Oleh: Kusbachrul, SH
JATIMRAYA.COM – ADA pemandangan yang ganjil sekaligus mencemaskan ketika sebuah peristiwa sebesar Kerusuhan Agustus 2025—dengan aspal yang terbakar, gedung dewan yang menjadi puing, dan darah mereka yang tak bernama mengering di jalanan—dijadikan semata-mata sebagai bahan baku bagi perumusan teori sosial baru. Bukan karena perumusan teori itu salah. Ilmu pengetahuan memang harus terus-menerus memperbarui diri. Tetapi ketika teori itu dibangun di atas fondasi yang secara filosofis rapuh dan secara ideologis tumpul, maka yang terjadi bukanlah pencerahan, melainkan pengaburan. Kita tidak menjadi lebih mengerti mengapa rakyat marah; kita justru semakin dijauhkan dari akar kemarahan itu sendiri.
Tulisan ini hendak menggugat secara fundamental sebuah kerangka berpikir yang tercermin dalam upaya menjelaskan Kerusuhan Agustus 2025 dengan formula Digital Riot = Economic Grievance + Digitally Vulnerable Class + Social Media Amplification + Trigger and Provocation + Broken Social Contract. Di balik formula yang tampak ilmiah dan terstruktur itu, tersimpan pengkhianatan terhadap tugas paling dasar dari ilmu sosial: membongkar struktur kekuasaan. Alih-alih menjadi pisau bedah yang mengungkap borok kapitalisme dan negara, formula itu justru menjadi selimut teknokratis yang menutupi luka, mengubah korban menjadi variabel, dan mereduksi amarah rakyat menjadi sekadar soal “kontrak sosial yang rusak” yang bisa diperbaiki dengan tata kelola yang lebih baik.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Ini adalah esai tentang kegagalan berpikir struktural di era digital. Sebuah gugatan terhadap positivisme yang kembali merayap ke dalam ilmu sosial dengan wajah baru. Dan yang paling penting, sebuah usaha untuk mengingatkan kembali bahwa teori sosial sejati lahir bukan dari ambisi untuk tampak baru, melainkan dari keberanian untuk berpihak.
Estetisasi Penderitaan: Ketika Affan Kurniawan Dijadikan Variabel, Bukan Subjek Sejarah
Kisah Affan Kurniawan, pengemudi ojek online yang tewas dan menjadi pemicu kerusuhan, diperlakukan dalam narasi teori baru itu sebagai “simbol nasional.” Ia disebut sebagai “rakyat biasa yang sedang mencari nafkah,” yang kematiannya “mengubah arah sejarah.” Ada empati dalam narasi itu. Namun empati yang berhenti pada permukaan justru lebih berbahaya daripada sikap acuh tak acuh. Empati semacam ini melakukan apa yang oleh para pemikir kritis disebut sebagai estetisasi penderitaan: mengubah penderitaan struktural menjadi tontonan emosional, menjadi simbol yang bisa dikonsumsi, tanpa pernah benar-benar menyentuh kondisi material yang melahirkan penderitaan itu.
Siapakah Affan Kurniawan sebelum ia menjadi “simbol”? Ia adalah subjek yang hidup dalam rezim kuasa yang sangat spesifik. Ia bukan sekadar “pekerja platform.” Ia adalah bagian dari apa yang oleh Gramsci disebut sebagai subaltern—kelas yang didominasi, yang suaranya direbut, yang tubuhnya dieksploitasi. Setiap tarikan gas motornya, setiap notifikasi aplikasi yang harus segera ia respon, setiap rating bintang yang menentukan apakah ia akan mendapat order atau tidak, adalah manifestasi dari relasi kuasa yang sangat material antara dirinya dan pemilik modal digital. Aplikasi yang ia gunakan bukanlah sekadar alat; ia adalah instrumen komando dari kapital.
