Connect with us

POLITIK

Silahturahmi ke Tokoh Nahdlatul Ulama Situbondo, Prabowo Minta Doa Restu untuk Bangsa dan Negara

Published

on

Calon Presiden, Prabowo Subianto melakukan kunjungan silahturahmi ke Pondok Pesantren Salafiyah Syafi’iyah dan berziarah ke makam pendiri organisasi islam terbesar di Indonesia Nahdlatul Ulama yakni KHR As'sad Syamsul Arifin di Sukorejo.

Jatimraya.com, Situbondo – Calon Presiden nomer urut 02, Prabowo Subianto melakukan kunjungan silahturahmi ke Pondok Pesantren Salafiyah Syafi’iyah dan berziarah ke makam pendiri organisasi islam terbesar di Indonesia Nahdlatul Ulama yakni KHR As’sad Syamsul Arifin di Sukorejo, Situbondo, Jawa Timur.

Di Pondok Pesantren Salafiyah Syafi’iyah, Prabowo bertemu pimpinan serta pengasuh ponpes yang juga merupakan tokoh Nahdlatul Ulama (NU) Situbondo yakni KHR. Ahmad Azaim Ibrahimy. Merekapun berbincang secara khusus di pendopo utama kediaman Kyai Azaim Ibrahimy.

BACA JUGA : Inspirasi Kafe Madona yang Instragamable di Maumere buat Sandiaga Uno

Sebelum bertemu dengan Kyai Azaim Ibrahimy, Prabowo beserta rombongan melakukan ziarah ke makam KHR As’sad Syamsul Arifin. Didepan makam, Prabowo diberikan kesempatan oleh perwakilan pengurus Ponpes Salafiyah Syafi’iyah untuk menyampaikan maksud dan tujuan kehadirannya serta untuk memperkenalkan diri dihadapan para ulama Situbondo yang ikut hadir dalam ziarah.

Prabowo menjelaskan bahwa saat ini dirinya tengah melaksanakan tugas negara dan tugas konstitusi dalam proses demokrasi di Indonesia sebagai calon presiden. Oleh karena itu, sudah menjadi kewajibannya untuk memperkenalkan diri dan bersilahturahmi kepada seluruh rakyat Indonesia dalam menyampaikan program pembangunan bangsa dan negara kedepannya.

“Kami memang melaksanakan tugas negara, tugas konstitusi, kita terlibat dalam proses kedaulatan rakyat yang bagaimanapun rakyat harus memilih pemimpin dan wakil-wakil nya. Karena itu, kami keliling ke berbagai wilayah di Indonesia untuk memperkenalkan diri dan memohon amanat dari rakyat,” ungkap Prabowo dihadapan para ulama saat ziarah di depan makam KHR As’sad Syamsul Arifin di area Ponpes Salafiyah Syafi’iyah, Sukorejo, Situbondo, Jawa Timur, Senin (25/2/2019).

Selain itu, Capres yang berpasangan dengan Sandiaga Salahuddin Uno itu juga menerangkan bahwa kunjungannya ke tokoh-tokoh agama dan tokoh masyarakat untuk memohon doa restu agar apa yang di cita-citakan dan diperjuangkan dalam membangun bangsa dan negara serta menciptakan keadilan dan kemakmuran dapat terwujud pada Pemilu 2019 ini.

“Karena itu kami datang ke tokoh-tokoh agama dan masyarakat para guru, para pemimpin masyarakat dimanapun saya memperkenalkan diri dan memohon doa restu atas niat kami untuk berbakti kepada bangsa dan negara,” tandasnya. (tim)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

POLITIK

Sebenatnya Pancasila Lahir untuk Siapa, Apakah untuk Mereka yang Mengaku ‘Aku Pancasila

Published

on

1 Juni 1945 Hari Lahir Pancasila. Dok. bpip.go.id

JATIM RAYA – Debat kusir soal hari lahirnya pancasila terus bergema di setiap tanggal 1 Juni. Tok! Palu sudah diketok melalui Keppres No 24 Tahun 2016. Dan, setiap tanggal 1 Juni jadi hari libur nasional.

