Connect with us

SURABAYA

Risma Motivasi 48 Anak Sekolah di Surabaya yang Terjaring Razia

Published

on

Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini

Jatimraya.com, Surabaya – Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini memberikan motivasi kepada 48 anak sekolah dasar, sekolah menengah pertama dan putus sekolah yang terjaring razia Satpol PP, Selasa (10/9/2019).

“Jadi, sekarang tidak ada alasan lagi untuk tidak berhasil, meskipun orang tua kalian tidak mampu. Ini contohnya kakak-kakak kalian yang juga berasal dari keluarga yang kurang mampu tapi sekarang sudah bisa berhasil,” kata Wali Kota Risma kepada anak-anak itu di rumah dinasnya Jalan Sedap Malam, Kota Surabaya, Jatim.

Anak-anak tersebut terjaring razia Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Surabaya karena kasus minuman keras, tawuran dan ngelem atau menghirup aroma lem untuk mendapatkan sensasi mabuk.

Selain mengumpulkan anak-anak yang terjaring razia, Wali Kota Risma juga mengundang orang tua dan guru sekolah tempat anak-anak itu menempuh pendidikan. Bahkan, Risma juga mengundang anak-anak yang sudah berhasil dan ada pula yang masih menempuh kuliah berkat beasiswa yang diberikan oleh Pemkot Surabaya karena memang berasal dari keluarga yang kurang mampu.

Saat itu, satu persatu anak-anak itu ditanyakan masalahnya hingga terjaring razia Satpol PP. Ternyata, ada beberapa masalah yang dihadapi oleh anak-anak tersebut, ada yang minum-minuman keras dan ngelem, ada yang tawuran dan ada pula yang ngamen.

Akhirnya, mereka dicarikan jalan keluarnya satu persatu. Bagi yang terkena masalah psikis, Risma langsung meminta para psikolog untuk mengindentifikasi lebih lanjut. Bagi yang putus sekolah dan ingin sekolah, langsung disuruh carikan sekolah kepada jajaran Dinas Pendidikan. Bahkan, saat itu ada yang bersedia untuk tinggal di Lingkungan Pondok Sosial (Liponsos).

Wali kota perempuan pertama di Kota Surabaya itu memastikan ingin melindungi anak-anak Surabaya semuanya, termasuk mereka yang terjaring razia. Ia juga mencontohkan ada beberapa anak yang terjaring razia karena ngamen lalu dibantu Pemkot Surabaya dan akhirnya sekarang bisa berhasil.

Oleh karena itu, ia meminta supaya anak-anak itu tidak boleh menyerah dan tidak boleh putus asa karena semua anak berhak untuk sukses dan berhak untuk berhasil, karena Tuhan itu adil.

“Jadi, tidak ada hubungannya orang tua kalian kurang mampu lalu putus sekolah. Kalian semua berhak untuk sukses dan berhasil, asal kalian mau atau tidak,” ujarnya.

Seusai pertemuan itu, Wali Kota Risma menjelaskan bahwa anak-anak yang dikumpulkan itu memang berasal dari anak-anak yang terjaring razia Satpol PP Surabaya. Bagi Wali Kota Risma, dia harus terus berusaha menyelamatkan anak-anak itu untuk sukses dan berhasil.

“Hasil akhirnya bagaimana, itu kan Tuhan yang menentukan. Tapi saya harus berusaha menyelamatkannya, makanya tadi juga ada orang tua dan gurunya lengkap,” katanya.

Ia juga menjelaskan bahwa tujuan mengundang anak-anak yang sudah kuliah berkat beasiswa Pemkot Surabaya itu adalah untuk mengangkat semangat anak-anak yang terjaring razia itu. Sebab, banyak di antara mereka yang merasa bahwa dia anaknya orang tidak mampu dan merasa tidak berhak untuk berhasil.

“Makanya kita temukan dengan anak-anak yang berhasil dan sukses itu. Mereka ini juga berangkat dari keluarga yang tidak mampu lalu bisa berhasil. Ternyata, pertemuan dan contoh semacam ini sangat bermanfaat dan bisa membuat mereka bangkit, oh ternyata bisa ya meskipun anaknya orang tidak mampu,” kata dia.

Menurut Risma, semua pihak mulai dari orang tua, pihak sekolah dan lingkungannya harus saling bersinergi untuk bersama-sama menjaga anak-anak Surabaya. Makanya, dia sejak lama membuat komitmen bahwa anak Surabaya adalah anak kita semuanya.

“Ini penting karena mereka ada di mana-mana. Ada yang kenal di sekolah, di rumah dan bahkan di medsos juga, sehingga macam-macam masalahnya,” ujarnya.

