Oleh: Muhammad Rizal Haqiqi, Peneliti Pusat Studi Islam Nusantara, dan pemerhati tasawuf, psikologi transpersonal serta dinamika kepemimpinan di Yayasan Satria Merah Jambu.
JATIMRAYA COM – Jakarta selalu punya cara halus untuk menyembunyikan gemuruhnya. Di ruang-ruang rapat yang lampunya putih, di koridor Istana yang sepi, di sela-sela percakapan telepon yang tak pernah masuk berita, keputusan-keputusan besar sering kali lahir bukan dari sorak sorai, melainkan dari bisik. Pada November 2026, ketika Gibran Rakabuming Raka menyampaikan pengunduran diri dari jabatan Wakil Presiden, konstitusi berbicara dengan bahasa yang dingin: Pasal 8 Ayat (2) UUD 1945 memberi waktu enam puluh hari bagi MPR untuk mengisi kekosongan, dengan calon yang diusulkan Presiden. Namun di balik bahasa hukum itu, ada bahasa lain yang lebih tua: bahasa hati, bahasa amanah, bahasa “siapa yang pantas”.
Di antara nama-nama yang lalu disebut, nama Gus Gudfan Arif Ghofur muncul bukan sebagai politisi yang berteriak paling keras, melainkan sebagai sosok yang justru paling enggan berbicara tentang kursi. Kabar yang beredar terbatas menyebut bahwa Istana sempat meminta kesediaannya. Bukan sekadar uji kelayakan, bukan sekadar penjajakan, melainkan permintaan untuk berkenan mendampingi Prabowo seorang presiden yang secara historis dan emosional memiliki kedekatan panjang dengannya. Dalam banyak tradisi politik, tawaran seperti itu adalah puncak karier. Ia adalah pintu yang hanya terbuka sekali. Tetapi Gus Gudfan, jika benar kabar itu, menjawab dengan kalimat yang sudah ia ucapkan dalam peristiwa lain: ”Ada yang lebih pantas daripada saya.”
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Kalimat itu sederhana. Terlalu sederhana untuk ukuran ambisi politik. Tetapi justru karena kesederhanaannya, kalimat itu menjadi semacam pintu masuk untuk memahami sosok Gus Gudfan bukan sebagai kalkulator kekuasaan, melainkan sebagai penempuh jalan spiritual yang mencoba menerjemahkan tradisi pesantren ke dalam ruang publik yang serba pragmatis. Dalam tradisi NU, kalimat semacam itu bukan retorika. Ia adalah bagian dari adab. Ia adalah buah dari kesadaran bahwa jabatan adalah ujian, bukan hadiah; bahwa kursi adalah amanah, bukan mahkota.
”Ada yang Lebih Pantas”: Bahasa Zuhud di Tengah Ambisi
Dalam khazanah tasawuf, ada maqam yang disebut zuhud. Zuhud bukan berarti membenci dunia, melainkan tidak menggantungkan hati pada dunia. Seorang zahid bisa memiliki harta, bisa memegang jabatan, tetapi hatinya tidak diperbudak oleh keduanya. Ia melihat kekuasaan sebagai alat untuk berkhidmat, bukan sebagai tujuan untuk meninggikan diri. Ketika Gus Gudfan mengatakan “ada yang lebih pantas daripada saya”, ia sedang berlatih untuk berdiri di maqam itu atau setidaknya, ia sedang mengundang publik untuk menilainya dari maqam itu.
Kalimat tersebut pertama kali bergema dalam konteks Muktamar PBNU. Saat itu, namanya disebut-sebut sebagai salah satu kandidat kuat. Ia tidak berkampanye. Ia tidak memasang baliho. Ia tidak menggerakkan mesin politik. Ia justru mengatakan bahwa masih banyak yang lebih pantas. Lalu, ketika akhirnya ia dipercaya sebagai Sekretaris Jenderal PBNU periode 2026–2031, kalimat itu tidak lantas menjadi gugur. Ia tetap menjadi orang yang sama: orang yang lebih nyaman bekerja di belakang layar daripada berdiri di panggung dengan lampu sorot.