Kontroversi tak berhenti. Perdebatan terus mengisi kolom media. Medsos lebih ramai lagi. Antar pakar berdebat dan adu argumentasi. Masing-masing mempertahankan keyakinannya sendiri. Tak apa.

Namanya juga demokrasi. Tapi, keputusan tetap ada di tangan penguasa. Penguasa berhenti, bisa juga keputusan akan berganti. Bergantung siapa yang dekat dan lebih kuat dalam berargumentasi.

Penting gak penting soal kontroversi ini. Tapi, yang jauh lebih penting adalah menjawab pertanyaan: “kapan pancasila dilaksanakan?” Ini tentu menjadi substansi.

Sila pertama “Ketuhanan Yang Maha Esa”. Apakah perilaku dan sikap politik kita sudah menunjukkan sikap bertuhan?

Faktanya, sejumlah ormas keagamaan dimanfaatkan untuk saling serang dan menebar kebencian.

Satu pemeluk agama dengan pemeluk agama lain tak jarang dibenturkan. Ini dilakukan demi nafsu politik dan kepentingan elit.

Pages: 1 2 3 4


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

POLITIK

Pancasila 1 Juni 1945 adalah Bagian dari Proses Menuju Kelahiran Pancasila

Published

on

JATIM RAYA – Memaksakan deklarasi Hari Lahir Pancasila itu 1 Juni 1945 adalah menciptakan ruang perdebatan.

Pancasila yang dikenal dan diakui absah oleh anak-anak hingga orang dewasa baik yang berpendidikan TK hingga Guru Besar di Perguruan Tinggi adalah Pancasila dengan rumusan saat ini

Dengan sila pertama “Ketuhanan Yang Maha Esa” dan sila kelima “Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia”.

Siapapun WNI yang tidak hafal akan rumusan ini akan “dikutuk” publik.

Lahir Pancasila adalah lahirnya Pancasila “sempurna” sebagaimana yang dirumuskan final yaitu rumusan yang ditetapkan tanggal 18 Agustus1945.

Bila mundur ke aspek historis, “kaum kebangsaan” bersikeras pada rumusan dan kelahiran Pancasila pada tanggal 1 Juni 1945

Maka “kaum Islam” akan bersikeras pada rumusan dan kelahiran Pancasila pada tanggal 22 Juni 1945 yang dikenal degan Piagam Jakarta.

Pages: 1 2 3


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

POLITIK

Kapitra Ampera Ungkap Tiga Alasan Kenapa Kapolri Tidak Bisa Tarik Firli Bahuri dari KPK

Published

on

JATIM RAYA – Politisi PDI Perjuangan DR Kapitra Ampera SH MH merespons soal permintaan Indonesia Corruption Watch (ICW) atau koalisi masyarakat sipil antikorupsi, pada Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo untuk menarik Ketua KPK Firli Bahuri.

Pengaduan koalisi masyarakat antikorupsi yang meminta Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo untuk menarik Ketua KPK Firli Bahuri kembali dan diberhentikan dari jabatannya sebagai Ketua KPK dinilai Kapitra salah besar.

“Statemen yang menyesatkan publik. ICW wajib banyak belajar Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang baru,” kata Kapitra, melalui keterangan tertulis, Jumat, 28 Mei 2021.

Kapitra menyebutkan, setidaknya ada tiga alasan mengapa Kapolri tidak memiliki kewenangan untuk menarik Firli Bahuri dari jabatan Ketua KPK.

Pertama, Firli sebagai Ketua KPK bukan jabatan penugasan tetapi jabatan yang didapat melalui pemilihan dengan selektifitas yang ketat.

Dan diuji kelayakan oleh DPR dan ditetapkan oleh Presiden, sama denngan pengangkatan Kapolri, Panglima TNI dan Hakim Agung.

Kedua, jabatan Ketua KPK bukan jabatan karir kepolisian tetapi jabatan Publik

Pages: 1 2 3


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading
Advertisement

Trending