Connect with us

POLITIK

Sembilan Parpol Dukung Margiono di Pilkada Tulungagung

Published

on

Ketua Umum Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Margiono

Jatimraya.com, Tulungagung – Ketua Umum Persatuan Wartawan Indonesia Margiono berhasil mengantongi sembilan rekomendasi dukungan partai politik untuk maju bursa pemilihan kepala daerah di Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur.

Kepastian itu diumumkan Margiono bersama pasangannya Eko Prisdianto dalam forum pertemuan resmi tim itu, Selasa (9/1/2018) malam, dengan mengundang seluruh perwakilan parpol, tokoh agama/masyarakat, tim relawan, serta wartawan.

Seperti dilansir Indonesiaraya.co.id, Sembilan parpol pendukung pasangan Margiono-Eko Prisdianto itu adalah Partai Golkar, PKB, Demokrat, Gerindra, Hanura, PKS, PAN, PPP dan PBB.

“Sebenarnya, harapan kami ada 10 rekomendasi parpol yang bisa dibawa. Namun yang satu rupanya lebih dulu lepas sehingga tinggal sembilan parpol. Tapi ini sudah jauh lebih dari cukup,” kata Margiono saat memberikan kata sambutan.

Ia mengatakan, rekomendasi dukungan yang berhasil mereka dapat merupakan hasil kerja keras seluruh jajaran partai pendukung di tingkat daerah maupun provinsi.

“Alhamdulillah semua berjalan lancar, dan perlu saya tegaskan di sini bahwa semua rekomendasi ini sama sekali tanpa mahar. Sama sekali, nol rupiah,” kata Margiono.

Menurut dia, kalaupun ada pembiayaan untuk rapat, pertemuan atau pengganti perjalanan untuk petugas parpol selama proses pengurusan rekomendasi dukungan, hal itu dinilainya wajar.

“Tapi itu kan gak bisa dikatakan sebagai mahar. Ini penting kami umumkan di sini bahwa tidak ada satupun parpol yang mengajukan mahar, baik di tingkat kabupaten, provinsi maupun pusat. Tidak satupun, semua nol rupiah,” ulangnya.

Total kursi sembilan parpol ini dengan demikian berjumlah 37 kursi di DPRD Tulungagung.

Dengan dukungan itu, Margiono-Eko Prisdianto akan menjadi penantang kuat pasangan petahana Syahri Mulyo-Maryoto Bhirowo (Sahto) yang diusung PDIP (12 kursi) dan diperkuat Partai Nasdem (1 kursi).

Sejumlah pimpinan PWI dari berbagai daerah se-Indonesia turut hadir dalam kegiatan tersebut sebagai penghormatan yang bersifat spontan jajaran pengurus PWI daerah kepada Margiono selaku ketua umum PWI di tingkat nasional.

Margiono-Eko dijadwalkan menyerahkan berkas pendaftaran ke KPU Tulungagung pada Rabu (10/1) sekitar pukul 13.00 WIB.

Margiono mengatakan proses pendaftaran ke KPU akan dilakukan sederhana dan normatif sesuai prosedur, namun jajaran parpol dan relawan pendukung dipersilahkan jika ingin datang demi mendoakan kesuksesan dan kemenangan pasangan ini di Pilkada Tulungagung nanti, katanya seperti dikutip Antara. (dhs)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

POLITIK

Sebenatnya Pancasila Lahir untuk Siapa, Apakah untuk Mereka yang Mengaku ‘Aku Pancasila

Published

on

1 Juni 1945 Hari Lahir Pancasila. Dok. bpip.go.id

JATIM RAYA – Debat kusir soal hari lahirnya pancasila terus bergema di setiap tanggal 1 Juni. Tok! Palu sudah diketok melalui Keppres No 24 Tahun 2016. Dan, setiap tanggal 1 Juni jadi hari libur nasional.

