JATIMRAYA.COM – Menteri Tenaga Kerja (Menaker) Yassierli menyebut jika perhitungan upah minimum provinsi (UMP) mengacu pada UU No.27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan yang resmi berlaku sejak diundangkan yaitu 28 Oktober 2026.
“Kan undang-undang barunya sudah keluar. Sudah ada di undang-undang terkait dengan upah, tinggal dilihat di situ” ujar Yassierli pada hari Senin (9/11/2026).
Menurut Pasal 139 UU No.27 Tahun 2026 disebutkan jika UMP dihitung menggunakan formula penghitungan upah minimum atau kebutuhan hidup yang layak (KHL), dengan mempertimbangkan tiga variable, yaitu pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan indeks tertentu-rentang 0,5 hingga 1.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Adapun ayat 4 pada pasal tersebut mengatur bahwa penentuan upah minimum adalah berdasarkan nilai tertinggi antara hasil formula penghitungan upah minimum dan kebutuhan hidup layak yang disepakati dewan pengupahan daerah.
Sedangkan di pasal 138 diatur bahwa penetapan upaj minimum wajib mempertimbangkan kebutuhan hidup layak, kondisi ekonomi, serta ketenagakerjaan.
Sementara itu, Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) mendorong penyesuaian UMP 2027 pada kisaran 7,5% sampai 9,5%.
Presiden KSPI, Said Iqbal, menjelaskan bahwa besaran tersebut dihitung berdasarkan kombinasi angka inflasi, pertumbuhan ekonomi, serta kalkulasi indeks tertentu sebagaimana diatur dalam PP No. 49 Tahun 2026, seperti dilaporkan Bisnis.com.
Baca Juga:
You’ve Got Mail Bakal Hadir dengan Cerita Baru, Jason Orley Ditunjuk Jadi Sutradara
Serangan Tikus Rusak 43 Hektare Sawah di Madiun, DPKP Jatim Turun Tangan
Realisasi KUR Perumahan Capai 71,9 Persen, Serap 120 Ribu Debitur
Untuk Jawa Timur sendiri, jika kenaikan diasumsikan 7,5% – 9,5%, maka UMP di provinsi ini diperkirakan berada dikisaran Rp2.630.396 – RpRp2.679.334,-. (RM)
