Connect with us

POLITIK

Demokrat Surabaya Buka Pendaftaran Caleg Pemilu 2019

Published

on

Herlina yang juga Ketua Komisi C DPRD Surabaya.

Jatimraya.id, Surabaya – DPC Partai Demokrat Kota Surabaya membuka pendaftaran bakal calon anggota legislatif (caleg) untuk Pemilihan Legislatif 2019 mulai 27 Februari sampai 20 Maret 2018.

Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) DPC Partai Demokrat Kota Surabaya Herlina Harsono Njoto, di Surabaya, Rabu mengatakan pendaftaran dibuka bukan hanya untuk kader Demokrat saja, tapi juga untuk masyarakat umum.

“Kuotanya untuk non-kader 20 persen,” kata Herlina yang juga Ketua Komisi C DPRD Surabaya tersebut.

Hanya saja, lanjut dia, untuk kader maupun masyarakat umum ini diberlakukan aturan yang sama, yaitu adanya bukti dukungan dengan mengumpulkan 300 foto copy KTP yang disertai bukti surat dukungan.

Menurut dia, ini merupakan regulasi terbaru yang dikeluarkan Demokrat untuk menjaring sosok yang berkualitas, bukan hanya sekedar untuk memenuhi kuota saja.

Herlina mengatakan dalam Pemilihan Legislatif 2019, setiap partai dibatasi 50 calon, namun Demokrat tidak membatasi jumlah pendaftaran. Hanya saja, setelah mendaftar calon tersebut bakal diverifikasi berkas pendaftaran formulir yang sudah diserahkan.

“Jika sudah menyerahkan formulir dan dianggap memenuhi syarat, secara administrasi masih ada proses selanjutnya, yaitu mengikuti fit and proper test,” katanya.

Setelah itu, lanjut dia, 50 nama yang terpilih akan didaftarkan ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) Surabaya pada Juli 2018. “Pendaftaran gratis, tanpa ada syarat membayar akad terlebih dahulu,” katanya.

Mengenai kuota untuk perempuan, kata dia, masih seperti pileg sebelumnya yakni 30 persen. “Hanya saja untuk kali ini, kami siapkan kuota sebanyak 20 persen untuk caleg eksternal, dan untuk jumlah pendaftar tidak dibatasi, karena nanti akan dilaksanakan seleksi dan verifikasi internal,” katanya.

Sekretaris DPC Partai Demokrat Surabaya Dedy Prasetyo mengatakan pihaknya menargetkan 12 kursi dalam Pileg 2019. Untuk itu, pihaknya melakukan penguatan jaringan dengan cara menggalang dan memperbanyak kader di tingkat anak ranting.

 Dedy mengatakan saat ini seluruh posisi kepengurusan di tingkat pimpinan anak cabang (PAC), ranting dan anak ranting telah terisi. “Kami sudah mengisi kekosongan pengurus di semua tingkatan dan wilayah. Dan, target 12 kursi itu bukan asal sebut, tapi sudah diperhitungkan sebelumnya dan realistis,” katanya.

Sementara itu, Ketua DPC Demokrat Surabaya Ratih Retnowati mengatakan penguatan jaringan dan pembukaan pendaftaran caleg ini otomatis akan berimbas kepada dukungan terhadap pasangan nomor satu calon Gubernur Jatim dan Wakil Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa dan Emil Dardak di Pilkada Jatim 2018.

“Upaya dan hasil perolehan suara yang bakal didapat oleh pasangan nomer satu di wilayah Surabaya merupakan kerja bersama,” katanya, seperti dikutip Antara. (abd)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

POLITIK

Sebenatnya Pancasila Lahir untuk Siapa, Apakah untuk Mereka yang Mengaku ‘Aku Pancasila

Published

on

1 Juni 1945 Hari Lahir Pancasila. Dok. bpip.go.id

JATIM RAYA – Debat kusir soal hari lahirnya pancasila terus bergema di setiap tanggal 1 Juni. Tok! Palu sudah diketok melalui Keppres No 24 Tahun 2016. Dan, setiap tanggal 1 Juni jadi hari libur nasional.

