JATIM RAYA – Untuk meningkatkan produksi dan ketahanan pangan di tengah pandemi Covid-19 diperlukan kolaborasi multisektor.

Kolaborasi ini melibatkan pemerintah, petani, dunia usaha, lembaga keuangan, perguruan tinggi, dan partisipasi masyarakat.

“Dengan kerja sama, sinergi, dan gotong royong semua sektor, produksi pangan akan meningkat signifikan untuk memenuhi kebutuhan nasional dan ekspor,” ungkap Komisaris Paranusa Eko Handoko

Menurut Eko, ada empat pilar ketahanan pangan yang harus menjadi fokus semua pemangku kepentingan. Yaitu, ketersediaan pangan, akses pangan, pemanfaatan pangan, dan stabilitas pangan.

“Seringkali ketersediaan pangan ada di petani, namun petani tidak memiliki akses ke pasar mengakibatkan harga pangan di petani murah, sementara masyarakat di perkotaan tidak memiliki akses ke sumber pangan yang mengakibatkan harga pangan mahal.

“Oleh sebab itu, dengan adanya progam kawasan Food Estate berbasis Alpukat Pameling, yang di inisiasi oleh Chairman Jelajah Desa Pangan (JDP) Tony Setiawan, maka Paranusa berusaha memberikan penghasilan dan nilai jual yang pasti kepada petani,” kata Eko Handoko via selulernya, Rabu, 6 Januari 2021.

Di tempat terpisah Kepala Balai Besar Pelatihan Peternakan (BBPP) Batu Dr. Wasis Sarjono, S.Pt, M.Si, mengungkapkan, Lahan di bawah budidaya tanaman Alpukat Pameling itu luas, dan ini berpotensi untuk digunakan dalam membudidayakan tanaman pangan lain.

Pages: 1 2

Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

JATIM RAYA – Sebanyak sembilan desa di Kecamatan Cerme, Kabupaten Gresik, Jawa Timur terendam banjir dari luapan Kali Lamong, setelah sebelumnya terjadi hujan dengan intensitas tinggi pada Selasa 5 Januari 2021 pukul 09.20 WIB.

Adapun rincian desa yang terdampak meliputi Desa Guranganyar, Desa Dungus, Desa Morowudi, Desa Iker-iker, Desa Cerme Kidul, Desa Pandu, Desa Jono, Desa Tambak Beras dan Desa Banjarsari.

Menurut laporan dari Pusat Pengendali dan Operasi (Pusdalops) Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), banjir dengan Tinggi Muka Air (TMA) 5-45 sentimeter itu berdampak pada kurang lebih 760 KK.

Banjir tersebut juga merendam lahan persawahan seluas 280 hektar, 760 unit rumah, 1.069 hektar tambak dan beberapa fasilitas umum yang masih dalam pendataan.

Hingga saat ini, Tim Reaksi Cepat dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Gresik terus melakukan kaji cepat di lokasi terdampak. Sampai rilis ini diturunkan, belum ada laporan mengenai korban jiwa.

Selain itu, BPBD Kabupaten Gresik juga telah berkoordinasi dengan Muspika termasuk aparat desa setempat dan melakukan penyaluran bantuan logistik serta sembako.

Sebelumnya, Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) telah mengumumkan prakiraan cuaca hujan lebat yang berlaku bagi wilayah Provinsi Jawa Timur untuk hari Senin (5/1) dengan status ‘Siaga’.

Pages: 1 2

Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Jatimraya.com, Surabaya – Kuasa Hukum terdakwa dugaan korupsi Tanah Kas Desa (TKD) yang terletak di Dyesa Kolpajung,y Kecamatan Pamekasan, Kabupaten Pamekasan, Jawa Timur, Mahmud, Adv Nisan Radian akan melaporkan empat Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Pamekasan ke Bareskrim Polri. 

Pasalnya, empat JPU tersebut diduga menggunakan bukti yang tidak sesuai dengan dakwaan.

“Saat sidang digelar di Pengadilan Tipikor Surabaya Selasa 10 November JPU tidak bisa membuktikan sesuai dakwaannya. Maka dari itu kami dari tim kuasa hukum terdakwa akan melaporkan empat orang JPU dari Kejari Pamekasan berinisial TRC, IW, MR dan PT itu ke Bareskrim Polri. Empat orang jaksa itu akan kita laporkan pasal 263 KUHP,” kata Nisan Radian dalam siaran persnya Rabu 11 November 2020.

Menurutnya, dalam sidang yang digelar di Pengadilan Topikor Surabaya kemarin, JPU menyajikan leter C atas nama Nasirudin sedangkan dalam surat dakwaan JPU menunjukkan bukti Leter C atas nama P Muari/Percaton. 

Selanjutnya, JPU menunjukkan SPPT 2013 atas Nama P Muari/Percaton sedangkan didalam surat dakwaan JPU mengatakan bahwa tanah itu atas nama Muari Percaton.  Lalu JPU menunjukkan SPPT 2014 yang bertuliskan salinan. Namun faktanya kami membawa bukti perbandingan SPPT 2014. 

“Pasalnya SPPT 2014 versi JPU tidak sama dengan enam SPPT yang di tunjukan oleh penasehat hukum,” ujarnya.

Dijelaskan Radian, saat sidang berlangsung kami minta bukti dakwaan kepada JPU. Namun, mereka hanya terlihat membolak balikan kertas.

“Bahkan saya sempat minta kepada majelis hakim jika jaksa tidak dapat menyajikan bukti kami mohon untuk mempertimbangkan surat permohonan penangguhan penahanan terhadap terdakwa,” ucap Radian. (*/tim)

Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.