Connect with us

HUKUM

Kejaksaan Selidiki Penyelewengan Dana Hibah Poltek Madiun

Published

on

Kejaksaan Negeri Madiun menyelidiki dugaan penyelewengan pengelolaan dana hibah di Politeknik Negeri Madiun (PNM).

Jatimraya.com, Madiun – Kejaksaan Negeri Madiun menyelidiki dugaan penyelewengan pengelolaan dana hibah di Politeknik Negeri Madiun (PNM) yang tidak sesuai dengan peruntukannya.

“Kejaksaan memang sedang melakukan pemeriksaan terkait dengan informasi ada indikasi salah peruntukan dari pengelolaan dana hibah di Politeknik Negeri Madiun yang menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Ini masih penyelidikan awal,” kata Kepala Seksi Pidana Khusus Kejari Madiun I Ketut Suarbawa kepada wartawan di Madiun, Kamis (6/9/2018).

Menurut dia, penyelidikan kasus tersebut telah dilakukan sejak 23 Agustus 2018. Pihakya juga telah memintai keterangan sebanyak 10 saksi.

“Kejaksaan masih membutuhkan keterangan lanjutan dari sejumlah saksi dan mengumpulkan alat bukti,” kata dia lanjut.

Kasus tersebut bermula saat PNM mendapat kucuran dana hibah dari Pemkot Madiun sebesar Rp2,3 miliar pada tahun 2014. Dana tersebut diberikan saat masa transisi PNM menjadi negeri.

Dari dana Rp2,3 miliar yang diberikan pada tahun 2014, hanya terserap Rp1,8 miliar untuk sejumlah kegiatan. Oleh karena itu, kejaksaan mempertanyakan selisih anggaran Rp500 juta yang belum terserap dan menjadi temuan BPK.

Selain selisih, kejaksaan juga menemukan ada sejumlah anggaran yang terserap tersebut tidak sesuai dengan peruntukan. Dari anggaran Rp1,8 miliar yang diserap, sekitar Rp186 juta justru untuk membayar gaji PNS sehingga menjadi temuan BPK.

Hal yang sama pada tahun 2015. PNM memperoleh kembali dana hibah dari Pemkot Madiun sebesar Rp2,3 miliar. Akan tetapi, sebesar Rp500 juta di antaranya justru untuk mengembalikan pinjaman pada tahun 2014 yang menjadi temuan BPK ke kas daerah.

Suarbawa menjelaskan bahwa pihaknnya masih terus melakukan pemeriksaan hingga ada titik kejelasan dan kesimpulan.

Sejumlah saksi lain dari pejabat PNM dan Pemkot Madiun juga akan diperiksa guna mendapatkan keterangan serta bahan bukti dari kasus tersebut. (rka)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

HUKUM

Begini Respons Kapitra Ampera Setelah Abdullah Sebut Nama Firli Bahuri dan Budi Gunawan

Published

on

Ketua KPK, Firli Bahuri. /Instagram.com/@official.kpk

JATIM RAYA – Praktisi hukum DR Kapitra Ampera SH MH merespons pernyataan mantan Penasehat KPK, Abdullah Hehamahua, yang menyebut nama Firly Bahuri dan Budi Gunawan

Sebelumnya dalam wawancara dengan media Forum News Network (FNN) yang disiarkan Youtube, Abdullah secara tendensius menyampaikan tudingannya.

Abdullah menuduh Ketua KPK Firly Bahuri dan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Budi Gunawan sebagai pihak yang berada di balik skenario TWK.

“Terkait masalah Tes Wawasan Kebangsaan adalah kejadian biasa di setiap tingkat profesional masyarakat di instansi manapun,” kata Kapitra Ampera di Jakarta, 11 Juni 2021.

Abdullah dinilainya mempertontonkan kebusukannya sendiri dengan melemparkan tuduhan liar ke org-orang yang menurut halusinasinya memiliki dendam kepada KPK

“Mengapa Abdullah justru melebarkan kejadian itu menjadi peristiwa yang justru menampar mukanya sendiri, bertapa terselubungnya kebusukan dalam pikiran Abdullah,” kata Kapitra.

