Catatan Sosio-Politik atas Kebohongan Narasi dan Batas Transaksi Kekuasaan
Oleh: Hadipras
JATIMRAYA.COM – Ketika angka kepuasan publik merosot tajam hingga menyentuh kisaran 37%, sebuah sinyal bahaya sedang menyala terang di panggung kekuasaan. Penurunan drastis ini bukan sekadar statistik teknis, melainkan cermin nyata dari erosi kepercayaan publik akibat bertumpuknya skandal korupsi, manipulasi peraturan perundang-undangan, dan jurang yang semakin lebar antara retorika pemerintah dengan kenyataan hidup sehari-hari.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Di balik angka-angka tersebut, mengemuka sebuah pertanyaan mendasar yang krusial: Apakah rakyat—yang sering kali dicap berpendidikan rendah—benar-benar memiliki rasionalitas untuk menyingkap kebohongan narasi kekuasaan? Dan jika kebohongan itu telah telanjang bulat, seberapa jauh kekuatan modal dan insentif politik mampu “membeli” kekecewaan rakyat saat pemilu tiba?
1. Rasionalitas Perut dan Akal Sehat Akar Rumput
Terdapat kecenderungan elitis yang keliru dalam memandang masyarakat awam: mengidentikkan tingkat pendidikan formal yang rendah dengan kemangkiran berpikir kritis. Padahal, dalam menilai kejujuran penguasa, rakyat di akar rumput tidak membutuhkan metodologi statistik yang rumit atau pisau analisis akademis yang melangit. Mereka bekerja dengan experiential rationality—rasionalitas yang ditempa langsung oleh pengalaman hidup sehari-hari.
Bagi wong kecil, ukuran kebenaran politik terasa sangat konkret dan dekat dengan dompet serta dapur. Ketika narasi resmi mengumandangkan keberhasilan pembangunan dan stabilitas ekonomi, namun harga beras di pasar terus membumbung, pekerjaan makin membatu, dan daya beli tercekik, kesenjangan itu langsung terdeteksi sebagai anomali dan kebohongan.
“Masyarakat akar rumput mungkin mengalami kemiskinan akses pengetahuan teknis (poverty of knowledge), namun mereka sama sekali tidak mengalami kemiskinan logika (poverty of logic).”
Melalui jalan pintas berpikir (heuristic shortcuts) dan kearifan lokal di ruang-ruang informal—seperti warung kopi, pos ronda, dan majelis warga—narasi resmi dipreteli secara kolektif. Kebohongan yang berulang tidak ditafsirkan dengan istilah hukum yang pelik, melainkan dilabeli secara lugas dan telanjang: ora jujur, mbujuki, atau akalan-akalan. Akal sehat rakyat memiliki caranya sendiri untuk menembus benteng retorika penguasa.
2. Politik Transaksional: Membeli Kepatuhan, Bukan Kepercayaan
Namun, dalam arena politik kekuasaan (power politics), terbukanya borok kebohongan tidak otomatis meruntuhkan cengkeraman elite. Ketika legitimasi moral dan kesukarelaan rakyat (voluntary compliance) telah habis tergerus, kekuasaan terpaksa mengalihkan hegemoninya pada instrumen material: politik transaksional, pembagian insentif instan, dan mobilisasi struktural.
Anatomi rekayasa ini bekerja melalui tiga saluran utama:
• Klienelisme dan Bantuan Karitatif: Kebohongan dan kegagalan sistemik ditutupi dengan hibah atau bantuan sosial mendadak. Rakyat yang terimpit secara ekonomi menerima insentif ini bukan karena percaya, melainkan atas kalkulasi pragmatis: mengambil apa yang ada dari penguasa yang terlanjur dinilai tak jujur (“Daripada tidak dapat apa-apa sama sekali”).
• Injeksi Kebisingan (Noise Injection) & Sinisme: Membanjiri ruang publik dengan framing tandingan dan hiburan politik untuk menciptakan kebisingan. Tujuannya adalah mendorong publik pada titik sinisme akut: menganggap semua politisi seragam dalam kebohongan, sehingga tidak ada lagi alternatif yang pantas diperjuangkan.
• Mobilisasi Struktur dan Kartelisasi: Menggunakan jejaring birokrasi dan menutup celah munculnya kepemimpinan alternatif, sehingga pilihan publik di kotak suara menjadi sangat terbatas.
Melalui mekanisme ini, kekecewaan publik seolah-olah berhasil “dibeli”. Namun, ada kekeliruan fatal jika penguasa menganggap transaksi tersebut sebagai pemulihan kepercayaan. Yang dibeli saat pencoblosan hanyalah kepatuhan mekanis yang berjangka pendek, bukan legitimasi moral yang tulus.
3. Batas Akhir Daya Beli Kebohongan
Strategi “membeli kekecewaan” memiliki batas kedaluwarsa yang pasti. Memelihara kekuasaan tanpa kepercayaan membutuhkan biaya politik dan anggaran yang amat raksasa. Ketika kas negara atau sponsor politik mengalami keterbatasan, dan ketika beban hidup sehari-hari melampaui besaran insentif karitatif pemilu, batas toleransi rakyat akan menyentuh titik jenuh (boiling point).
Kemenangan pemilu yang diraih dengan cara membeli kekecewaan adalah kemenangan yang rapuh. Rezim yang lahir darinya akan terus membentur krisis legitimasi pascapemilu (crisis of governability). Setiap kebijakan baru—terutama yang menuntut pengorbanan rakyat—akan disambut dengan kecurigaan dan penolakan yang dalam.
Pada akhirnya, persepsi publik tentang kebohongan bukan sekadar gejolak emosi sesaat, melainkan fondasi perlawanan sunyi. Uang dan kuasa mungkin sanggup membeli suara di hari pencoblosan, tetapi tidak akan pernah sanggup membeli kembali kehormatan dan kepercayaan yang telah sirna.