Kontroversi tak berhenti. Perdebatan terus mengisi kolom media. Medsos lebih ramai lagi. Antar pakar berdebat dan adu argumentasi. Masing-masing mempertahankan keyakinannya sendiri. Tak apa.

Namanya juga demokrasi. Tapi, keputusan tetap ada di tangan penguasa. Penguasa berhenti, bisa juga keputusan akan berganti. Bergantung siapa yang dekat dan lebih kuat dalam berargumentasi.

Penting gak penting soal kontroversi ini. Tapi, yang jauh lebih penting adalah menjawab pertanyaan: “kapan pancasila dilaksanakan?” Ini tentu menjadi substansi.

Sila pertama “Ketuhanan Yang Maha Esa”. Apakah perilaku dan sikap politik kita sudah menunjukkan sikap bertuhan?

Faktanya, sejumlah ormas keagamaan dimanfaatkan untuk saling serang dan menebar kebencian.

Satu pemeluk agama dengan pemeluk agama lain tak jarang dibenturkan. Ini dilakukan demi nafsu politik dan kepentingan elit.

Pages: 1 2 3 4


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

POLITIK

Pancasila 1 Juni 1945 adalah Bagian dari Proses Menuju Kelahiran Pancasila

Published

on

JATIM RAYA – Memaksakan deklarasi Hari Lahir Pancasila itu 1 Juni 1945 adalah menciptakan ruang perdebatan.

Pancasila yang dikenal dan diakui absah oleh anak-anak hingga orang dewasa baik yang berpendidikan TK hingga Guru Besar di Perguruan Tinggi adalah Pancasila dengan rumusan saat ini

Dengan sila pertama “Ketuhanan Yang Maha Esa” dan sila kelima “Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia”.

Siapapun WNI yang tidak hafal akan rumusan ini akan “dikutuk” publik.

Lahir Pancasila adalah lahirnya Pancasila “sempurna” sebagaimana yang dirumuskan final yaitu rumusan yang ditetapkan tanggal 18 Agustus1945.

Bila mundur ke aspek historis, “kaum kebangsaan” bersikeras pada rumusan dan kelahiran Pancasila pada tanggal 1 Juni 1945

Maka “kaum Islam” akan bersikeras pada rumusan dan kelahiran Pancasila pada tanggal 22 Juni 1945 yang dikenal degan Piagam Jakarta.

Pages: 1 2 3


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

POLITIK

Kapitra Ampera Ungkap Tiga Alasan Kenapa Kapolri Tidak Bisa Tarik Firli Bahuri dari KPK

Published

on

JATIM RAYA – Politisi PDI Perjuangan DR Kapitra Ampera SH MH merespons soal permintaan Indonesia Corruption Watch (ICW) atau koalisi masyarakat sipil antikorupsi, pada Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo untuk menarik Ketua KPK Firli Bahuri.

Pengaduan koalisi masyarakat antikorupsi yang meminta Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo untuk menarik Ketua KPK Firli Bahuri kembali dan diberhentikan dari jabatannya sebagai Ketua KPK dinilai Kapitra salah besar.

“Statemen yang menyesatkan publik. ICW wajib banyak belajar Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang baru,” kata Kapitra, melalui keterangan tertulis, Jumat, 28 Mei 2021.

Kapitra menyebutkan, setidaknya ada tiga alasan mengapa Kapolri tidak memiliki kewenangan untuk menarik Firli Bahuri dari jabatan Ketua KPK.

Pertama, Firli sebagai Ketua KPK bukan jabatan penugasan tetapi jabatan yang didapat melalui pemilihan dengan selektifitas yang ketat.

Dan diuji kelayakan oleh DPR dan ditetapkan oleh Presiden, sama denngan pengangkatan Kapolri, Panglima TNI dan Hakim Agung.

Kedua, jabatan Ketua KPK bukan jabatan karir kepolisian tetapi jabatan Publik

Pages: 1 2 3


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading
Advertisement

Trending