Wali Kota Risma menambahkan, di usia anak-anak itu memang rasa keingintahuannya sangat tinggi, sehingga dia ingin mencoba minum-minuman keras, ingin mencoba ngelem dan ingin mencoba tawuran supaya dianggap jagoan. Karenanya, anak-anak itu harus diberi tahu dan dibuat mengerti bahwa perbuatan tersebut tidak boleh dan berdampak tidak baik ke depannya.

“Jadi, mari kita jaga anak-anak bersama-sama,” katanya. (alh)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

SURABAYA

Empat JPU Kejari Pamekasan Bakal Dilaporkan ke Bareskrim

Published

on

Empat Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Pamekasan ke Bareskrim Polri. (Foto: Istimewa)

Jatimraya.com, Surabaya – Kuasa Hukum terdakwa dugaan korupsi Tanah Kas Desa (TKD) yang terletak di Dyesa Kolpajung,y Kecamatan Pamekasan, Kabupaten Pamekasan, Jawa Timur, Mahmud, Adv Nisan Radian akan melaporkan empat Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Pamekasan ke Bareskrim Polri. 

Pasalnya, empat JPU tersebut diduga menggunakan bukti yang tidak sesuai dengan dakwaan.

“Saat sidang digelar di Pengadilan Tipikor Surabaya Selasa 10 November JPU tidak bisa membuktikan sesuai dakwaannya. Maka dari itu kami dari tim kuasa hukum terdakwa akan melaporkan empat orang JPU dari Kejari Pamekasan berinisial TRC, IW, MR dan PT itu ke Bareskrim Polri. Empat orang jaksa itu akan kita laporkan pasal 263 KUHP,” kata Nisan Radian dalam siaran persnya Rabu 11 November 2020.

Menurutnya, dalam sidang yang digelar di Pengadilan Topikor Surabaya kemarin, JPU menyajikan leter C atas nama Nasirudin sedangkan dalam surat dakwaan JPU menunjukkan bukti Leter C atas nama P Muari/Percaton. 

Selanjutnya, JPU menunjukkan SPPT 2013 atas Nama P Muari/Percaton sedangkan didalam surat dakwaan JPU mengatakan bahwa tanah itu atas nama Muari Percaton.  Lalu JPU menunjukkan SPPT 2014 yang bertuliskan salinan. Namun faktanya kami membawa bukti perbandingan SPPT 2014. 

“Pasalnya SPPT 2014 versi JPU tidak sama dengan enam SPPT yang di tunjukan oleh penasehat hukum,” ujarnya.

Dijelaskan Radian, saat sidang berlangsung kami minta bukti dakwaan kepada JPU. Namun, mereka hanya terlihat membolak balikan kertas.

“Bahkan saya sempat minta kepada majelis hakim jika jaksa tidak dapat menyajikan bukti kami mohon untuk mempertimbangkan surat permohonan penangguhan penahanan terhadap terdakwa,” ucap Radian. (*/tim)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

SURABAYA

Debat Perdana Pilwali Surabaya Digelar, Sudah Tahu Aturannya?

Published

on

Jatimraya.com, Surabaya – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Surabaya, akan melaksanakan debat publik pedana pada Pemilihan Walikota (Pilwali) Kota Surabaya. Tema besar pada debat perdana ini adalah “Menjawab permasalaham dan tantangan Kota Surabaya di era pamdemi”.

Ketua KPU Surabaya, Nur Syamsi mengatakan, debat kali ini hanya dihadiri oleh 17 orang undangan. Masing-masing dua pasangan calon, serta 4 tim sukses mereka, ditambah dengan lima orang panelis, selain itu tidak diperkenkan untuk masuk.

“Semua pihak harus menjaga protokol kesehatan. Misal tidak boleh melepas masker atau menurunkan masker selama debat, tentu jarak harus dijaga minimal satu meter,” katanya, Rabu (4/11/2020).

Nus berharap, debat terbuka ini dapat dijadikan sebagai ajang untuk mensosialisasikan profil para peserta Pilwali Surabaya, dan visi misi mereka bagaimana untuk membangun Kota Surabaya selama lima tahun ke depan.

“Fungsi debat publik itu adalah menyebarkan profil, visi, misi dan program pasangan calon, serta menggali persoalan yang sedang dibahas,” ujarnya.

Di tengah pandemi ini, membuat sistem kampanye terpaksa menyesuaikan dengan protokol kesehatan Covid-19, khususnya adalah jaga jarak alias tidak diperkenankan adanya kerumunan. Sehingga dengan debat publik ini, diharapkan menjadi salah satu upaya efektif kampanye.

“Sepanjang debat itu mampu menggali seluruh tujuan debat, saya pikir melalui elektronik tidak ada persoalan. Dan memang debat publik itu kan kemudian ditujukan kepada masyarakat secara umum terutama yang belum sempat melihat profil, visi, misi dan program pasangan calon,” terangnya.

