Connect with us

POLITIK

Terminal Tenggarong Kurang Akses Wilayah Timur

Published

on

Wakil Ketua DPRD Kota Semarang, Joko Santoso.

Jatimraya.com, Semarang – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang menilai keberadaan Terminal Penggaron sebagai pengganti transit bus dari Terminal Terboyo masih kurang mengakses wilayah sisi timur Semarang.

“Terminal yang disiapkan sebagai pengganti (Terminal Terboyo, red.) kan dua, yakni pertama Terminal Mangkang untuk bus antarprovinsi (AKAP),” kata Wakil Ketua DPRD Kota Semarang Joko Santoso di Semarang, Jumat (7/9/2018).

Terminal Terboyo Semarang resmi ditutup untuk aktivitas transportasi umum dan transit bus mulai 1 September 2018 karena proyek pembangunan terminal penumpang tersebut menjadi terminal barang segera dimulai.

Politikus Partai Gerindra itu mengatakan Terminal Penggaron yang merupakan terminal tipe B disiapkan untuk transit bus dalam provinsi (AKDP), tetapi keberadaannya belum mencakup jurusan Demak, Kudus, dan sekitarnya.

Terminal Penggaron berada di perbatasan timur Kota Semarang yang menuju wilayah Grobogan, sementara Terminal Terboyo yang sama-sama berada di timur pesisir mengarah ke jurusan Demak, Jepara, dan Kudus.

Artinya, Joko mengatakan keberadaan Terminal Terboyo bagi masyarakat untuk mengakses angkutan umum dari atau menuju wilayah pesisir timur Semarang belum tergantikan sepenuhnya oleh Terminal Penggaron.”Tidak mungkin orang Kudus, Demak, lari ke Terminal Penggaron. Makanya, harus ada subterminal yang sementara sifatnya yang bisa jadi tempat naik turun penumpang dari maupun keluar sisi timur pesisir Semarang,” katanya.

Menurut dia, Dinas Perhubungan Kota Semarang harus segera memberikan kepastian dan utamanya sosialisasi kepada masyarakat mengenai pengalihan transit bus pascapenutupan Terminal Terboyo.

“Informasinya harus jelas. Kalau orang mau menggunakan transportasi antardaerah di mana, antarprovinsi di mana, antarkota mana. Dishub harus segera sosialisasi dengan ditutupnya Terminal Terboyo,” katanya.

Dimungkinkan, kata Joko, masih banyak masyarakat yang belum mengetahui dan paham jika mau menggunakan moda bus untuk bepergian ke luar kota harus memulai dari mana setelah Terminal Terboyo ditutup.

Sementara itu, Sekretaris Dishub Kota Semarang Kusnandir mengatakan bus AKDP merupakan kewenangan pemerintah provinsi sehingga tetap harus masuk ke Terminal Penggaron yang dikelola provinsi.

“Terkait permintaan bus arah Jepara masih diperbolehkan masuk Terminal Terboyo, kami tidak bisa memberikan jawaban. Bus AKDP kewenangan provinsi sehingga harus masuk Terminal Penggaron,” katanya.

Namun, kata dia, Dishub Semarang akan segera berkoordinasi dengan Dishub Jateng untuk mencari solusi terbaik, sebab tentunya bus-bus lain akan menuntut hal sama jika salah satu bus diperbolehkan masuk Terminal Terboyo. (zdr)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

POLITIK

Sebenatnya Pancasila Lahir untuk Siapa, Apakah untuk Mereka yang Mengaku ‘Aku Pancasila

Published

on

1 Juni 1945 Hari Lahir Pancasila. Dok. bpip.go.id

JATIM RAYA – Debat kusir soal hari lahirnya pancasila terus bergema di setiap tanggal 1 Juni. Tok! Palu sudah diketok melalui Keppres No 24 Tahun 2016. Dan, setiap tanggal 1 Juni jadi hari libur nasional.

