Seorang wakil presiden dapat melepaskan jabatan. Hak warga untuk meminta penjelasan tetap melekat sejak suara diberikan.
Oleh : Kusbachrul, SH (Ketua Yayasan Satria Merah Jambu)
JATIMRAYA.COM – Saya adalah satu dari 96.214.691 pemilih yang memberikan suara sah kepada Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka pada Pemilihan Presiden 2024. Pada 12 November 2026, ketika Gibran menyatakan berhenti sebagai Wakil Presiden dan mengatakan hendak “menyerahkan kembali mandat ini seutuhnya kepada rakyat”, saya mendengar sebuah pengakuan penting. Kekuasaan yang ia jalankan memang bersumber dari rakyat. Tetapi kalimat perpisahan itu juga menyisakan pertanyaan. Kepada siapa penjelasan atas pelaksanaan amanah diberikan? Bagaimana suara warga diperhitungkan ketika pasangan yang mereka pilih harus berubah di tengah masa jabatan? Sebagai orang yang ikut memberi suara, saya berkepentingan atas kedua pertanyaan itu. Pilihan saya pada 2024 memberi wewenang kepada pasangan tersebut untuk memerintah menurut konstitusi. Suara yang sama memberi saya alasan untuk terus menilai bagaimana wewenang itu digunakan, termasuk ketika salah seorang di antara mereka memilih berhenti.
ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT
Pengaruh Jokowi dan hak pemilih
Dukungan politik Joko Widodo membantu pencalonan dan kemenangan Prabowo. Kehadiran Gibran sebagai calon wakil presiden mempertegas hubungan politik itu dan memberi pemilih alasan untuk membaca pasangan tersebut sebagai tawaran kesinambungan pemerintahan. Besarnya pengaruh itu layak diakui. Namun, pernyataan bahwa Prabowo mustahil maju tanpa Jokowi melampaui apa yang bisa dibuktikan. Kita mengetahui jalan yang ditempuh Prabowo menuju pemilihan, sedangkan jalan yang mungkin ia tempuh tanpa dukungan Jokowi tetap merupakan dugaan. Pengaruh seorang presiden terhadap pilihan warga patut diteliti tanpa menganggap pengaruh tersebut menjelaskan setiap keputusan di bilik suara.
Konstitusi sendiri membagi peran itu dengan jelas. Menurut Pasal 6A UUD 1945, partai atau gabungan partai mengusulkan pasangan calon. Rakyat memilih pasangan itu secara langsung. Partai menentukan siapa yang ditawarkan, tokoh berpengaruh dapat membantu meyakinkan pemilih, dan warga mengambil keputusan dalam pemungutan suara. Setelah surat suara dihitung dan hasil ditetapkan, jasa politik selama kampanye tak memberi siapa pun hak istimewa atas jabatan atau keputusan negara. Utang budi boleh menjadi urusan pribadi. Begitu dibayar dengan kewenangan publik, warga berhak meminta dasar dan alasannya.
Di sinilah kata kami perlu digunakan dengan hati-hati. Saya bisa mengatakan bahwa saya ikut memilih Prabowo dan Gibran. Saya tak bisa mengaku mewakili motif puluhan juta orang lain. Di antara pemilih pasangan itu boleh jadi ada yang mengutamakan kesinambungan kebijakan, menyukai figur Prabowo, menghendaki regenerasi, atau menilai tawaran pasangan ini lebih meyakinkan. KPU mencatat jumlah suara, sebesar 58,59 persen dari suara sah nasional. Angka tersebut menetapkan pemenang. Ia tak memberi tahu apa yang dijanjikan setiap pemilih kepada pemenang, apalagi membuktikan bahwa semuanya setuju atas setiap keputusan sesudahnya.
Angka 96 juta mudah dikutip untuk menyatakan bahwa pemerintah memiliki mandat kuat. Kekuatan itu layak diakui, terutama saat pemerintah mengambil keputusan yang sulit. Tetapi penggunaan angka itu patut diuji setiap kali warga mengajukan keberatan yang konkret. Jika petani mempersoalkan kebijakan harga atau pekerja mempertanyakan perubahan aturan, menyebut besarnya kemenangan tak menjawab apakah kebijakan tersebut adil atau efektif. Pada tingkat itu, mengutip hasil pemilu untuk mengakhiri perdebatan berarti meminta surat suara menjawab pertanyaan yang memang belum diajukan ketika surat itu dicoblos.
