu ke Bareskrim Polri. Empat orang jaksa itu akan kita laporkan pasal 263 KUHP,” kata Nisan Radian dalam siaran persnya Rabu 11 November 2020.

Menurutnya, dalam sidang yang digelar di Pengadilan Topikor Surabaya kemarin, JPU menyajikan leter C atas nama Nasirudin sedangkan dalam surat dakwaan JPU menunjukkan bukti Leter C atas nama P Muari/Percaton. 

Selanjutnya, JPU menunjukkan SPPT 2013 atas Nama P Muari/Percaton sedangkan didalam surat dakwaan JPU mengatakan bahwa tanah itu atas nama Muari Percaton.  Lalu JPU menunjukkan SPPT 2014 yang bertuliskan salinan. Namun faktanya kami membawa bukti perbandingan SPPT 2014. 

“Pasalnya SPPT 2014 versi JPU tidak sama dengan enam SPPT yang di tunjukan oleh penasehat hukum,” ujarnya.

Dijelaskan Radian, saat sidang berlangsung kami minta bukti dakwaan kepada JPU. Namun, mereka hanya terlihat membolak balikan kertas.

“Bahkan saya sempat minta kepada majelis hakim jika jaksa tidak dapat menyajikan bukti kami mohon untuk mempertimbangkan surat permohonan penangguhan penahanan terhadap terdakwa,” ucap Radian. (*/tim)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

SURABAYA

Debat Perdana Pilwali Surabaya Digelar, Sudah Tahu Aturannya?

Published

on

Jatimraya.com, Surabaya – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Surabaya, akan melaksanakan debat publik pedana pada Pemilihan Walikota (Pilwali) Kota Surabaya. Tema besar pada debat perdana ini adalah “Menjawab permasalaham dan tantangan Kota Surabaya di era pamdemi”.

Ketua KPU Surabaya, Nur Syamsi mengatakan, debat kali ini hanya dihadiri oleh 17 orang undangan. Masing-masing dua pasangan calon, serta 4 tim sukses mereka, ditambah dengan lima orang panelis, selain itu tidak diperkenkan untuk masuk.

“Semua pihak harus menjaga protokol kesehatan. Misal tidak boleh melepas masker atau menurunkan masker selama debat, tentu jarak harus dijaga minimal satu meter,” katanya, Rabu (4/11/2020).

Nus berharap, debat terbuka ini dapat dijadikan sebagai ajang untuk mensosialisasikan profil para peserta Pilwali Surabaya, dan visi misi mereka bagaimana untuk membangun Kota Surabaya selama lima tahun ke depan.

“Fungsi debat publik itu adalah menyebarkan profil, visi, misi dan program pasangan calon, serta menggali persoalan yang sedang dibahas,” ujarnya.

Di tengah pandemi ini, membuat sistem kampanye terpaksa menyesuaikan dengan protokol kesehatan Covid-19, khususnya adalah jaga jarak alias tidak diperkenankan adanya kerumunan. Sehingga dengan debat publik ini, diharapkan menjadi salah satu upaya efektif kampanye.

“Sepanjang debat itu mampu menggali seluruh tujuan debat, saya pikir melalui elektronik tidak ada persoalan. Dan memang debat publik itu kan kemudian ditujukan kepada masyarakat secara umum terutama yang belum sempat melihat profil, visi, misi dan program pasangan calon,” terangnya.

Pada debat perdana ini, KPU akan mengundang lima panelis, masing masing Rektor Universitas Negeri Surabaya (Unesa), Rektor Universitas Muhammadiyah Surabaya, Wakil Dekan Fakultas Kedokteran Unair, Dosen Fakultas Ekonomi Unair, dan Dosen dari Universitas Brawijaya.

