SURABAYA

Tingkatkan Investasi, Pemkot Surabaya Sinergikan Pelaku Usaha Logistik

Published

2 years ago

October 11, 2019

Jalur Lingkar Luar Barat yang saat ini sedang dibangun diproyeksikan menjadi akses jalur logistik baru di Kota Surabaya, Jawa Timur.

Jatimraya.com, Surabaya – Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM PTSP) Kota Surabaya mempunyai strategi khusus untuk meningkatkan nilai investasi di Kota Pahlawan, Jawa Timur, salah satunya melalui sinergitas dengan para pelaku usaha transportasi logistik.

Kepala DPM PTSP Surabaya, Nanis Chairani, di Surabaya, Jumat (11/10/2019), mengatakan untuk mewujudkan Surabaya sebagai kota metropolitan terbesar kedua di Indonesia, pihaknya terus berkomitmen mengakomodasi kebutuhan pelaku usaha, terutama pada sektor usaha di bidang transportasi yang kini nilai investasinya terus naik.

“Salah satu strategi khusus yang dilakukan guna meningkatkan sinergitas para pihak yakni dengan menggelar sebuah forum yang mempertemukan asosiasi usaha dengan para stakeholder dan instansi terkait,” katanya.

Menurut dia, forum tersebut mendiskusikan pemecahan masalah yang menjadi faktor penghambat pelaku usaha di bidang logistik. Ia menjelaskan usaha di bidang logistik mempunyai peranan yang sangat penting berhubungan dengan peluang investasi di Surabaya.

Apalagi, lanjut dia, pada 2019, persentase sektor usaha di bidang transportasi darat terus merangkak naik. Bahkan, sebelumnya dari posisi empat naik ke urutan tiga. Data bulan Januari sampai September 2019, investasi sektor transportasi darat mencapai Rp3,3 triliun.

Sementara sektor jasa konstruksi, lanjut dia, berada di urutan kedua, dengan nilai Rp12,8 triliun. Sedangkan pada urutan pertama, masih didominasi perdagangan, dengan nilai investasi mencapai Rp14,5 triliun.

“Karena itu, kami juga mempunyai perhatian khusus terkait permasalahan yang dihadapi para pelaku usaha transportasi. Sehingga melalui forum itu bisa terakomodir apa saja yang menjadi kebutuhan pelaku usaha di bidang logistik tadi,” ujarnya.

Selain itu, Nanis menjelaskan, pertemuan itu juga menjadi jembatan bagi para pelaku usaha di bidang logistik untuk menyampaikan ide-ide gagasan ataupun kritikan kepada instansi dan stakeholder terkait, seperti adanya permasalahan jalan yang dialami pelaku usaha, kemacetan, peta jaringan jalan khusus logistik, dwelling time di pelabuhan, hingga proses perizinan.

“Harapannya ide-ide gagasan yang disampaikan dalam forum itu, ke depan ada rekomendasi untuk diteruskan ke pihak-pihak atau instansi terkait. Dari hasil pertemuan ini kita bisa mencoba buat rekomendasi sebuah matriks untuk kemudian kita sampaikan ke instansi atau stakeholder terkait, agar nantinya ditindaklanjuti,” katanya.

Tak hanya itu, kata dia, konsep sinergitas antarpihak di bidang investasi ini juga diperkuat dengan kajian akademik. Dalam hal ini, Pemkot Surabaya melibatkan akademisi, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

Kajian itu, kata dia, bertujuan mencarikan solusi berdasarkan hambatan dan permasalahan yang terjadi pada pelaku usaha logistik yang ada di Surabaya. Hasilnya, didapatkan sembilan poin permasalahan dan dihasilkan pula adanya solusi yang menjadi suatu potensi atau peluang investasi.

Adapun dari sembilan poin tersebut di antaranya adanya kendala peta jaringan jalan khusus logistik dalam kota yang perlu lebih dioptimalkan. Untuk itu, kata dia, diambil kebijakan dengan melakukan penyusunan master database logistic yang mengumpulkan dan mengintegrasikan data logistik dengan melibatkan para pihak terkait, guna menyempurnakan peta jaringan jalan logistik tersebut.

“Kita harapkan dapat rekomendasi yang bagus untuk diteruskan, baik ke pemerintah provinsi, pemerintah pusat atau ke pemkot langsung, sehingga kebutuhan pelaku usaha di bidang logistik dapat terakomodir,” katanya.

Ia menilai untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi pelaku usaha, tidak bisa diselesaikan oleh satu pihak. Makanya, semua instansi atau stakeholder terkait juga dilibatkan untuk bersama-sama menyelesaikan permasalahan itu. Contohnya seperti permasalahan jalan, ada kewenangannya Pemkot Surabaya, Pemprov Jatim dan juga pemerintah pusat.