Dalam kerangka Marxian, Affan adalah pekerja. Nilai lebih dihisap dari setiap kilometer yang ia tempuh. Perusahaan platform tidak perlu membeli motornya, tidak perlu membayar asuransi kesehatannya, tidak perlu bertanggung jawab atas keselamatannya di jalan. Risiko ditanggung sepenuhnya oleh Affan, sementara keuntungan dialirkan ke atas. Ini adalah bentuk paling rakus dari akumulasi primitif digital: merebut ruang publik, mengubahnya menjadi pasar, dan memeras tenaga kerja tanpa harus menanggung biaya reproduksinya. Inilah esensi dari kelas pekerja gig economy: proletariat yang atomisasi, tercerabut dari solidaritas tradisional, dan dibuat percaya bahwa mereka adalah “mitra” atau “pengusaha mandiri.”
Tetapi teori baru itu tidak menceritakan semua ini. Teori itu tidak berbicara tentang kapital. Ia hanya menyebut Affan sebagai “simbol,” lalu buru-buru mengubahnya menjadi variabel dalam persamaan: Digitally Vulnerable Class, kelas rentan digital. Dengan demikian, Affan tidak lagi dilihat sebagai korban dari struktur penghisapan tertentu; ia dilihat sebagai anggota dari kategori statistik baru yang harus “dikelola” agar tidak menimbulkan kerusuhan. Ini adalah kekerasan epistemik tingkat tinggi: penderitaan nyata diubah menjadi data, dan data digunakan untuk menenangkan mereka yang menderita—bukan untuk membebaskan mereka.
”Digitally Vulnerable Class”: Kemiskinan Konseptual di Balik Kebaruan Istilah
Klaim paling orisinal dari teori baru itu adalah lahirnya Digitally Vulnerable Class (DVC). Istilah ini terdengar canggih. Ia bahkan mungkin akan masuk ke jurnal-jurnal internasional dan disitasi oleh para akademisi yang terpukau oleh neologisme. Tetapi dari perspektif filsafat sosial kritis, DVC adalah contoh sempurna dari apa yang bisa disebut sebagai kemiskinan konseptual yang berkedok kebaruan terminologis.
Apa itu “kelas” dalam tradisi Marxian? Kelas bukanlah sekadar agregasi orang-orang yang memiliki pekerjaan serupa. Kelas adalah relasi. Ia adalah posisi dalam struktur produksi sosial, yang ditentukan oleh hubungan seseorang terhadap alat-alat produksi. Borjuasi memiliki alat produksi; proletariat tidak memilikinya, sehingga harus menjual tenaga kerja untuk bertahan hidup. Ini adalah relasi antagonistik, relasi kontradiksi, relasi yang secara inheren penuh dengan konflik. Di dalam relasi inilah letak energi sejarah.
Apakah Digitally Vulnerable Class adalah kelas dalam pengertian ini? Tentu tidak. Ia adalah kategori sosiologis yang dibangun berdasarkan atribut lahiriah: mereka bekerja lewat platform, mereka rentan terhadap algoritma, mereka berharap. Tetapi atribut-atribut ini tidak menjelaskan relasi produksi yang mendasarinya. Pengemudi ojek online dan content creator disatukan dalam satu kategori “DVC”, padahal posisi mereka dalam sirkuit akumulasi kapital bisa sangat berbeda. Yang satu menjual tenaga fisik yang dikendalikan secara ketat oleh algoritma; yang lain menjual perhatian dan kreativitas dalam pasar yang lebih cair. Menyamakan mereka hanya berdasarkan “kerentanan” adalah analisis yang lahir dari positivisme: mengelompokkan gejala tanpa memahami esensi.