Debat perdana ini diikuti oleh dua pasangan calon, yakni pasangan nomor urut 1, Eri Cahyadi dan Armuji, serta pasangan nomor urut 2, Mahfud Arifin dan Mujiaman. Debat akan disiarkan di tiga stasiun televisi, yakni TVRI dan dua TV lokal, malam ini di Hotel JW Mariot Surabaya.  (rad)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

SURABAYA

Sidang Korupsi Tanah Desa, Jaksa Gunakan Bukti Tidak Sesuai Fakta

Published

on

Sidang perkara dugaan Korupsi Tanah Kas Desa Kabupaten Pamekasan, Jawa Timur yang digelar di Pengadilan Tipikor Surabaya. (Foto: Ichwan Efendi)
Jatimraya.com, Surabaya – Sidang perkara dugaan Korupsi Tanah Kas Desa (TKD) Kolpajung, Kecamatan/Kabupaten Pamekasan, Jawa Timur yang digelar di Pengadilan Tipikor Surabaya di Jalan Juanda Sidoarjo, semakin memanas, Selasa (20/10/2020). Dalam persidangan jaksa mengunakan bukti yang tidak sesuai fakta yang ada, hal tesebut yang menyebabkan terjadinya bersih tegang antara Kuasa Hukum terdakwa dengan Jaksa Penuntut Umum (JPU). Berdasarkan bukti yang diperlihatkan oleh Penasehat hukum Mahmud dalam berkas perkara yang di jadikan bukti Jaksa Penuntut umum sangat jelas nama wajib pajak itu P MUARI PERC dengan obyek pajak di JL AGUSSALIM RT 03 RW 01 dan bukti pembanding yang diperlihatkan oleh kuasa hukum tersangka berbeda dengan JPU. Penasehat hukum menghadirkan saksi Santawi, Ketua RT 02 Rw 01 Kelurahan Kolpajung dan Herman, mantan pegawai BPN Pamekasan yang menerangkan bahwa proses penerbitan sertifikat Mahmud telah sesuai dengan UU No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok- Pokok Agraria (UUPA) lahir pada 24 September 1960 dan saksi juga menerangkan bahwa obyek pajak atau letak tanah yang di gunakan jaksa penuntut umum sebagai dasar dakwaan JPU letak nya satu kilo meter dari tanah yang telah di sertifikatkan Mahmud “Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejari Pamekasan melihat barang bukti surat di hadapan majelis hakim. Menurut kuasa hukum tersangka “bahwa Jaksa Penuntut Umum merasa gelagapan saat bukti yang dimilikinya tidak sama dengan kesaksian saksi yang justru saksi lebih meringankan terdakwa dan membenarkan bukti yang dipegang oleh Kami sebagai kuasa hukum terdakwa “ Ungkap penasihat hukum terdakwa. Tim kuasa hukum terdakwa akan melaporkan Jaksa Penuntut Umum kepada KEPALA PUSAT PENERANGAN HUKUM JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA sesuai dengan surat dakwaan Nomor Perkara : PDS-01/PMK/05/2020 yang telah mendakwa orang tua pemberi kuasa khusus pada perkara Pidana Korupsi Terhadap beralihnya Tanah Eks TKD/Aset Kelurahan Kolpajung Kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan Menjadi SHM ( Sertifikat Hak Milik ) an. MAHMUD, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, 3 dan 9 Undang – Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana 2 Korupsi Sebagaimana diubah dengan Undang – Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang – Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 56 KUHP ( Kitab UndangUndang Hukum Pidana ). Berdasarkan fakta persidangan pada tanggal 13 Oktober 2020 dan 20 Oktober 2020 Jaksa Penuntut umum DIDUGA telah MEREKAYASA/MERUBAH/MEMALSU alat Bukti dalam Persidangan. Menurut penasehat hukum dalam perkara ini sangat heran, hal tersebut di ungkapkan oleh Adv Nisan Radian SH. Bahwa perkara perlu dipahami perkara tindak pidana korupsi adalah perkara luar biasa yang memiliki unsur terstruktur dan sistem matis sehingga jika guru SD di Kecamatan Omben Kabupaten sampang dan mengajukan permohonan sertifikat pada Badan Pertanahan Kabupaten Pamekasan tahun 2015 dan tanahnya tersebut didapat dari waris orang tuanya bukan dari hasil sebagai PNS, dan perlu di ketahui bahwa Mahmud tidak pernah menjadi Pejabat berwenang di Kabupaten Pamekasan baik di BPN atau di Kelurahan jadi unsur kurupsinya di mana. Ungkap advokat Nisan Radian SH. Demikian dilaporkan Ichwan Efendi. ()

Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading
Advertisement

Trending