Sebagai pemenang, Prabowo dan Gibran juga menerima tanggung jawab terhadap warga yang memilih pasangan lain, warga yang tak menggunakan suaranya, serta mereka yang belum memiliki hak pilih. Sila keempat Pancasila mengikat kerakyatan pada hikmat kebijaksanaan, permusyawaratan, dan perwakilan. Dalam perkara ini, hikmat kebijaksanaan bisa diuji melalui pertanyaan sederhana. Apakah alasan sebuah keputusan dapat dipertanggungjawabkan juga kepada orang yang tak pernah memilih pengambil keputusan itu? Dukungan mayoritas mengesahkan hasil pemilu. Pemerintahan republik bertanggung jawab kepada seluruh warga.
Berhenti dan memberi pertanggungjawaban
Pernyataan Gibran menempatkan mandat sebagai amanah yang ia serahkan kembali. Pada hari yang sama, Sekretariat Negara mengumumkan bahwa Presiden telah menerima surat pernyataan berhenti, dan Ketua MPR menyatakan jabatan Wakil Presiden kosong terhitung 12 November 2026. Ungkapan dalam pidato perpisahan itu punya arti moral. Ia mengakui bahwa jabatan dipegang untuk suatu waktu dan dapat dilepaskan. Akibat ketatanegaraannya mengikuti konstitusi. Pasal 8 ayat (2) memberi MPR waktu paling lambat enam puluh hari untuk menyelenggarakan sidang pemilihan Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan Presiden.
Di sinilah istilah mengembalikan mandat perlu diperiksa. Kedaulatan rakyat, menurut Pasal 1 ayat (2) UUD 1945, berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Ia berada di tangan rakyat sebelum Gibran menjabat, selama ia menjabat, dan sesudah ia berhenti. Yang berakhir pada 12 November adalah pelaksanaan jabatan Wakil Presiden oleh Gibran. Adapun kewenangan memilih pengganti berjalan melalui MPR menurut aturan yang telah ditetapkan sebelumnya. Makna kewargaan dari pidato itu bergantung pada apakah proses setelahnya memberi rakyat kesempatan memahami keputusan yang diambil atas nama mereka.
Saya menghormati keputusan seorang pejabat untuk berhenti. Dalam keadaan tertentu, melepas jabatan bisa menjadi keputusan yang bertanggung jawab. Warga tetap dapat meminta penjelasan mengenai pekerjaan yang telah dilakukan, penugasan yang masih berjalan, dan bagaimana urusan itu diteruskan. Pertanggungjawaban semacam itu dapat dimulai dengan keterangan tentang tugas yang pernah dipercayakan Presiden kepada Wakil Presiden, keputusan yang diambil dalam menjalankan tugas tersebut, serta pekerjaan yang membutuhkan serah terima. Penjelasan yang bisa diperiksa jauh lebih berharga bagi warga daripada dugaan tentang percakapan pribadi di lingkungan kekuasaan.
Tanggung jawab penjelasan juga ada pada Presiden. Pasal 4 ayat (2) menempatkan Wakil Presiden sebagai pembantu Presiden dalam menjalankan kewajibannya. Sebagai orang yang menentukan pembagian kerja di pucuk pemerintahan, Presiden memiliki informasi yang dibutuhkan untuk menjelaskan bagaimana tugas itu disusun dan dialihkan. Publik layak memperoleh gambaran resmi yang cukup rinci untuk mengetahui siapa yang menyelesaikan pekerjaan tersebut selama kursi Wakil Presiden kosong. Dengan begitu, warga dapat mengajukan pertanyaan kepada pejabat yang memang memegang tanggung jawab pada masa peralihan.
Adab politik tampak pada kesediaan memberi penjelasan ketika keputusan pribadi mempunyai akibat publik. Dalam pengertian amanah yang diajarkan Surah An-Nisa ayat 58, memegang titipan dan berlaku adil merupakan tanggung jawab. Dalam jabatan publik, tanggung jawab itu meminta lebih dari kesantunan saat berpamitan. Ia meminta keterbukaan mengenai urusan yang memang menjadi hak warga untuk diketahui. Adab juga berlaku bagi pihak yang mengkritik. Saya wajib membedakan apa yang diumumkan, apa yang dapat saya simpulkan, dan apa yang sekadar saya curigai. Menahan tuduhan yang tak berdasar justru membuat pertanyaan tentang tanggung jawab lebih sulit dielakkan.