Lebih celaka lagi, istilah “kerentanan” (vulnerability) yang dipakai mengandung bias ideologis yang dalam. “Rentan” adalah kata sifat yang mengimplikasikan kelemahan internal, sesuatu yang melekat pada subjek itu sendiri. Kaum miskin “rentan” karena pendidikannya rendah, tabungannya sedikit, jaringannya terbatas. Fokusnya adalah pada defisit subjek, bukan pada struktur yang membuat mereka defisit. Ini adalah bahasa Bank Dunia, bahasa program safety net, bahasa filantropi. Ini bukan bahasa revolusi. Tradisi kritis tidak berbicara tentang “kerentanan”; ia berbicara tentang eksploitasi, dominasi, alienasi. Perbedaan kosa kata ini bukan sekadar semantik; ia mencerminkan perbedaan cara memandang dunia. Yang satu melihat korban yang perlu dilindungi; yang lain melihat kelas yang harus membebaskan diri.
Dengan demikian, DVC bukanlah kontribusi orisinal. Ia adalah penggantian istilah dari proletariat menjadi kategori teknokratis yang lebih jinak, lebih mudah diukur, dan lebih aman bagi kekuasaan. Ia tidak mengancam kapitalisme platform; ia justru memberi kapitalisme platform alat untuk mengidentifikasi “populasi rentan” yang harus ditenangkan agar bisnis tetap berjalan. Ini adalah intelektualitas yang dimandulkan: cukup canggih untuk dipuji, tetapi terlalu pengecut untuk berbahaya.
Melawan Formula: Kritik atas Nalar Instrumental dalam Ilmu Sosial
Puncak dari kegagalan berpikir struktural dalam teori baru itu adalah formulanya itu sendiri: Digital Riot = E + DVC + A + T + B. Sebuah persamaan matematis untuk menjelaskan pemberontakan manusia. Sebuah rumus sederhana untuk fenomena yang kompleks dan penuh kontradiksi. Di sinilah kita menyaksikan dengan telanjang bagaimana nalar instrumental merajalela dalam ilmu sosial kontemporer.
Max Horkheimer, dalam Eclipse of Reason, membedakan antara nalar objektif dan nalar instrumental. Nalar objektif berusaha memahami hakikat sesuatu, tujuan hidup, dan tatanan yang adil. Ia bersifat filosofis. Nalar instrumental, sebaliknya, hanya peduli pada cara paling efisien untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan—tanpa pernah mempertanyakan tujuan itu sendiri. Ia adalah nalar teknisi, nalar birokrat, nalar insinyur sosial.
Formula Digital Riot adalah produk murni dari nalar instrumental. Ia memperlakukan masyarakat seolah-olah mesin, yang bisa dipecah menjadi komponen-komponen terpisah: di sini bahan bakarnya (grievance), di sini businya (trigger), di sini penguat sinyalnya (amplification). Masing-masing variabel dianggap sebagai entitas atomistik yang bisa diukur, diprediksi, dan dikelola. Jika terjadi kerusuhan, berarti ada variabel yang tidak terkendali. Solusinya? Perbaiki kontrak sosial. Atur amplifikasi media sosial. Tenangkan kelas rentan digital.
Apa yang hilang dari model aditif semacam ini? Totalitas. Masyarakat bukanlah mesin; ia adalah totalitas dialektis di mana setiap bagian saling terkait dan saling membentuk. Economic grievance tidak berdiri sendiri di luar DVC; justru karena posisi kelas mereka dalam struktur kapitalisme platform, para pekerja gig inilah yang paling merasakan grievance itu. Social media amplification bukanlah variabel eksternal yang “memperbesar” kemarahan; ia adalah medium di mana kemarahan itu diekspresikan dan dibentuk. Broken social contract bukanlah penyebab yang bisa dideretkan sejajar dengan variabel lain; ia adalah kondisi struktural yang melingkupi seluruh formasi sosial—kondisi yang oleh Gramsci disebut sebagai krisis hegemoni, di mana kelas penguasa kehilangan otoritas moralnya.
