JATIMRAYA COM – Pemerintah siap mengambil alih pengelolaan dana pensiun pekerja yang selama ini dikelola secara mandiri oleh perusahaan pada tahun depan.
Mengacu pada Undang-Undang (UU) Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan-berlaku mulai 28 Oktober 2026-dimana salah satunya adalah pembentukan Dana Cadangan Pesangon (DCP) yang akan mengelola tabungan pensiun para pekerja di Indonesia secara terpusat oleh pemerintah.
Melansir Bisnis.com, Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) Indah Anggoro Putri mengemukakan jika DCP memiliki skema yang berbeda dari Dana Pensiun (Dapen) atau Dana Pensiun Lembaga Keuaangan (DPLK) di masing-masing perusahaan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Jadi kalau ditanya apakah Dana Cadangan Pesangon yang dimaksud dalam Undang-Undang No.27 Tahun 2026 adalah dana-dana yang dikelola oleh Dapen atau di setiap perusahaan kan biasanya ada Dapen lalu ada DPLK, maka jawabannya tidak. Tidak akan dikelola karena Undang-Undang bilang yang mengelola adalah lembaga pemerintah, ditunjuk oleh pemerintah. Jadi ini lembaga pemerintah,” tutur Indah.
Pemerintah memberikan masa transisi sampai dengan Oktober 2027 kepada perusahaan untuk mulai mengallihkan pengelolaan tabungan pensiun karyawan ke DCP. “Undang-undang ini memberikan masa transisi 1 tahun. Jadi bagi para pengurus, pengelola DPLK di masing-masing perusahaan silakan berbenah mulai sekarang karena by Oktober 2027 maka semua dana pesangon harus diserahkan kepada Dana Cadangan Pesangon,” jelas Indah. (RM)