Pelajaran itu sudah muncul pada awal pencalonan. Pada November 2023, Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi menjatuhkan sanksi pemberhentian Anwar Usman dari jabatan Ketua MK karena pelanggaran etik berat. Pada April 2024, KPU menetapkan Prabowo dan Gibran sebagai pasangan terpilih. Dua peristiwa tersebut patut diingat bersamaan. Mengakui hasil pemilihan tetap memberi ruang untuk menguji etika proses yang mendahuluinya. Bagi saya sebagai pemilih pasangan ini, pengakuan itu justru mengandung kewajiban untuk mempertanyakan bagaimana konflik kepentingan ditangani ketika negara kembali menentukan siapa yang layak menduduki jabatan Wakil Presiden.
Hak mengoreksi sesudah mencoblos
Dalam The Concept of Representation, Hanna Fenichel Pitkin mengaitkan perwakilan dengan tindakan untuk kepentingan pihak yang diwakili dan kesediaan merespons mereka. Pemilu menjawab siapa yang mendapat wewenang. Mutu perwakilan baru terlihat ketika pejabat menerangkan pilihannya, mendengar pihak yang terkena dampak, dan bersedia mengubah keputusan jika alasan untuk mengubahnya kuat. Seorang pejabat juga bisa mempertahankan keputusan yang tak populer. Yang bisa dituntut warga ialah alasan yang dapat mereka perdebatkan secara terbuka. Penghormatan kepada pemilih teruji justru ketika alasan itu sulit disampaikan kepada pendukung sendiri.
Karena itu, saya bisa menarik dukungan politik saya. Secara hukum, sikap pribadi itu tak membatalkan suara yang telah dihitung, hasil pemilu, atau kewenangan Presiden yang bersumber dari pemilihan. Secara politik, sikap itu punya arti. Saya berhak mengkritik kebijakan, meminta pertanggungjawaban, dan menentukan kembali pilihan pada pemilu berikutnya. Bila menyatakan dukungan dianggap sebagai partisipasi, menyatakan kekecewaan dengan alasan yang dapat diuji juga harus diakui sebagai partisipasi. Ada harga yang dibayar demokrasi ketika pemilih yang berubah pikiran diperlakukan sebagai pengkhianat, sementara pejabat yang mengubah kebijakan selalu boleh berlindung di balik dalih keadaan telah berubah.
Saya juga perlu memberi ruang kepada pemilih lain yang sampai pada kesimpulan berbeda. Ada yang mungkin menilai keputusan Gibran berhenti sudah memadai secara moral. Ada pula yang menganggap keterangannya perlu diuji lebih jauh. Ukuran kedewasaan perdebatan ialah apakah kami bisa menilai peristiwa yang sama dengan bukti yang sama, sambil tetap bebas menarik kesimpulan berbeda. Kerakyatan kehilangan arti ketika setiap kritik dinilai dari kesetiaan pengucapnya kepada satu kubu. Di ruang publik, alasan seseorang perlu didengar dengan ukuran yang sama, siapa pun yang pernah ia pilih.
Ilmuwan politik Guillermo O’Donnell mengingatkan bahwa pengawasan melalui pemilu perlu disertai pengawasan antarlembaga yang memiliki wewenang hukum untuk memeriksa tindakan pejabat. Pemilih bisa menghukum atau memberi penghargaan pada pemilu berikutnya. Di antara dua pemilu, pemeriksaan dan koreksi membutuhkan lembaga yang bekerja serta warga yang dapat menguji penjelasan mereka. Ketika jabatan Wakil Presiden kosong, pembagian kewenangan antara Presiden yang mengusulkan dan MPR yang memilih memberikan kesempatan untuk melihat apakah usulan Presiden sungguh dinilai. Ukurannya ada pada cara anggota MPR menguji calon, menimbang keberatan, dan menjelaskan keputusan kepada masyarakat.
Ujian bagi Prabowo dan MPR
MPR mengumumkan bahwa sidang pemilihan Wakil Presiden dijadwalkan pada 2 Desember 2026. Presiden Prabowo memegang hak mengusulkan dua nama dan MPR memilih salah satunya. Mekanisme itu sekaligus menjawab bagaimana pemerintahan tetap berjalan ketika satu jabatan dalam pasangan terpilih kosong. Prabowo tetap memikul tanggung jawab atas pemerintahan yang ia pimpin. Kini ia juga memikul tanggung jawab politik untuk menerangkan mengapa dua orang yang ia usulkan patut dipertimbangkan untuk jabatan yang semula diisi lewat pemilihan langsung.
