Connect with us

HUKUM

Mantan Wali Kota Batu Dituntut 8 Tahun Penjara

Published

on

mantan wali kota Batu Eddy Rumpoko.

Indonesiaraya.co.id, Sidoarjo – Jaksa menuntut majelis hakim menjatuhkan hukuman penjara selama delapan tahun dan denda Rp600 juta subsider enam bulan kurungan kepada mantan wali kota Batu Eddy Rumpoko karena menerima suap.

Dalam sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Surabaya, Jumat, Jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Iskandar Marwanto juga menuntut hakim memutuskan mencabut hak Eddy Rumpoko untuk dipilih menjadi pejabat publik selama lima tahun sejak dihukum.

Ia mengatakan terdakwa terbukti bersalah karena melanggar Pasal 12 huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Hal yang memberatkan terdakwa, ia menjelaskan, terdakwa tidak mendukung upaya pemberantasan korupsi, mencederai amanat rakyat dan tidak berterus terang.

“Yang meringankan yaitu terdakwa tidak pernah dihukum dan sopan selama persidangan,” katanya dalam sidang yang dipimpin oleh hakim Unggul Warso Mukti.

Usai persidangan, penasihat hukum terdakwa Mustofa mengatakan sudah menduga tuntutan jaksa.

“Kami juga sudah mempersiapan pledoi nanti dan akan berikan persepsi lain tentang fakta persidangan. Hal itu karena ada beberapa fakta persidangan yang tidak dimasukkan dalam tuntutan itu, dan JPU terkesan tetap menggunakan dakwaannya,” ujarnya.

Menurut dakwaan jaksa, Eddy Rumpoko telah menerima suap berupa mobil merek Toyota New Alphard senilai Rp1,6 miliar dari pengusaha Filiphus Djap. Setelah itu, Eddy menerima uang suap Rp95 juta dan Rp200 juta.

Sidang akan dilanjutkan pada 17 April dengan agenda pembacaan pledoi dari terdakwa. (dra)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

HUKUM

Begini Respons Kapitra Ampera Setelah Abdullah Sebut Nama Firli Bahuri dan Budi Gunawan

Published

on

Ketua KPK, Firli Bahuri. /Instagram.com/@official.kpk

JATIM RAYA – Praktisi hukum DR Kapitra Ampera SH MH merespons pernyataan mantan Penasehat KPK, Abdullah Hehamahua, yang menyebut nama Firly Bahuri dan Budi Gunawan

Sebelumnya dalam wawancara dengan media Forum News Network (FNN) yang disiarkan Youtube, Abdullah secara tendensius menyampaikan tudingannya.

Abdullah menuduh Ketua KPK Firly Bahuri dan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Budi Gunawan sebagai pihak yang berada di balik skenario TWK.

“Terkait masalah Tes Wawasan Kebangsaan adalah kejadian biasa di setiap tingkat profesional masyarakat di instansi manapun,” kata Kapitra Ampera di Jakarta, 11 Juni 2021.

Abdullah dinilainya mempertontonkan kebusukannya sendiri dengan melemparkan tuduhan liar ke org-orang yang menurut halusinasinya memiliki dendam kepada KPK

“Mengapa Abdullah justru melebarkan kejadian itu menjadi peristiwa yang justru menampar mukanya sendiri, bertapa terselubungnya kebusukan dalam pikiran Abdullah,” kata Kapitra.

Kapitra merasa prihatin melihat kondisi ini sebagai anak bangsa dan pratisi hukum, apa betul cara seperti ini adalah cara yg jujur meihat permasalah yang ada.

Pages: 1 2


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

HUKUM

Bayar Utang Kreditur, Advokat Rohmat Selamat Minta BUMD Pemkab Bogor Segera Jual Aset

Published

on

http://jatimraya.com/2021/06/10/bayar-utang-kreditur-advokat-rohmat-selamat-minta-bumd-pemkab-bogor-segera-jual-aset/

JATIM RAYA – Advokat Rohmat Selamat  SH MKn meminta Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Pemkab Bogor, PT Prayoga Pertambangan dan Energy (PPE) segera menyelesaikan utang terhadap kreditur.

Rohmat Selamat  SH MKn  dan Tuti Maulani Chaniago SH adalah kuasa Hukum dari PT Tohaga Jaya dan CV Mutiara Selatan, yang menjadi suplayer BUMN PPE.

“Sebaiknya PPE segera menjual asetnya agar permasalahan utang ini bisa cepat selesai,” kata Rohmat Selamat SH MKn.

Pihak suplayer juga tidak menginginkan lebih lama lagi untuk menunggu penyelesaian perkara ini.

“Kami berikan waktu tiga bulan untuk segera menjual aset dan melunasi semua tagihan Klien Kami,” katanya.

