Connect with us

POLITIK

KPU Banyumas Segera Sosialisasikan Peratun Kanpanye

Published

on

Kampanye Pemilu 2019 akan mulai berlangsung sejak tanggal 23 September 2018 hingga 14 April 2019.

Jatimraya.com, Purwokerto – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, akan segera menyosialisasikan Peraturan KPU Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum, kata Ketua KPU Kabupaten Banyumas Unggul Warsiadi.

“Kami akan sosialisasikan PKPU tentang Kampanye ini kepada seluruh partai politik peserta Pemilu 2019 pada hari Senin (10/9/2018),” katanya di Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Jumat (7/9/2018).

Menurut dia, sosialisasi tersebut penting dilakukan karena masa kampanye Pemilu 2019 akan mulai berlangsung sejak tanggal 23 September 2018 hingga 14 April 2019.

Dalam hal ini, ruang lingkup PKPU tentang Kampanye Pemilihan Umum meliputi kampanye calon presiden dan calon wakil presiden serta kampanye calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota.

Ia mengharapkan dengan adanya sosialisasi tersebut, partai politik bisa memahami aturan main dalam kampanye yang dilakukan berdasarkan prinsip jujur, terbuka, dan dialogis sebagai wujud dari pendidikan politik masyarakat yang dilaksanakan secara bertanggung jawab dalam rangka meningkatkan partisipasi pemilih dalam pemilu.

Disinggung mengenai daftar calon tetap (DCT), Unggul mengatakan pihaknya akan menetapkan daftar calon sementara (DCS) DPRD Kabupaten Banyumas menjadi DCT pada tanggal 20 September atau tiga hari menjelang masa kampanye.

“Saat ini masih dilakukan pemeliharaan DCS yang akan ditetapkan menjadi DCT. Kemarin ada beberapa partai politik yang konsultasi terkait dengan penggantian bakal calon legistalor yang sudah masuk ke dalam DCS, namun baru PDIP yang merealisasikan proses administrasi,” katanya.

Ia mengatakan dua perempuan bakal calon legislator dari PDIP mengajukan pengunduran diri sehingga kuota perempuan di salah satu daerah pemilihan menjadi terganggu.

Oleh karena itu, kata dia, dua perempuan bakal calon legislator yang mengundurkan diri tersebut harus digantikan.

“Kalau yang mengundurkan diri hanya satu orang perempuan, itu tidak mengganggu kuota perempuan di daerah pemilihan tersebut. Oleh karena yang mundur dua perempuan, kuotanya jadi terganggu sehingga harus digantikan, penggantinya boleh perempuan semua dan boleh juga satu orang yang perempuan,” katanya.

Menurut dia, dua perempuan bakal calon legislator itu hanya diganti oleh seorang perempuan dan penggantinya akan langsung masuk DCT, sedangkan yang mengundurkan diri akan dicoret.

Ia mengatakan bakal calon legislator yang mengundurkan diri harus menyerahkan surat dari otoritas yang mengeluarkan keputusan pengunduran diri itu kepada KPU pada tanggal 19 September 2018.

“Selama belum ditetapkan sebagai DCT, masih memungkinkan dilakukan penggantian bakal calon legislator. Hanya saja jika yang mengundurkan diri itu laki-laki tidak perlu diganti, namun jika perempuan dan mengganggu kuota, harus dilakukan penggantian,” katanya. (smt)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

POLITIK

Sebenatnya Pancasila Lahir untuk Siapa, Apakah untuk Mereka yang Mengaku ‘Aku Pancasila

Published

on

1 Juni 1945 Hari Lahir Pancasila. Dok. bpip.go.id

JATIM RAYA – Debat kusir soal hari lahirnya pancasila terus bergema di setiap tanggal 1 Juni. Tok! Palu sudah diketok melalui Keppres No 24 Tahun 2016. Dan, setiap tanggal 1 Juni jadi hari libur nasional.