Presiden tentu berkepentingan mendapatkan mitra yang dapat bekerja dengannya. Masyarakat mempunyai kepentingan yang lebih luas. Wakil Presiden membantu Presiden menjalankan kewajibannya dan, dalam keadaan yang diatur Pasal 8 ayat (1), dapat menggantikannya sampai akhir masa jabatan. Karena itu, dua nama yang diajukan perlu dinilai dari rekam jejak, kemampuan menjalankan pemerintahan, dan cara masing-masing menangani potensi konflik kepentingan. Alasan pengusulan yang menjelaskan ketiga hal itu memberi publik dasar untuk menilai seberapa serius Presiden menggunakan kewenangannya. Ia juga memberi MPR bahan untuk menguji lebih dari sekadar kesediaan calon bekerja sama dengan Istana.
Anggota MPR berasal dari DPR dan DPD. Keduanya membawa tanggung jawab perwakilan yang dapat dijalankan sebelum dan sesudah pemungutan suara di Majelis. Sebelum memilih, mereka dapat meminta rekam jejak calon dibuka, menyampaikan pokok pertanyaan kepada publik, dan memberi kesempatan yang layak bagi warga untuk menyampaikan keberatan berbasis bukti. Sesudah memilih, mereka dapat menjelaskan bobot pertimbangan yang menentukan hasil. Pasal 8 ayat (2) memang menetapkan siapa yang mengusulkan, siapa yang memilih, dan tenggatnya. Kualitas pemeriksaan calon bergantung pada cara Presiden dan Majelis menggunakan kewenangan tersebut. Warga perlu mengetahui pertimbangan setiap lembaga selama keputusan itu masih dapat mereka pengaruhi.
Lobi antarkekuatan politik mudah dipahami dalam pemilihan yang ditentukan di Majelis. Warga patut bertanya apa isi kesepahaman itu jika menyangkut pekerjaan Wakil Presiden dan arah kebijakan pemerintah. Bila sebuah fraksi menilai seorang calon mampu bekerja lintas kelompok, fraksi itu bisa menunjukkan pengalaman calon yang mendasari penilaian tersebut. Bila alasan utamanya ialah kestabilan pemerintahan, jelaskan pekerjaan apa yang membutuhkan dukungan itu dan siapa yang akan bertanggung jawab atas hasilnya. Dengan demikian, kata stabilitas mempunyai isi yang bisa diuji oleh orang di luar ruang perundingan.
Ada pertanyaan yang patut diajukan kepada kedua calon. Bagaimana mereka akan membagi pekerjaan dengan Presiden dan melaporkan hasilnya? Bagaimana mereka akan bertindak jika kepentingan partai pengusung berbenturan dengan tugas jabatan? Bagaimana mereka akan menangani kemungkinan benturan kepentingan keluarga atau bisnis dalam penugasan pemerintah? Pertanyaan yang sama memungkinkan publik membandingkan kapasitas dua calon berdasarkan jawaban yang mereka berikan. Keterbukaan sebelum keputusan juga memberi waktu untuk memeriksa jawaban dan mengoreksi kekeliruan ketika koreksi itu masih bisa memengaruhi pilihan Majelis. Pada tahap itulah partisipasi warga memiliki akibat politik yang nyata.
Sebagian pemilih mungkin menghendaki pemilihan langsung lagi karena mereka dulu memilih satu pasangan. Keberatan itu layak dipahami. Konstitusi memberikan cara tersendiri untuk mengisi kekosongan satu jabatan di tengah masa pemerintahan. Justru karena pemilih tak kembali ke bilik suara untuk menentukan pengganti, Presiden dan MPR memikul beban penjelasan yang lebih besar. Warga dapat menerima keputusan yang berjalan sesuai konstitusi sambil tetap menilai kualitas calon, mempertanyakan dasar pemilihan, atau berbeda pendapat dengan hasilnya. Kebebasan menilai itu bagian dari kedaulatan yang dijalankan sehari-hari.
Saya tetap bertanggung jawab atas pilihan saya pada 2024. Saya bersedia mendengar kritik atas pilihan tersebut dan meninjaunya setelah melihat bagaimana kekuasaan digunakan. Tuntutan saya kepada Presiden dan MPR sama sederhananya. Sampaikan alasan pencalonan, uji kedua nama di hadapan publik, dan jelaskan dasar pilihan akhir. Warga perlu tahu bagaimana jabatan yang pernah mereka isi lewat surat suara kini akan dijalankan oleh seseorang yang dipilih Majelis. Jika kata rakyat diucapkan begitu khidmat dalam pidato perpisahan, pantaslah rakyat didengar ketika penggantinya dipilih. Saya sudah menggunakan hak saya untuk memilih. Sekarang saya menggunakan hak saya untuk meminta jawaban.















