Connect with us

POLITIK

DPR : Indonesia Kirim Nota Protes TKI Dipancung

Published

on

Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan.

Jatimraya.com, Jakarta – Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan mendesak Pemerintah Indonesia mengirim nota protes kepada Pemerintah Kerajaan Arab Saudi terkait Tenaga Kerja Indonesia (TKI) bernama Zaini Misrin yang dihukum pancung di negara tersebut.

“Secara tegas Pemerintah Indonesia harus melakukan nota protes kemudian langkah diplomasi lainnya. Karena mereka seharusnya menghormati Pemerintah Indonesia yang sudah beberapa kali melakukan advokasi namun saat dieksekusi tidak diinformasikan oleh pemerintah Arab Saudi,” kata Taufik di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (20/3/2018).

Menurut dia kalau benar bahwa Pemerintah Indonesia tidak diberitahu sebelum eksekusi hukum pancung dilakukan maka artinya pertemuan Presiden Joko Widodo dengan Raja Salman beberapa waktu lalu tidak ada artinya.

Hal itu menurut dia artinya karena ada Warga Negara Indonesia yang tidak bersalah atau masih dalam proses persidangan, tanpa informasi langsung dihukum secara tiba-tiba oleh pemerintah Arab Saudi.

“Lalu bagaimana asuransi WNI terkena crane yang dijanjikan Raja Salman juga tidak dilanjuti. Lalu ini ada WNI yang tidak bersalah atau mungkin masih dalam proses persidangan, tanpa informasi langsung dihukum secara tiba-tiba oleh pemerintah Saudi,” ujarnya.

Taufik yang juga Wakil Ketua Umum DPP PAN itu menyesalkan sikap Kerajaan Saudi tidak terbuka terkait informasi akan dilakukan eksekusi pancung dan pemerintah Indonesia pun tidak diberitahu.

Menurut dia harus dicari apa penyebabnya karena tidak ada notifikasi berkaitan dengan pelaksanaan hukuman mati TKI di Arab Saudi sehingga kedepan kita harus lakukan langkah diplomasi yang lebih tegas.

“Kedepan kita harus lakukan langkah diplomasi lebih tegas lagi karena menyangkut nyawa seorang WN dan kita tahu pemerintah sekarang sangat intens terhadap perlindungan HAM TKI yang dikirim ke luar negeri,” katanya.

Menurut dia kalau tanpa ada notifikasi dari pemerintah Arab Saudi ke Indonesia, tentu itu pelecehan karena bukan hanya soal TKI namun juga terkait musibah jatuhnya crane.

Hal itu menurut Taufik menjadi catatan untuk pemerintah Indonesia melakukan langkah tegas diplomasi kepada siapapun termasuk Arab Saudi.

Sebelumnya, Kementerian Luar Negeri pada Senin (19/3/2018) mengonfirmasi adanya eksekusi hukuman mati terhadap Zaini Misrin, buruh migran Indonesia asal Bangkalan, Madura, Jawa Timur, di Arab Saudi.

Direktur Perlindungan WNI dan Badan Hukum Indonesia Kemlu RI Lalu Muhammad Iqbal mengatakan Kemlu RI akan mengadakan press briefing terkait kasus Zaini Misrin dan penanganan kasus WNI atau Pekerja Migran Indonesia yang terancam hukuman mati di luar negeri Senin (19/3/2018) sore.

Pemerintah Arab Saudi diberitakan telah mengeksekusi Zaini Misrin di Mekkah pada Minggu (18/3/2018).

Menurut keterangan dari Kemlu RI, otoritas kerajaan Arab Saudi sama sekali tidak memberitahu mengenai eksekusi tersebut, atau tanpa menyampaikan “mandatory consular notification”, demikian pernyataan dari sejumlah LSM pemerhati isu migran Indonesia. (ibl)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

POLITIK

Sebenatnya Pancasila Lahir untuk Siapa, Apakah untuk Mereka yang Mengaku ‘Aku Pancasila

Published

on

1 Juni 1945 Hari Lahir Pancasila. Dok. bpip.go.id

JATIM RAYA – Debat kusir soal hari lahirnya pancasila terus bergema di setiap tanggal 1 Juni. Tok! Palu sudah diketok melalui Keppres No 24 Tahun 2016. Dan, setiap tanggal 1 Juni jadi hari libur nasional.

