Oleh: Hadipras
JATIMRAYA.COM – Jika kita berdiri di tepi jurang hari ini—di mana puncak kerakusan kapitalisme bukan lagi deru mesin pabrik, melainkan dengkuran nafsu yang memakan akar rumput terakhir dan mengeringkan mata air—maka kita sedang menyaksikan sebuah garis bayas. Bukan garis batas yang tegas, melainkan bayang-bayang kelabu yang merambat lambat di senja peradaban. Kapitalisme di puncaknya adalah raksasa yang kelaparan di tengah lumbung yang ia bakar sendiri. Ia tidak lagi menghasilkan daya cipta; ia hanya melahap. Ia mengubah waktu menjadi komoditas, cinta menjadi lalu lintas data, dan kematian menjadi kalkulasi premi perbankan.
Maka, ketika raksasa itu kelak tumbang—bukan karena pukulan revolusi luar, melainkan karena lambungnya sendiri jebol oleh kerakusan—apa yang muncul sesudahnya? Bukan sosialisme birokratis yang kaku, bukan pula komunisme yang telah kehilangan mimpinya di penjara sejarah. Yang lahir adalah sebuah paham yang menolak dipetakan oleh istilah lama: Sintesis Organik atau Ekologisme Radikal. Sebuah kesadaran purba namun melompati zaman, bahwa produksi harus tunduk pada regenerasi, bahwa ekonomi hanyalah anak sungai kecil dari rahim ekologi, dan bahwa nilai tertinggi peradaban bukanlah akumulasi kekayaan, melainkan irama keseimbangan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Sesudah kapitalisme, manusia tidak lagi dipaksa menjadi homo economicus yang rasional-egois, melainkan bertransformasi menjadi homo sustinens—makhluk yang bertahan hidup bukan dengan menaklukkan bumi, melainkan dengan merawatnya. Ia tidak berteriak menguasai; ia duduk mendengarkan. Ia tidak memahat menara pencakar langit; ia menanam hutan. Isme baru ini adalah gerakan perlahan seperti lumut yang mengikis batu, atau seperti air yang telaten menemukan celah. Ia tidak lagi menukar satu struktur kekuasaan dengan struktur lainnya; ia membiarkan struktur kaku itu larut dalam rawa waktu, hingga dari rawa tersebut tumbuh kehidupan baru yang tak pernah tercatat di bursa saham.
Namun, di samping bangkai kapitalisme itu, kita melihat wajah lain dari kegilaan zaman: legalisme otoritarian yang telah mencapai puncak pembusukannya. Hukum tak lagi menjadi penegak keadilan, melainkan peracik racun yang membungkus kekejaman dalam bab dan pasal undang-undang. Ia menyebut penindasan sebagai ketertiban, dan membaptis kebisuan rakyat sebagai musyawarah. Kubah suci demokrasi telah bocor; isinya—kedaulatan rakyat dan martabat manusia—kini membusuk oleh kuasa yang mengenakan jubah prosedur. Jika isi suci itu telah membusuk, apakah kita masih perlu mempertahankan konsep kerakyatan dan kemanusiaan?
Pertanyaan ini ibarat bertanya: jika kertas kitab suci telah habis dimakan rayap, apakah kita harus berhenti percaya pada Yang Maha Suci? Kita bisa membakar kertasnya yang melapuk, tetapi kita tidak akan pernah membiarkan api memakan ruhnya.
Konsep kerakyatan dan kemanusiaan tidak pernah identik dengan demokrasi formal yang beku, apalagi dengan legalisme yang mati rasa. Kerakyatan adalah denyut hidup—ia hadir dalam suara orang-orang yang menanak nasi di dapur sempit, dalam keringat buruh yang membasahi bantal, dan dalam tawa anak-anak yang melompati selokan. Kerakyatan bukanlah sekadar angka statistik di bilik suara; ia adalah napas kolektif yang tak terukur. Kemanusiaan pun bukan hak seremonial yang dihibahkan oleh negara, melainkan pengakuan batin bahwa di cermin wajah orang lain, terdapat pantulan wajah kita sendiri.
Setelah legalisme otoritarian runtuh oleh kebusukannya sendiri, kita tidak membutuhkan restorasi demokrasi versi lama yang telah mampus. Kita membutuhkan kerakyatan yang telanjang—tanpa pasang jubah prosedur, tanpa retorika panggung politik. Sebuah kerakyatan yang mewujud dalam percakapan malam hari di warung-warung kopi, kesepakatan jujur di pelataran warga, dan perlawanan senyap para ibu yang membagi sisa beras untuk tetangganya. Kerakyatan seperti ini tidak perlu dipertahankan lewat konstitusi formal karena ia mengalir dalam urat nadi. Ia adalah dorongan alami untuk membagi roti meski aturan melarangnya, dan keberanian nurani untuk bilang tidak meski prosedur memaksa bilang ya.
Sesudah kapitalisme mati kekenyangan dan legalisme mati kehausan akan kuasa, yang tersisa bukanlah isme besar yang megah. Yang tersisa adalah Etika Kerapuhan. Kita akhirnya menyadari bahwa manusia tidak pernah sempurna, bahwa rancangan-rancangan agung sering kali gagal, dan bahwa peradaban hanyalah gubuk sederhana di tengah badai semesta.
Namun justru di dalam kesadaran atas kerapuhan itulah, kemanusiaan menemukan kekuatannya yang sejati. Bukan kekuatan untuk menundukkan, melainkan kekuatan untuk merawat luka, menyapu puing-puing perpecahan, dan menyalakan lilin kecil di kegelapan yang tersisa.
Garis bayas telah kita lewati. Di balik bayang-bayang itu, tidak ada janji langit baru yang gemilang secara utopois. Yang ada hanyalah bumi lelah yang membutuhkan sentuhan lembut, serta sesama yang rebah yang membutuhkan uluran tangan. Isme sesudah ini adalah keheningan yang bertindak. Dan di dalam keheningan itu, kita tetap memeluk kerakyatan dan kemanusiaan—bukan lagi sebagai konsep teoritis, melainkan sebagai satu-satunya bahasa yang masih sanggup kita ucapkan ketika seluruh hukum telah menjadi abu dan pasar-pasar telah sunyi.
Kita tidak akan lagi mendirikan istana kekuasaan. Kita akan membangun dapur umum. Kita tidak akan lagi menyusun teks konstitusi yang angkuh. Kita akan saling menceritakan mimpi. Dan di dalam cerita-cerita itulah, peradaban baru mulai bernapas kembali—pelan, rendah, tetapi sepenuhnya nyata.