Menurut Rohmat, itulah jalan terbaik bagi PPE untuk menjalankan roda bisnisnya agar lebih optimal lagi.

Sementara itu Direktur PPE Agus Setiawan, SH MH dalan sidang PKPU (Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) menyatakan bahwa manajemen PPE akan melunasi utangnya 

“Utang para kreditor itu utang yang lama, hak mereka untuk menagih,  dan kapan PPE bayar akan dilakukan,” katanya, setelah sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Kemayoran, Jakarta, Rabu, 9 Mei 2021.

“Sampai sejauh ini para kreditor dapat diyakinkan bahwa potensi aset perusahaan yang dimiliki dapat menutupi utang tersebut,” katanya.

Dia juga menjelaskan, bahwa pertemuan di pengadilan ini dapat diselesaikan secara musyawarah walaupun lewat pengadilan. 

“Untuk proposal perdamaian sudah ada dalam prosedur Undang – Undang, dan berharap hari ini ada homologasi. Tetapi banyak dari para kreditor untuk meminta waktu berembuk.”

“Sedangkan laporan dari Kantor Akuntan Publik utang PPE epada kreditor kurang lebih Rp 28 miliar.”

“Saya berharap adanya perdamaian, agar bisnis dapat berjalan kembali.” Imbuh Agus Setiawan saat dicegat awak media. (tim)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

HUKUM

Statemen Tersangka RJ Lino Dinilai Positif untuk Memulihkan Reputasinya

Published

on

Mantan Dirut Pelindo II, RJ Lino.
JAtimraya.com, Jakarta – Statemen mantan Dirut Pelindo II RJ Lino di Gedung KPK yang sudah lama ditetapkan sebagai tersangka dinilai cukup positif dalam upayanya untuk memulihkan reputasi.

Demikian disampaikan oleh praktisi media center & manajemen reputasi Budi Purnomo Karjodihardjo, di Jakarta (28/1/2020)

“Dalam istilah komunikasi, yang dilakukan RJ Lino adalah Taktik Minimization, yaitu melakukan aksi dan tindakan yang bertujuan agar publik mengurangi perasaan negatif, terhadap dirinya,” katanya.

Budi mencatat, setidaknya ada dua hal penting yang disampaikan oleh Lino. Pertama, Lino menunjukkan keberhasilannya selama menjabat Direktur Utama PT Pelindo II. Kedua, Lino mengaku senang dipanggil KPK setelah empat tahun menunggu.

Seperti disampaikan, pada saat Lino masuk Pelindo II, asetnya Rp 6,4 triliun, sedangkan waktu berhenti aset Pelindo itu mencapai Rp 45 triliun. Lino menjadi tersangka karena merugikan keuangan negara sebesar Rp 60 milyar.

Sedangkan soal penantiannya selama 4 tahun untuk kejelasan statusnya, sejak terakhir ke KPK pada 5 Februari 2016. Bukan karena kesalahan Lino, tidak seperti tersangka lainnya, yang kabur, atau menghilang.

Upaya Pemulihan Reputasi

Menurut Budi, tindakan komunikasi yang dilakukan oleh Lino termasuk image restoration action atau pemulihan reputasi (restorasi citra).

“Dari kacamata komunikasi, ini upaya yang positif. Mungkin bisa ditiru oleh tokoh-tokoh yang tersandung masalah krisis, baik persoalan hukum ataupun bukan,” katanya.

Menurut Image Restoration Theory, yang dilakukan Lino dimasukkan dalam Strategi Reducing Offensiveness of Event, terutama Taktik Minimization.

Budi menjelaskan, dalam strategi ini, dikondisikan bahwa pihak yang melakukan kesalahan pantas diberikan keringanan. Caranya adalah dengan mengutip tindakan-tindakan positif yang sudah dilakukan di masa lalu, sehingga diharapkan bisa mengurangi perasaan negatif.

Dapatkah upaya Lino ini mengurangi tindakan hukum yang dilakukan KPK? “Belum tentu. Persoalan hukum terkadang berbeda urusannya dengan masalah komunikasi,” kata Budi.

Namun, secara reputasi, statemen Lino dipastikan memberikan pengaruh yang positif terhadap citranya.

Biasanya tersangka KPK berusaha menghindar atau lari dari kejaran wartawan KPK atau menyerahkan urusan statemen kepada penasehat hukumnya.

“Lino tampil menjadi narasumber mahkota yang menjelaskankan langsung kepada pers, ini juga menjadi poin tersendiri,” kata Budi.

Seperti diberitakan media, setelah menunggu 4 tahun akhirnya tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan quay container crane (QCC) di PT Pelindo II, RJ Lino, diperiksa KPK di Jl Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Kamis (23/1/2020). (tim)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading
Advertisement

Trending