Selain itu, langkah ini juga disiapkan Pemkot Surabaya dalam rangka memasuki revolusi industri 4.0. Dengan begitu, pelaku usaha di sektor transportasi logistik juga diharapkan mempersiapkan diri menghadapi perkembangan dunia serba digital tersebut. (alh)

Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Post Views: 118

Up Next

Mentan Komitmen Terus Bekerja Hingga Masa Tugasnya Berakhir

Don't Miss

Pelindo III Tanam 51.900 Bibit Mangrove

Click to comment

SURABAYA

Empat JPU Kejari Pamekasan Bakal Dilaporkan ke Bareskrim

Published

5 months ago

November 13, 2020

Media Indonesia Raya

Empat Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Pamekasan ke Bareskrim Polri. (Foto: Istimewa)

Jatimraya.com, Surabaya – Kuasa Hukum terdakwa dugaan korupsi Tanah Kas Desa (TKD) yang terletak di Dyesa Kolpajung,y Kecamatan Pamekasan, Kabupaten Pamekasan, Jawa Timur, Mahmud, Adv Nisan Radian akan melaporkan empat Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Pamekasan ke Bareskrim Polri.

Pasalnya, empat JPU tersebut diduga menggunakan bukti yang tidak sesuai dengan dakwaan.

“Saat sidang digelar di Pengadilan Tipikor Surabaya Selasa 10 November JPU tidak bisa membuktikan sesuai dakwaannya. Maka dari itu kami dari tim kuasa hukum terdakwa akan melaporkan empat orang JPU dari Kejari Pamekasan berinisial TRC, IW, MR dan PT itu ke Bareskrim Polri. Empat orang jaksa itu akan kita laporkan pasal 263 KUHP,” kata Nisan Radian dalam siaran persnya Rabu 11 November 2020.

Menurutnya, dalam sidang yang digelar di Pengadilan Topikor Surabaya kemarin, JPU menyajikan leter C atas nama Nasirudin sedangkan dalam surat dakwaan JPU menunjukkan bukti Leter C atas nama P Muari/Percaton.

Selanjutnya, JPU menunjukkan SPPT 2013 atas Nama P Muari/Percaton sedangkan didalam surat dakwaan JPU mengatakan bahwa tanah itu atas nama Muari Percaton. Lalu JPU menunjukkan SPPT 2014 yang bertuliskan salinan. Namun faktanya kami membawa bukti perbandingan SPPT 2014.

“Pasalnya SPPT 2014 versi JPU tidak sama dengan enam SPPT yang di tunjukan oleh penasehat hukum,” ujarnya.

Dijelaskan Radian, saat sidang berlangsung kami minta bukti dakwaan kepada JPU. Namun, mereka hanya terlihat membolak balikan kertas.

“Bahkan saya sempat minta kepada majelis hakim jika jaksa tidak dapat menyajikan bukti kami mohon untuk mempertimbangkan surat permohonan penangguhan penahanan terhadap terdakwa,” ucap Radian. (*/tim)

Post Views: 172

SURABAYA

Debat Perdana Pilwali Surabaya Digelar, Sudah Tahu Aturannya?

Published

6 months ago

November 5, 2020

Media Indonesia Raya

Jatimraya.com, Surabaya – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Surabaya, akan melaksanakan debat publik pedana pada Pemilihan Walikota (Pilwali) Kota Surabaya. Tema besar pada debat perdana ini adalah “Menjawab permasalaham dan tantangan Kota Surabaya di era pamdemi”.

Ketua KPU Surabaya, Nur Syamsi mengatakan, debat kali ini hanya dihadiri oleh 17 orang undangan. Masing-masing dua pasangan calon, serta 4 tim sukses mereka, ditambah dengan lima orang panelis, selain itu tidak diperkenkan untuk masuk.

“Semua pihak harus menjaga protokol kesehatan. Misal tidak boleh melepas masker atau menurunkan masker selama debat, tentu jarak harus dijaga minimal satu meter,” katanya, Rabu (4/11/2020).

Nus berharap, debat terbuka ini dapat dijadikan sebagai ajang untuk mensosialisasikan profil para peserta Pilwali Surabaya, dan visi misi mereka bagaimana untuk membangun Kota Surabaya selama lima tahun ke depan.

“Fungsi debat publik itu adalah menyebarkan profil, visi, misi dan program pasangan calon, serta menggali persoalan yang sedang dibahas,” ujarnya.

Di tengah pandemi ini, membuat sistem kampanye terpaksa menyesuaikan dengan protokol kesehatan Covid-19, khususnya adalah jaga jarak alias tidak diperkenankan adanya kerumunan. Sehingga dengan debat publik ini, diharapkan menjadi salah satu upaya efektif kampanye.

“Sepanjang debat itu mampu menggali seluruh tujuan debat, saya pikir melalui elektronik tidak ada persoalan. Dan memang debat publik itu kan kemudian ditujukan kepada masyarakat secara umum terutama yang belum sempat melihat profil, visi, misi dan program pasangan calon,” terangnya.

