Connect with us

POLITIK

Prabowo-Sandi Tunjuk Budi Purnomo Karjodihardjo Menjadi Wakil Direktur Komunikasi & Media

Published

on

Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden, Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno.

Jatimraya.com, Jakarta – Wartawan senior Budi Purnomo Karjodihardjo S.IKom, M.IKom akhirnya ditugaskan oleh pasangan Capres/Cawapres Prabowo Subianto – Sandiaga Salahudin Uno sebagai Wakil Direktur Komunikasi & Media, Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo – Sandi Uno.

Budi Purnomo menjadi Wakil dari Hashim Djoyohadikusumo, adik kandung Prabowo Subianto yang ditunjuk sebagai Direktur Komunikasi dan Media, Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi Uno.

“Kami menyampaikan terima kasih atas kepercayaan yang diberikan oleh pak Prabowo dan pak Sandi, mohon doa dari para pendukung agar kami dapat bertugas dengan baik,” kata Budi Purnomo kepada wartawan di Jakarta, Senin (24/9/2018).

Selain Budi Purnomo Karjodihardjo, Hashim juga didampingi oleh tiga orang Wakil Direktur lainnya, yaitu Mayjen (Purn) Sudrajat (mantan Kapuspen TNI), Dhimam Abror (politisi PAN), dan Dedi Supriadi (politisi PKS)

Bagi Budi Purnomo, urusan manajemen media center bukanlah hal yang baru. Kiprahnya di dunia komunikasi dan media dalam kontestasi politik seperti Pilgub dan Pilpres, sudah malang-melintang dan sarat prestasi.

Pada saat Pilgub DKI Jakarta 2018, Budi adalah Dewan Pakar (bidang komunikasi dan media) Anies Baswedan-Sandi, setelah sebelumnya menjadi Koordinator Sandi Uno Media Center (2017). Pada Pilgub DKI Jakarta sebelumnya pun, Budi adalah Koordinator Media Center Jokowi-Ahok (2012).

Sedangkan pada saat kontestasi Pilpres 2014, Budi juga ditunjuk sebagai Direktur Komunikasi & Media Prabowo-Hatta Rajasa, setelah sebelumnya menjadi Koordinator Prabowo Subianto Media Center (2013).

Pada Pilpres 2019 ini, Tim Komunikasi & Media dibentuk Badan Pemenangan Nasional Prabowo-Sandi berdasarkan Surat Keputusan No. 0001/Kpts/BPN-PS/IX/2018 tanggal 18 September 2018, tentang Direktorat Komunikasi dan Media BPN Capres-Cawapres 2019 Prabowo-Sandi.

Dalam SK tersebut, dicantumkan juga 60 orang anggota Direktorat Komunikasi dan Media yang berasal dari berbagai lintas partai maupun relawan, termasuk : Ariseno Ridhwan, Yuga Aden, Vera Damayanti, Imelda Sari, Zara Zettira, Yasmin Muntaz, Dian Fatwa, Eka Gumelar, Siti Syarifah Sutalaksana, Hazmi Fitriyasa, Ade Novit, Buni Yani, dan sejumlah tokoh lainnya. (vin)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

POLITIK

Sebenatnya Pancasila Lahir untuk Siapa, Apakah untuk Mereka yang Mengaku ‘Aku Pancasila

Published

on

1 Juni 1945 Hari Lahir Pancasila. Dok. bpip.go.id

JATIM RAYA – Debat kusir soal hari lahirnya pancasila terus bergema di setiap tanggal 1 Juni. Tok! Palu sudah diketok melalui Keppres No 24 Tahun 2016. Dan, setiap tanggal 1 Juni jadi hari libur nasional.

Kontroversi tak berhenti. Perdebatan terus mengisi kolom media. Medsos lebih ramai lagi. Antar pakar berdebat dan adu argumentasi. Masing-masing mempertahankan keyakinannya sendiri. Tak apa.

Namanya juga demokrasi. Tapi, keputusan tetap ada di tangan penguasa. Penguasa berhenti, bisa juga keputusan akan berganti. Bergantung siapa yang dekat dan lebih kuat dalam berargumentasi.

Penting gak penting soal kontroversi ini. Tapi, yang jauh lebih penting adalah menjawab pertanyaan: “kapan pancasila dilaksanakan?” Ini tentu menjadi substansi.

Sila pertama “Ketuhanan Yang Maha Esa”. Apakah perilaku dan sikap politik kita sudah menunjukkan sikap bertuhan?

Faktanya, sejumlah ormas keagamaan dimanfaatkan untuk saling serang dan menebar kebencian.

Satu pemeluk agama dengan pemeluk agama lain tak jarang dibenturkan. Ini dilakukan demi nafsu politik dan kepentingan elit.

Pages: 1 2 3 4


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

POLITIK

Pancasila 1 Juni 1945 adalah Bagian dari Proses Menuju Kelahiran Pancasila

Published

on

JATIM RAYA – Memaksakan deklarasi Hari Lahir Pancasila itu 1 Juni 1945 adalah menciptakan ruang perdebatan.

Pancasila yang dikenal dan diakui absah oleh anak-anak hingga orang dewasa baik yang berpendidikan TK hingga Guru Besar di Perguruan Tinggi adalah Pancasila dengan rumusan saat ini

Dengan sila pertama “Ketuhanan Yang Maha Esa” dan sila kelima “Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia”.

Siapapun WNI yang tidak hafal akan rumusan ini akan “dikutuk” publik.

Lahir Pancasila adalah lahirnya Pancasila “sempurna” sebagaimana yang dirumuskan final yaitu rumusan yang ditetapkan tanggal 18 Agustus1945.

Bila mundur ke aspek historis, “kaum kebangsaan” bersikeras pada rumusan dan kelahiran Pancasila pada tanggal 1 Juni 1945

Maka “kaum Islam” akan bersikeras pada rumusan dan kelahiran Pancasila pada tanggal 22 Juni 1945 yang dikenal degan Piagam Jakarta.

Pages: 1 2 3


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

POLITIK

Kapitra Ampera Ungkap Tiga Alasan Kenapa Kapolri Tidak Bisa Tarik Firli Bahuri dari KPK

Published

on

JATIM RAYA – Politisi PDI Perjuangan DR Kapitra Ampera SH MH merespons soal permintaan Indonesia Corruption Watch (ICW) atau koalisi masyarakat sipil antikorupsi, pada Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo untuk menarik Ketua KPK Firli Bahuri.

Pengaduan koalisi masyarakat antikorupsi yang meminta Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo untuk menarik Ketua KPK Firli Bahuri kembali dan diberhentikan dari jabatannya sebagai Ketua KPK dinilai Kapitra salah besar.

“Statemen yang menyesatkan publik. ICW wajib banyak belajar Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang baru,” kata Kapitra, melalui keterangan tertulis, Jumat, 28 Mei 2021.

Kapitra menyebutkan, setidaknya ada tiga alasan mengapa Kapolri tidak memiliki kewenangan untuk menarik Firli Bahuri dari jabatan Ketua KPK.

Pertama, Firli sebagai Ketua KPK bukan jabatan penugasan tetapi jabatan yang didapat melalui pemilihan dengan selektifitas yang ketat.

Dan diuji kelayakan oleh DPR dan ditetapkan oleh Presiden, sama denngan pengangkatan Kapolri, Panglima TNI dan Hakim Agung.

Kedua, jabatan Ketua KPK bukan jabatan karir kepolisian tetapi jabatan Publik

Pages: 1 2 3


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading
Advertisement

Trending