Connect with us

POLITIK

Risma Ceritakan Suka Duka Penerapan E-Procurement Surabaya

Published

on

Wali Kota Surabaya, Tri Rismaharini.

Jatimraya.com, Surabaya – Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini menceritakan suka duka pada saat awal pertama kali menerapkan program e-procurement atau sistem pengadaan barang dan jasa yang memanfaatkan teknologi informasi di Pemkot Surabaya, Jatim.

Tri Rismaharini di Surabaya, Jumat (7/9/2018), mengatakan pada saat dirinya masih menjabat sebagai Kepala Dinas Bina Program sekitar 2002 ada pengalaman buruk yang sempat dialaminya bersama keluarga.

“Ada ancaman ataupun teror ketika saya hendak menerapkan program e-procurement,” katanya.

Namun, lanjut dia, berkat dukungan Profesor Richardus Eko Indrajit, program tersebut berhasil diterapkan di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya dan nasional.

Richardus Eko Indrajit merupakan pakar teknologi lulusan Institut Teknologi Sepuluh Nopember Surabaya (ITS), Harvard University University of the City of Manyla, Maastricht School of Management, Leicester University, dan London School of Public Relations.

Selain itu, Richardus Eko Indrajit sempat ditunjuk Pemerintah Republik Indonesia untuk memimpin institusi pengawas internet Indonesia ID-SIRTII (Indonesia Security Incident Response Team on Internet Infrastructure) dan menjadi anggota aktif dari Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP), Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP), Dewan Riset Nasional (DRN), dan Dewan Pendidikan Tinggi (DPT).

Richardus juga ditunjuk Presiden Association of Higher Learning Institution in Computing and Information Technology Studies dimana ia memimpin lebih dari 700 universitas dan 1.500 program studi di seluruh Indonesia dan President of International Association of Software Architect.

“Dia (Richardus) adalah orang yang membantu dan menyelamatkan nyawa saya dan keluarga ketika menerima berbagai macam teror untuk menerapkan program e-procurement,” ujarnya.

Risma menjelaskan awal pembuatan program e-procurement sempat mengalami gejolak dan penolakan dari dalam tubuh Pemkot Surabaya. Namun, kata dia, berkat bantuan dan dukungan Prof Eko, program yang bertujuan untuk memutus rantai korupsi bisa diterapkan.

“Saat presentasi di Bandung dan Jakarta, dia selalu meyakinkan kepada seluruh peserta bahwa langkah program ini sudah benar hingga akhirnya bisa diterima di level nasional,” ujarnya. Menurut Wali kota perempuan pertama di Surabaya ini, jika tidak menggunakan program e-procurement, Pemkot Surabaya akan mengalami kesulitan untuk mempercepat pembangunan. Mengingat dana yang diberikan sangat terbatas.

Meskipun dana yang didapat terbatas, Risma mengaku Surabaya bisa melakukan penghematan sekitar 20-25 persen melalui kompetisi yang ketat. Hasil penghematan ini, kata Risma, yang kemudian dimanfaatkan untuk membangun jalan dan saluran.

“Mungkin itu yang membuat pembangunan di Surabaya lebih cepat dibandingkan daerah-daerah lainnya,” katanya.

Profesor Richardus Eko Indrajit pada saat bersama Risma mengunjungi koridor lantai 3 gedung Siola, Surabaya, Kamis (6/9/2018) mengatakan dalam menciptakan suatu program pasti ada risiko gagal dan berhasil. Namun baginya, program e-procurement sudah berhasil diterapkan di Kota Pahlawan. Kesuksesan itu dapat dilihat ketika banyak kota dan negara datang ke Surabaya untuk belajar teknologi, kepemimpinan, terobosan, ide, inisiatif dan terpenting melibatkan warganya dalam membangun kota. “Kota yang benar-benar layak untuk ditinggali karena melibatkan warga dalam membangun kotanya,” katanya.

Ditanya soal perubahan gedung Siola dulu dan kini, Prof Eko mengaku terkejut karena dulunya dipakai sebagai pusat perbelanjaan kini disulap menjadi mal pelayanan publik.