Kontroversi tak berhenti. Perdebatan terus mengisi kolom media. Medsos lebih ramai lagi. Antar pakar berdebat dan adu argumentasi. Masing-masing mempertahankan keyakinannya sendiri. Tak apa.

Namanya juga demokrasi. Tapi, keputusan tetap ada di tangan penguasa. Penguasa berhenti, bisa juga keputusan akan berganti. Bergantung siapa yang dekat dan lebih kuat dalam berargumentasi.

Penting gak penting soal kontroversi ini. Tapi, yang jauh lebih penting adalah menjawab pertanyaan: “kapan pancasila dilaksanakan?” Ini tentu menjadi substansi.

Sila pertama “Ketuhanan Yang Maha Esa”. Apakah perilaku dan sikap politik kita sudah menunjukkan sikap bertuhan?

Faktanya, sejumlah ormas keagamaan dimanfaatkan untuk saling serang dan menebar kebencian.

Satu pemeluk agama dengan pemeluk agama lain tak jarang dibenturkan. Ini dilakukan demi nafsu politik dan kepentingan elit.

Pages: 1 2 3 4


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

POLITIK

Pancasila 1 Juni 1945 adalah Bagian dari Proses Menuju Kelahiran Pancasila

Published

on

JATIM RAYA – Memaksakan deklarasi Hari Lahir Pancasila itu 1 Juni 1945 adalah menciptakan ruang perdebatan.

Pancasila yang dikenal dan diakui absah oleh anak-anak hingga orang dewasa baik yang berpendidikan TK hingga Guru Besar di Perguruan Tinggi adalah Pancasila dengan rumusan saat ini

Dengan sila pertama “Ketuhanan Yang Maha Esa” dan sila kelima “Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia”.

Siapapun WNI yang tidak hafal akan rumusan ini akan “dikutuk” publik.

Lahir Pancasila adalah lahirnya Pancasila “sempurna” sebagaimana yang dirumuskan final yaitu rumusan yang ditetapkan tanggal 18 Agustus1945.

Bila mundur ke aspek historis, “kaum kebangsaan” bersikeras pada rumusan dan kelahiran Pancasila pada tanggal 1 Juni 1945

Maka “kaum Islam” akan bersikeras pada rumusan dan kelahiran Pancasila pada tanggal 22 Juni 1945 yang dikenal degan Piagam Jakarta.

Pages: 1 2 3


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

POLITIK

Kapitra Ampera Ungkap Tiga Alasan Kenapa Kapolri Tidak Bisa Tarik Firli Bahuri dari KPK

Published

on

JATIM RAYA – Politisi PDI Perjuangan DR Kapitra Ampera SH MH merespons soal permintaan Indonesia Corruption Watch (ICW) atau koalisi masyarakat sipil antikorupsi, pada Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo untuk menarik Ketua KPK Firli Bahuri.

Pengaduan koalisi masyarakat antikorupsi yang meminta Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo untuk menarik Ketua KPK Firli Bahuri kembali dan diberhentikan dari jabatannya sebagai Ketua KPK dinilai Kapitra salah besar.

“Statemen yang menyesatkan publik. ICW wajib banyak belajar Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang baru,” kata Kapitra, melalui keterangan tertulis, Jumat, 28 Mei 2021.

Kapitra menyebutkan, setidaknya ada tiga alasan mengapa Kapolri tidak memiliki kewenangan untuk menarik Firli Bahuri dari jabatan Ketua KPK.

Pertama, Firli sebagai Ketua KPK bukan jabatan penugasan tetapi jabatan yang didapat melalui pemilihan dengan selektifitas yang ketat.

Dan diuji kelayakan oleh DPR dan ditetapkan oleh Presiden, sama denngan pengangkatan Kapolri, Panglima TNI dan Hakim Agung.

Kedua, jabatan Ketua KPK bukan jabatan karir kepolisian tetapi jabatan Publik

Pages: 1 2 3


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading
Advertisement

Trending