Pada debat perdana ini, KPU akan mengundang lima panelis, masing masing Rektor Universitas Negeri Surabaya (Unesa), Rektor Universitas Muhammadiyah Surabaya, Wakil Dekan Fakultas Kedokteran Unair, Dosen Fakultas Ekonomi Unair, dan Dosen dari Universitas Brawijaya.

Debat perdana ini diikuti oleh dua pasangan calon, yakni pasangan nomor urut 1, Eri Cahyadi dan Armuji, serta pasangan nomor urut 2, Mahfud Arifin dan Mujiaman. Debat akan disiarkan di tiga stasiun televisi, yakni TVRI dan dua TV lokal, malam ini di Hotel JW Mariot Surabaya. (rad)

Post Views: 180

SURABAYA

Sidang Korupsi Tanah Desa, Jaksa Gunakan Bukti Tidak Sesuai Fakta

Published

6 months ago

October 28, 2020

Media Indonesia Raya

Sidang perkara dugaan Korupsi Tanah Kas Desa Kabupaten Pamekasan, Jawa Timur yang digelar di Pengadilan Tipikor Surabaya. (Foto: Ichwan Efendi)

Jatimraya.com, Surabaya – Sidang perkara dugaan Korupsi Tanah Kas Desa (TKD) Kolpajung, Kecamatan/Kabupaten Pamekasan, Jawa Timur yang digelar di Pengadilan Tipikor Surabaya di Jalan Juanda Sidoarjo, semakin memanas, Selasa (20/10/2020). Dalam persidangan jaksa mengunakan bukti yang tidak sesuai fakta yang ada, hal tesebut yang menyebabkan terjadinya bersih tegang antara Kuasa Hukum terdakwa dengan Jaksa Penuntut Umum (JPU). Berdasarkan bukti yang diperlihatkan oleh Penasehat hukum Mahmud dalam berkas perkara yang di jadikan bukti Jaksa Penuntut umum sangat jelas nama wajib pajak itu P MUARI PERC dengan obyek pajak di JL AGUSSALIM RT 03 RW 01 dan bukti pembanding yang diperlihatkan oleh kuasa hukum tersangka berbeda dengan JPU. Penasehat hukum menghadirkan saksi Santawi, Ketua RT 02 Rw 01 Kelurahan Kolpajung dan Herman, mantan pegawai BPN Pamekasan yang menerangkan bahwa proses penerbitan sertifikat Mahmud telah sesuai dengan UU No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok- Pokok Agraria (UUPA) lahir pada 24 September 1960 dan saksi juga menerangkan bahwa obyek pajak atau letak tanah yang di gunakan jaksa penuntut umum sebagai dasar dakwaan JPU letak nya satu kilo meter dari tanah yang telah di sertifikatkan Mahmud “Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejari Pamekasan melihat barang bukti surat di hadapan majelis hakim. Menurut kuasa hukum tersangka “bahwa Jaksa Penuntut Umum merasa gelagapan saat bukti yang dimilikinya tidak sama dengan kesaksian saksi yang justru saksi lebih meringankan terdakwa dan membenarkan bukti yang dipegang oleh Kami sebagai kuasa hukum terdakwa “ Ungkap penasihat hukum terdakwa. Tim kuasa hukum terdakwa akan melaporkan Jaksa Penuntut Umum kepada KEPALA PUSAT PENERANGAN HUKUM JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA sesuai dengan surat dakwaan Nomor Perkara : PDS-01/PMK/05/2020 yang telah mendakwa orang tua pemberi kuasa khusus pada perkara Pidana Korupsi Terhadap beralihnya Tanah Eks TKD/Aset Kelurahan Kolpajung Kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan Menjadi SHM ( Sertifikat Hak Milik ) an. MAHMUD, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, 3 dan 9 Undang – Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana 2 Korupsi Sebagaimana diubah dengan Undang – Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang – Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 56 KUHP ( Kitab UndangUndang Hukum Pidana ). Berdasarkan fakta persidangan pada tanggal 13 Oktober 2020 dan 20 Oktober 2020 Jaksa Penuntut umum DIDUGA telah MEREKAYASA/MERUBAH/MEMALSU alat Bukti dalam Persidangan. Menurut penasehat hukum dalam perkara ini sangat heran, hal tersebut di ungkapkan oleh Adv Nisan Radian SH. Bahwa perkara perlu dipahami perkara tindak pidana korupsi adalah perkara luar biasa yang memiliki unsur terstruktur dan sistem matis sehingga jika guru SD di Kecamatan Omben Kabupaten sampang dan mengajukan permohonan sertifikat pada Badan Pertanahan Kabupaten Pamekasan tahun 2015 dan tanahnya tersebut didapat dari waris orang tuanya bukan dari hasil sebagai PNS, dan perlu di ketahui bahwa Mahmud tidak pernah menjadi Pejabat berwenang di Kabupaten Pamekasan baik di BPN atau di Kelurahan jadi unsur kurupsinya di mana. Ungkap advokat Nisan Radian SH. Demikian dilaporkan Ichwan Efendi. ()

Post Views: 149