Oleh: Rizal Haqiqi (Alumni UIN Sunan Ampel Surabaya, Peneliti Di Yayasan Satria Merah Jambu)
PROLOG: Malam Ketika Istana Menjadi Tempat Musyawarah Langit
JATIMRAYA.COM – PADA malam Rabu pertengahan Juli 2001, di tengah kepungan panser dan ancaman perang saudara yang membayangi Jakarta, sebuah percakapan sunyi terjadi di dalam Istana Negara. Di ruang privat yang dipenuhi aroma minyak atar, Presiden KH. Abdurrahman Wahid—Gus Dur—duduk berhadapan dengan seorang kiai sepuh dari pesisir Lamongan. Tidak ada protokoler istana yang kaku, tidak ada deretan ajudan yang siap siaga. Hanya dua orang tua yang saling menatap dengan mata yang telah sama-sama membaca ribuan lembar kitab kuning dan menempuh ribuan malam tirakat.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
”Pak Ghofur, terakhir sampean… saya ini keluar dari istana apa bertahan di istana?”
Pertanyaan itu tidak diajukan kepada jenderal, pakar hukum tata negara, atau ketua umum partai. Pertanyaan itu diajukan kepada KH. Abdul Ghofur, Pengasuh Pondok Pesantren Sunan Drajat—seorang kiai ahli hikmah yang dijemput secara khusus oleh intelijen kepresidenan dari pengajiannya di Gresik. Jawaban Kiai Ghofur singkat namun menghujam: “Gus, pendapat kulo keluar saja lebih baik ngalah… langkung sae ngalah biar istanane pun sampun tinggalkan, sudah sampean jadi kyai saja mimpin agama.”
Peristiwa ini—yang selama lebih dari dua dekade tersimpan sebagai rahasia sejarah—menyingkap sebuah realitas antropologis mendalam tentang kebudayaan Nahdlatul Ulama: bahwa di saat sistem politik formal mengalami deadlock, bangsa Indonesia memiliki “katup penyelamat” berupa kearifan para ulama dan kiai sepuh yang tidak terikat oleh kepentingan politik uang. Namun, lebih dari itu, peristiwa ini juga menyimpan sebuah wasiat spiritual yang kini, dua puluh lima tahun kemudian, menemukan relevansinya yang paling akut: menjelang Muktamar ke-35 NU di Tambakberas, Jombang, di mana Gudfan Arif Ghofur—putra dari Kiai Ghofur, lelaki yang memberi nasihat “ngalah” kepada Gus Dur itu—kini berada di pusaran takdir yang sama.
“Garis keberuntunganmu, mewarisi kebaikan pendahulumu.” Pepatah ini bukan sekadar aphorisme penghibur. Ia adalah rumus kosmis yang bekerja secara presisi dalam silsilah ruhani. Apa yang dilakukan Kiai Ghofur pada malam Juli 2001—memberi nasihat agar pemimpin tertinggi bangsa mengalah demi keselamatan rakyat—kini menjadi modal spiritual yang mengalir deras kepada putranya. Dan sebagaimana Kiai Ghofur dulu menjadi poros di saat krisis, kini Gus Gudfan—dengan darah yang sama, dengan sirr yang sama—didorong oleh arus sejarah untuk menjadi poros di saat Nahdlatul Ulama menghadapi krisisnya sendiri.
Malam Sunyi di Istana: Ketika Politik Berhenti dan Spiritualitas Bicara
Antropologi Kuasa NU: Struktur Otoritas Ganda dan Mandat Dawuh
Untuk memahami mengapa seorang presiden—dengan segala rasionalitas dan wawasan globalnya—menaruh nasib kepresidenannya pada dawuh seorang kiai pesantren, kita harus membedah struktur otoritas ganda (dual authority system) yang menjadi ciri khas masyarakat NU.
Dalam antropologi budaya NU, masyarakat Nahdliyin mengenal dua sumber otoritas yang berjalan secara paralel. Di satu sisi, terdapat struktur politik sekuler yang bersumber pada konstitusi, undang-undang, dan suara pemilu. Di sisi lain, terdapat struktur otoritas pesantren yang bersumber pada sanad keilmuan, karamah (karunia spiritual), dan kedalaman riyadhah (latihan spiritual). Kedua struktur ini tidak pernah sepenuhnya terpisah; sebaliknya, mereka berdialektika dalam kehidupan sehari-hari warga NU.