Kontroversi tak berhenti. Perdebatan terus mengisi kolom media. Medsos lebih ramai lagi. Antar pakar berdebat dan adu argumentasi. Masing-masing mempertahankan keyakinannya sendiri. Tak apa.

Namanya juga demokrasi. Tapi, keputusan tetap ada di tangan penguasa. Penguasa berhenti, bisa juga keputusan akan berganti. Bergantung siapa yang dekat dan lebih kuat dalam berargumentasi.

Penting gak penting soal kontroversi ini. Tapi, yang jauh lebih penting adalah menjawab pertanyaan: “kapan pancasila dilaksanakan?” Ini tentu menjadi substansi.

Sila pertama “Ketuhanan Yang Maha Esa”. Apakah perilaku dan sikap politik kita sudah menunjukkan sikap bertuhan?

Faktanya, sejumlah ormas keagamaan dimanfaatkan untuk saling serang dan menebar kebencian.

Satu pemeluk agama dengan pemeluk agama lain tak jarang dibenturkan. Ini dilakukan demi nafsu politik dan kepentingan elit.

Pages: 1 2 3 4


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

POLITIK

Pancasila 1 Juni 1945 adalah Bagian dari Proses Menuju Kelahiran Pancasila

Published

on

JATIM RAYA – Memaksakan deklarasi Hari Lahir Pancasila itu 1 Juni 1945 adalah menciptakan ruang perdebatan.

Pancasila yang dikenal dan diakui absah oleh anak-anak hingga orang dewasa baik yang berpendidikan TK hingga Guru Besar di Perguruan Tinggi adalah Pancasila dengan rumusan saat ini

Dengan sila pertama “Ketuhanan Yang Maha Esa” dan sila kelima “Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia”.

Siapapun WNI yang tidak hafal akan rumusan ini akan “dikutuk” publik.

Lahir Pancasila adalah lahirnya Pancasila “sempurna” sebagaimana yang dirumuskan final yaitu rumusan yang ditetapkan tanggal 18 Agustus1945.

Bila mundur ke aspek historis, “kaum kebangsaan” bersikeras pada rumusan dan kelahiran Pancasila pada tanggal 1 Juni 1945

Maka “kaum Islam” akan bersikeras pada rumusan dan kelahiran Pancasila pada tanggal 22 Juni 1945 yang dikenal degan Piagam Jakarta.

Pages: 1 2 3


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

POLITIK

Kapitra Ampera Ungkap Tiga Alasan Kenapa Kapolri Tidak Bisa Tarik Firli Bahuri dari KPK

Published

on

JATIM RAYA – Politisi PDI Perjuangan DR Kapitra Ampera SH MH merespons soal permintaan Indonesia Corruption Watch (ICW) atau koalisi masyarakat sipil antikorupsi, pada Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo untuk menarik Ketua KPK Firli Bahuri.

Pengaduan koalisi masyarakat antikorupsi yang meminta Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo untuk menarik Ketua KPK Firli Bahuri kembali dan diberhentikan dari jabatannya sebagai Ketua KPK dinilai Kapitra salah besar.

“Statemen yang menyesatkan publik. ICW wajib banyak belajar Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang baru,” kata Kapitra, melalui keterangan tertulis, Jumat, 28 Mei 2021.

Kapitra menyebutkan, setidaknya ada tiga alasan mengapa Kapolri tidak memiliki kewenangan untuk menarik Firli Bahuri dari jabatan Ketua KPK.

Pertama, Firli sebagai Ketua KPK bukan jabatan penugasan tetapi jabatan yang didapat melalui pemilihan dengan selektifitas yang ketat.

Dan diuji kelayakan oleh DPR dan ditetapkan oleh Presiden, sama denngan pengangkatan Kapolri, Panglima TNI dan Hakim Agung.

Kedua, jabatan Ketua KPK bukan jabatan karir kepolisian tetapi jabatan Publik

Pages: 1 2 3


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading
Advertisement

Trending