Connect with us

HUKUM

KPK Geledah Empat Lokasi di Malang

Published

on

Bupati Malang, Rendra Kresna memberi keterangan kepada wartawan usai rumah dinasnya digeledah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Malang, Jawa Timur, Senin (8/10/2018).

Jatimraya.id, Malang – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan telah melakukan penggeledahan pada empat tempat, di wilayah Kota Malang dan Kabupaten Malang, Jawa Timur dan telah menyita sejumlah dokumen di beberapa lokasi tersebut.

Juru Bicara KPK Febri Diansyah saat dikonfirmasi mengatakan bahwa penggeledahan telah dilakukan penyidik KPK di Kota Malang pada Senin (8/10/2018), namun informasi resmi tentang penyidikan belum bisa disampaikan karena masih diperlukan sejumlah tindakan awal pada penyidikan tersebut.

“Senin, 8 Oktober 2018 kemarin dilakukan penggeledahan di empat lokasi di Malang, yaitu Pendopo Bupati Malang, kantor swasta, rumah swasta, dan rumah PNS,” kata Febri saat dikonfirmasi dari Malang, Selasa (9/10/2018).

Penggeledahan itu dilakukan di Pendopo Bupati Malang yang merupakan kantor, dan berdekatan dengan rumah dinas Bupati Malang Rendra Kresna, di Jalan Agus Salim Kota Malang. Sedangkan rumah pribadi Rendra Kresna berada di Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang.

Febri menambahkan, dari penggeledahan tersebut, telah disita sejumlah dokumen terkait perkara.

Pada Selasa ini, tim KPK masih ada kegiatan penindakan lainnya, dan mengimbau supaya pihak-pihak terkait di Malang bisa bersikap kooperatif dan dapat menyampaikan pada KPK.

Saat ditanya apakah KPK sudah menetapkan tersangka dalam kasus tersebut, Febri menyatakan pihaknya belum bisa memberikan jawaban, karena nanti akan disampaikan pada jumpa pers, di Jakarta.

“Itu dulu yang bisa saya sampaikan. Saya belum bisa mengkonfirmasi kebenaran informasi tentang pihak-pihak yang dijadikan tersangka yang beredar tersebut,” kata Febri.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, penggeledahan tersebut diduga terkait dengan proyek yang menggunakan Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun 2011 dan 2015. Tercatat, besaran alokasi DAK pada 2011 sebesar Rp108,4 miliar, sementara pada 2015 sebesar Rp153,3 miliar. Proyek tersebut antara lain ditangani oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Malang.

Bupati Malang Rendra Kresna telah mengambil langkah untuk mengundurkan diri dari jabatan Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Partai NasDem Jawa Timur.

Dalam surat pengunduran dirinya, Rendra menyatakan bahwa pengunduran diri tersebut didasari oleh rasa tanggung jawab atas adanya penggeledahan KPK di Pendopo Kabupaten Malang. (vic)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

HUKUM

Begini Respons Kapitra Ampera Setelah Abdullah Sebut Nama Firli Bahuri dan Budi Gunawan

Published

on

Ketua KPK, Firli Bahuri. /Instagram.com/@official.kpk

JATIM RAYA – Praktisi hukum DR Kapitra Ampera SH MH merespons pernyataan mantan Penasehat KPK, Abdullah Hehamahua, yang menyebut nama Firly Bahuri dan Budi Gunawan

Sebelumnya dalam wawancara dengan media Forum News Network (FNN) yang disiarkan Youtube, Abdullah secara tendensius menyampaikan tudingannya.

Abdullah menuduh Ketua KPK Firly Bahuri dan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Budi Gunawan sebagai pihak yang berada di balik skenario TWK.

“Terkait masalah Tes Wawasan Kebangsaan adalah kejadian biasa di setiap tingkat profesional masyarakat di instansi manapun,” kata Kapitra Ampera di Jakarta, 11 Juni 2021.

Abdullah dinilainya mempertontonkan kebusukannya sendiri dengan melemparkan tuduhan liar ke org-orang yang menurut halusinasinya memiliki dendam kepada KPK

“Mengapa Abdullah justru melebarkan kejadian itu menjadi peristiwa yang justru menampar mukanya sendiri, bertapa terselubungnya kebusukan dalam pikiran Abdullah,” kata Kapitra.

