Menko Muhadjir: Pemerintah Berikan Biaya Produksi Gagal Panen Senilai 8 Juta Per Hektar Pada Petani

Avatar photo

- Pewarta

Selasa, 20 Februari 2024

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Menko Muhadjir didampingi Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman dan Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto saat Rapat Koordinasi Tingkat Menteri di Kantor Kemenko PMK, Jakarta pada Senin (19/02/2024).

Menko Muhadjir didampingi Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman dan Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto saat Rapat Koordinasi Tingkat Menteri di Kantor Kemenko PMK, Jakarta pada Senin (19/02/2024).

JATIMRAYA.COM – Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy menyebut pemerintah kembali meneruskan pemberian bantuan kepada para petani yang mengalami gagal panen.

“Menindaklanjuti arahan Presiden, pemerintah melalui BNPB akan memberikan penggantian biaya produksi gagal panen akibat banjir senilai 8 juta rupiah per hektarnya kepada setiap petani yang terdampak,” ucap Muhadjir saat Konferensi Pers usai Rapat Koordinasi Tingkat Menteri di Kantor Kemenko PMK, Jakarta pada Senin (19/02/2024).

Berdasarkan data BNPB, tercatat sebanyak 331 bencana banjir atau sekitar 44% dari total kejadian bencana yang terjadi pada periode Januari hingga Maret 2023.

ADVERTISEMENT

RILISPERS.COM

SCROLL TO RESUME CONTENT

Terdapat 136 kabupaten dan kota di 20 provinsi yang terdampak gagal panen (puso) akibat banjir, dengan total lahan terdampak sekitar 54 ribu hektar.

Menko Muhadjir menjelaskan bahwa untuk penanganan puso tahun 2024, pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Pertanian akan bekerjasama dengan PT. Asuransi Jasa Indonesia (Jasindo).

“Adapun untuk mengantisipasi gagal panen pada 2024, pemerintah akan mengoptimalkan asuransi pertanian melalui PT. Jasindo dengan perluasan faktor risiko seperti kekeringan dan hama,” jelas Menko Muhadjir.

Pada rapat tersebut turut hadir Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto, Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh, Plt. Deputi Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah dan Penanggulangan Bencana Sorni Paskah Daeli, Dirjen Bina Pemdes Kemendagri Laode Ahmad, Plh. Dirjen Bina Adwil Kemendagri Amran, Direktur Anggaran Bidang PMK Kemenkeu Putut S., dan Direktur Pengembangan Bisnis PT. Jasindo Diwe Novara beserta jajarannya. (Andy Setiawan)***

Berita Terkait

Kredit UMKM Melambat, Achsanul Qosasi Dorong BI Perkuat Transmisi Kebijakan ke Tingkat Bawah
RIV Diakui Dunia, Raih Best Multi-Asset Trading Platform hingga Most Trusted Brand
Andy Setiawan Pimpin Hallo.id, Hadirkan Media Ekonomi yang Tajam, Akurat, dan Kredibel
PWI Pusat Soroti Pernyataan Hotman Paris, Tegaskan Kebebasan Pers Harus Dijaga
Penguatan AD/ART, PWI Pusat Sosialisasi Lima Peraturan Organisasi
PCM Grand Wisata Ucapkan Terima Kasih kepada Donatur, TK ABA 12 Siap Tingkatkan Mutu Pendidikan
PWI Pusat Berlakukan Reaktivasi Keanggotaan hingga Akhir 2026 untuk Tertibkan Administrasi
LaNyalla Mahmud Mattalitti: Pidato Prabowo Subianto Bukti Keberanian Politik Kembalikan SDA untuk Rakyat

Berita Terkait

Kamis, 13 Agustus 2026 - 12:46 WIB

Kredit UMKM Melambat, Achsanul Qosasi Dorong BI Perkuat Transmisi Kebijakan ke Tingkat Bawah

Rabu, 5 Agustus 2026 - 13:13 WIB

RIV Diakui Dunia, Raih Best Multi-Asset Trading Platform hingga Most Trusted Brand

Senin, 3 Agustus 2026 - 10:31 WIB

Andy Setiawan Pimpin Hallo.id, Hadirkan Media Ekonomi yang Tajam, Akurat, dan Kredibel

Minggu, 19 Juli 2026 - 17:18 WIB

PWI Pusat Soroti Pernyataan Hotman Paris, Tegaskan Kebebasan Pers Harus Dijaga

Kamis, 16 Juli 2026 - 07:40 WIB

Penguatan AD/ART, PWI Pusat Sosialisasi Lima Peraturan Organisasi

Berita Terbaru