Kiai dalam kosmologi NU berperan sebagai “perantara dan pengelola kebudayaan antara Tradisi Besar Islam dan Tradisi Kecil masyarakat Jawa”. Penerimaan otoritas kiai oleh masyarakat Nahdliyin dimungkinkan karena adanya kultur ittiba’ dan taqlid—kepatuhan dan pengikutan terhadap panutan spiritual. Kultur ini bukanlah kepatuhan buta, melainkan bentuk kepercayaan bahwa kiai yang bersih jiwanya dan memiliki sanad keilmuan yang sah adalah saluran (wasilah) bagi petunjuk Ilahi.
Ketika Kiai Ghofur memberikan dawuh agar Gus Dur “ngalah”, dawuh tersebut dibaca oleh Gus Dur bukan sebagai perintah atasan kepada bawahan, melainkan sebagai petunjuk (irsyad) dari alam gaib yang disalurkan melalui lisan kiai yang bersih jiwanya. Dalam kosmologi politik NU, kekuasaan negara (sultaniyyah) menempati posisi sekunder dibandingkan dengan kekuasaan keagamaan dan moral (wilayah). Seorang raja atau presiden bisa kehilangan jabatannya dalam hitungan detik melalui mekanisme politik, namun derajat kepemimpinan spiritual (maqam wilayat) seorang wali atau ulama sepuh tidak pernah bisa dicabut oleh parlemen mana pun.
Gus Dur: Salik di Tengah Kuasa
Hubungan antara Gus Dur dan Kiai Ghofur bukanlah hubungan patron-klien sebagaimana lazimnya pejabat politik dengan pimpinan konstituen. Persahabatan mereka adalah relasi ahl al-haqiqah—dua sosok yang saling memahami tanpa membutuhkan simplifikasi narasi verbal yang bertele-tele.
Gus Dur sejak muda telah terlatih melintasi dua dunia sekaligus. Di satu sisi, beliau adalah ilmuwan sosial yang fasih mengutip pemikiran Karl Marx, Gramsci, hingga Michel Foucault. Namun di sisi lain, Gus Dur adalah salik (pengembara spiritual) yang tak pernah alpa melakukan perziarahan ke makam-makam wali tersembunyi (wali mastur) di seluruh pelosok Jawa, Madura, hingga Timur Tengah. Kemampuan Gus Dur mengenali “frekuensi spiritual” seseorang—sebagaimana diakui oleh Kiai Ghofur—menjadikannya sosok yang unik dalam sejarah kepresidenan Indonesia: seorang pemimpin negara yang sekaligus menjadi pencari kebenaran spiritual.
Bahkan setelah wafatnya, Gus Dur terus diziarahi sebagai “wali kesepuluh” oleh masyarakat Nahdliyin, setara dengan Walisongo. Fenomena ini menunjukkan bagaimana dalam kebudayaan NU, kepemimpinan spiritual (wilayah) selalu melampaui kepemimpinan politik temporal (sultaniyyah). Dan di sinilah kita melihat benih-benih garis keberuntungan itu: Gus Dur memilih untuk mendengarkan Kiai Ghofur, dan pilihan itu menyelamatkan bangsa dari pertumpahan darah. Kini, dua puluh lima tahun kemudian, putra dari Kiai Ghofur—Gus Gudfan—berada di posisi di mana ia sendiri harus memilih: akankah ia mendengarkan dawuh para kiai sepuh yang mendorongnya maju, atau akankah ia tetap bersembunyi dalam sunyi?
Epistemologi “Ngalah”: Tasawuf Transformatif dalam Arena Politik
Melampaui Politik Machiavellian
Dalam teori politik Barat yang didominasi oleh pemikiran Machiavellian atau realisme Thomas Hobbes, keputusan untuk “mengalah” atau menyerahkan kekuasaan tanpa perlawanan fisik di saat memiliki massa yang loyal sering diartikan sebagai bentuk kelemahan atau kekalahan taktis. Ratusan ribu Banser dan simpatisan NU di Jawa Timur serta Jakarta kala itu telah menyatakan kesiapan mereka untuk “mati syahid” membela Gus Dur.