Pada debat perdana ini, KPU akan mengundang lima panelis, masing masing Rektor Universitas Negeri Surabaya (Unesa), Rektor Universitas Muhammadiyah Surabaya, Wakil Dekan Fakultas Kedokteran Unair, Dosen Fakultas Ekonomi Unair, dan Dosen dari Universitas Brawijaya.

Debat perdana ini diikuti oleh dua pasangan calon, yakni pasangan nomor urut 1, Eri Cahyadi dan Armuji, serta pasangan nomor urut 2, Mahfud Arifin dan Mujiaman. Debat akan disiarkan di tiga stasiun televisi, yakni TVRI dan dua TV lokal, malam ini di Hotel JW Mariot Surabaya.  (rad)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

SURABAYA

Sidang Korupsi Tanah Desa, Jaksa Gunakan Bukti Tidak Sesuai Fakta

Published

on

Sidang perkara dugaan Korupsi Tanah Kas Desa Kabupaten Pamekasan, Jawa Timur yang digelar di Pengadilan Tipikor Surabaya. (Foto: Ichwan Efendi)
Jatimraya.com, Surabaya – Sidang perkara dugaan Korupsi Tanah Kas Desa (TKD) Kolpajung, Kecamatan/Kabupaten Pamekasan, Jawa Timur yang digelar di Pengadilan Tipikor Surabaya di Jalan Juanda Sidoarjo, semakin memanas, Selasa (20/10/2020). Dalam persidangan jaksa mengunakan bukti yang tidak sesuai fakta yang ada, hal tesebut yang menyebabkan terjadinya bersih tegang antara Kuasa Hukum terdakwa dengan Jaksa Penuntut Umum (JPU). Berdasarkan bukti yang diperlihatkan oleh Penasehat hukum Mahmud dalam berkas perkara yang di jadikan bukti Jaksa Penuntut umum sangat jelas nama wajib pajak itu P MUARI PERC dengan obyek pajak di JL AGUSSALIM RT 03 RW 01 dan bukti pembanding yang diperlihatkan oleh kuasa hukum tersangka berbeda dengan JPU. Penasehat hukum menghadirkan saksi Santawi, Ketua RT 02 Rw 01 Kelurahan Kolpajung dan Herman, mantan pegawai BPN Pamekasan yang menerangkan bahwa proses penerbitan sertifikat Mahmud telah sesuai dengan UU No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok- Pokok Agraria (UUPA) lahir pada 24 September 1960 dan saksi juga menerangkan bahwa obyek pajak atau letak tanah yang di gunakan jaksa penuntut umum sebagai dasar dakwaan JPU letak nya satu kilo meter dari tanah yang telah di sertifikatkan Mahmud “Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejari Pamekasan melihat barang bukti surat di hadapan majelis hakim. Menurut kuasa hukum tersangka “bahwa Jaksa Penuntut Umum merasa gelagapan saat bukti yang dimilikinya tidak sama dengan kesaksian saksi yang justru saksi lebih meringankan terdakwa dan membenarkan bukti yang dipegang oleh Kami sebagai kuasa hukum terdakwa “ Ungkap penasihat hukum terdakwa. Tim kuasa hukum terdakwa akan melaporkan Jaksa Penuntut Umum kepada KEPALA PUSAT PENERANGAN HUKUM JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA sesuai dengan surat dakwaan Nomor Perkara : PDS-01/PMK/05/2020 yang telah mendakwa orang tua pemberi kuasa khusus pada perkara Pidana Korupsi Terhadap beralihnya Tanah Eks TKD/Aset Kelurahan Kolpajung Kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan Menjadi SHM ( Sertifikat Hak Milik ) an. MAHMUD, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, 3 dan 9 Undang – Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana 2 Korupsi Sebagaimana diubah dengan Undang – Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang – Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 56 KUHP ( Kitab UndangUndang Hukum Pidana ). Berdasarkan fakta persidangan pada tanggal 13 Oktober 2020 dan 20 Oktober 2020 Jaksa Penuntut umum DIDUGA telah MEREKAYASA/MERUBAH/MEMALSU alat Bukti dalam Persidangan. Menurut penasehat hukum dalam perkara ini sangat heran, hal tersebut di ungkapkan oleh Adv Nisan Radian SH. Bahwa perkara perlu dipahami perkara tindak pidana korupsi adalah perkara luar biasa yang memiliki unsur terstruktur dan sistem matis sehingga jika guru SD di Kecamatan Omben Kabupaten sampang dan mengajukan permohonan sertifikat pada Badan Pertanahan Kabupaten Pamekasan tahun 2015 dan tanahnya tersebut didapat dari waris orang tuanya bukan dari hasil sebagai PNS, dan perlu di ketahui bahwa Mahmud tidak pernah menjadi Pejabat berwenang di Kabupaten Pamekasan baik di BPN atau di Kelurahan jadi unsur kurupsinya di mana. Ungkap advokat Nisan Radian SH. Demikian dilaporkan Ichwan Efendi. ()

Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading
Advertisement

Trending