Kapitra merasa prihatin melihat kondisi ini sebagai anak bangsa dan pratisi hukum, apa betul cara seperti ini adalah cara yg jujur meihat permasalah yang ada.

Pages: 1 2


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

HUKUM

Bayar Utang Kreditur, Advokat Rohmat Selamat Minta BUMD Pemkab Bogor Segera Jual Aset

Published

on

http://jatimraya.com/2021/06/10/bayar-utang-kreditur-advokat-rohmat-selamat-minta-bumd-pemkab-bogor-segera-jual-aset/

JATIM RAYA – Advokat Rohmat Selamat  SH MKn meminta Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Pemkab Bogor, PT Prayoga Pertambangan dan Energy (PPE) segera menyelesaikan utang terhadap kreditur.

Rohmat Selamat  SH MKn  dan Tuti Maulani Chaniago SH adalah kuasa Hukum dari PT Tohaga Jaya dan CV Mutiara Selatan, yang menjadi suplayer BUMN PPE.

“Sebaiknya PPE segera menjual asetnya agar permasalahan utang ini bisa cepat selesai,” kata Rohmat Selamat SH MKn.

Pihak suplayer juga tidak menginginkan lebih lama lagi untuk menunggu penyelesaian perkara ini.

“Kami berikan waktu tiga bulan untuk segera menjual aset dan melunasi semua tagihan Klien Kami,” katanya.

Menurut Rohmat, itulah jalan terbaik bagi PPE untuk menjalankan roda bisnisnya agar lebih optimal lagi.

Sementara itu Direktur PPE Agus Setiawan, SH MH dalan sidang PKPU (Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) menyatakan bahwa manajemen PPE akan melunasi utangnya 

“Utang para kreditor itu utang yang lama, hak mereka untuk menagih,  dan kapan PPE bayar akan dilakukan,” katanya, setelah sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Kemayoran, Jakarta, Rabu, 9 Mei 2021.

“Sampai sejauh ini para kreditor dapat diyakinkan bahwa potensi aset perusahaan yang dimiliki dapat menutupi utang tersebut,” katanya.

Dia juga menjelaskan, bahwa pertemuan di pengadilan ini dapat diselesaikan secara musyawarah walaupun lewat pengadilan. 

“Untuk proposal perdamaian sudah ada dalam prosedur Undang – Undang, dan berharap hari ini ada homologasi. Tetapi banyak dari para kreditor untuk meminta waktu berembuk.”

“Sedangkan laporan dari Kantor Akuntan Publik utang PPE epada kreditor kurang lebih Rp 28 miliar.”

“Saya berharap adanya perdamaian, agar bisnis dapat berjalan kembali.” Imbuh Agus Setiawan saat dicegat awak media. (tim)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

HUKUM

Dipanggil Komisi Pemberantasan Korupsi, Direktur PT Ciputra Development Tbk Mangkir

Published

on

Direktur PT Ciputra Development, Sutoto Yakobus saat jalani pemeriksaan di Gedung KPK, Jakarta. /Instagram.com@official.kpk

JATIM RAYA – Direktur PT Ciputra Development Tbk Sutoto Yakobus tidak memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kamis, 16 April 2020

Padahal Sutoto diagendakan diperiksa untuk tersangka Bupati Sidoarjo nonaktif Saiful Ilah (SFI).

Dia diperiksa sebagai saksi dalam penyidikan suap pengadaan proyek infrastruktur di Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur.

“Saksi (Sutoto) tidak hadir,” ujar Pelaksana Tugas Juru Bicara KPK Ali Fikri saat dikonfirmasi, di Jakarta, Kamis, 16 April 2020.

Siapakah Sutoto Yakobus? dirangkum dari berbagai sumber, dia lahir pada tahun 1961, diangkat sebagai Direktur Ciputra Development sejak Januari 2017.

Sutoto mengawali karier pada tahun 1989 sebagai Manajer Pemasaran Proyek Perumahan CitraGarden City.

Dia juga pernah menjabat sebagai Manajer Umum Proyek Ciputra Semarang (1990-1993) dan Manajer Senior Pengembangan Usaha PT Ciputra Surya Tbk (CTRS) (1993-1994).

Pages: 1 2 3 4


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading
Advertisement

Trending