JATIMRAYA.COM – Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kabupaten Gresik terus menunjukkan peran strategisnya dalam mendorong pembangunan daerah. Bersama DPRD Gresik, PWI menggelar Dialog Publik bertajuk “Smart Budgeting & Smart Revenue: Arah Baru Peningkatan PAD untuk Kemandirian Daerah” di Hotel Horison GKB, Gresik, Kamis (22/1/2026).
Kegiatan ini digelar dalam rangka memperingati Hari Pers Nasional (HPN) 2026 sekaligus Hari Ulang Tahun (HUT) ke-80 PWI, dengan menghadirkan para pemangku kepentingan strategis di Kabupaten Gresik.
Dialog publik ini menghadirkan Ketua PWI Jawa Timur Lutfil Hakim, Wakil Bupati Gresik Asluchul Alif, serta Ketua DPRD Gresik M Syahrul Munir sebagai narasumber utama.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Turut hadir Wakil Ketua DPRD Gresik Lutfi Dhawan, Mujid Riduan, dan Ahmad Nurhamim, jajaran kepala OPD penghasil Pemkab Gresik, perwakilan perusahaan, akademisi perguruan tinggi, hingga para kepala desa se-Kabupaten Gresik.
Ketua PWI Gresik Deni Alisetiono menegaskan bahwa dialog publik ini merupakan bentuk komitmen PWI bersama DPRD dalam mendorong tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berpihak pada kepentingan publik.
Menurutnya, pembangunan daerah bukan hanya soal besarnya anggaran, melainkan efektivitas pemanfaatannya.
“Bukan soal besar kecilnya anggaran, tetapi bagaimana memastikan setiap satu rupiah anggaran tepat sasaran,” tegas Deni.
Ia menambahkan, pemerintah daerah juga dituntut lebih inovatif dan adaptif dalam meningkatkan pendapatan daerah, termasuk melalui kolaborasi lintas sektor dan digitalisasi.
Deni menegaskan peran pers tidak sebatas menyampaikan informasi, tetapi juga ikut menawarkan solusi.
“Dialog publik ini adalah sumbangsih kecil PWI Gresik. Pers tidak hanya menulis berita, tapi juga memberi solusi atas persoalan daerah. Harapannya bermanfaat dalam perumusan kebijakan demi kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.
Ketua PWI Jawa Timur Lutfil Hakim menekankan pentingnya peran pers dalam mengawal kebijakan publik, khususnya pengelolaan anggaran dan optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Ia menyebut Gresik memiliki potensi ekonomi besar, terutama dari sektor industri.
“Hampir seribu perusahaan besar ada di Gresik. Seharusnya PAD bisa lebih dari Rp1,1 triliun. Potensi ini harus bisa dikapitalisasi agar kemandirian fiskal daerah meningkat,” tegasnya.
Menurut Lutfil, lebih dari 50 persen PDRB Gresik disumbang industri olahan, namun PAD masih bertumpu pada pajak daerah dan retribusi. Pemerintah daerah didorong menciptakan sumber pendapatan baru melalui penguatan BUMD, sektor perizinan, dan inovasi kebijakan.
Wakil Bupati Gresik Asluchul Alif menyatakan Pemkab Gresik terus mendorong peningkatan PAD melalui pendekatan smart revenue dan optimalisasi potensi lokal.
Salah satu sektor yang akan dimaksimalkan adalah Persetujuan Bangunan Gedung (PBG).
“Di Gresik banyak kawasan industri. PBG ke depan akan menjadi sumber pendapatan besar yang kita optimalkan,” ujarnya.
Ia mengungkapkan, pada tahun 2025 95,24 persen PAD Gresik masih bergantung pada pajak daerah, terutama PBB, BPHTB, dan PBJT listrik. Oleh karena itu, Pemkab tengah memperluas basis pajak, memperbaiki data, memperkuat pemungutan, serta meningkatkan kelembagaan dan SDM.
Ketua DPRD Gresik M Syahrul Munir menegaskan dukungan legislatif terhadap kebijakan anggaran yang efisien dan berorientasi hasil. Ia menyoroti pengurangan Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp 539 miliar yang berdampak pada pembangunan infrastruktur.
“PAD menjadi perhatian utama kami untuk menutup pengurangan TKD. Namun kami minta pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat tetap menjadi prioritas,” tegasnya.
Untuk mendongkrak PAD, DPRD mengajak seluruh stakeholder menjaga iklim investasi yang kondusif. Masukan juga datang dari kalangan perusahaan dan perguruan tinggi, antara lain perlunya badan riset industri, penguatan vokasi SDM, serta optimalisasi BUMD sebagai sumber pendapatan daerah.
Dialog publik ini menjadi bukti kolaborasi nyata antara pers, pemerintah, legislatif, dunia usaha, dan akademisi dalam merumuskan arah kebijakan peningkatan PAD dan kemandirian fiskal Kabupaten Gresik. (as)