Kontroversi tak berhenti. Perdebatan terus mengisi kolom media. Medsos lebih ramai lagi. Antar pakar berdebat dan adu argumentasi. Masing-masing mempertahankan keyakinannya sendiri. Tak apa.

Namanya juga demokrasi. Tapi, keputusan tetap ada di tangan penguasa. Penguasa berhenti, bisa juga keputusan akan berganti. Bergantung siapa yang dekat dan lebih kuat dalam berargumentasi.

Penting gak penting soal kontroversi ini. Tapi, yang jauh lebih penting adalah menjawab pertanyaan: “kapan pancasila dilaksanakan?” Ini tentu menjadi substansi.

Sila pertama “Ketuhanan Yang Maha Esa”. Apakah perilaku dan sikap politik kita sudah menunjukkan sikap bertuhan?

Faktanya, sejumlah ormas keagamaan dimanfaatkan untuk saling serang dan menebar kebencian.

Satu pemeluk agama dengan pemeluk agama lain tak jarang dibenturkan. Ini dilakukan demi nafsu politik dan kepentingan elit.

Pages: 1 2 3 4


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

POLITIK

Pancasila 1 Juni 1945 adalah Bagian dari Proses Menuju Kelahiran Pancasila

Published

on

JATIM RAYA – Memaksakan deklarasi Hari Lahir Pancasila itu 1 Juni 1945 adalah menciptakan ruang perdebatan.

Pancasila yang dikenal dan diakui absah oleh anak-anak hingga orang dewasa baik yang berpendidikan TK hingga Guru Besar di Perguruan Tinggi adalah Pancasila dengan rumusan saat ini

Dengan sila pertama “Ketuhanan Yang Maha Esa” dan sila kelima “Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia”.

Siapapun WNI yang tidak hafal akan rumusan ini akan “dikutuk” publik.

Lahir Pancasila adalah lahirnya Pancasila “sempurna” sebagaimana yang dirumuskan final yaitu rumusan yang ditetapkan tanggal 18 Agustus1945.

Bila mundur ke aspek historis, “kaum kebangsaan” bersikeras pada rumusan dan kelahiran Pancasila pada tanggal 1 Juni 1945

Maka “kaum Islam” akan bersikeras pada rumusan dan kelahiran Pancasila pada tanggal 22 Juni 1945 yang dikenal degan Piagam Jakarta.

Pages: 1 2 3


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

POLITIK

Kapitra Ampera Ungkap Tiga Alasan Kenapa Kapolri Tidak Bisa Tarik Firli Bahuri dari KPK

Published

on

JATIM RAYA – Politisi PDI Perjuangan DR Kapitra Ampera SH MH merespons soal permintaan Indonesia Corruption Watch (ICW) atau koalisi masyarakat sipil antikorupsi, pada Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo untuk menarik Ketua KPK Firli Bahuri.

Pengaduan koalisi masyarakat antikorupsi yang meminta Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo untuk menarik Ketua KPK Firli Bahuri kembali dan diberhentikan dari jabatannya sebagai Ketua KPK dinilai Kapitra salah besar.

“Statemen yang menyesatkan publik. ICW wajib banyak belajar Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang baru,” kata Kapitra, melalui keterangan tertulis, Jumat, 28 Mei 2021.

Kapitra menyebutkan, setidaknya ada tiga alasan mengapa Kapolri tidak memiliki kewenangan untuk menarik Firli Bahuri dari jabatan Ketua KPK.

Pertama, Firli sebagai Ketua KPK bukan jabatan penugasan tetapi jabatan yang didapat melalui pemilihan dengan selektifitas yang ketat.

Dan diuji kelayakan oleh DPR dan ditetapkan oleh Presiden, sama denngan pengangkatan Kapolri, Panglima TNI dan Hakim Agung.

Kedua, jabatan Ketua KPK bukan jabatan karir kepolisian tetapi jabatan Publik

Pages: 1 2 3


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading
Advertisement

Trending