Menko PMK Muhadjir: Penanganan Stunting di Aceh Sudah Bagus, Perlu Ada Langkah Besar dan di Tingkatkan Lagi

JATIMRAYA.COM – “Saya mohon perhatian betul dan diperlakukan sebaik-baiknya agar stunting di Aceh segera turun karena target pemerintah tahun 2024 itu minimum 14 persen, ” tegas  Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy.

Hal itu dia tegaskan  saat mengecek penanganan stunting dan penyaluran Bantuan Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) di Gampong Lampulo, Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh, pada Rabu (27/4/2024).

Prevalensi stunting di Provinsi Aceh saat ini masih tergolong tinggi. Berdasarkan data SSGI, pada tahun 2022 prevalensi stunting di Provinsi Aceh sebesar 31,2%. Sementara prevalensi stunting di Kota Banda Aceh pada tahun 2022 sebesar 25,1%.

Muhadjir mengatakan, untuk menurunkan stunting di Provinsi Aceh harus kerja lebih keras untuk menurunkan angka stunting sampai memenuhi target yaitu 14% di tahun 2024.

Berdasarkan penjelasan dari Pj. Wali Kota Aceh Amiruddin, saat ini program bapak asuh stunting sudah dilakukan di Kota Banda Aceh. Amiruddin mengatakan, seluruh OPD sudah dilibatkan menjadi bapak asuh stunting, termasuk TNI, Polri, PNS harus menjadi bapak asuh desa-desa di Aceh.

Menurut Menko PMK, penanganan yang dilakukan oleh pemerintah Aceh sudah sangat bagus, namun perlu ada langkah besar dan masih perlu ditingkatkan.

“Tolong betul-betul masalah stunting ini ditangani sungguh-sungguh. Saya titip kepada Pak Gubernur dan Pak Wali Kota mohon difokuskan betul penanganan stunting di Aceh,” jelasnya.

Penanganan stunting di Aceh sudah dilakukan,  termasuk pemeriksaan ibu hamil dan penyediaan USG di semua Puskesmas. Melalui upaya tersebut, diharapkan ibu hamil rutin memeriksakan kehamilannya enam kali selama kehamilan. Selain itu, telah dilakukan pemberian makanan tambahan kepada balita yang kurang gizi sebagai upaya untuk pencegahan stunting.

Muhadjir juga menyampaikan pentingnya makanan bergizi dan mengharapkan para balita serta ibu hamil banyak mengkonsumsi makanan yang mengandung protein hewani seperti ikan, telor, dan daging.

Pada kesempatan ini, Muhadjir meminta pada Geucik atau Kepala Gampong/Desa supaya bisa mengetahui adanya ibu hamil di tiap daerahnya. Dengan begitu, pemantauan gizi bagi mereka dan calon bayi yang ada dalam kandungannya bisa diperhatikan.

“Setiap Geucik wajib tahu ibu hamil di daerahnya harus dipantau, jumlahnya berapa, dan segera dipantau sejak dalam kandungan,” ucapnya.

Selain memantau penanganan stunting di Gampong Lampulo, Menko PMK juga memantau penyaluran Bantuan Pangan Beras Cadangan Pangan Pemerintah (CPP). Dia menjelaskan, kedatangannya ke Gampong Lampulo ditugaskan presiden untuk memantau ketepatan sasaran, dan ketepatan kualitas dalam distribusi bantuan CPP.

Berdasarkan data penyaluran, untuk jumlah keseluruhan keluarga penerima manfaat bantuan pangan beras CPP tahun 2024 di Kota Banda Aceh sebanyak 9.528 keluarga,  Kecamatan Kuta Alam 1.977 keluarga, dan di Gampong Lampulo bantuan pangan beras CPP sudah disalurkan kepada sebanyak 371 keluarga. Selain bantuan pangan beras CPP, tak lupa PKH dan Program Sembako/BPNT juga telah disalurkan.

Selain itu, dalam dialog dengan warga, Menko PMK juga menanyakan masing-masing warga apakah sudah menerima skema bantuan sosial tepat sasaran. Dari dialog dengan warga didapatkan bahwa sudah banyak warga yang mendapatkan bantuan CPP, dan juga sebagian sudah mendapatkan skema bantuan BPNT dan PKH.

Di kesempatan itu juga Menko PMK mendapatkan masukan dari Geucik Gampong Lampulo supaya pendataan di tiap desa bisa diperbarui agar bantuan bisa lebih spesifik tepat sasaran.

“Ada masukkan dari Geucik data harus diupdate. Nanti akan saya bicarakan dengan Deputi saya dan Bapak Gubernur untuk kita update dengan melibatkan Geucik dari seluruh Provinsi Aceh,” ujarnya.

Menko PMK juga menyerahkan bantuan secara simbolis kepada penerima bantuan pangan beras CPP kepada dua KPM, memberikan bantuan sembako untuk dua keluarga yang memiliki anak stunting, dan simbolis pemberian santunan jaminan kematian.

Dalam kesempatan itu, hadir Pj. Gubernur Provinsi Aceh Bustami Hamzah,  Pj. Walikota Banda Aceh Amirudin, Wakil Ketua DPRK Aceh Usman, Geucik Gampong Lampulo Alta Zaini, Pimpinan Wilayah PT Bulog Aceh, Pimpinan PT Pos Indonesia, Deputi IBGR BSI Aceh, Perwakilan BPJS Ketenagakerjaan, dan jajaran OPD Kota Banda Aceh. (Andy Setiawan)***