Namun, di sinilah letak perbedaan mendasar antara politik rasional-sekuler dengan siyasah syar’iyyah berdimensi sufistik. Nasihat Kiai Ghofur agar Gus Dur “ngalah” adalah kristalisasi dari konsep-konsep inti dalam ilmu tasawuf yang telah lama mengakar dalam kebudayaan pesantren Nusantara.
Zuhud: Melepaskan Dunia Ketika Berada dalam Genggaman
Zuhud dalam tradisi tasawuf—sebagaimana dirumuskan oleh Imam Al-Ghazali dalam Ihya’ ‘Ulumiddin—bukanlah sekadar berpakaian compang-camping atau mengasingkan diri di gua batu. Zuhud hakiki adalah melepaskan keterikatan hati terhadap dunia ketika dunia itu sedang berada di dalam genggaman tangan.
Istana Negara dengan segala kemewahan dan protokol kepresidenan adalah pualam duniawi. Ketika Gus Dur ditantang untuk mempertahankan Istana dengan risiko menumpahkan darah rakyat, Gus Dur memilih zuhud. Kekuasaan dipandang sebagai “bangkai” jika harus dibayar dengan nyawa seorang warga negara pun. Dalam perspektif tasawuf, keputusan ini bukanlah pelarian (escapism) dari realitas politik, melainkan bentuk tertinggi dari kesadaran bahwa kekuasaan hanyalah alat (wasilah), sedangkan kemanusiaan dan keutuhan bangsa adalah tujuan (ghayah).
Qahr an-Nafs: Mengalahkan Ego Kepemimpinan
Pertanyaan Gus Dur kepada Kiai Ghofur adalah ujian terakhir terhadap ego (nafs). Secara politis dan emosional, seorang manusia yang dizalimi secara sistematis oleh konspirasi elit parlemen pasti memiliki dorongan untuk melawan habis-habisan. Namun nasihat Kiai Ghofur untuk “ngalah” menuntut Gus Dur melakukan jihad al-akbar—perang melawan hawa nafsu kepemimpinan (hubb ar-riyasah).
Dengan mengiyakan nasihat tersebut, Gus Dur menundukkan egonya demi keselamatan bangsa yang lebih besar. Inilah yang dalam tradisi tasawuf disebut sebagai fanā’ fi al-maslahah—”hancurnya” ego pribadi demi kemaslahatan umat. Gus Dur tidak “kalah” dalam pertarungan politik; beliau justru memenangkan pertarungan melawan nafsunya sendiri.
Konsep fanā’ ini, sebagaimana telah kita kaji secara mendalam dalam pembahasan tentang fanā’ al-fanā’ dan dhele kopong, adalah inti dari perjalanan spiritual seorang salik. Gus Gudfan—sebagai putra dari kiai yang memberi nasihat “ngalah” itu—kini berada di persimpangan yang sama. Penolakannya untuk dicalonkan, keinginannya untuk mundur, dan pilihannya untuk “menemani santri ngaji saja” adalah ekspresi dari fanā’ yang sama. Ia sedang menempuh jalan yang pernah ditempuh oleh Gus Dur: melepaskan ego, menolak takhta, dan membiarkan takdir yang memanggilnya.
Hifz an-Nafs: Menjaga Jiwa sebagai Puncak Syariah
Dalam kaidah fiqh dan tasawuf kebangsaan, keselamatan jiwa manusia (hifz an-nafs) menduduki pilar tertinggi di atas pertahanan kekuasaan struktural. Kiai Ghofur menangkap bahwa jika Gus Dur bertahan dan menolak keluar dari Istana, bentrokan antara pendukung Gus Dur dengan aparat keamanan dan kelompok lawan politik tidak akan terelakkan.
Inilah logika sufistik yang paling dalam: bahwa menjaga satu nyawa manusia sama dengan menjaga seluruh umat manusia. Keputusan Gus Dur untuk keluar dari Istana bukanlah keputusan politik, melainkan keputusan etis-spiritual yang berakar pada kesadaran bahwa kekuasaan tidak pernah boleh dibayar dengan darah rakyat.