Dengan memecah realitas menjadi variabel-variabel diskret, teori baru itu melakukan dosa asal positivisme: reifikasi. Ia mengubah proses sosial yang hidup dan penuh kontradiksi menjadi benda-benda mati yang bisa diotak-atik. Ia memungkinkan para teknokrat kekuasaan untuk berkata, “Oh, kerusuhan terjadi karena amplifikasi media sosial. Mari kita perketat sensor,” atau “Oh, kontrak sosialnya rusak. Mari kita buat program dialog kebangsaan.” Semua solusi ini hanya menyentuh permukaan, sementara fondasi kapitalisme yang mengeksploitasi tetap tak tersentuh, aman, dan bahkan menjadi semakin kuat karena kini memiliki peta “variabel” untuk mengelola perlawanan.
Inilah fungsi objektif dari teori-teori semacam ini: ia menjadi instrumen kontra-insurjensi intelektual. Ia tidak membantu rakyat memahami mengapa mereka menderita; ia membantu kekuasaan memahami bagaimana mengelola penderitaan rakyat agar tidak meledak secara tidak terduga.
Yang Tak Kasat Mata: Kapital, Negara, dan Ideologi yang Disembunyikan
Jika ada satu dosa yang tak terampuni dari teori baru itu, dosa itu adalah absensi. Absensi analisis tentang kapital. Absensi analisis tentang negara. Dan absensi analisis tentang ideologi. Tiga pilar utama dari pemikiran kritis ini lenyap, ditelan oleh keasyikan pada variabel-variabel empiris yang kasat mata.
Di manakah kapital dalam rumusan Digital Riot? Tidak ada. Platform digital yang mengeruk keuntungan raksasa dari keringat Affan dan jutaan pekerja lainnya tidak pernah disebut sebagai pihak yang bertanggung jawab. Model bisnis predatoris yang mengeksternalisasi seluruh biaya dan risiko kepada pekerja, sementara menginternalisasi seluruh keuntungan, tidak pernah dianalisis. Teori ini berbicara tentang “keresahan ekonomi” seolah-olah keresahan itu adalah fenomena alam—seperti hujan atau kemarau—yang datang entah dari mana. Padahal keresahan itu diproduksi secara sosial. Ia diproduksi oleh keputusan-keputusan bisnis yang sangat konkret: tarif yang dipotong, insentif yang dihilangkan, biaya operasional yang dibebankan kepada pekerja.
Absennya analisis kapital ini memiliki konsekuensi politis yang fatal. Tanpa menyebut kapital sebagai antagonis, teori ini secara implisit mengarahkan kemarahan hanya kepada negara (broken social contract). Negara dianggap sebagai satu-satunya pihak yang gagal. Ini adalah jebakan ideologis yang rapi. Dalam kapitalisme, negara memang sering menjadi sasaran kemarahan yang sah, tetapi ia hanyalah satu sisi dari mata uang. Sisi lainnya adalah pasar, adalah korporasi, adalah pemilik modal. Dengan hanya menyalahkan negara, teori ini tanpa sadar membersihkan nama kapital. Ia memungkinkan CEO platform digital untuk tidur nyenyak, karena kerusuhan di jalanan dianggap sebagai masalah “tata kelola pemerintahan yang buruk,” bukan masalah model bisnis mereka yang eksploitatif.
Lalu di manakah ideologi? Teori baru ini berbicara tentang “kerentanan harapan.” Tetapi ia tidak bertanya: dari mana harapan itu berasal? Apakah harapan adalah sesuatu yang alamiah? Tidak. Dalam masyarakat kapitalis, harapan diproduksi secara massal oleh industri budaya dan mesin ideologi. Para pekerja gig dibuat berharap oleh narasi-narasi tentang “kebebasan finansial,” “menjadi bos untuk diri sendiri,” “fleksibilitas waktu,” dan “penghasilan tak terbatas.” Ini adalah kerja ideologi dalam pengertian Marxian yang paling klasik: ide-ide dari kelas yang berkuasa menjadi ide-ide yang dominan, diterima sebagai kewajaran oleh mereka yang justru dirugikan.
