Connect with us

POLITIK

DPRD Surabaya Minra Penertiban PKL Nginden Ditunda

Published

on

Wakil Ketua Komisi B DPRD Surabaya Anugrah Ariyadi.

Jatimraya.com, Surabaya – Komisi B Bidang Perekonomian DPRD Kota Surabaya meminta pemerintah kota setempat menunda penertiban pedagang kaki lima (PKL) di Jalan Raya Nginden yang akan digelar dalam waktu dekat ini.

Wakil Ketua Komisi B DPRD Surabaya Anugrah Ariyadi, di Surabaya, Selasa (3/4/2018), mengatakan pihaknya menyarankan agar penertiban tidak dilakukan Satpol PP sebelum ada solusi relokasi bagi puluhan PKL Nginden.

“Sebaiknya penertiban ditunda dulu sambil mencari tempat relokasi bagi para PKL. Kasihan, mereka juga butuh bekerja untuk menghidupi keluarganya,” katanya.

Selain itu, lanjut dia, Anugrah juga mempertanyakan soal belum dilibatkannya para PKL saat melakukan peninjauan sentra-sentra PKL yang ada sebagai alternatif relokasi.

Camat Sukolilo Erna mengatakan untuk relokasi PKL tersebut, pihaknya sudah menyiapkan tempat di sentra PKL Jalan Arie Rahman Hakim yang saat ini masih ada 21 stan belum diisi dan Sentra PKL Semolowaru masih ada 4 stan kosong.

“Kami akan mengajak para PKL untuk menunjukkan sentra PKL yang stannya masih kosong itu,” katanya.

Selain itu, anggota Komisi B lainnya, Achmad Zakaria, meminta kepada perguruan tinggi yang ada disekitar kawasan kecamatan Sukolilo agar ikut serta dalam mencarikan solusi tentang relokasi PKL. Hal ini sesuai amanat UU 12 Tahun 2012 tentang tri dharma perguruan tinggi, khususnya pengabdian pada masyarakat.

Menurut dia, di kecamatan Sukolilo itu terdapat 20 perguruan tinggi. Ia mengharapkan perguruan tinggi tersebut menjadi percontohan di Indonesia dengan memberikan solusi bagi masyarakat sekitar.

Untuk itu, lanjut Zakaria, pihaknya mengusulkan agar mengundang perwakilan 20 perguruan tinggi yang ada di Kecamatan Sukolilo untuk duduk bersama mencarikan solusi bagi pemberdayaan para pedagang yang ada di sekitar kampus.

“Kalau 20 kampus turut serta memfasilitasi dengan mendirikan ruang terhadap para pedagang yang ada disekitar kampus. Saya yakin permasalahan PKL tidak akan ada lagi yang digusur,” katanya. (abd)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

POLITIK

Sebenatnya Pancasila Lahir untuk Siapa, Apakah untuk Mereka yang Mengaku ‘Aku Pancasila

Published

on

1 Juni 1945 Hari Lahir Pancasila. Dok. bpip.go.id

JATIM RAYA – Debat kusir soal hari lahirnya pancasila terus bergema di setiap tanggal 1 Juni. Tok! Palu sudah diketok melalui Keppres No 24 Tahun 2016. Dan, setiap tanggal 1 Juni jadi hari libur nasional.

Kontroversi tak berhenti. Perdebatan terus mengisi kolom media. Medsos lebih ramai lagi. Antar pakar berdebat dan adu argumentasi. Masing-masing mempertahankan keyakinannya sendiri. Tak apa.

Namanya juga demokrasi. Tapi, keputusan tetap ada di tangan penguasa. Penguasa berhenti, bisa juga keputusan akan berganti. Bergantung siapa yang dekat dan lebih kuat dalam berargumentasi.

Penting gak penting soal kontroversi ini. Tapi, yang jauh lebih penting adalah menjawab pertanyaan: “kapan pancasila dilaksanakan?” Ini tentu menjadi substansi.

Sila pertama “Ketuhanan Yang Maha Esa”. Apakah perilaku dan sikap politik kita sudah menunjukkan sikap bertuhan?

Faktanya, sejumlah ormas keagamaan dimanfaatkan untuk saling serang dan menebar kebencian.

Satu pemeluk agama dengan pemeluk agama lain tak jarang dibenturkan. Ini dilakukan demi nafsu politik dan kepentingan elit.

Pages: 1 2 3 4


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

POLITIK

Pancasila 1 Juni 1945 adalah Bagian dari Proses Menuju Kelahiran Pancasila

Published

on

JATIM RAYA – Memaksakan deklarasi Hari Lahir Pancasila itu 1 Juni 1945 adalah menciptakan ruang perdebatan.

Pancasila yang dikenal dan diakui absah oleh anak-anak hingga orang dewasa baik yang berpendidikan TK hingga Guru Besar di Perguruan Tinggi adalah Pancasila dengan rumusan saat ini

Dengan sila pertama “Ketuhanan Yang Maha Esa” dan sila kelima “Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia”.

Siapapun WNI yang tidak hafal akan rumusan ini akan “dikutuk” publik.

Lahir Pancasila adalah lahirnya Pancasila “sempurna” sebagaimana yang dirumuskan final yaitu rumusan yang ditetapkan tanggal 18 Agustus1945.

Bila mundur ke aspek historis, “kaum kebangsaan” bersikeras pada rumusan dan kelahiran Pancasila pada tanggal 1 Juni 1945

Maka “kaum Islam” akan bersikeras pada rumusan dan kelahiran Pancasila pada tanggal 22 Juni 1945 yang dikenal degan Piagam Jakarta.

Pages: 1 2 3


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

POLITIK

Kapitra Ampera Ungkap Tiga Alasan Kenapa Kapolri Tidak Bisa Tarik Firli Bahuri dari KPK

Published

on

JATIM RAYA – Politisi PDI Perjuangan DR Kapitra Ampera SH MH merespons soal permintaan Indonesia Corruption Watch (ICW) atau koalisi masyarakat sipil antikorupsi, pada Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo untuk menarik Ketua KPK Firli Bahuri.

Pengaduan koalisi masyarakat antikorupsi yang meminta Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo untuk menarik Ketua KPK Firli Bahuri kembali dan diberhentikan dari jabatannya sebagai Ketua KPK dinilai Kapitra salah besar.

“Statemen yang menyesatkan publik. ICW wajib banyak belajar Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang baru,” kata Kapitra, melalui keterangan tertulis, Jumat, 28 Mei 2021.

Kapitra menyebutkan, setidaknya ada tiga alasan mengapa Kapolri tidak memiliki kewenangan untuk menarik Firli Bahuri dari jabatan Ketua KPK.

Pertama, Firli sebagai Ketua KPK bukan jabatan penugasan tetapi jabatan yang didapat melalui pemilihan dengan selektifitas yang ketat.

Dan diuji kelayakan oleh DPR dan ditetapkan oleh Presiden, sama denngan pengangkatan Kapolri, Panglima TNI dan Hakim Agung.

Kedua, jabatan Ketua KPK bukan jabatan karir kepolisian tetapi jabatan Publik

Pages: 1 2 3


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading
Advertisement

Trending