KH. Abdul Ghofur: Sang Pewaris Sunan Drajat dan Arsitek Kemandirian Umat
Penjaga Api Catur Piwulang
KH. Abdul Ghofur bukanlah figur biasa dalam peta mistisisme Islam Nusantara. Sebagai pengasuh Pondok Pesantren Sunan Drajat di Paciran, Lamongan—sebuah pesantren tua yang berdiri di atas jejak karamah Raden Qasim (Sunan Drajat)—Kiai Ghofur mewarisi karakter dakwah yang sangat unik: paduan antara kedalaman ilmu hikmah (metafisika Islam), penguasaan amalan jalur langit, dan perhatian yang luar biasa besar terhadap kesejahteraan ekonomi rakyat jelata.
Lahir pada tahun 1949, Kiai Ghofur menempuh pendidikan di berbagai pesantren ternama: Denanyar Jombang, Kramat dan Sidogiri Pasuruan, Sarang Rembang (di bawah asuhan KH. Zubair), Lirboyo Kediri, hingga Salafiyah Syafi’iyah Situbondo. Pengalaman panjang sebagai kiai yang setiap hari menjadi tempat keluh kesah berbagai permasalahan kehidupan masyarakat membentuknya menjadi sosok yang tidak hanya menguasai ilmu agama, tetapi juga memiliki kepekaan sosial yang luar biasa.
Ajaran Sunan Drajat—Catur Piwulang: wenehono teken marang wong kang wuto, wenehono mangan marang wong kang luwe, wenehono busono marang wong kang mudo, wenehono ngiyup marang wong kang kudanan—tidak hanya dihafal oleh Kiai Ghofur, tetapi dihidupkan dalam setiap langkahnya. Pesantren Sunan Drajat di bawah kepemimpinannya berkembang menjadi sebuah imperium ekonomi pesantren yang spektakuler: galangan kapal laut, pabrik air minum dalam kemasan, pabrik pupuk organik, peternakan sapi skala besar, stasiun radio, dan jaringan ritel pesantren.
Filosofi “Sukses Jalur Langit”
Melalui karyanya yang terkenal, Sukses Jalur Langit, Kiai Ghofur merumuskan kembali filosofi amalan Islam (wirid, salat hajat, bacaan Asmaul Husna, dan shalawat) agar tidak berhenti menjadi ritual individual yang pasif. Bagi Kiai Ghofur, amalan jalur langit adalah energi spiritual yang harus dikonversi menjadi kemandirian ekonomi umat.
Beliau menolak stereotip bahwa pengikut tasawuf harus menjadi kaum yang miskin, lemah, dan bergantung pada belas kasihan penguasa. “Hidup di dunia hanya sekali, harus sukses! Umat Islam harus mandiri secara finansial dan ekonomi, supaya bisa membantu sesama, bukan hanya mencari bantuan,” demikian filosofi inti yang diajarkan Kiai Ghofur.
Filosofi inilah yang kini mengalir deras dalam diri Gus Gudfan Arif Ghofur. Sebagai Bendahara Umum PBNU, Gus Gudfan tidak hanya duduk di balik meja menghitung angka, tetapi secara aktif mendorong penguatan ekonomi berbasis pesantren dan kemandirian Nahdliyin. Visi ekonominya—sebagaimana telah kita kaji—tidak bersifat kapitalistik, melainkan jama’i (kolaboratif): menjadikan pesantren sebagai episentrum pemberdayaan ekonomi masyarakat. Inilah garis keberuntungan yang diwariskan: dari Kiai Ghofur yang membangun imperium ekonomi Sunan Drajat, kepada Gus Gudfan yang kini mengelola tambang dan badan usaha PBNU. Bukan sekadar warisan materi, melainkan warisan etos dan spiritualitas kerja.
Garis Keberuntungan: Mewarisi Kebaikan Pendahulu
Genetika Ruhani: Sirr yang Mengalir Lintas Generasi
Dalam tradisi tasawuf, nasab bukan sekadar urusan darah. Ia adalah saluran sirr—rahasia batin yang mengalir dari generasi ke generasi. Apa yang dilakukan oleh seorang leluhur yang saleh tidak hilang ditelan waktu; ia tersimpan sebagai “modal spiritual” yang akan diwariskan kepada keturunannya.
