Badan Reformasi Agraria Nasional Ditargetkan Beroperasi pada 2027

Avatar photo

- Pewarta

Jumat, 20 November 2026

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

JATIMRAYA.COM – Dibentuk tanggal 1 Oktober 2026, Badan Reformasi Agraria Nasional (BRAN) dilaporkan akan resmi beroperasi pada tahun 2027.

Melansir Bisnis.com, Sekretaris Jenderal Kementerian ATR/BPN Dalu Agung Darmawan mengatakan jika lembaga yang bakal mengurusi masalah pertanahan di Indonesia itu bakal mulai bekerja pada tahun depan, dan saat ini berbagai persiapan tengah dilakukan termasuk penyediaan SDM, infrastruktur serta kelengkapan kantor.

“Rencananya, tahun ini persiapan BRAN sudah mulai dilakukan, sehingga pada 2027 aktivitasnya dapat berjalan. Karena itu, kami membahas sejumlah kebutuhan mendasar, mulai dari sumber daya manusia, anggaran, hingga infrastruktur dan kelengkapan kantor,” ujar Dalu pada hari Kamis (19/11/2026).

ADVERTISEMENT

RILISPERS.COM

SCROLL TO RESUME CONTENT

Lebih lanjut Dalu mengungkap jika Kementerian ATR/BPN akan men-support persiapan operasional BRAN termasuk mengirimkan beberapa personelnya. “Kami sepakat untuk saling mengisi dan membantu. Harapannya, pembagian peran dan dukungan antar pihak ini dapat membuat seluruh kebutuhan BRAN dipersiapkan dengan baik,” pungkasnya.

Sebagai informasi, Badan Reforma Agraria Nasional (BRAN) adalah lembaga nonstruktural di bawah Presiden yang disahkan pada 1 Oktober 2026 untuk mempercepat penyelesaian konflik serta pemerataan penguasaan tanah di Indonesia. Lembaga ini dipimpin oleh Komjen Pol. Dedi Prasetyo (mantan Wakapolri).

BRAN bertugas merencanakan, melaksanakan, mengawasi, dan mengevaluasi reforma agraria nasional, termasuk mengambil alih sebagian tugas BPN.

Wewenang utamanya meliputi mediasi konflik lahan, penataan aset dan akses, penetapan objek/subjek reforma agraria, penghentian sementara administrasi pertanahan pada lahan bersengketa, hingga penerbitan keputusan penyelesaian konflik yang bersifat final dan mengikat beserta penjatuhan sanksi administratif.(RM)

Berita Terkait

Dewan Kehormatan PWI Pusat Soroti Pemberitaan Sawit, Wartawan Diminta Disiplin Verifikasi
BPS Catat Penduduk Miskin Indonesia Turun Jadi 22,93 Juta Orang pada Maret 2026
Aturan SLIK Dilonggarkan, Pengajuan KPR Masyarakat Masih Terkendala
Banyak Dimiliki Rakyat, Industri Sawit Dorong Pertumbuhan Ekonomi
Akses Dua Tol dan Golf Kelas Dunia, The Araya Tawarkan Konsep Hunian Terpadu
BI Naikkan Suku Bunga Acuan Jadi 6 Persen, Perkuat Stabilitas Rupiah
Permendag 33/2025 Berlaku, Broker Properti Wajib Bersertifikat
Kementerian UMKM Catat Rasio Kewirausahaan Nasional Capai 3,30 Persen

Berita Terkait

Jumat, 20 November 2026 - 11:04 WIB

Badan Reformasi Agraria Nasional Ditargetkan Beroperasi pada 2027

Kamis, 19 November 2026 - 20:40 WIB

Dewan Kehormatan PWI Pusat Soroti Pemberitaan Sawit, Wartawan Diminta Disiplin Verifikasi

Kamis, 19 November 2026 - 16:17 WIB

BPS Catat Penduduk Miskin Indonesia Turun Jadi 22,93 Juta Orang pada Maret 2026

Kamis, 19 November 2026 - 12:21 WIB

Aturan SLIK Dilonggarkan, Pengajuan KPR Masyarakat Masih Terkendala

Kamis, 19 November 2026 - 08:09 WIB

Banyak Dimiliki Rakyat, Industri Sawit Dorong Pertumbuhan Ekonomi

Berita Terbaru