Ketika kenyataan tidak sesuai dengan harapan yang diproduksi oleh ideologi itu, muncullah apa yang oleh teori baru itu sebut sebagai frustrasi. Tetapi frustrasi ini bukanlah sekadar selisih antara harapan dan kenyataan. Ia adalah kontradiksi antara janji ideologis kapitalisme digital dan realitas material eksploitasi. Ia adalah kesadaran, meskipun masih samar dan terpecah-pecah, bahwa “kemitraan” yang dijanjikan hanyalah kedok bagi pemerasan. Inilah yang disebut oleh Marx sebagai alienasi: keterasingan dari hasil kerja, dari proses kerja, dari sesama manusia, dan dari potensi kemanusiaan sendiri.
Dengan mengabaikan dimensi ideologis ini, teori baru itu merendahkan para pekerja. Mereka diperlakukan sebagai subjek yang “rentan” dan penuh “harapan kosong”, bukan sebagai manusia yang mulai sadar bahwa mereka telah ditipu. Padahal, di dalam kemarahan yang membabi buta itu, selalu ada benih-benih kesadaran kelas. Tugas teori sosial sejati adalah merawat benih itu, bukan menutupinya dengan lapisan istilah-istilah steril.
1965 dan Matinya Tradisi Berpikir Struktural
Pada titik ini, kita harus berhenti sejenak dan bertanya: mengapa analisis yang seharusnya mendasar—tentang kapital, kelas, dan ideologi—bisa hilang dari sebuah upaya membangun teori sosial? Mengapa formula aditif yang positivistik dianggap sebagai “teori baru”, sementara analisis struktural yang menyeluruh justru absen?
Jawabannya, saya percaya, terletak pada sejarah. Tepatnya, pada apa yang oleh Suko Sudarso disebut sebagai putusnya “pabrik kepemimpinan” pasca-1965. Peristiwa 1965 bukan hanya pergantian rezim. Ia adalah pemusnahan sistematis terhadap sebuah peradaban berpikir. Seluruh tradisi pemikiran kiri, Marxian, dan sosialis—yang merupakan perangkat paling tajam untuk menganalisis kapitalisme dan imperialisme—dibabat habis. Buku-buku dibakar. Para pemikirnya dibunuh, dipenjara, atau dibungkam. Dan yang tak kalah penting, tradisi itu dihapus dari kurikulum pendidikan.
Generasi yang tumbuh setelah 1965 adalah generasi yang tercerabut dari akar intelektualnya. Di sekolah dan universitas, mereka tidak lagi diajarkan Marx, Gramsci, atau Fanon. Mereka diajarkan Rostow dan tahapan pertumbuhan ekonomi. Mereka tidak diajarkan tentang perjuangan kelas; mereka diajarkan tentang stabilitas nasional. Sejarah pemikiran diganti dengan mata kuliah kewirausahaan. Filsafat direduksi menjadi hafalan definisi. Inilah pendidikan “pabrik pekerja” yang dirancang oleh Orde Baru dan dilanjutkan dengan setia oleh pemerintahan-pemerintahan sesudahnya: menghasilkan teknisi yang cakap tetapi pemikir yang tumpul.
Maka, ketika seorang akademisi kontemporer mencoba menjelaskan kerusuhan, perangkat konseptual yang tersedia baginya sangat terbatas. Ia tidak lagi memiliki “gramatika revolusi.” Ia hanya memiliki gramatika manajemen. Ia melihat keresahan, ia mencari “variabel.” Ia melihat kemarahan, ia memikirkan “mitigasi.” Ia melihat penderitaan, ia merancang “program.” Ia tidak lagi mampu melihat kapital sebagai antagonis, karena kata “kapital” sendiri telah lenyap dari kosakatanya, digantikan oleh “sektor swasta” atau “ekonomi digital.” Ia tidak lagi mampu melihat kelas, karena “kelas” telah digantikan oleh “lapisan pendapatan” atau “kuintil.”