Kiai Ghofur, pada malam Juli 2001, melakukan satu tindakan yang tampaknya kecil tetapi sesungguhnya mahaberat: ia memberi nasihat kepada presiden untuk mengalah. Nasihat itu menyelamatkan bangsa dari pertumpahan darah. Nasihat itu lahir dari keberanian moral yang luar biasa—keberanian untuk mengatakan kebenaran kepada penguasa, meskipun kebenaran itu pahit.
Keberanian moral inilah yang kini menjadi garis keberuntungan bagi Gus Gudfan. Ketika ia menolak untuk dicalonkan, ketika ia memilih untuk “menemani santri ngaji saja”, ketika ia mengajukan pengunduran diri sebagai Bendahara Umum—semua itu adalah ekspresi dari genetika ruhani yang sama. Ia mewarisi keberanian untuk tidak mengejar kekuasaan, sebagaimana ayahnya mewarisi keberanian untuk menasihati kekuasaan.
Dalam kerangka daur al-zamān yang telah kita kaji, apa yang terjadi pada Kiai Ghofur dan Gus Dur di tahun 2001 adalah pola yang sama dengan apa yang kini terjadi pada Gus Gudfan dan para kiai sepuh yang mendorongnya maju. Dulu Kiai Ghofur menjadi poros di saat krisis nasional; kini putranya didorong untuk menjadi poros di saat krisis organisasi. Dulu Kiai Ghofur memberi nasihat “ngalah” yang menyelamatkan bangsa; kini Gus Gudfan menunjukkan sikap “ngalah” yang justru membuatnya semakin didorong untuk memimpin.
Taslim sebagai Warisan: Dari Ayah ke Anak
Dalam kajian sebelumnya, kita telah mengupas secara mendalam bagaimana taslim—kepasrahan total kepada kehendak Allah—adalah fondasi dari seluruh perjalanan spiritual Gus Gudfan. Taslim adalah The Surrender, kartu arketipe yang menjadi inti dari tebaran spiritualnya.
Sikap taslim ini bukanlah sesuatu yang muncul dari ruang hampa. Ia adalah warisan langsung dari Kiai Ghofur. Ketika Kiai Ghofur memberi nasihat “ngalah” kepada Gus Dur, ia sedang mempraktikkan taslim dalam bentuknya yang paling konkret: menyerahkan hasil akhir kepada Allah, setelah berusaha semaksimal mungkin. Ia tidak bisa menjamin bahwa nasihatnya akan diterima; ia hanya bisa menyampaikan apa yang diyakininya benar, dan menyerahkan sisanya kepada takdir.
Gus Gudfan kini melakukan hal yang sama. Ia menyampaikan penolakannya; ia memilih jalan sunyi; ia menyerahkan hasil akhirnya kepada para kiai dan kepada Allah. Dan sebagaimana nasihat Kiai Ghofur yang diterima oleh Gus Dur dan menjadi bagian dari sejarah, penolakan Gus Gudfan justru menjadi magnet yang menarik dukungan dari berbagai penjuru.
”Ngalah” sebagai Kekuatan: Paradoks Kepemimpinan Sufistik
Ada satu paradoks yang sangat dalam dalam tradisi kepemimpinan sufistik: justru dengan “mengalah”, seseorang menjadi pemenang. Gus Dur mengalah dari Istana, tetapi ia menang sebagai “wali kesepuluh” yang diziarahi hingga hari ini. Kiai Ghofur “mengalah” dari panggung politik—ia memilih tetap menjadi kiai di Lamongan, tidak mengejar jabatan di Jakarta—tetapi namanya tercatat dalam sejarah sebagai pemberi nasihat yang menyelamatkan bangsa.
Dan kini, Gus Gudfan “mengalah” dari bursa pencalonan Ketua Umum PBNU. Ia tidak mencalonkan diri. Ia tidak membentuk tim sukses. Ia bahkan ingin mundur sebagai Bendahara Umum. Tetapi justru “kekalahan” inilah yang menjadi kemenangannya. Dukungan terus mengalir. Para kiai sepuh mencegahnya mundur. Gus Baha menyebutnya “putune”—cucu dari tradisi besar yang tidak bisa lari dari takdirnya.
