Connect with us

POLITIK

DPRD Surabaya: Sektor Kepemudaan Kurang Dapat Perhatian

Published

on

Wakil Ketua Komisi D DPRD Surabaya Junaedi.

Jatimraya.com, Surabaya – Komisi D Bidang Pendidikan DPRD Kota Surabaya menilai sektor kepemudaan di Kota Pahlawan selama ini kurang mendapat perhatian serius dari pemerintah kota setempat.

Wakil Ketua Komisi D DPRD Surabaya Junaedi, di Surabaya, Senin (2/4/2018), mengatakan berdasarkan laporan yang masuk di Komisi D, banyak anak-anak muda warga Surabaya yang sudah diberi keterampilan justru membuka usaha mereka di luar kota.

“Seperti yang kami ketahui, banyak anak-anak muda Surabaya banyak yang usaha di Bandung. Ini dikarenakan mereka tidak mendapatkan pasar di Surabaya,” katanya.

Menurut dia, pihaknya menganggap Pemkot Surabaya perlu memberikan perhatian dan pendampingan khusus bagi sektor kepemudaan ini. Sebab, lanjut dia, dalam 10-15 tahun ke depan, para pemuda itulah yang akan menjadi tulang punggung perekonomian bagi suatu wilayah.

Untuk itu, kata dia, bentuk pendampingan yang mestinya dilakukan pemerintah kota harus lengkap sampai ke sektor pemasarannya. Ini agar mereka bisa bertahan dan berkembang setelah diberi pelatihan.

“Nanti kan secara otomatis mereka juga bisa merekrut tenaga kerja dan mengurangi pengangguran,” katanya.

Selain itu, lanjut dia, bentuk pemasaran produk anak-anak muda lainnya bisa dilakukan dengan cara membentuk galeri khusus di tiap-tiap instansi pemerintah maupun swasta.

Ia mencontohkan galeri di DPRD Surabaya yang menjual produk-produk khas Surabaya. Galeri tersebut cukup ramai dikunjungi para tamu dari luar kota yang sedang melakukan kunjungan kerja di DPRD.

“Jadi, tamu-tamu yang berkunjung bisa diarahkan ke tempat itu dulu agar belanja,” katanya.

Kabag Humas Pemkot Surabaya M. Fikser sebelumnya mengatakan sepanjang 2017, total jumlah tamu yang datang ke Surabaya sebanyak 19.581 tamu.

“Tentu ini memberikan dampak ekonomi yang luar biasa bagi Kota Surabaya dari segala lini,” ujarnya.

Untuk itu, lanjut dia, Pemkot Surabaya akan terus berupaya agar para tamu yang datang ke Kota Pahlawan bisa mengunjungi sejumlah sentra PKL atau galeri yang menjual aneka produk khas Surabaya. (abd)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

POLITIK

Sebenatnya Pancasila Lahir untuk Siapa, Apakah untuk Mereka yang Mengaku ‘Aku Pancasila

Published

on

1 Juni 1945 Hari Lahir Pancasila. Dok. bpip.go.id

JATIM RAYA – Debat kusir soal hari lahirnya pancasila terus bergema di setiap tanggal 1 Juni. Tok! Palu sudah diketok melalui Keppres No 24 Tahun 2016. Dan, setiap tanggal 1 Juni jadi hari libur nasional.

Kontroversi tak berhenti. Perdebatan terus mengisi kolom media. Medsos lebih ramai lagi. Antar pakar berdebat dan adu argumentasi. Masing-masing mempertahankan keyakinannya sendiri. Tak apa.

Namanya juga demokrasi. Tapi, keputusan tetap ada di tangan penguasa. Penguasa berhenti, bisa juga keputusan akan berganti. Bergantung siapa yang dekat dan lebih kuat dalam berargumentasi.

Penting gak penting soal kontroversi ini. Tapi, yang jauh lebih penting adalah menjawab pertanyaan: “kapan pancasila dilaksanakan?” Ini tentu menjadi substansi.

Sila pertama “Ketuhanan Yang Maha Esa”. Apakah perilaku dan sikap politik kita sudah menunjukkan sikap bertuhan?

Faktanya, sejumlah ormas keagamaan dimanfaatkan untuk saling serang dan menebar kebencian.

Satu pemeluk agama dengan pemeluk agama lain tak jarang dibenturkan. Ini dilakukan demi nafsu politik dan kepentingan elit.

Pages: 1 2 3 4


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

POLITIK

Pancasila 1 Juni 1945 adalah Bagian dari Proses Menuju Kelahiran Pancasila

Published

on

JATIM RAYA – Memaksakan deklarasi Hari Lahir Pancasila itu 1 Juni 1945 adalah menciptakan ruang perdebatan.

Pancasila yang dikenal dan diakui absah oleh anak-anak hingga orang dewasa baik yang berpendidikan TK hingga Guru Besar di Perguruan Tinggi adalah Pancasila dengan rumusan saat ini

Dengan sila pertama “Ketuhanan Yang Maha Esa” dan sila kelima “Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia”.

Siapapun WNI yang tidak hafal akan rumusan ini akan “dikutuk” publik.

Lahir Pancasila adalah lahirnya Pancasila “sempurna” sebagaimana yang dirumuskan final yaitu rumusan yang ditetapkan tanggal 18 Agustus1945.

Bila mundur ke aspek historis, “kaum kebangsaan” bersikeras pada rumusan dan kelahiran Pancasila pada tanggal 1 Juni 1945

Maka “kaum Islam” akan bersikeras pada rumusan dan kelahiran Pancasila pada tanggal 22 Juni 1945 yang dikenal degan Piagam Jakarta.

Pages: 1 2 3


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

POLITIK

Kapitra Ampera Ungkap Tiga Alasan Kenapa Kapolri Tidak Bisa Tarik Firli Bahuri dari KPK

Published

on

JATIM RAYA – Politisi PDI Perjuangan DR Kapitra Ampera SH MH merespons soal permintaan Indonesia Corruption Watch (ICW) atau koalisi masyarakat sipil antikorupsi, pada Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo untuk menarik Ketua KPK Firli Bahuri.

Pengaduan koalisi masyarakat antikorupsi yang meminta Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo untuk menarik Ketua KPK Firli Bahuri kembali dan diberhentikan dari jabatannya sebagai Ketua KPK dinilai Kapitra salah besar.

“Statemen yang menyesatkan publik. ICW wajib banyak belajar Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang baru,” kata Kapitra, melalui keterangan tertulis, Jumat, 28 Mei 2021.

Kapitra menyebutkan, setidaknya ada tiga alasan mengapa Kapolri tidak memiliki kewenangan untuk menarik Firli Bahuri dari jabatan Ketua KPK.

Pertama, Firli sebagai Ketua KPK bukan jabatan penugasan tetapi jabatan yang didapat melalui pemilihan dengan selektifitas yang ketat.

Dan diuji kelayakan oleh DPR dan ditetapkan oleh Presiden, sama denngan pengangkatan Kapolri, Panglima TNI dan Hakim Agung.

Kedua, jabatan Ketua KPK bukan jabatan karir kepolisian tetapi jabatan Publik

Pages: 1 2 3


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading
Advertisement

Trending