Kapitra merasa prihatin melihat kondisi ini sebagai anak bangsa dan pratisi hukum, apa betul cara seperti ini adalah cara yg jujur meihat permasalah yang ada.

Pages: 1 2


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

HUKUM

Bayar Utang Kreditur, Advokat Rohmat Selamat Minta BUMD Pemkab Bogor Segera Jual Aset

Published

on

http://jatimraya.com/2021/06/10/bayar-utang-kreditur-advokat-rohmat-selamat-minta-bumd-pemkab-bogor-segera-jual-aset/

JATIM RAYA – Advokat Rohmat Selamat  SH MKn meminta Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Pemkab Bogor, PT Prayoga Pertambangan dan Energy (PPE) segera menyelesaikan utang terhadap kreditur.

Rohmat Selamat  SH MKn  dan Tuti Maulani Chaniago SH adalah kuasa Hukum dari PT Tohaga Jaya dan CV Mutiara Selatan, yang menjadi suplayer BUMN PPE.

“Sebaiknya PPE segera menjual asetnya agar permasalahan utang ini bisa cepat selesai,” kata Rohmat Selamat SH MKn.

Pihak suplayer juga tidak menginginkan lebih lama lagi untuk menunggu penyelesaian perkara ini.

“Kami berikan waktu tiga bulan untuk segera menjual aset dan melunasi semua tagihan Klien Kami,” katanya.

Menurut Rohmat, itulah jalan terbaik bagi PPE untuk menjalankan roda bisnisnya agar lebih optimal lagi.

Sementara itu Direktur PPE Agus Setiawan, SH MH dalan sidang PKPU (Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) menyatakan bahwa manajemen PPE akan melunasi utangnya 

“Utang para kreditor itu utang yang lama, hak mereka untuk menagih,  dan kapan PPE bayar akan dilakukan,” katanya, setelah sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Kemayoran, Jakarta, Rabu, 9 Mei 2021.

“Sampai sejauh ini para kreditor dapat diyakinkan bahwa potensi aset perusahaan yang dimiliki dapat menutupi utang tersebut,” katanya.

Dia juga menjelaskan, bahwa pertemuan di pengadilan ini dapat diselesaikan secara musyawarah walaupun lewat pengadilan. 

“Untuk proposal perdamaian sudah ada dalam prosedur Undang – Undang, dan berharap hari ini ada homologasi. Tetapi banyak dari para kreditor untuk meminta waktu berembuk.”

“Sedangkan laporan dari Kantor Akuntan Publik utang PPE epada kreditor kurang lebih Rp 28 miliar.”

“Saya berharap adanya perdamaian, agar bisnis dapat berjalan kembali.” Imbuh Agus Setiawan saat dicegat awak media. (tim)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

HUKUM

Dipanggil Komisi Pemberantasan Korupsi, Direktur PT Ciputra Development Tbk Mangkir

Published

on

Direktur PT Ciputra Development, Sutoto Yakobus saat jalani pemeriksaan di Gedung KPK, Jakarta. /Instagram.com@official.kpk

JATIM RAYA – Direktur PT Ciputra Development Tbk Sutoto Yakobus tidak memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kamis, 16 April 2020

Padahal Sutoto diagendakan diperiksa untuk tersangka Bupati Sidoarjo nonaktif Saiful Ilah (SFI).

Dia diperiksa sebagai saksi dalam penyidikan suap pengadaan proyek infrastruktur di Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur.

“Saksi (Sutoto) tidak hadir,” ujar Pelaksana Tugas Juru Bicara KPK Ali Fikri saat dikonfirmasi, di Jakarta, Kamis, 16 April 2020.

Siapakah Sutoto Yakobus? dirangkum dari berbagai sumber, dia lahir pada tahun 1961, diangkat sebagai Direktur Ciputra Development sejak Januari 2017.

Sutoto mengawali karier pada tahun 1989 sebagai Manajer Pemasaran Proyek Perumahan CitraGarden City.

Dia juga pernah menjabat sebagai Manajer Umum Proyek Ciputra Semarang (1990-1993) dan Manajer Senior Pengembangan Usaha PT Ciputra Surya Tbk (CTRS) (1993-1994).

Pages: 1 2 3 4


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading
Advertisement

Trending