Inilah garis keberuntungan yang diwariskan: bahwa kemenangan sejati tidak pernah diraih dengan mengejar, melainkan dengan melepaskan. Kiai Ghofur mengajarkan ini kepada Gus Dur. Kini, Gus Gudfan mempraktikkan ini dalam hidupnya sendiri. Dan sejarah, sebagaimana biasa, akan memilih mereka yang tidak pernah memilih dirinya sendiri.
Humor Sufistik dan Ketahanan Spiritual: Warisan yang Tak Tertulis
Setelah menerima nasihat Kiai Ghofur, Gus Dur menjabat erat tangan sang kiai dan berucap dengan sunggingan senyum khasnya: “Salaman, ini gara-gara sampean loh! Aku besok keluar dari istana.” Keesokan harinya, Gus Dur melangkah keluar dari Istana Merdeka dengan celana pendek dan melambaikan tangan kepada ribuan pendukungnya—sebuah gestur pelepasan kekuasaan paling fenomenal dalam sejarah politik modern Asia Tenggara.
Humor dalam tradisi kebudayaan NU berfungsi sebagai mekanisme katarsis untuk mengurai ketegangan psikologis yang sangat berat. Sikap humoris Gus Dur—yang tetap dipertahankan bahkan sehari setelah pelengserannya—merupakan bentuk ketahanan spiritual (spiritual resilience) yang luar biasa. Ini adalah kemampuan untuk tetap tersenyum di tengah badai, untuk tetap bercanda di tengah kehancuran, untuk tetap percaya bahwa di balik setiap “kekalahan” ada kemenangan yang lebih besar yang menanti.
Dalam pertemuan dengan para kiai menjelang pelengserannya, Gus Dur berpesan: “Kalau tawakal, Anda berani dan layak hidup”. Kalimat tersebut seperti diuji dan benar-benar jitu menjadi pembuktian bagi Gus Dur setelah dilengserkan. Tawakal—kepercayaan hati kepada Allah Yang Maha Pemelihara—menjadi sumber kekuatan Gus Dur yang semakin berani menjalani kehidupannya untuk kepentingan bangsa Indonesia.
Humor sufistik dan ketahanan spiritual ini juga mengalir dalam diri Gus Gudfan. Penolakannya untuk dicalonkan disampaikan bukan dengan nada marah atau frustrasi, melainkan dengan kelakar bersahaja: “Tak ngancani para santri ngaji ae aku ya…” Di balik kelakar itu, ada ketenangan yang hanya dimiliki oleh mereka yang telah mencapai fanā’—yang telah melepaskan egonya dan menyerahkan segalanya kepada Allah. Inilah garis keberuntungan yang tak tertulis: kemampuan untuk tertawa di tengah tekanan, untuk tetap ringan di tengah beban yang berat, untuk tetap tersenyum ketika dunia menawarkan mahkota.
Relevansi Kontemporer: Menghubungkan Wasiat 2001 dengan Muktamar 2026
Etika Kepemimpinan Siyasah ‘Aliyah
Peristiwa Juli 2001 mengajarkan bahwa puncak tertinggi dari seni berpolitik adalah kemauan untuk berkorban demi keselamatan rakyat. Di tengah maraknya tren politik identitas, polarisasi tajam, dan dahaga kekuasaan yang kerap mengabaikan etika, keteladanan Gus Dur dan nasihat Kiai Ghofur menjadi cermin yang menantang: apakah kekuasaan layak dipertahankan jika harus dibayar dengan darah rakyat?
Pertanyaan yang sama kini dihadapi oleh Nahdlatul Ulama menjelang Muktamar ke-35. Apakah organisasi ini akan memilih pemimpin yang mengejar kekuasaan dengan segala cara—dengan politik uang, dengan manuver faksional, dengan tekanan dari luar? Ataukah ia akan memilih pemimpin yang “mengalah” terlebih dahulu, yang menolak jabatan, yang lebih memilih menemani santri mengaji darioada berdeklarasi dihotel berbintang?
