Connect with us

POLITIK

Hanura Solid Dukung Khofifah-Emil

Published

on

Pasangan Khofifah Indar Parawansa-Emil Elestianto Dardak pada Pilkada Jawa Timur 2018.

Jatimraya.com, Surabaya – Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai Hanura Jawa Timur Kelana Aprilianto memastikan partainya masih solid mendukung pasangan Khofifah Indar Parawansa-Emil Elestianto Dardak pada Pilkada Jawa Timur 2018.

Dia membuktikan hari ini menggelar pelatihan bimbingan teknis (bimtek) bersama seluruh Dewan Pimpinan Cabang se-Jawa Timur yang salah satunya untuk membahas strategi memenangkan pasangan Khofifah-Emil.

“Ini menjadi bukti soliditas Partai Hanura Jawa Timur dalam mendukung serta memenangkan pasangan calon gubernur Khofifah Indar Parawansa-Emil Elestianto Dardak di Pilkada Jatim 2018,” katanya kepada wartawan di sela bimtek yang berlangsung di Surabaya, seperti dilansir Indonesiaraya.co.id, Minggu (16/4/2018).

Dia mengatakan dukungan partainya terhadap Khofifah-Emil adalah berdasarkan keputusan Dewan Pimpinan Pusat Hanura yang dipimpin oleh Oesman Sapta Odang (OSO).

“Partai Hanura yang diakui Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Cuma pimpinan OSO,” katanya.

Kelana menyatakan, sebagai salah satu partai politik pengusung Khofifah-Emil di Pilkada Jatim 2018, Hanura akan “all out” memenangkannya hingga terpilih menjadi gubernur dan wakil gubernur Jawa Timur.

Dia menegaskan jika ada Partai Hanura di Jawa Timur yang mengklaim mendukung pasangan lain di Pemilihan Kepala Daerah Jawa Timur adalah ilegal.

Kelana mengaku telah mendengar nama Sudjatmiko yang mengklaim sebagai Ketua DPD Hanura Jawa Timur yang menyatakan mendukung pasangan calon lain di Pilkada Jatim 2018.

“Saya sudah cek, tidak ada nama Sudjatmiko dalam surat keputusan kepengurusan Partai Hanura yang sah,” katanya.

Kelana memastikan hingga kini seluruh DPC Partai Hanura serta ranting-rantingnya di seluruh wilayah Jawa Timur masih satu suara mendukung pasangan Khofifah-Emil.

“Kami sudah siapkan sanksi tegas bagi pengurus maupun kader Partai Hanura yang `mbalelo` mendukung pasangan calon lain,” ujarnya.

Selain Hanura, pasangan Khofifah-Emil di Pilkada Jatim 2018, yang dijadwalkan berlangsung pada 28 Juni mendatang, diusung oleh partai politik Demokrat, Golkar, Nasdem, PAN dan PPP.

Lawannya adalah pasangan Saifullah Yusuf-Puti Guntur Soekarno yang diusung oleh koalisi PDIP, PKB, PKS dan Gerindra, seperti dikutip Antara. (sas)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

POLITIK

Sebenatnya Pancasila Lahir untuk Siapa, Apakah untuk Mereka yang Mengaku ‘Aku Pancasila

Published

on

1 Juni 1945 Hari Lahir Pancasila. Dok. bpip.go.id

JATIM RAYA – Debat kusir soal hari lahirnya pancasila terus bergema di setiap tanggal 1 Juni. Tok! Palu sudah diketok melalui Keppres No 24 Tahun 2016. Dan, setiap tanggal 1 Juni jadi hari libur nasional.

Kontroversi tak berhenti. Perdebatan terus mengisi kolom media. Medsos lebih ramai lagi. Antar pakar berdebat dan adu argumentasi. Masing-masing mempertahankan keyakinannya sendiri. Tak apa.

Namanya juga demokrasi. Tapi, keputusan tetap ada di tangan penguasa. Penguasa berhenti, bisa juga keputusan akan berganti. Bergantung siapa yang dekat dan lebih kuat dalam berargumentasi.

Penting gak penting soal kontroversi ini. Tapi, yang jauh lebih penting adalah menjawab pertanyaan: “kapan pancasila dilaksanakan?” Ini tentu menjadi substansi.

Sila pertama “Ketuhanan Yang Maha Esa”. Apakah perilaku dan sikap politik kita sudah menunjukkan sikap bertuhan?

Faktanya, sejumlah ormas keagamaan dimanfaatkan untuk saling serang dan menebar kebencian.

Satu pemeluk agama dengan pemeluk agama lain tak jarang dibenturkan. Ini dilakukan demi nafsu politik dan kepentingan elit.

Pages: 1 2 3 4


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

POLITIK

Pancasila 1 Juni 1945 adalah Bagian dari Proses Menuju Kelahiran Pancasila

Published

on

JATIM RAYA – Memaksakan deklarasi Hari Lahir Pancasila itu 1 Juni 1945 adalah menciptakan ruang perdebatan.

Pancasila yang dikenal dan diakui absah oleh anak-anak hingga orang dewasa baik yang berpendidikan TK hingga Guru Besar di Perguruan Tinggi adalah Pancasila dengan rumusan saat ini

Dengan sila pertama “Ketuhanan Yang Maha Esa” dan sila kelima “Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia”.

Siapapun WNI yang tidak hafal akan rumusan ini akan “dikutuk” publik.

Lahir Pancasila adalah lahirnya Pancasila “sempurna” sebagaimana yang dirumuskan final yaitu rumusan yang ditetapkan tanggal 18 Agustus1945.

Bila mundur ke aspek historis, “kaum kebangsaan” bersikeras pada rumusan dan kelahiran Pancasila pada tanggal 1 Juni 1945

Maka “kaum Islam” akan bersikeras pada rumusan dan kelahiran Pancasila pada tanggal 22 Juni 1945 yang dikenal degan Piagam Jakarta.

Pages: 1 2 3


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

POLITIK

Kapitra Ampera Ungkap Tiga Alasan Kenapa Kapolri Tidak Bisa Tarik Firli Bahuri dari KPK

Published

on

JATIM RAYA – Politisi PDI Perjuangan DR Kapitra Ampera SH MH merespons soal permintaan Indonesia Corruption Watch (ICW) atau koalisi masyarakat sipil antikorupsi, pada Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo untuk menarik Ketua KPK Firli Bahuri.

Pengaduan koalisi masyarakat antikorupsi yang meminta Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo untuk menarik Ketua KPK Firli Bahuri kembali dan diberhentikan dari jabatannya sebagai Ketua KPK dinilai Kapitra salah besar.

“Statemen yang menyesatkan publik. ICW wajib banyak belajar Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang baru,” kata Kapitra, melalui keterangan tertulis, Jumat, 28 Mei 2021.

Kapitra menyebutkan, setidaknya ada tiga alasan mengapa Kapolri tidak memiliki kewenangan untuk menarik Firli Bahuri dari jabatan Ketua KPK.

Pertama, Firli sebagai Ketua KPK bukan jabatan penugasan tetapi jabatan yang didapat melalui pemilihan dengan selektifitas yang ketat.

Dan diuji kelayakan oleh DPR dan ditetapkan oleh Presiden, sama denngan pengangkatan Kapolri, Panglima TNI dan Hakim Agung.

Kedua, jabatan Ketua KPK bukan jabatan karir kepolisian tetapi jabatan Publik

Pages: 1 2 3


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading
Advertisement

Trending