Kontroversi tak berhenti. Perdebatan terus mengisi kolom media. Medsos lebih ramai lagi. Antar pakar berdebat dan adu argumentasi. Masing-masing mempertahankan keyakinannya sendiri. Tak apa.

Namanya juga demokrasi. Tapi, keputusan tetap ada di tangan penguasa. Penguasa berhenti, bisa juga keputusan akan berganti. Bergantung siapa yang dekat dan lebih kuat dalam berargumentasi.

Penting gak penting soal kontroversi ini. Tapi, yang jauh lebih penting adalah menjawab pertanyaan: “kapan pancasila dilaksanakan?” Ini tentu menjadi substansi.

Sila pertama “Ketuhanan Yang Maha Esa”. Apakah perilaku dan sikap politik kita sudah menunjukkan sikap bertuhan?

Faktanya, sejumlah ormas keagamaan dimanfaatkan untuk saling serang dan menebar kebencian.

Satu pemeluk agama dengan pemeluk agama lain tak jarang dibenturkan. Ini dilakukan demi nafsu politik dan kepentingan elit.

Pages: 1 2 3 4


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

POLITIK

Pancasila 1 Juni 1945 adalah Bagian dari Proses Menuju Kelahiran Pancasila

Published

on

JATIM RAYA – Memaksakan deklarasi Hari Lahir Pancasila itu 1 Juni 1945 adalah menciptakan ruang perdebatan.

Pancasila yang dikenal dan diakui absah oleh anak-anak hingga orang dewasa baik yang berpendidikan TK hingga Guru Besar di Perguruan Tinggi adalah Pancasila dengan rumusan saat ini

Dengan sila pertama “Ketuhanan Yang Maha Esa” dan sila kelima “Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia”.

Siapapun WNI yang tidak hafal akan rumusan ini akan “dikutuk” publik.

Lahir Pancasila adalah lahirnya Pancasila “sempurna” sebagaimana yang dirumuskan final yaitu rumusan yang ditetapkan tanggal 18 Agustus1945.

Bila mundur ke aspek historis, “kaum kebangsaan” bersikeras pada rumusan dan kelahiran Pancasila pada tanggal 1 Juni 1945

Maka “kaum Islam” akan bersikeras pada rumusan dan kelahiran Pancasila pada tanggal 22 Juni 1945 yang dikenal degan Piagam Jakarta.

Pages: 1 2 3


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

POLITIK

Kapitra Ampera Ungkap Tiga Alasan Kenapa Kapolri Tidak Bisa Tarik Firli Bahuri dari KPK

Published

on

JATIM RAYA – Politisi PDI Perjuangan DR Kapitra Ampera SH MH merespons soal permintaan Indonesia Corruption Watch (ICW) atau koalisi masyarakat sipil antikorupsi, pada Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo untuk menarik Ketua KPK Firli Bahuri.

Pengaduan koalisi masyarakat antikorupsi yang meminta Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo untuk menarik Ketua KPK Firli Bahuri kembali dan diberhentikan dari jabatannya sebagai Ketua KPK dinilai Kapitra salah besar.

“Statemen yang menyesatkan publik. ICW wajib banyak belajar Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang baru,” kata Kapitra, melalui keterangan tertulis, Jumat, 28 Mei 2021.

Kapitra menyebutkan, setidaknya ada tiga alasan mengapa Kapolri tidak memiliki kewenangan untuk menarik Firli Bahuri dari jabatan Ketua KPK.

Pertama, Firli sebagai Ketua KPK bukan jabatan penugasan tetapi jabatan yang didapat melalui pemilihan dengan selektifitas yang ketat.

Dan diuji kelayakan oleh DPR dan ditetapkan oleh Presiden, sama denngan pengangkatan Kapolri, Panglima TNI dan Hakim Agung.

Kedua, jabatan Ketua KPK bukan jabatan karir kepolisian tetapi jabatan Publik

Pages: 1 2 3


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading
Advertisement

Trending