Connect with us

POLITIK

Soal Pilkada Jatim, Kang Yoto Tunggu Keputusan Parpol Koalisi

Published

on

Jatimraya.com, Surabaya – Bupati Bojonegoro, Suyoto, mengatakan, dia menyerahkan keputusan kepada 3 ketua umum partai politik (PAN, PKS, dan Partai Gerindra) tentang peluangnya di Pilgub Jatim 2018.

“Ketiga ketua umum parpol itu berpikir, dan ingin memberikan yang terbaik”

“Biarkan ketiga ketum parpol itu mengambil keputusan secara jernih,” kata Kang Yoto–panggilan akrab Suyoto–ketika dihubungi media, Rabu (3/1/2018) petang.

Kang Yoto mengatakan, apa yang sedang dipikirkan, dirumuskan, dan akan diputuskan ketika pimpinan parpol menyangkut Pilgub Jatim 2018, merupakan ikhtiar baik demi kepentingan rakyat Jatim secara keseluruhan. “Saya tak mau ngomong banyak. Kelebihan ngomong nanti malah salah,” tambahnya.

Kewenangan memutuskan siapa cagub dan cawagub yang diusung ketiga parpol itu berada di tangan ketua umum ketiga parpol bersangkutan.

Kang Yoto mengutarakan, dia tak berani berpendapat tentang posisi politik yang mungkin dipercayakan kepadanya terkait Pilgub Jatim 2018. “Ya kita tunggu saja bagaimana keputusan ketiga ketum parpol itu,” tukasnya.

“Saya yakin ketiga ketua umum parpol itu berpikir dan ingin memberikan yang terbaik untuk rakyat Jatim,” tandas Kang Yoto.

Pada Pilgub Jatim 2018, telah ada dua pasangan cagub-cawagub, yakni Saifullah Yusuf-Abdullah Azwar Anas yang diusung PKB dan PDIP. Khofifah Indar Parawansa-Emil Elestianto Dardak didukung Partai Demokrat, Partai Golkar, Paria NasDem, Partai Hanura, dan PPP. Sedang PKS, PAN, dan Partai Gerindra belum menyatakan dukungan. Ada kemungkinan ketiga parpol ini bakal menyodorkan pasangan cagub-cawagub sendiri.

Kang Yoto mengatakan, dia tak tahu apakah ketiga parpol itu akan menyodorkan pasangan cagub-cawagub baru atau memberikan dukungan politik kepada pasangan cagub-cawagub yang ada.

“Saya menunggu saja. Biarkan beliau-beliau bisa berpikir jernih,” ujar Kang Yoto, seperti dikutip Beritajatim.com. (brj)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

POLITIK

Sebenatnya Pancasila Lahir untuk Siapa, Apakah untuk Mereka yang Mengaku ‘Aku Pancasila

Published

on

1 Juni 1945 Hari Lahir Pancasila. Dok. bpip.go.id

JATIM RAYA – Debat kusir soal hari lahirnya pancasila terus bergema di setiap tanggal 1 Juni. Tok! Palu sudah diketok melalui Keppres No 24 Tahun 2016. Dan, setiap tanggal 1 Juni jadi hari libur nasional.

Kontroversi tak berhenti. Perdebatan terus mengisi kolom media. Medsos lebih ramai lagi. Antar pakar berdebat dan adu argumentasi. Masing-masing mempertahankan keyakinannya sendiri. Tak apa.

Namanya juga demokrasi. Tapi, keputusan tetap ada di tangan penguasa. Penguasa berhenti, bisa juga keputusan akan berganti. Bergantung siapa yang dekat dan lebih kuat dalam berargumentasi.

Penting gak penting soal kontroversi ini. Tapi, yang jauh lebih penting adalah menjawab pertanyaan: “kapan pancasila dilaksanakan?” Ini tentu menjadi substansi.

Sila pertama “Ketuhanan Yang Maha Esa”. Apakah perilaku dan sikap politik kita sudah menunjukkan sikap bertuhan?

Faktanya, sejumlah ormas keagamaan dimanfaatkan untuk saling serang dan menebar kebencian.

Satu pemeluk agama dengan pemeluk agama lain tak jarang dibenturkan. Ini dilakukan demi nafsu politik dan kepentingan elit.

Pages: 1 2 3 4


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

POLITIK

Pancasila 1 Juni 1945 adalah Bagian dari Proses Menuju Kelahiran Pancasila

Published

on

JATIM RAYA – Memaksakan deklarasi Hari Lahir Pancasila itu 1 Juni 1945 adalah menciptakan ruang perdebatan.

Pancasila yang dikenal dan diakui absah oleh anak-anak hingga orang dewasa baik yang berpendidikan TK hingga Guru Besar di Perguruan Tinggi adalah Pancasila dengan rumusan saat ini

Dengan sila pertama “Ketuhanan Yang Maha Esa” dan sila kelima “Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia”.

Siapapun WNI yang tidak hafal akan rumusan ini akan “dikutuk” publik.

Lahir Pancasila adalah lahirnya Pancasila “sempurna” sebagaimana yang dirumuskan final yaitu rumusan yang ditetapkan tanggal 18 Agustus1945.

Bila mundur ke aspek historis, “kaum kebangsaan” bersikeras pada rumusan dan kelahiran Pancasila pada tanggal 1 Juni 1945

Maka “kaum Islam” akan bersikeras pada rumusan dan kelahiran Pancasila pada tanggal 22 Juni 1945 yang dikenal degan Piagam Jakarta.

Pages: 1 2 3


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

POLITIK

Kapitra Ampera Ungkap Tiga Alasan Kenapa Kapolri Tidak Bisa Tarik Firli Bahuri dari KPK

Published

on

JATIM RAYA – Politisi PDI Perjuangan DR Kapitra Ampera SH MH merespons soal permintaan Indonesia Corruption Watch (ICW) atau koalisi masyarakat sipil antikorupsi, pada Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo untuk menarik Ketua KPK Firli Bahuri.

Pengaduan koalisi masyarakat antikorupsi yang meminta Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo untuk menarik Ketua KPK Firli Bahuri kembali dan diberhentikan dari jabatannya sebagai Ketua KPK dinilai Kapitra salah besar.

“Statemen yang menyesatkan publik. ICW wajib banyak belajar Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang baru,” kata Kapitra, melalui keterangan tertulis, Jumat, 28 Mei 2021.

Kapitra menyebutkan, setidaknya ada tiga alasan mengapa Kapolri tidak memiliki kewenangan untuk menarik Firli Bahuri dari jabatan Ketua KPK.

Pertama, Firli sebagai Ketua KPK bukan jabatan penugasan tetapi jabatan yang didapat melalui pemilihan dengan selektifitas yang ketat.

Dan diuji kelayakan oleh DPR dan ditetapkan oleh Presiden, sama denngan pengangkatan Kapolri, Panglima TNI dan Hakim Agung.

Kedua, jabatan Ketua KPK bukan jabatan karir kepolisian tetapi jabatan Publik

Pages: 1 2 3


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading
Advertisement

Trending