Connect with us

POLITIK

Bos, Anda Harus Bisa Bedakan antara Mahar Politik, dengan Uang Saksi

Published

on

La Nyalla menuding Prabowo minta uang mahar politik, padahal yang dimaksud adalah dana saksi untuk kepentingan La Nyalla.

Jatimraya.com, Jakarta – Direktur Eksekutif Nurjaman Center for Indonesian Democracy (NCID) Jajat Nurjaman mengatakan, fenomena mahar politik pasca adanya pengakuan dari La Nyala Matiliti dalam pencalonan pilgub Jawa Timur harus dicermati secara seksama.

Pasalnya, sebelumnya dijelaskan oleh La Nyala sendiri uang sebesar Rp 40 miliar yang diminta Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto akan digunakan untuk saksi dalam pilkada.

Sangat aneh dan berlebihan jika ada Cagub yang tidak mengetahui akan hal ini.

“Uang mahar kerap distigmakan sebagai uang pelicin agar partai politik mau mengusung calon tertentu, namun dalam konteks ini jelas berbeda karena ada pengakuan bahwa uang tersebut akan digunakan untuk pembayaran saksi,” kata Jajat di Jakarta, Selasa (16/1/2018).

Menurut Jajat, saksi yang dimaksud adalah orang yang ditugaskan oleh partai maupun kandidat tertentu diluar saksi yang disediakan negara yang dalam hal ini bawaslu, sebaliknya munculnya saksi partai maupun kandidat bisa jadi karena kurangnya rasa kepercayaan kepada saksi yang dibiayai oleh negara.

Jajat menilai, penggiringan opini publik tentang adanya mahar politik ini secara tidak langsung merupakan upaya untuk mendagradasi partai politik khususnya dalam hal ini Gerindra yang secara kebetulan menjadi pemeran utama.

Padahal jika dikaji dengan seksama adanya saksi dari partai maupun kandidat yang maju dalam pilkada merupakan kebutuhan pokok karena berkaitan langsung dengan akses data valid untuk kepentingan teknis proses pemilihan dan itu merupakan hal yang biasa terjadi dalam proses demokrasi di Indonesia.

Jajat menambahkan, polemik ini tentu akan sangat merugikan partai politik karena akan dianggap menciderai proses demokrasi, namun sekali lagi uang saksi dalam pemilu maupun pemilukada menjadi salah satu faktor biaya politik menjadi lebih tinggi dan merupakan konsekunsi dari pemilihan langsung.

“Saya kira sangat aneh dan berlebihan jika ada kandidat yang akan maju dalam pemilihan tidak mengetahui akan hal ini, karena biaya saksi partai tidak di tanggung oleh negara, tapi ditanggung oleh partai maupun kandidat itu sendiri” tutup Jajat. (nur)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

POLITIK

Sebenatnya Pancasila Lahir untuk Siapa, Apakah untuk Mereka yang Mengaku ‘Aku Pancasila

Published

on

1 Juni 1945 Hari Lahir Pancasila. Dok. bpip.go.id

JATIM RAYA – Debat kusir soal hari lahirnya pancasila terus bergema di setiap tanggal 1 Juni. Tok! Palu sudah diketok melalui Keppres No 24 Tahun 2016. Dan, setiap tanggal 1 Juni jadi hari libur nasional.

Kontroversi tak berhenti. Perdebatan terus mengisi kolom media. Medsos lebih ramai lagi. Antar pakar berdebat dan adu argumentasi. Masing-masing mempertahankan keyakinannya sendiri. Tak apa.

Namanya juga demokrasi. Tapi, keputusan tetap ada di tangan penguasa. Penguasa berhenti, bisa juga keputusan akan berganti. Bergantung siapa yang dekat dan lebih kuat dalam berargumentasi.

Penting gak penting soal kontroversi ini. Tapi, yang jauh lebih penting adalah menjawab pertanyaan: “kapan pancasila dilaksanakan?” Ini tentu menjadi substansi.

Sila pertama “Ketuhanan Yang Maha Esa”. Apakah perilaku dan sikap politik kita sudah menunjukkan sikap bertuhan?

Faktanya, sejumlah ormas keagamaan dimanfaatkan untuk saling serang dan menebar kebencian.

Satu pemeluk agama dengan pemeluk agama lain tak jarang dibenturkan. Ini dilakukan demi nafsu politik dan kepentingan elit.

Pages: 1 2 3 4


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

POLITIK

Pancasila 1 Juni 1945 adalah Bagian dari Proses Menuju Kelahiran Pancasila

Published

on

JATIM RAYA – Memaksakan deklarasi Hari Lahir Pancasila itu 1 Juni 1945 adalah menciptakan ruang perdebatan.

Pancasila yang dikenal dan diakui absah oleh anak-anak hingga orang dewasa baik yang berpendidikan TK hingga Guru Besar di Perguruan Tinggi adalah Pancasila dengan rumusan saat ini

Dengan sila pertama “Ketuhanan Yang Maha Esa” dan sila kelima “Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia”.

Siapapun WNI yang tidak hafal akan rumusan ini akan “dikutuk” publik.

Lahir Pancasila adalah lahirnya Pancasila “sempurna” sebagaimana yang dirumuskan final yaitu rumusan yang ditetapkan tanggal 18 Agustus1945.

Bila mundur ke aspek historis, “kaum kebangsaan” bersikeras pada rumusan dan kelahiran Pancasila pada tanggal 1 Juni 1945

Maka “kaum Islam” akan bersikeras pada rumusan dan kelahiran Pancasila pada tanggal 22 Juni 1945 yang dikenal degan Piagam Jakarta.

Pages: 1 2 3


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

POLITIK

Kapitra Ampera Ungkap Tiga Alasan Kenapa Kapolri Tidak Bisa Tarik Firli Bahuri dari KPK

Published

on

JATIM RAYA – Politisi PDI Perjuangan DR Kapitra Ampera SH MH merespons soal permintaan Indonesia Corruption Watch (ICW) atau koalisi masyarakat sipil antikorupsi, pada Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo untuk menarik Ketua KPK Firli Bahuri.

Pengaduan koalisi masyarakat antikorupsi yang meminta Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo untuk menarik Ketua KPK Firli Bahuri kembali dan diberhentikan dari jabatannya sebagai Ketua KPK dinilai Kapitra salah besar.

“Statemen yang menyesatkan publik. ICW wajib banyak belajar Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang baru,” kata Kapitra, melalui keterangan tertulis, Jumat, 28 Mei 2021.

Kapitra menyebutkan, setidaknya ada tiga alasan mengapa Kapolri tidak memiliki kewenangan untuk menarik Firli Bahuri dari jabatan Ketua KPK.

Pertama, Firli sebagai Ketua KPK bukan jabatan penugasan tetapi jabatan yang didapat melalui pemilihan dengan selektifitas yang ketat.

Dan diuji kelayakan oleh DPR dan ditetapkan oleh Presiden, sama denngan pengangkatan Kapolri, Panglima TNI dan Hakim Agung.

Kedua, jabatan Ketua KPK bukan jabatan karir kepolisian tetapi jabatan Publik

Pages: 1 2 3


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading
Advertisement

Trending