Dalam perspektif sufistik, sikap semacam itu bisa dibaca sebagai tawadhu, kerendahan hati yang lahir dari pengetahuan tentang diri. Orang yang mengenal dirinya akan mengenal Tuhannya. Dan orang yang mengenal Tuhannya akan tahu bahwa segala jabatan tidak lebih dari sebutir debu di hadapan kebesaran-Nya. Maka, mengatakan “ada yang lebih pantas” bukan berarti merasa tidak mampu. Ia adalah pengakuan bahwa kemampuan manusia itu terbatas, dan bahwa kepentingan bangsa lebih besar daripada kepentingan pribadi.
Namun, di sinilah letak ketegangan yang menarik. Dalam politik, kalimat “ada yang lebih pantas” bisa menjadi dua hal sekaligus. Ia bisa menjadi zuhud yang tulus, tetapi bisa juga menjadi politik penghindaran yang halus. Apalagi jika tawaran itu datang dari Istana, dalam situasi kekosongan jabatan wapres yang harus segera diisi. Menolak tawaran seperti itu bukan hanya soal pribadi; ia menyangkut stabilitas pemerintahan, keberlangsungan kabinet, dan kepercayaan publik. Di titik ini, kerendahan hati berhadapan dengan tanggung jawab. Apakah menolak jabatan selalu lebih mulia? Ataukah ada saat di mana menerima jabatan justru merupakan bentuk khidmah yang lebih tinggi?
Para sufi klasik mengajarkan bahwa tidak semua orang boleh mengejar jabatan, tetapi tidak semua orang boleh lari dari jabatan ketika amanah itu datang melalui jalan yang sah. Al-Ghazali dalam Ihya’ Ulum al-Din mengingatkan bahwa kekuasaan adalah ujian yang paling berbahaya bagi hati. Karena itu, orang yang tidak mampu menjaga hati sebaiknya menjauh. Tetapi orang yang mampu menjaga hati dan dibutuhkan oleh umat, justru berdosa jika menyembunyikan kemampuannya. Dengan kata lain, “ada yang lebih pantas” harus diucapkan dengan kesadaran penuh: bukan karena takut, bukan karena menghindar, melainkan karena benar-benar melihat bahwa ada orang lain yang lebih layak. Jika tidak, kalimat itu bisa berubah menjadi hijab, tabir yang menutupi ambisi yang tidak diakui.
Nasab, Tarekat, dan Barakah yang Tidak Bisa Dipilih
Gus Gudfan bukan sosok yang muncul dari ruang hampa. Ia lahir dari rahim tradisi yang panjang. Ayahnya, KH Abdul Ghofur, adalah pengasuh Pondok Pesantren Sunan Drajat, Lamongan. Dari jalur ayah, ia adalah keturunan ke-16 Sunan Drajat; dari jalur ibu, ia masih menyambung darah dengan Sunan Giri. Dua garis Wali Songo itu bukan sekadar silsilah untuk dibanggakan. Dalam kosmologi NU, nasab wali adalah amanah: tanggung jawab untuk melanjutkan dakwah, menjaga umat, dan berpihak kepada kaum lemah.
Tetapi nasab saja tidak cukup. Gus Gudfan juga dikenal sebagai pengamal Tarekat Naqsyabandiyah Khalidiyah, sebuah tarekat yang menekankan dzikir dan muraqabah kesadaran bahwa Allah selalu hadir. Dalam tradisi pesantren, pengamalan tarekat memberi bobot spiritual yang tidak bisa dipalsukan. Ia bukan gelar akademik yang bisa dibeli; ia adalah laku yang dijalani dalam sunyi, dalam zikir yang panjang, dalam malam-malam yang tidak dilihat orang. Karena itu, ketika Gus Baha pernah menyentil garis keturunan Gus Gudfan sebagai isyarat amanah moral, itu bukan pujian kosong. Itu adalah pengakuan dari sesama penempuh jalan spiritual bahwa ada beban yang harus dipikul.
Namun, barakah tidak bisa dikonversi menjadi suara politik secara langsung. Barakah tidak bisa dihitung dengan survei. Barakah tidak bisa dijadikan alat kampanye. Barakah hanya bekerja dalam diam: ia membuat orang percaya, membuat orang merasa aman, membuat orang menaruh harap. Dalam konteks pencalonan wapres, barakah adalah modal yang tidak terlihat, tetapi bisa menjadi penentu ketika politik sedang lelah dengan janji-janji. Jika Gus Gudfan benar-benar diminta Istana, maka salah satu alasan yang mungkin adalah karena ia dianggap membawa “ketenangan” yang tidak dimiliki kandidat lain. Bukan ketenangan yang dibuat-buat, melainkan ketenangan yang lahir dari kebiasaan berserah.