Teori baru tentang Digital Riot adalah produk yang jujur dari formasi intelektual pasca-1965 ini. Ia canggih secara teknis tetapi miskin secara struktural. Ia penuh dengan data tetapi kosong dari dialektika. Ia bisa menjelaskan bagaimana kerusuhan menyebar, tetapi lumpuh ketika harus menjelaskan mengapa kerusuhan itu adil dan perlu. Ia adalah teori yang aman bagi kekuasaan, karena ia tidak pernah menantang fondasi material dari kekuasaan itu sendiri. Ia adalah puncak dari apa yang oleh Paulo Freire disebut sebagai pendidikan bank: menghasilkan manusia yang pandai menghitung tetapi kehilangan kemampuan untuk menggugat.
Melampaui Kerusuhan: Menuju Ilmu Sosial yang Membebaskan
Jika kritik ini benar, lalu apa alternatifnya? Bagaimana seharusnya kita membangun teori sosial yang tidak hanya menjelaskan kerusuhan, tetapi juga memihak kepada mereka yang merusuh karena tidak ada jalan lain?
Pertama, kita harus memulihkan ingatan. “Pabrik kepemimpinan” yang putus harus dibangun kembali, bukan dengan mendirikan kembali partai atau organisasi tertentu, tetapi dengan menghidupkan kembali tradisi membaca. Mahasiswa, akademisi, dan aktivis harus membaca Marx bukan untuk menjadi Marxis dogmatis, tetapi untuk mempelajari metode berpikir strukturalnya. Mereka harus membaca Gramsci untuk memahami bagaimana kekuasaan bekerja secara kultural, bukan hanya secara fisik. Mereka harus membaca Freire untuk memahami bagaimana pendidikan bisa menjadi alat pembebasan, bukan penjinakan. Ini adalah pekerjaan intelektual yang sunyi, tetapi inilah fondasi dari segala perubahan sejati.
Kedua, kita harus berani menyebut nama. Teori sosial yang membebaskan harus berani menyebut kapital sebagai kapital, eksploitasi sebagai eksploitasi, dan kelas sebagai kelas. Ia tidak boleh bersembunyi di balik eufemisme teknokratis seperti “kerentanan” atau “tantangan ekonomi.” Keberanian untuk menyebut nama ini bukanlah sekadar soal gaya bahasa. Ia adalah soal kejelasan analitis. Hanya dengan menyebut kapital sebagai antagonis, kita bisa mulai memetakan kontradiksi-kontradiksi yang spesifik dalam kapitalisme digital: antara platform dan pekerja, antara data sebagai komoditas dan privasi sebagai hak, antara janji fleksibilitas dan realitas kontrol algoritmik.
Ketiga, kita harus mengembalikan dialektika ke jantung analisis sosial. Masyarakat bukanlah kumpulan variabel; ia adalah totalitas yang bergerak karena kontradiksi-kontradiksi internalnya. Kerusuhan bukanlah hasil penambahan grievance plus trigger plus amplification. Ia adalah manifestasi dari kontradiksi antara kapital dan kerja yang telah mencapai titik didih tertentu. Ia adalah momen di mana yang laten menjadi manifes, di mana kelas pekerja—meskipun masih dalam bentuk kelas dalam dirinya sendiri (class in itself)—mulai menunjukkan potensi untuk menjadi kelas untuk dirinya sendiri (class for itself). Tugas teori adalah membantu proses ini, bukan menghalanginya dengan skema-skema mekanistik.
Keempat, dan ini yang paling penting, teori sosial harus kembali menjadi teori kritis dalam pengertian yang paling otentik. Teori kritis, sebagaimana dirumuskan oleh Mazhab Frankfurt, bukanlah teori yang hanya mendeskripsikan dunia. Ia adalah teori yang mengungkap kontradiksi, membongkar ideologi, dan membuka kemungkinan bagi emansipasi.