Menurutnya, mal pelayanan publik Siola sangat bagus dan sukses. Hal itu bisa dilihat dari cara warga bergerak, saling menyapa dan tersenyum. “Kalau mau lihat baik buruknya pelayanan masyarakat bisa dilihat berapa jumlah orang yang tersenyum. Kalau perlu Surabaya buat program senyum orang,” katanya. Selama di gedung Siola, Risma mengajak Prof Eko dan rombongan melihat museum Surabaya, ruang command center room (CCR) 112 dan koridor coworking space. (adl)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

POLITIK

Sebenatnya Pancasila Lahir untuk Siapa, Apakah untuk Mereka yang Mengaku ‘Aku Pancasila

Published

on

1 Juni 1945 Hari Lahir Pancasila. Dok. bpip.go.id

JATIM RAYA – Debat kusir soal hari lahirnya pancasila terus bergema di setiap tanggal 1 Juni. Tok! Palu sudah diketok melalui Keppres No 24 Tahun 2016. Dan, setiap tanggal 1 Juni jadi hari libur nasional.

Kontroversi tak berhenti. Perdebatan terus mengisi kolom media. Medsos lebih ramai lagi. Antar pakar berdebat dan adu argumentasi. Masing-masing mempertahankan keyakinannya sendiri. Tak apa.

Namanya juga demokrasi. Tapi, keputusan tetap ada di tangan penguasa. Penguasa berhenti, bisa juga keputusan akan berganti. Bergantung siapa yang dekat dan lebih kuat dalam berargumentasi.

Penting gak penting soal kontroversi ini. Tapi, yang jauh lebih penting adalah menjawab pertanyaan: “kapan pancasila dilaksanakan?” Ini tentu menjadi substansi.

Sila pertama “Ketuhanan Yang Maha Esa”. Apakah perilaku dan sikap politik kita sudah menunjukkan sikap bertuhan?

Faktanya, sejumlah ormas keagamaan dimanfaatkan untuk saling serang dan menebar kebencian.

Satu pemeluk agama dengan pemeluk agama lain tak jarang dibenturkan. Ini dilakukan demi nafsu politik dan kepentingan elit.

Pages: 1 2 3 4


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

POLITIK

Pancasila 1 Juni 1945 adalah Bagian dari Proses Menuju Kelahiran Pancasila

Published

on

JATIM RAYA – Memaksakan deklarasi Hari Lahir Pancasila itu 1 Juni 1945 adalah menciptakan ruang perdebatan.

Pancasila yang dikenal dan diakui absah oleh anak-anak hingga orang dewasa baik yang berpendidikan TK hingga Guru Besar di Perguruan Tinggi adalah Pancasila dengan rumusan saat ini

Dengan sila pertama “Ketuhanan Yang Maha Esa” dan sila kelima “Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia”.

Siapapun WNI yang tidak hafal akan rumusan ini akan “dikutuk” publik.

Lahir Pancasila adalah lahirnya Pancasila “sempurna” sebagaimana yang dirumuskan final yaitu rumusan yang ditetapkan tanggal 18 Agustus1945.

Bila mundur ke aspek historis, “kaum kebangsaan” bersikeras pada rumusan dan kelahiran Pancasila pada tanggal 1 Juni 1945

Maka “kaum Islam” akan bersikeras pada rumusan dan kelahiran Pancasila pada tanggal 22 Juni 1945 yang dikenal degan Piagam Jakarta.

Pages: 1 2 3


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

POLITIK

Kapitra Ampera Ungkap Tiga Alasan Kenapa Kapolri Tidak Bisa Tarik Firli Bahuri dari KPK

Published

on

JATIM RAYA – Politisi PDI Perjuangan DR Kapitra Ampera SH MH merespons soal permintaan Indonesia Corruption Watch (ICW) atau koalisi masyarakat sipil antikorupsi, pada Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo untuk menarik Ketua KPK Firli Bahuri.

Pengaduan koalisi masyarakat antikorupsi yang meminta Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo untuk menarik Ketua KPK Firli Bahuri kembali dan diberhentikan dari jabatannya sebagai Ketua KPK dinilai Kapitra salah besar.

“Statemen yang menyesatkan publik. ICW wajib banyak belajar Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang baru,” kata Kapitra, melalui keterangan tertulis, Jumat, 28 Mei 2021.

Kapitra menyebutkan, setidaknya ada tiga alasan mengapa Kapolri tidak memiliki kewenangan untuk menarik Firli Bahuri dari jabatan Ketua KPK.

Pertama, Firli sebagai Ketua KPK bukan jabatan penugasan tetapi jabatan yang didapat melalui pemilihan dengan selektifitas yang ketat.

Dan diuji kelayakan oleh DPR dan ditetapkan oleh Presiden, sama denngan pengangkatan Kapolri, Panglima TNI dan Hakim Agung.

Kedua, jabatan Ketua KPK bukan jabatan karir kepolisian tetapi jabatan Publik

Pages: 1 2 3


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading
Advertisement

Trending