Santri Saudagar: Jembatan antara Pesantren dan Negara
Secara kultural, Gus Gudfan adalah sintesis yang langka. Ia tumbuh di pesantren, menempuh pendidikan di Pesantren Manbaul Ma’arif Denanyar, Jombang salah satu pesantren klasik yang melahirkan banyak tokoh NU dan menyelesaikan pendidikan tinggi di Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Darul Ulum Jombang. Di luar organisasi, ia adalah pengusaha dengan portofolio di sektor minyak dan gas, petrokimia, hingga pertambangan. Media menyebutnya sebagai “santri saudagar”.
Dalam ekosistem NU, figur seperti ini memiliki nilai tawar tersendiri. NU berakar pada pesantren, tetapi juga hidup dalam dunia yang menuntut kompetensi manajerial, negosiasi, dan pengelolaan sumber daya. Kehadiran seorang pemimpin yang menguasai kitab kuning sekaligus mampu membaca laporan keuangan memberi legitimasi ganda: ia dihormati sebagai gus yang memahami tradisi, tetapi juga dipercaya sebagai manajer yang kompeten. Gus Zaim Ahmad Ma’shoem, pengasuh Pesantren Kauman Lasem, pernah menilai Gus Gudfan sebagai figur yang tumbuh dari tradisi pesantren namun adaptif terhadap tuntutan zaman.
Kemampuan kultural ini penting bagi seorang wakil presiden. Wakil presiden bukan hanya simbol; ia adalah jembatan antara negara dan masyarakat. Ia harus bisa berbicara dengan kiai sepuh dan anak muda, dengan pengusaha dan petani garam, dengan politisi dan aktivis. Jika Gus Gudfan mampu melakukan itu dan banyak saksi mengatakan ia mampu, maka ia memiliki modal kultural yang tidak dimiliki oleh teknokrat murni. Namun, basis kulturalnya terutama kuat di Jawa Timur dan di kalangan nahdliyin tradisional. Untuk skala nasional, ia masih harus membuktikan bahwa jembatan yang ia bangun tidak hanya menghubungkan dua tepian, tetapi juga mampu merangkul mereka yang berada di luar lingkaran NU.
Politik: Jangkar yang Diam, Dark Horse yang Tidak Berlari
Dari sisi politik, posisi Gus Gudfan ambigu, dan justru karena ambiguitas itu ia menarik. Ia disebut sebagai kader Gerindra dan salah satu “jangkar” ekosistem politik Prabowo di PBNU. Kedekatan historis dan emosional dengan Prabowo bukan rahasia. Dalam banyak peristiwa, ia hadir bukan sebagai orang yang berbicara paling depan, melainkan sebagai orang yang dipercaya menjaga hubungan antara organisasi dan kekuasaan. Ia adalah penghubung, bukan penantang.
Namun, kedekatan dengan Istana tidak otomatis berarti dukungan untuk kursi wapres. Sejauh ini, belum ada pernyataan resmi dari Gerindra atau Istana yang memasukkan Gus Gudfan ke dalam bursa. Nama yang lebih sering disebut justru Gus Irfan, Khofifah Indar Parawansa, dan Said Aqil Siradj. Dalam perbandingan itu, Gus Gudfan kalah dalam pengalaman pemerintahan, tetapi unggul dalam legitimasi kultural NU dan kedalaman spiritual. Ia bukan kandidat yang paling “terlihat”, tetapi bisa menjadi kandidat yang paling “diterima” ketika semua pihak sedang mencari figur yang tidak mengancam.
Di sinilah letak paradoksnya. Jika kabar permintaan Istana itu benar, maka penolakan Gus Gudfan dengan kalimat “ada yang lebih pantas” bisa dibaca sebagai sikap zuhud yang memperkuat otoritas moralnya. Namun, dalam politik, penolakan juga bisa berarti kehilangan momentum. MPR hanya punya waktu enam puluh hari. Prabowo membutuhkan figur yang sudah dikenal, tidak menimbulkan kontroversi baru, dan dapat diterima koalisi. Gus Gudfan memenuhi syarat “dikenal” dan “tidak kontroversial”, tetapi belum tentu “diterima” oleh semua partai. Ia tidak memiliki mesin politik sendiri. Ia tidak memiliki basis elektoral mandiri. Ia adalah dark horse yang tidak berlari, tetapi bisa muncul di garis depan jika kuda-kuda lain kelelahan.
