Connect with us

POLITIK

KPU Jatim Siapkan Perencanaan Pemungutan-Penghitungan Suara

Published

on

komisioner KPU Jatim Muhammad Arbayanto,.

Jatimraya.id, Surabaya – Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur siap melakukan perencanaan matang sebelum tahapan pemungutan dan penghitungan suara dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) setempat 2018.

“Perencanaan ini menjadi sangat penting agar hasil yang diperoleh bisa terukur secara maksimal,” ujar komisioner KPU Jatim Muhammad Arbayanto ketika dikonfirmasi di Surabaya, Senin.

Menurut dia, terdapat beberapa hal yang membuat perencanaan sebelum pemungutan dan penghitungan suara menjadi penting, antara lain menjadi bagian dari pengarahan, mengurangi ketidakpastian hingga menjadi bagian yang bisa meningkatkan efisiensi.

Dengan demikian, kata dia, dengan perencanaan yang matang sebelum tahapan pemungutan dan penghitungan suara maka akan menjadi alat bantu melakukan kontrol dan evaluasi.

Selain itu, pria yang akrab disapa Arba tersebut menyampaikan dalam persiapan sebelum tahapan pemungutan dan penghitungan suara juga dibutuhkan perencanaan secara operasional.

“Artinya, perencanaan yang dilakukan secara detail dan terperinci untuk pencapaian tujuan lebih efektif dengan cara penyusunannya dilakukan dalam jangka waktu yang terukur. Nah, dalam konteks Pilkada Jatim dapat diterapkan setiap tahapan dan kegiatan-kegiatan setiap tahapan,” ucapnya.

Divisi Teknis KPU Jatim itu sendiri mengaku mendapatkan hasil dari Bimbingan Teknis (Bimtek) Pemungutan, Penghitungan Suara, dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara serta Sosialisasi Situng Gelombang II oleh KPU RI.

Pilkada Jatim yang akan digelar 27 Juni 2018 untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur periode 2019-2024 diikuti dua pasangan calon, yakni mantan Mensos Khofifah Indar Parawansa-Emil Dardak yang dikenal sebagai Bupati Trenggalek dengan nomor urut satu, dan Gus Ipul-Puti Guntur nomor urut dua.

Pasangan nomor satu merupakan calon dari koalisi Partai Demokrat, Golkar, PAN, PPP, Hanura dan NasDem, sedangkan pasangan nomor dua adalah calon dari gabungan PKB, PDI Perjuangan, PKS serta Gerindra. (fiq)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

POLITIK

Sebenatnya Pancasila Lahir untuk Siapa, Apakah untuk Mereka yang Mengaku ‘Aku Pancasila

Published

on

1 Juni 1945 Hari Lahir Pancasila. Dok. bpip.go.id

JATIM RAYA – Debat kusir soal hari lahirnya pancasila terus bergema di setiap tanggal 1 Juni. Tok! Palu sudah diketok melalui Keppres No 24 Tahun 2016. Dan, setiap tanggal 1 Juni jadi hari libur nasional.

Kontroversi tak berhenti. Perdebatan terus mengisi kolom media. Medsos lebih ramai lagi. Antar pakar berdebat dan adu argumentasi. Masing-masing mempertahankan keyakinannya sendiri. Tak apa.

Namanya juga demokrasi. Tapi, keputusan tetap ada di tangan penguasa. Penguasa berhenti, bisa juga keputusan akan berganti. Bergantung siapa yang dekat dan lebih kuat dalam berargumentasi.

Penting gak penting soal kontroversi ini. Tapi, yang jauh lebih penting adalah menjawab pertanyaan: “kapan pancasila dilaksanakan?” Ini tentu menjadi substansi.

Sila pertama “Ketuhanan Yang Maha Esa”. Apakah perilaku dan sikap politik kita sudah menunjukkan sikap bertuhan?

Faktanya, sejumlah ormas keagamaan dimanfaatkan untuk saling serang dan menebar kebencian.

Satu pemeluk agama dengan pemeluk agama lain tak jarang dibenturkan. Ini dilakukan demi nafsu politik dan kepentingan elit.

Pages: 1 2 3 4


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

POLITIK

Pancasila 1 Juni 1945 adalah Bagian dari Proses Menuju Kelahiran Pancasila

Published

on

JATIM RAYA – Memaksakan deklarasi Hari Lahir Pancasila itu 1 Juni 1945 adalah menciptakan ruang perdebatan.

Pancasila yang dikenal dan diakui absah oleh anak-anak hingga orang dewasa baik yang berpendidikan TK hingga Guru Besar di Perguruan Tinggi adalah Pancasila dengan rumusan saat ini

Dengan sila pertama “Ketuhanan Yang Maha Esa” dan sila kelima “Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia”.

Siapapun WNI yang tidak hafal akan rumusan ini akan “dikutuk” publik.

Lahir Pancasila adalah lahirnya Pancasila “sempurna” sebagaimana yang dirumuskan final yaitu rumusan yang ditetapkan tanggal 18 Agustus1945.

Bila mundur ke aspek historis, “kaum kebangsaan” bersikeras pada rumusan dan kelahiran Pancasila pada tanggal 1 Juni 1945

Maka “kaum Islam” akan bersikeras pada rumusan dan kelahiran Pancasila pada tanggal 22 Juni 1945 yang dikenal degan Piagam Jakarta.

Pages: 1 2 3


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

POLITIK

Kapitra Ampera Ungkap Tiga Alasan Kenapa Kapolri Tidak Bisa Tarik Firli Bahuri dari KPK

Published

on

JATIM RAYA – Politisi PDI Perjuangan DR Kapitra Ampera SH MH merespons soal permintaan Indonesia Corruption Watch (ICW) atau koalisi masyarakat sipil antikorupsi, pada Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo untuk menarik Ketua KPK Firli Bahuri.

Pengaduan koalisi masyarakat antikorupsi yang meminta Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo untuk menarik Ketua KPK Firli Bahuri kembali dan diberhentikan dari jabatannya sebagai Ketua KPK dinilai Kapitra salah besar.

“Statemen yang menyesatkan publik. ICW wajib banyak belajar Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang baru,” kata Kapitra, melalui keterangan tertulis, Jumat, 28 Mei 2021.

Kapitra menyebutkan, setidaknya ada tiga alasan mengapa Kapolri tidak memiliki kewenangan untuk menarik Firli Bahuri dari jabatan Ketua KPK.

Pertama, Firli sebagai Ketua KPK bukan jabatan penugasan tetapi jabatan yang didapat melalui pemilihan dengan selektifitas yang ketat.

Dan diuji kelayakan oleh DPR dan ditetapkan oleh Presiden, sama denngan pengangkatan Kapolri, Panglima TNI dan Hakim Agung.

Kedua, jabatan Ketua KPK bukan jabatan karir kepolisian tetapi jabatan Publik

Pages: 1 2 3


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading
Advertisement

Trending