DPR dan Pemerintah Sepakat, UU Perampasan Aset Resmi Disahkan

Avatar photo

- Pewarta

Kamis, 19 November 2026

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

JATIMRAYA.COM – Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya resmi disetujui dan disahkan menjadi undang-undang oleh DPR RI pada Kamis, 19 November 2026, setelah melalui proses penantian selama sekitar 18 tahun.

Pengesahan ini berlangsung dalam Rapat Paripurna ke-13 Masa Sidang II Tahun Sidang 2026–2027 yang dipimpin oleh Ketua DPR RI Puan Maharani.

Sebelumnya, Komisi III DPR dan pemerintah telah menyepakati draf RUU ini pada pembicaraan tingkat I sehari sebelumnya, Rabu (18/11/2026). Ketua Komisi III DPR sekaligus Ketua Panja, Habiburokhman, menyatakan bahwa pembahasan ini turut melibatkan 87 rapat dengar pendapat dengan elemen masyarakat sipil.

ADVERTISEMENT

RILISPERS.COM

SCROLL TO RESUME CONTENT

Mengutip infopublik.id, Menteri PANRB Rini Widyantini yang hadir mewakili Presiden, menyampaikan bahwa pemerintah menyetujui RUU Perampasan Aset untuk disahkan menjadi undang-undang.

Ia menegaskan, pengaturan tersebut diperlukan untuk memperkuat penegakan hukum dan memastikan aset hasil tindak pidana dapat dikembalikan kepada negara maupun korban yang berhak.

“Berdasarkan hal tersebut di atas dan dengan mempertimbangkan secara bersungguh-sungguh persetujuan pimpinan dan anggota DPR RI, izinkan kami mewakili Presiden Republik Indonesia dalam rapat paripurna yang terhormat ini menyatakan setuju Rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya untuk disahkan menjadi undang-undang,” ujar Rini.

Melalui kesepakatan bersama antara DPR RI dan pemerintah dalam rapat paripurna tersebut, RUU Perampasan Aset resmi disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang. (RM)

Berita Terkait

Mengejutkan! Hidayat Nur Wahid Resmi Mundur dari Kursi Wakil Ketua MPR
Dewi Pertiwi Dorong Pengurus Utamakan Kepentingan Perempuan dan Kerja Nyata
Dewi Pertiwi Mulai Program Pendampingan Perempuan untuk Mendapatkan Dokumen Kependudukan
Dewi Pertiwi Resmi Dideklarasikan, Bawa Tiga Prinsip: Bergerak, Berdaya, dan Berdampak
H. Iwan Efendi Nakhodai DPC PDI Perjuangan Sampang Periode 2025-2030
PKB Sidoarjo Siapkan 120 Kader Loyalis sebagai Ujung Tombak Perebutan Suara Milenial dan Gen Z
2026, Pemkab Sidoarjo Gelar Pilkades Serentak di 80 Desa
Sugiono Tegaskan Komando Politik Gerindra Kawal Penuh Pemerintahan Prabowo

Berita Terkait

Rabu, 11 November 2026 - 15:34 WIB

Mengejutkan! Hidayat Nur Wahid Resmi Mundur dari Kursi Wakil Ketua MPR

Sabtu, 3 Oktober 2026 - 10:22 WIB

Dewi Pertiwi Dorong Pengurus Utamakan Kepentingan Perempuan dan Kerja Nyata

Sabtu, 3 Oktober 2026 - 10:16 WIB

Dewi Pertiwi Mulai Program Pendampingan Perempuan untuk Mendapatkan Dokumen Kependudukan

Sabtu, 3 Oktober 2026 - 10:09 WIB

Dewi Pertiwi Resmi Dideklarasikan, Bawa Tiga Prinsip: Bergerak, Berdaya, dan Berdampak

Minggu, 21 Desember 2025 - 10:54 WIB

H. Iwan Efendi Nakhodai DPC PDI Perjuangan Sampang Periode 2025-2030

Berita Terbaru

Lifestyle

Singgasana yang Tak Pernah Menjadi Milik Kita

Kamis, 19 Nov 2026 - 17:37 WIB