PBNU sendiri, melalui Gus Ipul, menegaskan tidak menyiapkan nama dan menyerahkan sepenuhnya kepada Presiden. Pernyataan itu bisa dibaca sebagai kehati-hatian organisasi agar tidak terkesan menekan Prabowo. Tetapi bisa juga dibaca sebagai sinyal bahwa PBNU tidak akan berjuang mati-matian untuk kursi wapres. Dalam politik, sikap tidak mengambil posisi sering kali berarti kehilangan kesempatan. Jika PBNU tidak aktif mengusulkan, maka peluang Gus Gudfan sepenuhnya bergantung pada inisiatif Prabowo—dan pada kesediaan Gus Gudfan untuk menerima.
Kursi sebagai Ujian Suluk
Pada akhirnya, kisah Gus Gudfan bukan sekadar kisah tentang siapa yang akan menjadi wakil presiden. Ia adalah kisah tentang bagaimana seorang manusia berhadapan dengan godaan kekuasaan, dan memilih untuk menilainya dengan kaca mata spiritual. Dalam tradisi sufi, kekuasaan disebut sebagai hijab, tabir yang bisa menghalangi seseorang dari Tuhan. Karena itu, orang yang paling dekat dengan kekuasaan harus paling waspada terhadap hatinya sendiri. Ia harus selalu bertanya: apakah aku menerima jabatan ini karena aku ingin berkhidmat, atau karena aku ingin dihormati?
Kalimat “ada yang lebih pantas daripada saya” adalah cermin yang bagus untuk melihat diri. Tetapi cermin tidak boleh menjadi alasan untuk bersembunyi. Jika benar Istana meminta, dan jika benar ada yang lebih pantas, maka tugas Gus Gudfan adalah membantu yang lebih pantas itu, bukan sekadar menghindar. Tetapi jika ternyata tidak ada yang lebih pantas, dan amanah itu datang melalui jalan yang sah, maka menerimanya bisa menjadi bentuk khidmah yang lebih tinggi daripada menolaknya. Inilah dialektika antara zuhud dan tanggung jawab, antara tawadhu dan keberanian.
Politik Indonesia sering kali kehilangan dimensi spiritualnya. Ia menjadi sekadar transaksi, bagi-bagi kursi, dan hitung-hitungan suara. Kehadiran figur seperti Gus Gudfan atau setidaknya, narasi tentang Gus Gudfan, mengingatkan bahwa politik bisa menjadi jalan suluk. Bahwa kursi wapres bukan hanya soal kekuasaan, tetapi juga soal amanah. Bahwa “ada yang lebih pantas” bukan hanya kalimat sopan, tetapi bisa menjadi doa yang diucapkan dengan penuh kesadaran.
Jika Gus Gudfan akhirnya tidak dipilih, ia tetap akan dikenang sebagai orang yang pernah mengatakan “ada yang lebih pantas” di tengah hiruk-pikuk bursa wapres. Jika ia dipilih, ia harus membuktikan bahwa kalimat itu bukan retorika, melainkan janji: bahwa ia akan menjadi wakil presiden yang tidak menggantungkan hati pada kursi, dan yang selalu ingat bahwa di atas semua jabatan, ada amanah yang harus dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan dan sejarah.
Kursi wapres, pada akhirnya, hanyalah kursi. Yang membuatnya bermakna adalah siapa yang duduk di atasnya, dan apakah ia duduk untuk berkhidmat atau untuk disembah. Gus Gudfan, dengan segala modal spiritual, kultural, dan politiknya, berada di persimpangan itu. Dan di persimpangan itu, ia tidak sendirian. Seluruh tradisi pesantren, seluruh doa para kiai, dan seluruh harapan nahdliyin ikut menemaninya. Tinggal bagaimana ia menjawab: dengan ambisi, dengan ketakutan, atau dengan kesadaran bahwa “ada yang lebih pantas” adalah kalimat yang harus diuji bukan di panggung politik, melainkan di dalam hati.
